Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor: 35 Tahun 2022

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7.

Peraturan Daerah Kota Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07);

8.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 2);

 

 

 

 

 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

 

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.

2.

Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.

5.

Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

6.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

7.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

8.

Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, serta retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang mendapat pendelegasian wewenang dari Wali Kota.

9.

Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang berfungsi menerima hasil pembayaran atau penyetoran Retribusi.

10.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

11.

Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran.

12.

Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.

13.

Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.

14.

Sprinkler otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.

15.

Bonpet adalah produk Pemadam Api Ringan (PAR) berbentuk silinder yang memiliki fungsi ganda yakni pemadaman otomatis maupun manual.

16.

Alat Proteksi Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.

17.

Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat dipergunakan untuk memadamkan kebakaran.

18.

Retribusi Daerah Kota yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

19.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

20.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kota yang bersangkutan.

21.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.

22.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

23.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

24.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

25.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

26.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

27.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandung.

28.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

29.

Hari adalah hari kalender.

 

 

 

 

 

BAB II
OBJEK RETRIBUSI DAN TATA CARA PELAKSANAAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Objek Retribusi
 

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh Wajib Retribusi yang terdiri atas:

a.

dry chemical, CO², thermatik, foam/busa dan jenis lainnya;

b.

sprinkler;

c.

detector;

d.

alarm;

e.

fire hydrant;

f.

bonpet; dan

g.

red comet.

 

 

 

 

 

Bagian Kedua
Pelaksanaan Retribusi

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan Retribusi
 

(1)

Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan Daerah Kota dan disetor kepada Kas Daerah.

(2)

Tahap proses pemungutan meliputi:

 

a.

pendataan;

 

b.

pemeriksaan alat proteksi kebakaran;

 

c.

penyusunan Berita Acara Pemeriksaan; dan

 

d.

penetapan besaran retribusi.

(3)

Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

 

a.

Dinas melakukan pendataan terhadap obyek dan subyek Retribusi untuk memperoleh data awal yang disusun dalam bentuk data induk;

 

b.

data induk bersumber dari hasil pendataan lapangan;

 

c.

berdasarkan data induk ditetapkan potensi penerimaan Retribusi Dinas;

 

d.

data induk wajib dilakukan pemutakhiran data secara periodik setiap semester;

 

e.

hasil pemutakhiran data induk direkapitulasi oleh Dinas paling lambat akhir setiap semester 1 (satu); dan

 

f.

hasil pemutakhiran data induk digunakan sebagai dasar perhitungan rencana penerimaan Retribusi Dinas.

(4)

Pemeriksaan Alat Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara:

 

a.

Dinas membuat Surat Pemberitahuan rencana/jadwal pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran kepada Wajib Retribusi;

 

b.

pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran dilaksanakan oleh Petugas/pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(5)

Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan Alat Proteksi Kebakaran yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan Petugas Pemeriksa dari Dinas.

(6)

Penetapan besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

 

a.

menerbitkan SKRD sebanyak 2 (dua) lembar, untuk:

 

 

1.

lembar ke-1 (satu) warna putih disampaikan kepada Wajib Retribusi; dan

 

 

2.

lembar ke-2 (dua) warna merah disimpan sebagai arsip Dinas untuk alat kendali pembayaran;

 

b.

jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang dituangkan dalam SKRD, selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD;

 

c.

apabila jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya;

 

d.

perhitungan besarnya retribusi terutang ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pokok retribusi terutang;

 

e.

pembayaran retribusi dengan menggunakan SSRD, disetorkan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD, SKRDLB dan STRD; dan

 

f.

apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

 

 

 

 

 

Paragraf 2
Tata Cara Penagihan Retribusi
 

(1)

Dalam proses penagihan Retribusi Daerah, Dinas wajib:

 

a.

menyampaikan surat pemberitahuan penagihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD;

 

b.

menyampaikan surat peringatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam SKRD, apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi terutang; dan

 

c.

menyampaikan surat teguran paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi terutang setelah disampaikan surat peringatan.

(2)

Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran.

(3)

Surat peringatan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dengan rincian sebagai berikut:

 

a.

lembar ke-1 (kesatu) berwarna putih untuk disampaikan kepada Wajib Retribusi; dan

 

b.

lembar ke-2 (kedua) berwarna kuning untuk disimpan pada Dinas sebagai arsip.

(4)

Dinas wajib menerbitkan STRD yang disampaikan kepada Wajib Retribusi, dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari setelah hutang retribusi tetap belum dibayar.

(5)

STRD memuat perhitungan jumlah pokok retribusi terutang, ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.

