Peraturan Walikota Kota Banjarmasin Nomor: 56 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur tentang Bentuk dan lsi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota;

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

10

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1O);

11

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9);

12

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28);

13

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 84 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 61 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 84).

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.

3.

Walikota adalah Walikota Banjarmasin.

4.

Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.

5.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.

6.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

8.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut Wilayah Daerah.

9.

Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

10.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

11.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.

12.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

13.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

14.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

16.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

17.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SPPT PBB Perkotaan digunakan oleh Dinas untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

(2)

SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.

(3)

Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:

 

a.

Halaman Depan:

 

 

1.

Nama Kantor PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDAPATAN DAERAH;

 

 

2.

Nama Kantor UPTD PBB KECAMATAN;

 

 

3.

Nomor Seri Formulir;

 

 

4.

Informasi Berupa Tulisan SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK'';

 

 

5.

Judul SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN;

 

 

6.

Kode Akun;

 

 

7.

Tahun Pajak dan Jenis Sektor PBB;

 

 

8.

Nomor Objek Pajak (NOP);

 

 

9.

Letak Objek Pajak;

 

 

10.

Nama dan Alamat Wajib Pajak;

 

 

11.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

 

 

12.

Objek Pajak;

 

 

13.

Luas Bumi dan/atau Bangunan;

 

 

14.

Kelas Bumi dan/atau Bangunan;

 

 

15.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m² Bumi dan/atau Bangunan;

 

 

16.

Total NJOP Bumi dan/atau Bangunan;

 

 

17.

NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB;

 

 

18.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);

 

 

19.

NJOP untuk penghitungan PBB;

 

 

20.

PBB yang Terutang;

 

 

21.

Denda/Bunga;

 

 

22.

PBB yang Harus Dibayar;

 

 

23.

Tanggal Jatuh Tempo;

 

 

24.

Tempat Pembayaran;

 

 

25.

Tanggal Penyerahan SPPT;

 

 

26.

Tanda Tangan Petugas Penyampai SPPT;

 

 

27.

Nama Petugas Penyampai SPPT;

 

 

28.

Tanggal Cetak SPPT;

 

 

29.

Tanda Tangan Pejabat Yang Mengesahkan SPPT;

 

 

30.

Judul PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERUTANG;

 

 

31.

Tahun PBB Terutang;

 

 

32.

Pokok PBB Terutang;

 

 

33.

Denda PBB Terutang;

 

 

 

(Denda 2% perbulan atas pokok terutang)

 

 

34.

Jumlah PBB Terutang;

 

 

35.

Keterangan;

 

 

36.

Informasi Berupa Tulisan Terima Kasih atas Pembayaran PBB Anda, untuk Informasi PBB Terutang Silahkan Menghubungi Dinas atau UPTD Setempat;

 

 

37.

Nama Wajib Pajak;

 

 

38.

Letak Objek Pajak;

 

 

39.

Nomor Objek Pajak (NOP);

 

 

40.

SSPT Tahun/Rp;

 

 

41.

Tanggal Diterima oleh Wajib Pajak;

 

 

42.

Tanda Tangan Wajib Pajak;

 

 

43.

Nama Terang Wajib Pajak.

 

b.

Halaman Belakang:

 

 

1.

Penjelasan SPPT;

 

 

2.

Informasi Lainnya;

(4)

Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SSPD PBB Perkotaan digunakan oleh Dinas sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.

(2)

SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.

(3)

Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:

 

a.

Lembar 1, Halaman Depan (untuk Wajib Pajak):

 

 

1.

Nama Kantor PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDAPATAN DAERAH;

 

 

2.

Nomor Seri Formulir;

 

 

3.

Judul SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB;

 

 

4.

Tempat Pembayaran: (Nama Kantor Dinas Pendapatan Daerah);

 

 

5.

Keterangan UPTD Kecamatan;

 

 

6.

Telah Menerima Pembayaran PBB Tahun dari;

 

 

7.

Nama Wajib Pajak;

 

 

8.

Letak Objek pajak;

 

 

9.

Nomor SPPT (NOP);

 

 

10.

Sejumlah: Rp yang Dibayar oleh Wajib Pajak;

 

 

11.

Tanggal Jatuh Tempo;

 

 

12.

