Peraturan Walikota Kota Bogor Nomor: 4 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;

b.

bahwa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pada satuan pendidikan yang terdiri atas Sekolah Dasar (SD) Swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri/Swasta, di Kota Bogor, perlu memberikan dukungan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dengan pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS) dalam bentuk hibah;

c.

bahwa agar pengelolaan hibah BOS dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur mengenai petunjuk teknis pemberian hibah BOS;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

14.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 15);

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);

17.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Regular sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Regular;

18.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

19.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penggelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penggelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

20.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

21.

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

22.

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 133 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 94 Seri E);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SEKOLAH DASAR SWASTA, MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI/SWASTA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI/SWASTA KOTA BOGOR YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2.

Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

3.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

4.

Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Bogor.

5.

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bogor.

6.

Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor.

7.

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah pemberian sejumlah uang oleh Pemerintah Daerah Kota kepada Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa.

8.

Badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

9.

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

10.

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah dana bantuan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan sebagai pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan bagi Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan pemberian hibah dana BOS adalah:

a.

membiayai kegiatan operasional pendidikan;

b.

meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat;

c.

pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Bogor;

d.

mendorong sekolah untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e.

meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber dana BOS berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Besaran dana BOS yang diberikan kepada satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah siswa pada bulan Januari tahun sebelumnya berdasarkan:

 

a.

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta; dan

 

b.

Data Education Management Information System (EMIS) bagi Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta.

(2)

Besaran dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap siswa per sekolah ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Sekolah Dasar Swasta dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per siswa per tahun; dan

 

b.

Sekolah Menengah Pertama Swasta dan Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penggunaan dana BOS dapat digunakan membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut:

 

(2)

Format Rekapitulasi Rencana Penggunaan Dana Bos tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hibah BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tidak boleh digunakan untuk:

a.

investasi lahan dan bukan lahan kecuali pembelian/pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran;

b.

membayar tunjangan fungsional, subsidi tunjangan fungsional maupun tunjangan struktural;

c.

membayar gaji rutin bagi Guru Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan dan/atau Guru Pegawai Negeri Sipil yang mengajar untuk memenuhi target 24 (dua puluh empat) jam seminggu; dan

d.

membayar honor kegiatan pembelajaran bagi Guru Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Negeri Sipil Kota Bogor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

 

a.

menerima usulan proposal penerima BOS dari Satuan Pendidikan;

 

b.

melakukan verifikasi terhadap usulan proposal Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta di Kota Bogor;

 

c.

menyiapkan dan menandatangani konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Dinas Pendidikan atas nama Wali Kota Bogor dengan masing-masing Kepala Satuan Pendidikan penerima BOS;

 

d.

menyampaikan salinan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan kelengkapannya kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;

 

e.

membuat surat pengantar pengembalian sisa dana hibah apabila berdasarkan laporan hasil penggunaan dana hibah terdapat dana hibah yang dibelanjakan lebih kecil dari dana hibah yang diterima;

 

f.

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberian BOS di Kota Bogor.

(2)

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

 

a.

memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja BOS sesuai peraturan perundang-undangan;

 

b.

menerima tembusan laporan penggunaan BOS dari penerima BOS melalui Dinas Pendidikan.

(3)

Penerima BOS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

 

a.

mengajukan permohonan/proposal BOS kepada Wali Kota melalui Dinas Pendidikan;

 

b.

mencairkan dana BOS yang telah ditransfer oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

c.

bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana hibah;

 

d.

menggunakan dana BOS sesuai dengan Pasal 6 yang merupakan lampiran dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

 

e.

membuat dan menyimpan laporan lengkap beserta bukti-bukti penggunaan hibah yang telah diterimanya;

 

f.

menyampaikan laporan ringkasan penggunaan hibah kepada Wali Kota melalui Dinas Pendidikan dan/atau hasil cetak;

 

g.

mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember Tahun Anggaran berkenaan, yang penyampaiannya dilakukan dengan menggunakan Surat Pengantar dari Kepala Dinas Pendidikan;

 

h.

bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan dan validasi data yang disampaikan dalam rangka penerimaan BOS.

