Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor: 34 Tahun 2020

Status tidak tersedia
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2020

 
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 112 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,
 
 

Menimbang

a.
Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional serta Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, perlu diambil langkah- langkah preventif oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menyediakan anggaran melalui pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dan penyesuaian penyediaan anggaran belanja program dan kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodefikasi rekening belanja dan peruntukkannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 
 

Mengingat

1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3.
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 10);
4.
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 112);
 
 
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 112 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.
 

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 112) diubah sebagai berikut:
 
Mengubah Lampiran II Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020:
1.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.01–PENDIDIKAN
 
Unit Organisasi
:
01.01.01–DINAS PENDIDIKAN
2.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.02–KESEHATAN
 
Unit Organisasi
:
01.02.01–DINAS KESEHATAN
3.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.02–KESEHATAN
 
Unit Organisasi
:
01.02.02–RSUD
4.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.03–PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 
Unit Organisasi
:
01.03.01–DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.05–KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 
Unit Organisasi
:
01.05.01–SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.05–KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 
Unit Organisasi
:
01.05.02–DINAS KEBAKARAN
7.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.05–KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 
Unit Organisasi
:
01.05.03–BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.06–SOSIAL
 
Unit Organisasi
:
01.06.01–DINAS SOSIAL
9.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.02–PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 
Unit Organisasi
:
02.02.01– DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.04–PERTANAHAN
 
Unit Organisasi
:
02.04.01– DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
11.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.05–LINGKUNGAN HIDUP
 
Unit Organisasi
:
02.05.01– DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.06–ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 
Unit Organisasi
:
02.06.01– DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.01– KECAMATAN TEGALREJO
14.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.02– KECAMATAN JETIS
15.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.03–KECAMATAN GONDOKUSUMAN
16.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.04– KECAMATAN DANUREJAN
17.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.05– KECAMATAN GEDONGTENGEN
18.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.06– KECAMATAN PAKUALAMAN
19.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.07– KECAMATAN NGAMPILAN
20.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.08– KECAMATAN WIROBRAJAN
21.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.09– KECAMATAN MANTRIJERON
22.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.10– KECAMATAN KRATON
23.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.11– KECAMATAN GONDOMANAN
24.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.12– KECAMATAN MERGANGSAN
25.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.13– KECAMATAN UMBULHARJO
26.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.14– KECAMATAN KOTAGEDE
27.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.08–PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 
Unit Organisasi
:
02.08.01– DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
28.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.09–PERHUBUNGAN
 
Unit Organisasi
:
02.09.01– DINAS PERHUBUNGAN
29.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.10–KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 
Unit Organisasi
:
02.10.01– DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
30.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.11–KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 
Unit Organisasi
:
02.11.01– DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
31.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.12–PENANAMAN MODAL
 
Unit Organisasi
:
02.12.01– DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
32.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.13–KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 
Unit Organisasi
:
02.13.01– DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
33.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.16–URUSAN KEBUDAYAAN
 
Unit Organisasi
:
02.16.01– DINAS KEBUDAYAAN
34.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.18–URUSAN KEARSIPAN
 
Unit Organisasi
:
02.18.01– DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
35.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.19–KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 
Unit Organisasi
:
02.19.01– KANTOR KESATUAN BANGSA
36.
Urusan
:
03–PILIHAN
 
Macam Urusan
:
03.01–PERTANIAN
 
Unit Organisasi
:
03.01.01– DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
37.
Urusan
:
03–PILIHAN
 
Macam Urusan
:
03.02–URUSAN PARIWISATA
 
Unit Organisasi
:
03.02.01– DINAS PARIWISATA
38.
Urusan
:
03–PILIHAN
 
Macam Urusan
:
03.05–PERINDUSTRIAN
 
Unit Organisasi
:
03.05.01– DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
39.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.01–PERENCANAAN
 
Unit Organisasi
:
04.01.01– BAPPEDA
40.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01A– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL)
41.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01B– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM)
42.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01C– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PROTOKOL)
43.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01D– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)
44.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01E– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJA SAMA)
45.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01F– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN)
46.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01G– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
47.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01H– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN LAYANAN PENGADAAN)
48.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.04–SEKRETARIAT DPRD
 
Unit Organisasi
:
04.04.01– SEKRETARIAT DPRD
49.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.05–INSPEKTORAT
 
