Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor: 4 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah diatur mengenai jenis-jenis Pajak Daerah di Kabupaten Kulon Progo;

b.

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8701 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang membatalkan Pasal 10 Ayat (2) huruf g, Pasal 34 huruf h, Pasal 43 ayat (4), dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah karena dinyatakan bertentangan dengan Peraturan lebih tinggi yaitu Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Lampiran huruf CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

c.

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yaitu yang mengatur mengenai Pajak Restoran, besar nilai Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, dan kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak, perlu dilakukan perubahan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 13);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) diubah, sebagai berikut:

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf g diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

 

(2)

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

 

a.

tontonan film;

 

 

b.

pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;

 

 

c.

kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;

 

 

d.

pameran;

 

 

e.

diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya;

 

 

f.

sirkus, akrobat dan sulap;

 

 

g.

permainan biliar dan bowling;

 

 

h.

pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;

 

 

i.

panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center); dan

 

 

j.

pertandingan olahraga.

 

(3)

Dikecualikan dari Objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

 

a.

hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan

 

 

b.

hiburan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan untuk kepentingan pendidikan.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 8% (delapan per seratus).

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 34 huruf h diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

tontonan film ditetapkan 20% (dua puluh per seratus) dari harga tanda masuk;

 

b.

penyelenggaraan hiburan kesenian meliputi:

 

 

1.

pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol per seratus);

 

 

2.

pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh per seratus); dan

 

 

3.

pagelaran kesenian, tari, dan/atau pagelaran busana (fashion show) yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas per seratus).

 

c.

penyelenggaraan pagelaran musik meliputi:

 

 

1.

pagelaran musik yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol per seratus);

 

 

2.

pagelaran musik yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh per seratus); dan

 

 

3.

pagelaran musik yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas per seratus).

 

d.

penyelenggaraan pameran meliputi:

 

 

1.

pameran yang bersifat non komersial sebesar 0% (nol per seratus); dan

 

 

2.

pameran yang bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh per seratus).

 

e.

penyelenggaraan kontes kecantikan, busana, dan sejenisnya meliputi:

 

 

1.

kontes kecantikan, busana dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol per seratus);

 

 

2.

kontes kecantikan, busana dan sejenisnya yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh per seratus);

 

 

3.

kontes kecantikan, busana dan sejenisnya, berkelas internasional sebesar 15% (lima belas per seratus).

 

f.

hiburan berupa karaoke, klab malam, diskotik dan sejenisnya sebesar 30% (tiga puluh per seratus);

 

g.

penyelenggaraan sirkus, akrobat dan sulap meliputi:

 

 

1.

sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol per seratus); dan

 

 

2.

sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh per seratus).

 

h.

permainan biliar dan bowling yang menggunakan AC (Air Conditioner) dikenakan pajak 20% (dua puluh per seratus) dan permainan biliar dan bowling yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak 10% (sepuluh per seratus);

 

i.

penyelenggaraan pacuan kuda dan kendaraan bermotor meliputi:

 

 

1.

pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol per seratus);

 

 

2.

pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh per seratus); dan

 

 

3.

pacuan kendaraan bermotor sebesar 10% (sepuluh per seratus).

 

j.

penyelenggaraan permainan ketangkasan meliputi:

 

 

1.

permainan ketangkasan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol per seratus);

 

 

2.

permainan ketangkasan yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh per seratus); dan

 

 

3.

permainan ketangkasan yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas per seratus).

 

k.

hiburan berupa panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) sebesar 15% (lima belas per seratus); dan

 

l.

penyelenggaraan pertandingan olahraga meliputi:

 

 

1.

pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol per seratus);

 

 

2.

pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 10% (sepuluh per seratus); dan

 

 

3.

pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas per seratus).

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 43 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

 

(2)

Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

 

(3)

Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu harga standar mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.

 

(2)

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

 

 

a.

jenis sumber air;

 

 

b.

lokasi sumber air;

 

 

c.

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

 

 

d.

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

 

 

e.

kualitas air; dan

 

 

f.

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

 

(3)

Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi lokasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

 

(4)

Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Pajak Daerah tidak boleh diborongkan.

 

(2)

Besar nilai Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati meliputi:

 

 

a.

Pajak Air Tanah;

 

 

b.

Pajak Reklame; dan

 

 

c.

PBB-P2.

 

(3)

Jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak meliputi:

 

 

a.

Pajak Hotel;

 

 

b.

Pajak Restoran;

 

 

c.

Pajak Hiburan;

 

 

d.

Pajak Penerangan Jalan;

 

 

e.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

 

 

f.

Pajak Parkir; dan

 

 

g.

BPHTB.

 

 

 

 

 

7.

Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB baru yaitu BAB XA, yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan keringanan atau pengurangan atas pokok Pajak.

 

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI KULON PROGO,

ttd.

HASTO WARDOYO

 

Diundangkan di Wates

pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

ttd.

ASTUNGKORO

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan Daerah dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai salah satu tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

 

Berdasarkan Keputusan Dalam Negeri Nomor 188.34-8701 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, membatalkan Pasal 10 Ayat (2) huruf g, Pasal 34 huruf h, Pasal 43 ayat (4), dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah karena dinyatakan bertentangan dengan Peraturan lebih tinggi yaitu Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Lampiran huruf CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehubungan hal dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan.

 

Substansi perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, antara lain pengaturan mengenai Pajak Restoran, besar nilai Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, dan kebijakan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak.

 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 68