Peraturan Walikota Kota Pasuruan Nomor: 35 Tahun 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012, perlu diubah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

7.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

20.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);

21.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);

22.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 5);

23.

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 13);

24.

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012;

25.

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 70 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2015;

26.

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah yang ketiga kali dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2016;

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 47 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 40) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Kota dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

 

(2)

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

 

(3)

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

 

(4)

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

 

 

a.

peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

 

 

b.

bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

 

 

c.

memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Kota dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

 

 

d.

memenuhi persyaratan penerima hibah.

 

(5)

Pedoman pelaksanaan/pedoman teknis yang mengatur lebih lanjut pemberian hibah dibuat oleh masing-masing SKPD pengelola hibah.

 

(6)

Sistematika pedoman pelaksanaan/pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

Hibah dapat diberikan kepada:

 

a.

Pemerintah Pusat;

 

b.

Pemerintah Daerah lainnya;

 

c.

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

 

d.

Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

 

 

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

 

(2)

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan.

 

(3)

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

(4)

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Kota dari Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

(5)

Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga dengan ketentuan:

 

 

a.

bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

 

 

b.

yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota; dan

 

 

c.

yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa Kelompok Masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

 

(6)

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

 

 

a.

memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;

 

 

b.

memiliki surat keterangan domisili dari Lurah; dan

 

 

c.

berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota.

 

(2)

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

 

 

a.

telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

 

 

b.

berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota; dan

 

 

c.

memiliki sekretariat tetap di daerah.

 

(3)

Apabila dalam NPHD mensyaratkan untuk menyediakan dana pendamping maka hibah diberikan kepada penerima hibah yang bersedia menyediakan dana pendamping.

 

 

 

 

 

 

5.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota.

 

(2)

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:

 

 

a.

pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain instansi/satuan kerja bagi Pemerintah Pusat;

 

 

b.

kepala daerah bagi Pemerintah Daerah lainnya;

 

 

c.

direktur utama atau sebutan lain bagi Badan Usaha Milik Negara atau badan Usaha Milik Daerah; dan

 

 

d.

ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

 

(3)

Dihapus.

 

 

 

 

 

 

6.

Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:

 

 

a.

proposal;

 

 

b.

surat keterangan tanggung jawab; dan

 

 

c.

surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan.

 

(2)

Dalam hal permohonan diajukan oleh Badan, Lembaga, atau Organisasi Kemasyarakatan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melampirkan persyaratan administrasi dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.

 

(3)

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

 

 

a.

dokumen yang menunjukkan bahwa Badan, Lembaga, atau Organisasi Kemasyarakatan penerima Hibah telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5);

 

 

b.

surat pernyataan tanggung jawab;

 

 

c.

nomor pokok wajib pajak;

 

 

d.

surat keterangan domisili lembaga dari Kelurahan setempat;

 

 

e.

izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;

 

 

f.

bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantornya menyewa;

 

 

g.

salinan fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan

 

 

h.

salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus hibah.

 

(4)

Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.

 

(5)

Dalam hal permohonan diajukan oleh SKPD, permohonan tertulis dilengkapi dengan dokumen:

 

 

a.

proposal; dan

 

 

b.

surat keterangan tanggung jawab.

 

(6)

Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3) huruf c, huruf e, dan huruf f, untuk Hibah kepada Badan, Lembaga, atau Organisasi Kemasyarakatan penerima Hibah yang berkaitan dengan tempat peribadatan, pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat.

 

 

 

 

 

 

7.

Ketentuan Pasal 14 ayat (4a), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA- PPKD.

 

(2)

Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

 

(3)

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

 

(4)

Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

 

Obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

 

 

a.

Pemerintah Pusat;

 

 

b.

Pemerintah Daerah lain;

 

 

c.

Badan Usaha Milik Negara atau badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

 

 

d.

Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

 

(5)

Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

 

(6)

Rincian obyek belanja hibah disesuaikan dengan obyek belanja hibah berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

 

(7)

Dalam hal obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturannya dikecualikan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

8.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerima hibah berupa uang mengajukan permohonan pencairan hibah kepada Walikota melalui SKPD, dengan dilengkapi persyaratan administrasi, meliputi:

 

 

a.

Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, terdiri dari:

 

 

 

1.

surat permohonan pencairan hibah, dilengkapi rincian rencana penggunaan hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;

 

 

 

2.

NPHD;

 

 

 

3.

salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kepala Daerah atau pimpinan instansi yang ditunjuk sebagai penerima hibah;

 

 

 

4.

salinan/fotokopi rekening bank yang masih aktif, atas nama rekening Kas Umum Daerah dan/atau nama instansi yang ditunjuk;

 

 

 

5.

kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) rangkap yang bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi serta dicantumkan nama lengkap Kepala Daerah atau pimpinan instansi yang ditunjuk; dan

 

 

 

6.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

 

b.

Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau untuk Badan Usaha Milik Daerah, terdiri dari:

 

 

 

1.

surat permohonan pencairan Hibah yang dilengkapi rincian rencana penggunaan hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;

 

 

 

2.

NPHD;

 

 

 

3.

salinan/fotokopi KTP atas nama Direksi atau sebutan lain Badan Usaha Milik Negara atau untuk Badan Usaha Milik Daerah Penerima Hibah;

 

 

 

4.

salinan/fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama Badan Usaha Milik Negara atau untuk Badan Usaha Milik Daerah penerima Hibah;

 

 

 

5.

kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) rangkap yang bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Badan Usaha Milik Negara atau untuk Badan Usaha Milik Daerah serta dicantumkan nama lengkap oleh Direksi atau sebutan lain; dan

 

 

 

6.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

 

c.

Hibah untuk Badan atau Lembaga, terdiri dari:

 

 

 

1.

surat permohonan pencairan Hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan Hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;

 

 

 

2.

NPHD;

 

 

 

3.

salinan/fotokopi KTP atas nama ketua/pimpinan/pengurus Badan atau Lembaga penerima Hibah;

 

 

 

4.

salinan/fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama Badan atau Lembaga;

 

 

 

5.

kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) rangkap yang bermeterai cukup, ditandatangani oleh ketua/pimpinan Badan atau Lembaga dan dibubuhi cap Badan atau Lembaga serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua Badan atau Lembaga; dan

 

 

 

6.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

 

d.

Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:

 

 

 

1.

surat permohonan pencairan hibah dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan hibah sesuai yang tercantum dalam DPA;

 

 

 

2.

NPHD;

 

 

 

3.

salinan/fotocopy KTP atas nama ketua/pimpinan/pengurus lembaga/organisasi penerima hibah;

 

 

 

4.

salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi;

 

 

 

5.

kuitansi rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) rangkap yang bermeterai cukup, ditandatangani ketua/pimpinan organisasi kemasyarakatan dan dibubuhi cap lembaga/organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain ketua/pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;

 

 

 

6.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

(2)

Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka SKPD membuat nota dinas sebagai pertimbangan kepada Walikota untuk dimintakan disposisi.

 

(3)

Berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD membuat pengantar kepada PPKD dilengkapi disposisi dan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

 

(4)

PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

 

(5)

Apabila dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan lengkap maka PPK-PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani PPKD.

 

(6)

Setelah SPM diterbitkan selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

 

(7)

Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

9.

Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPA-SKPD dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

 

(2)

SKPD terkait mencatat barang/jasa hasil pengadaan pada jenis barang dan jasa, objek, rincian objek Belanja Hibah barang atau jasa berkenaan, yang akan diserahkan kepada penerima hibah.

 

(3)

Penyaluran Hibah berupa barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada Penerima Hibah, setelah dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

 

 

a.

Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, terdiri atas:

 

 

 

1.

surat permohonan penyerahan Hibah berupa barang atau jasa yang ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau Pemerintah Daerah lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;

 

 

 

2.

berita acara serah terima dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) rangkap yang bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi atau Pemerintah Daerah lainnya serta dicantumkan nama lengkap pimpinan instansi atau Kepala Daerah;

 

 

 

3.