Unit Organisasi
:
04.05.01– INSPEKTORAT DAERAH
50.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.06–KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 
Unit Organisasi
:
04.06.01– BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
51.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.07–KEUANGAN
 
Unit Organisasi
:
04.07.01– BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.01–PENDIDIKAN
 
Unit Organisasi
:
01.01.01–DINAS PENDIDIKAN
2.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.02–KESEHATAN
 
Unit Organisasi
:
01.02.01–DINAS KESEHATAN
3.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.02–KESEHATAN
 
Unit Organisasi
:
01.02.02–RSUD
4.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.03–PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 
Unit Organisasi
:
01.03.01–DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.05–KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 
Unit Organisasi
:
01.05.01–SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.05–KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 
Unit Organisasi
:
01.05.02–DINAS KEBAKARAN
7.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.05–KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 
Unit Organisasi
:
01.05.03–BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.06–SOSIAL
 
Unit Organisasi
:
01.06.01–DINAS SOSIAL
9.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.02–PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 
Unit Organisasi
:
02.02.01– DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.04–PERTANAHAN
 
Unit Organisasi
:
02.04.01– DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
11.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.05–LINGKUNGAN HIDUP
 
Unit Organisasi
:
02.05.01– DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.06–ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 
Unit Organisasi
:
02.06.01– DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.01– KECAMATAN TEGALREJO
14.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.02– KECAMATAN JETIS
15.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.03–KECAMATAN GONDOKUSUMAN
16.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.04– KECAMATAN DANUREJAN
17.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.05– KECAMATAN GEDONGTENGEN
18.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.06– KECAMATAN PAKUALAMAN
19.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.07– KECAMATAN NGAMPILAN
20.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.08– KECAMATAN WIROBRAJAN
21.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.09– KECAMATAN MANTRIJERON
22.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.10– KECAMATAN KRATON
23.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.11– KECAMATAN GONDOMANAN
24.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.12– KECAMATAN MERGANGSAN
25.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.13– KECAMATAN UMBULHARJO
26.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.14– KECAMATAN KOTAGEDE
27.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.08–PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 
Unit Organisasi
:
02.08.01– DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
28.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.09–PERHUBUNGAN
 
Unit Organisasi
:
02.09.01– DINAS PERHUBUNGAN
29.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.10–KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 
Unit Organisasi
:
02.10.01– DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
30.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.11–KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 
Unit Organisasi
:
02.11.01– DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
31.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.12–PENANAMAN MODAL
 
Unit Organisasi
:
02.12.01– DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
32.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.13–KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 
Unit Organisasi
:
02.13.01– DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
33.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.16–URUSAN KEBUDAYAAN
 
Unit Organisasi
:
02.16.01– DINAS KEBUDAYAAN
34.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.18–URUSAN KEARSIPAN
 
Unit Organisasi
:
02.18.01– DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
35.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.19–KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 
Unit Organisasi
:
02.19.01– KANTOR KESATUAN BANGSA
36.
Urusan
:
03–PILIHAN
 
Macam Urusan
:
03.01–PERTANIAN
 
Unit Organisasi
:
03.01.01– DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
37.
Urusan
:
03–PILIHAN
 
Macam Urusan
:
03.02–URUSAN PARIWISATA
 
Unit Organisasi
:
03.02.01– DINAS PARIWISATA
38.
Urusan
:
03–PILIHAN
 
Macam Urusan
:
03.05–PERINDUSTRIAN
 
Unit Organisasi
:
03.05.01– DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
39.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.01–PERENCANAAN
 
Unit Organisasi
:
04.01.01– BAPPEDA
40.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01A– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL)
41.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01B– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM)
42.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01C– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PROTOKOL)
43.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01D– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)
44.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01E– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJA SAMA)
45.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01F– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN)
46.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01G– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
47.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01H– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN LAYANAN PENGADAAN)
48.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.04–SEKRETARIAT DPRD
 
Unit Organisasi
:
04.04.01– SEKRETARIAT DPRD
49.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.05–INSPEKTORAT
 
Unit Organisasi
:
04.05.01– INSPEKTORAT DAERAH
50.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.06–KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 
Unit Organisasi
:
04.06.01– BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
51.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.07–KEUANGAN
 
Unit Organisasi
:
04.07.01– BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.01–PENDIDIKAN
 
Unit Organisasi
:
01.01.01–DINAS PENDIDIKAN
2.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.02–KESEHATAN
 
