Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor: 38 Tahun 2022

 

 

 

 

a. 

bahwa tunggakan retribusi daerah di Kota Yogyakarta belum ada Regulasi tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah, maka diperlukan pengaturan mengenai penagihan terhadap tunggakan retribusi daerah;

b. 

bahwa untuk melaksanakan penagihan atas tunggakan retribusi daerah secara optimal, maka perlu menetapkan Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah;

c. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah;

 

 

 

1. 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI DAERAH.

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

2.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

3.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

4.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

5.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

6.

Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Retribusi melunasi Utang Retribusi dan Biaya Penagihan Retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan.

7.

Penanggung Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Retribusi Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9.

Utang Retribusi adalah Retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi, atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dan daerah.

10.

Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Retribusinya.

11.

Hari adalah hari kalender.

12.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

13.

Pejabat adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi retribusi daerah.

14.

Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

15.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

16.

Daerah adalah Kota Yogyakarta.

 

 

 

 

(1)

Penagihan dilakukan terhadap Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar.

(2)

Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Retribusi wajib dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD.

(3)

Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran atas:

 

a.

Retribusi Pelayanan Kesehatan;

 

b.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

 

c.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

 

d.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

 

e.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

 

f.

Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

 

g.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

 

h.

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

 

i.

Retribusi Rumah Potong Hewan;

 

j.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; atau

 

k.

Retribusi IMB/PBG.

(4)

Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wajib Retribusi dilaksanakan setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

(5)

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(6)

Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran Wajib Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka Pejabat memberikan sanksi administrasi berupa:

 

a.

pembatalan atau pencabutan izin apabila merupakan retribusi atas perizinan tertentu; dan/atau

 

b.

penghentian jasa pelayanan terhadap Wajib Retribusi.

(7)

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Pejabat.

(8)

Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

Penyampaian Surat Teguran Retribusi dapat dilakukan melalui:

a.

secara langsung;

b.

pos;

c.

surat elektronik; atau

d.

perusahaan Jasa ekspedisi atau Jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

 

a.

diterbitkan Surat Teguran; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4)

Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesadaran Wajib Retribusi yang menyatakan mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

 

 

 

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 April 2022
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd.
HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd.
AMAN YURIADIJAYA

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 38