NPHD;

 

 

 

4.

salinan/fotokopi KTP yang masih berlaku atas nama pimpinan instansi atau Kepala Daerah penerima Hibah; dan

 

 

 

5.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

 

b.

Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas:

 

 

 

1.

surat permohonan penyerahan Hibah berupa barang atau jasa yang ditandatangani Direksi atau sebutan lain dan dibubuhi cap Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah serta dicantumkan nama lengkap Direksi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau sebutan lain;

 

 

 

2.

berita acara serah terima rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) rangkap yang bermeterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah serta dicantumkan nama lengkap Direksi Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau sebutan lain;

 

 

 

3.

NPHD;

 

 

 

4.

salinan/fotokopi KTP yang masih berlaku atas nama Direksi atau sebutan lain Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;

 

 

 

5.

surat pernyataan tanggung jawab; dan

 

 

 

6.

persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

c.

Hibah untuk Badan atau Lembaga, terdiri atas:

 

 

 

1.

surat permohonan penyerahan Hibah berupa barang atau jasa yang ditandatangani ketua/pimpinan atau sebutan lain Badan atau Lembaga;

 

 

 

2.

berita acara serah terima dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) rangkap yang bermeterai cukup dan ditandatangani dibubuhi cap Badan atau Lembaga serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain Badan atau Lembaga;

 

 

 

3.

NPHD;

 

 

 

4.

salinan/fotokopi KTP yang masih berlaku atas nama ketua/pimpinan atau sebutan lain Badan atau Lembaga; dan

 

 

 

5.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

 

d.

Hibah untuk Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:

 

 

 

1.

surat permohonan penyerahan Hibah berupa barang atau jasa yang ditandatangani ketua/pimpinan atau sebutan lain Organisasi Kemasyarakatan;

 

 

 

2.

berita acara serah terima dalam rangkap 4 (empat), terdiri dari 2 (dua) rangkap yang bermeterai cukup dan ditandatangani serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain Organisasi Kemasyarakatan;

 

 

 

3.

NPHD;

 

 

 

4.

salinan/fotokopi KTP yang masih berlaku atas nama ketua/pimpinan atau sebutan lain Organisasi Kemasyarakatan; dan

 

 

 

5.

surat pernyataan tanggung jawab.

 

 

 

 

 

 

10.

Ketentuan Pasal 23 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.

 

(2)

Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Walikota melalui Kepala SKPD terkait.

 

(3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

 

(4)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dengan sistematika meliputi:

 

 

a.

surat pengantar yang ditujukan kepada Walikota;

 

 

b.

laporan kegiatan, terdiri atas:

 

 

 

1.

latar belakang;

 

 

 

2.

maksud dan tujuan;

 

 

 

3.

ruang lingkup kegiatan;

 

 

 

4.

realisasi pelaksanaan kegiatan;

 

 

 

5.

daftar personalia pelaksana; dan

 

 

 

6.

penutup.

 

 

c.

laporan keuangan, meliputi:

 

 

 

1.

realisasi penerimaan hibah; dan

 

 

 

2.

realisasi penggunaan.

 

 

d.

lampiran.

 

(5)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat bermeterai cukup dan ditandatangani serta dibubuhi cap oleh ketua/kepala/pimpinan instansi Pemerintah Pusat, Kepala Daerah lainnya, Direktur atau sebutan lain Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, atau ketua/pimpinan atau sebutan lain Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan.

 

(6)

Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

11.

Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Kota dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/Kelompok Masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

 

(2)

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

 

(3)

Pedoman pelaksanaan/pedoman teknis yang mengatur lebih lanjut pemberian bantuan sosial dibuat oleh masing-masing SKPD.

 

(4)

Sistematika pedoman pelaksanaan/pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

12.

Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dikecualikan terhadap:

 

 

a.

Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

 

 

b.

Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013;

 

 

c.

Organisasi Kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; dan

 

 

d.

Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 diundangkan.

 

(2)

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Hibah dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

 

(3)

Dalam hal penganggaran Hibah dan Bantuan sosial tahun anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Walikota ini, hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Walikota ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 September 2016
WALIKOTA PASURUAN,
ttd.
SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 September 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,
ttd.
BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 35