Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor: 4 Tahun 2017

 

 

 

 

 

a.

Bahwa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pemungutannya dikaitkan dengan faktor pemanfaatan ruang, keamanan, kepentingan umum, dan pelayanan pengawasan dan pengendalian;

b.

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua per seratus) dari Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat;

c.

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam perhitungan tarifnya mendasar Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 4 seri C);

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tingkat Penggunaan Jasa merupakan frekuensi atau jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dalam 1 (satu) tahun dan indeks komponen menara telekomunikasi.

 

(2)

Frekuensi atau jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

 

(3)

Indeks komponen menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

 

a.

pemanfaatan ruang;

 

 

b.

tingkat keamanan;

 

 

c.

kepentingan umum; dan

 

 

d.

pengawasan dan pengendalian (jarak tempuh dan karakteristik wilayah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

 

(2)

Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, meliputi:

 

 

a.

honorarium petugas lapangan;

 

 

b.

transportasi;

 

 

c.

uang makan; dan

 

 

d.

alat tulis kantor.

 

(3)

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya Retribusi dihitung berdasarkan hasil perkalian antara indeks komponen dengan tarif Retribusi.

 

(2)

Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp1.750.200,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) per menara telekomunikasi per tahun.

 

(3)

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah kunjungan dengan biaya operasional pengendalian menara telekomunikasi.

 

 

 

 

 

4.

Bab VII dihapus.

 

 

 

 

 

5.

Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif lainnya berupa:

 

 

a.

teguran tertulis;

 

 

b.

denda administratif;

 

 

c.

penghentian sementara kegiatan; dan/atau

 

 

d.

pencabutan tetap izin.

 

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

6.

Di antara Bab XII dan BAB XIII disisipkan 2 (dua) BAB baru yaitu BAB XIIA dan BAB XIIB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

 

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

 

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

 

(4)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

 

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRDLB.

 

(6)

Jika pengembalian pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan.

 

(7)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

 

(2)

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

 

 

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

 

 

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

 

 

c.

memberikan keterangan yang diperlukan.

 

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan BAB XVI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan keringanan atau pengurangan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi.

 

(2)

Pemberian keringanan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

 

(3)

Pembebasan Retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

 

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

Dibebaskan dari objek retribusi terhadap:

 

a.

pembangunan menara untuk kepentingan pertahanan keamanan;

 

b.

pembangunan menara untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan

 

c.

pembangunan menara untuk kepentingan pemantauan/peringatan dini terhadap bencana alam (early warning system/ews).

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 Mei 2017
Pj. BUPATI KULON PROGO,
ttd.
BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 9 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,
ttd.
ASTUNGKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 4

 

 

 

 

 

Kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dengan pemanfaatan ruang di Daerah perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar tercipta keindahan dan ketertiban serta tertata dalam penggunaan ruang. Dalam rangka mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat terhadap pembangunan menara telekomunikasi, Pemerintah Daerah berupaya untuk melakukan pengendalian dari beberapa aspek yaitu tata ruang, keamanan, kepentingan umum, dan administrasi. Atas dasar hal tersebut diperlukan partisipasi dan peran serta masyarakat berupa pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2 % (dua per seratus) dari Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S- 743/PK/2015, tanggal 18 November 2015, memberikan penjelasan mengenai formulasi penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagai tindak lanjut adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XII/2014, yang pada prinsipnya penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi serta prinsip dan sasaran penetapan retribusi dilaksanakan sesuai Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam penentuan tarifnya masih berpedoman pada penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

 

 

 

 

Pasal I

Pasal II

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 55