Jumlah yang Harus Dibayar (Termasuk Denda);

 

 

13.

Tanggal Pembayaran;

 

 

14.

Jumlah yang Dibayar;

 

 

15.

Tanda Terima dan Cap;

 

b.

Lembar 1, Halaman Belakang (untuk Wajib Pajak):

 

 

1.

Penjelasan SSPD;

 

 

2.

Informasi Lainnya.

 

c.

Lembar 2, untuk Bendahara Penerima/Bank Penerima:

 

 

1.

Nama Kantor PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDAPATAN DAERAH;

 

 

2.

Judul SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB;

 

 

3.

Tempat Pembayaran: (Nama Kantor Dinas Pendapatan Daerah);

 

 

4.

Keterangan UPTD Kecamatan;

 

 

5.

Telah Menerima Pembayaran PBB Tahun dari;

 

 

6.

Nama Wajib Pajak;

 

 

7.

Letak Objek Pajak;

 

 

8.

Nomor SPPT (NOP);

 

 

9.

Sejumlah: Rp.;

 

 

10.

Tanggal Pembayaran;

 

 

11.

Jumlah yang Dibayar: Rp;

 

 

12.

Tanda Terima dan Cap;

 

d.

Lembar 3, untuk Bidang PBB dan BPHTB:

 

 

1.

Tanggal Pembayaran;

 

 

2.

Jumlah yang dibayar;

 

 

3.

Tanda Terima dan Cap;

 

e.

Lembar 4, untuk UPTD PBB Kecamatan:

 

 

1.

Nama Kantor PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS PENDAPATAN DAERAH;

 

 

2.

Judul SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PBB;

 

 

3.

Tempat Pembayaran: (Nama Kantor Dinas Pendapatan Daerah);

 

 

4.

Keterangan UPTD Kecamatan;

 

 

5.

Telah Menerima Pembayaran PBB Tahun dari;

 

 

6.

Nama Wajib Pajak;

 

 

7.

Letak Objek Pajak;

 

 

8.

Nomor SPPT (NOP);

 

 

9.

Sejumlah: Rp.;

 

 

10.

Tanggal Pembayaran;

 

 

11.

Jumlah yang Dibayar: Rp;

 

 

12.

Tanda Terima dan Cap;

(4)

Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

SSPD PBB Perkotaan digunakan oleh Bank Kalsel dan/atau Bank/Tempat lain yang ditunjuk sebagai bukti atau slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak dan diakui sebagai alat bukti pembayaran yang sah.

(2)

SSPD yang digunakan Bank Kalsel dan/atau Bank/Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.

(3)

Formulir SSPD yang digunakan Bank Kalsel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut:

 

a.

Lembar 1, Halaman Depan (untuk Wajib Pajak):

 

 

1.

Judul SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN;

 

 

2.

Tempat Pembayaran;

 

 

3.

Pembayaran PBB Tahun;

 

 

4.

Nomor Objek Pajak;

 

 

5.

Nama Wajib Pajak;

 

 

6.

Letak Objek Pajak;

 

 

7.

Kelurahan;

 

 

8.

Kecamatan;

 

 

9.

Kabupaten/Kota;

 

 

10.

Provinsi;

 

 

11.

Jumlah Pokok Penetapan;

 

 

12.

Kode KP PBB/UPTD;

 

 

13.

Kode Pengesahan dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;

 

 

14.

Referensi Bank;

 

 

15.

Tanggal Pembayaran;

 

 

16.

Jam Pembayaran;

 

 

17.

Informasi Berupa: DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANJARMASIN MENGAKUI RESI INI SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH''

 

b.

Lembar 1, Halaman Belakang (untuk Wajib Pajak):

 

 

1.

Nama BANK KALSEL;

 

 

2.

Informasi lainnya.

 

c.

Lembar 2, untuk Bank Kalsel:

 

 

Copy dari lembar 1 untuk halaman depan

(4)

Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini maka akan diadakan perpajakan sebagaimana mestinya.

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Banjarmasin,
pada tanggal 7 Agustus 2012
WALIKOTA BANJARMASIN,
ttd.
H.MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin,
pada tanggal 8 Agustus 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,
ttd.
H. ZULFADLI GAZALI

Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 56