Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor: 23 Tahun 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang­-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244);

7.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 3);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 31);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Pekalongan.

2.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3.

Walikota adalah Walikota Pekalongan.

4.

Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang keuangan Daerah.

5.

Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan.

6.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

7.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak bumi dan/atau

8.

bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali objek pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

9.

WP selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

10.

Piutang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB-P2 adalah jumlah Piutang PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif, yang masih harus ditagih kepada WP atau Penanggung Pajak.

11.

Penagihan PBB-P2 adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi pajak dan biaya penagihan PBB-P2 dengan cara menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

12.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada WP.

13.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

14.

Sanksi administratif adalah pengenaan denda atau bunga atas ketidakpatuhan WP dalam menjalankan kewajiban administratif perpajakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghapusan denda sanksi administratif PBB-P2 bagi WP, diatur dengan ketentuan:

a.

penghapusan denda sanksi administratif yang diberikan berupa penghapusan denda PBB-P2 yang terutang sebesar 100% (seratus persen);

b.

penghapusan denda sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak menghilangkan kewajiban pembayaran PBB-P2 terutang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghapusan sanksi administratif bertujuan:

a.

mengoptimalkan upaya penerimaan pendapatan daerah dari sektor PBB-P2; dan

b.

mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan PBB­-P2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran penghapusan sanksi administratif adalah WP yang memiliki tunggakan PBB-P2 dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wali Kota berwenang menghapus sanksi administratif PBB-P2.

(2)

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala BPKAD.

(3)

Objek PBB-P2 yang sanksi administratifnya telah dihapus dituangkan dengan Keputusan Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penghapusan sanksi administratif Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari WP.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:

 

a.

WP orang pribadi (perorangan):

 

 

1.

nama dan alamat WP sesuai dengan identitas diri/KTP WP;

 

 

2.

nama dan alamat kuasa WP sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;

 

 

3.

alamat Objek PBB-P2;

 

 

4.

nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2; dan

 

 

5.

tahun PBB-P2 terutang.

 

b.

WP Badan:

 

 

1.

nama dan alamat WP sesuai yang tercantum dalam SPPT PBB-P2;

 

 

2.

nama dan alamat Direktur Badan Usaha/Pemilik sesuai dengan identitas diri/KTP;

 

 

3.

nama dan alamat kuasa WP sesuai dengan identitas diri/KTP apabila dikuasakan;

 

 

4.

alamat Objek PBB-P2;

 

 

5.

nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2; dan

 

 

6.

tahun PBB-P2 terutang.

 

c.

pengajuan secara kolektif oleh Kelurahan:

 

 

1.

membuat rekap nama para WP, Nomor Obyek Pajak (NOP) dan alamat obyek pajak;

 

 

2.

tahun PBB-P2 terutang;

 

 

3.

ditandatangani oleh Lurah/Petugas PBB-P2 Kelurahan.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

 

a.

WP orang pribadi (perorangan):

 

 

1.

fotokopi identitas diri/KTP WP;

 

 

2.

fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan; dan

 

 

3.

fotokopi SPPT PBB-P2/Surat Tagihan Tunggakan Pajak PBB P2.

 

b.

WP Badan:

 

 

1.

fotokopi identitas diri/KTP Direktur/Pemilik/Pengurus Badan Usaha;

 

 

2.

fotokopi identitas diri/KTP kuasa apabila dikuasakan; dan

 

 

3.

fotokopi SPPT PBB-P2 /Surat Tagihan Tunggakan Pajak PBB P2.

 

c.

pengajuan secara kolektif oleh Kelurahan dilengkapi dengan fotokopi identitas diri Lurah atau Petugas PBB-P2 Kelurahan.

(4)

Format surat permohonan penghapusan sanksi administratif Piutang PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan dan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), disampaikan oleh WP kepada Walikota melalui BPKAD.

(2)

Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pos/surat elektronik.

(3)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPKAD melakukan penelitian permohonan dan persyaratan permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

mengembalikan permohonan kepada WP apabila permohonan dan persyaratan permohonan tidak lengkap; dan

 

b.

memproses pemberian penghapusan sanksi administratif Piutang PBB-P2 apabila persyaratan telah lengkap.

(4)

Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan langsung dalam hal permohonan diserahkan sendiri oleh WP atau kuasanya.

(5)

Pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yang disampaikan melalui pos/surat elektronik dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan pengembalian.

(6)

WP yang dikembalikan permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi kekurangan persyaratan permohonan.

(7)

Tanda terima pos/surat elektronik merupakan tanda terima penyampaian permohonan dari WP.

(8)

Format penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penghapusan sanksi administratif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada WP sejak ditandatangani Surat Keputusan ini dan berlaku sampai dengan 15 Desember 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembayaran pokok dan/atau sanksi administratif piutang PBB-P2 yang telah dibayarkan oleh WP atau kuasanya, tidak dapat diajukan permohonan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 atau tidak dapat diajukan restitusi atau kompensasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

1.

Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 31), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini;

2.

Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Februari 2023
WALIKOTA PEKALONGAN,
ttd.
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 28 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH,
dto.
Ir. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 DENGAN NOMOR 23