(4)

Setiap penggunaan dana BOS harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satuan Pendidikan penerima BOS harus memenuhi persyaratan yaitu:

a.

memiliki izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku;

b.

berdomisili di Kota Bogor;

c.

tidak dalam kondisi digabung (merger);

d.

tidak terjadi konflik; dan

e.

bersedia untuk meringankan biaya apapun kepada siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Proposal permohonan BOS diajukan oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan.

(2)

Proposal permohonan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

 

a.

surat permohonan bantuan dana BOS kepada Wali Kota Bogor melalui Kepala Dinas Pendidikan;

 

b.

fotokopi pengesahan Badan Hukum bagi permohonan BOS yang diajukan oleh Satuan Pendidikan;

 

c.

fotokopi izin operasional penyelenggaraan pendidikan yang masih berlaku;

 

d.

rekapitulasi rencana penggunaan anggaran sekolah yang didanai dari dana BOS;

 

e.

rekapitulasi daftar nama siswa lengkap antara lain nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kelas, nama orang tua, pekerjaan orang tua dengan format rekapitulasi daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini;

 

f.

surat Pernyataan Keabsahan Data Siswa yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan bagi Sekolah Dasar Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Pertama Swasta, dan Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta di Kota Bogor sesuai dengan Dapodik dan EMIS tahun sebelumnya dengan format Surat Pernyataan Keabsahan Data Siswa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini;

 

g.

Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan format Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini;

 

h.

pakta integritas dari penerima BOS yang menyatakan bahwa BOS yang diterima akan digunakan sesuai dengan rekapitulasi rencana penggunaan anggaran sekolah yang didanai dari dana BOS dengan format Pakta Integritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini;

 

i.

Surat Pernyataan kesediaan meringankan biaya pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin dengan format Surat Pernyataan kesediaan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini;

 

j.

fotokopi buku rekening penerima hibah;

 

k.

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Sekolah dan bendahara penerima BOS.

(3)

Dinas Pendidikan melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh calon penerima BOS.

(4)

Dinas Pendidikan secara kolektif menyampaikan rekapitulasi penerima BOS disertai jumlah siswa kepada Wali Kota dengan melampirkan konsep Keputusan Wali Kota Bogor tentang Pemberian Dana BOS.

(5)

Format rekapitulasi penerima dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Wali Kota.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permintaan pembayaran dan pencairan belanja dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penerima BOS bertanggung jawab atas penggunaan hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan dengan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.

(2)

Laporan penggunaan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya, untuk penggunaan dana BOS bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020 dan laporan rekapitulasi total penggunaan dana BOS tahun anggaran 2020.

(3)

Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

 

a.

Laporan Penggunaan Anggaran dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini;

 

b.

Rekapitulasi data siswa yang dibebaskan biaya sekolahnya dengan format Rekapitulasi data siswa yang dibebaskan biaya sekolahnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini; dan

 

c.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program pemberian dana BOS.

(2)

Monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mereviu dokumen yang disampaikan oleh penerima dana BOS melalui tahapan sebagai berikut:

 

a.

memastikan bahwa dana BOS yang diterima sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota dan NPHD yang dibuktikan dengan surat pernyataan penerima hibah yang intinya telah menerima uang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Wali Kota dan akan digunakan sesuai dengan usulan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah, serta apabila terdapat sisa dana, maka akan dikembalikan ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

 

b.

memastikan penerima dana BOS telah menyampaikan pertanggungjawabannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;

 

c.

memberikan surat peringatan/teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada penerima dana BOS apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan penerima hibah belum menyerahkan laporan penggunaan dana BOS; dan

 

d.

menerbitkan surat pengantar pengembalian sisa dana BOS dalam hal berdasarkan hasil verifikasi jumlah dana BOS yang diterima lebih besar dari jumlah dana BOS yang dipertanggungjawabkan.

(3)

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah.

(4)

Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.

(5)

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam kebijakan program pemberian dana BOS tahun berikutnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerima dana BOS yang melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Januari 2020
WALI KOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2020 NOMOR 4 SERI E