Unit Organisasi
:
01.02.01–DINAS KESEHATAN
3.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.02–KESEHATAN
 
Unit Organisasi
:
01.02.02–RSUD
4.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.03–PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 
Unit Organisasi
:
01.03.01–DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.05–KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 
Unit Organisasi
:
01.05.01–SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.05–KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 
Unit Organisasi
:
01.05.02–DINAS KEBAKARAN
7.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.05–KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 
Unit Organisasi
:
01.05.03–BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8.
Urusan
:
01–WAJIB PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
01.06–SOSIAL
 
Unit Organisasi
:
01.06.01–DINAS SOSIAL
9.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.02–PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 
Unit Organisasi
:
02.02.01– DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.04–PERTANAHAN
 
Unit Organisasi
:
02.04.01– DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
11.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.05–LINGKUNGAN HIDUP
 
Unit Organisasi
:
02.05.01– DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.06–ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 
Unit Organisasi
:
02.06.01– DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.01– KECAMATAN TEGALREJO
14.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.02– KECAMATAN JETIS
15.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.03–KECAMATAN GONDOKUSUMAN
16.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.04– KECAMATAN DANUREJAN
17.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.05– KECAMATAN GEDONGTENGEN
18.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.06– KECAMATAN PAKUALAMAN
19.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.07– KECAMATAN NGAMPILAN
20.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.08– KECAMATAN WIROBRAJAN
21.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.09– KECAMATAN MANTRIJERON
22.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.10– KECAMATAN KRATON
23.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.11– KECAMATAN GONDOMANAN
24.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.12– KECAMATAN MERGANGSAN
25.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.13– KECAMATAN UMBULHARJO
26.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.07–URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 
Unit Organisasi
:
02.07.14– KECAMATAN KOTAGEDE
27.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.08–PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 
Unit Organisasi
:
02.08.01– DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
28.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.09–PERHUBUNGAN
 
Unit Organisasi
:
02.09.01– DINAS PERHUBUNGAN
29.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.10–KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 
Unit Organisasi
:
02.10.01– DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
30.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.11–KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 
Unit Organisasi
:
02.11.01– DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
31.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.12–PENANAMAN MODAL
 
Unit Organisasi
:
02.12.01– DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN
32.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.13–KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 
Unit Organisasi
:
02.13.01– DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
33.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.16–URUSAN KEBUDAYAAN
 
Unit Organisasi
:
02.16.01– DINAS KEBUDAYAAN
34.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.18–URUSAN KEARSIPAN
 
Unit Organisasi
:
02.18.01– DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
35.
Urusan
:
02–WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 
Macam Urusan
:
02.19–KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 
Unit Organisasi
:
02.19.01– KANTOR KESATUAN BANGSA
36.
Urusan
:
03–PILIHAN
 
Macam Urusan
:
03.01–PERTANIAN
 
Unit Organisasi
:
03.01.01– DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
37.
Urusan
:
03–PILIHAN
 
Macam Urusan
:
03.02–URUSAN PARIWISATA
 
Unit Organisasi
:
03.02.01– DINAS PARIWISATA
38.
Urusan
:
03–PILIHAN
 
Macam Urusan
:
03.05–PERINDUSTRIAN
 
Unit Organisasi
:
03.05.01– DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
39.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.01–PERENCANAAN
 
Unit Organisasi
:
04.01.01– BAPPEDA
40.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01A– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL)
41.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01B– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN HUKUM)
42.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01C– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PROTOKOL)
43.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01D– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)
44.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01E– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJA SAMA)
45.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01F– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN)
46.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01G– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
47.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.03–SEKRETARIAT DAERAH
 
Unit Organisasi
:
04.03.01H– SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN LAYANAN PENGADAAN)
48.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.04–SEKRETARIAT DPRD
 
Unit Organisasi
:
04.04.01– SEKRETARIAT DPRD
49.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.05–INSPEKTORAT
 
Unit Organisasi
:
04.05.01– INSPEKTORAT DAERAH
50.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.06–KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 
Unit Organisasi
:
04.06.01– BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
51.
Urusan
:
04–ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 
Macam Urusan
:
04.07–KEUANGAN
 
Unit Organisasi
:
04.07.01– BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 
 

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.
 
 
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 April 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd.
HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ttd.
AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 34
Background
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.