(6)

Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang sampai dengan batas waktu, Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan Daerah Kota dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Paragraf 3
Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi
 

(1)

Dalam keadaan kahar Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda Pembayaran Retribusi terutang berdasarkan permohonan tertulis Wajib Retribusi.

(2)

Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

a.

perang saudara;

 

b.

invasi dari negara lain;

 

c.

bencana alam;

 

d.

pemberontakan; dan

 

e.

hal-hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi.

(3)

Tata cara angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

 

a.

Wajib Retribusi yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Retribusi, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas disertai alasan yang jelas dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, fotocopy SKRD dan STRD;

 

b.

permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;

 

c.

terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Dinas, dituangkan dalam Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;

 

d.

pembayaran angsuran diberikan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Angsuran diterbitkan;

 

e.

penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang dimuat dalam SKRD dan STRD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas;

 

f.

perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:

 

 

1.

perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;

 

 

2.

jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa Retribusi yang belum atau akan diangsur, dengan pokok Retribusi angsuran;

 

 

3.

pokok Retribusi angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Retribusi terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;

 

 

4.

bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan

 

 

5.

besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok Retribusi angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

 

g.

terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;

 

h.

perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:

 

 

1.

perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Retribusi terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang Retribusi yang akan ditunda;

 

 

2.

besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Retribusi yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan

 

 

3.

penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

 

i.

Wajib Retribusi yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Retribusi yang sama.

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Retribusi, dan Penghapusan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Pendelegasian Kewenangan
 

(1)

Wali Kota berwenang untuk melaksanakan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan Retribusi, dan penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Retribusi.

(2)

Wali Kota mendelegasikan pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan Retribusi, dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

 

 

 

 

 

(1)

Kepala Dinas melaksanakan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan retribusi, dan penghapusan sanksi administratif.

(2)

Pelaksanaan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan retribusi, dan penghapusan sanksi administratif berdasarkan permohonan Wajib Retribusi.

(3)

Kepala Dinas menugaskan pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan penelitian administrasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4)

Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Wali Kota.

(5)

Atas dasar hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas atas nama Wali Kota menerbitkan Keputusan menerima atau menolak.

(6)

Pelaksanaan penerbitan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib dilaporkan kepada Wali Kota dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan.

 

 

 

 

 

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Keringanan dan Pengurangan Ketetapan Retribusi
 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

(2)

Permohonan pengurangan atau keringanan Retribusi harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia paling sedikit memuat:

 

a.

nama dan alamat Wajib Retribusi;

 

b.

besar pengurangan Retribusi yang dimohon; dan

 

c.

alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan Retribusi.

(3)

Dalam hal pengajuan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib melampirkan:

 

a.

fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon; dan

 

b.

SSRD/SKRD/STRD.

(4)

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Retribusi diterima secara lengkap dan benar, Wali Kota menyampaikan Keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan retribusi kepada Wajib Retribusi.

 

 

 

 

 

Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar sebesar 50% (lima puluh persen).

 

 

 

 

 

Paragraf 3
Penghapusan Sanksi Administrasi
 

(1)

Kepala Dinas atas permohonan Wajib Retribusi dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2)

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3)

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

 

a.

bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran SKRD atau STRD; dan

 

b.

bunga dan/atau denda dalam SKRD atau STRD.

(4)

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sebagai berikut:

 

a.

Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

 

b.

surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus memuat alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya dan melampirkan SSRD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Retribusi;

 

c.

terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Dinas mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran Retribusi dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSRD, sanksi termaksud dikurangkan atau dihapuskan;

 

d.

Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

 

e.

terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk:

 

 

1.

menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSRD, sanksi administratif berupa bunga atau denda dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas; dan

 

 

2.

menerbitkan STRD atas pengenaan sanksi administratif berupa bunga atau denda sebagaimana dimaksud pada angka 1.

(5)

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda dalam SKRD atau STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan sebagai berikut:

 

a.

Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan Retribusi diterima oleh Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan

 

b.

permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan surat pernyataan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(6)

Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pejabat yang ditunjuk segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Retribusi maupun lampiran SSRD.

(7)

Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif untuk mendapat persetujuan.

(8)

Dalam hal hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui, diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang telah diterbitkan, untuk kemudian ditetapkan Keputusan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administrasi sebagai pengganti SKRD atau STRD semula yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(9)

Dalam hal hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditolak, diterbitkan Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan sanksi administratif yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(10)

Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

 

 

 

 

 

Paragraf 4
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi Daerah kepada Kepala Dinas.

(2)

Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:

 

a.

perhitungan dari Wajib Retribusi;

 

b.

keputusan keberatan atau keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

 

c.

putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan

 

d.

kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan Retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)

Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran Retribusi.

(4)

Dalam surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melampirkan dokumen.

(5)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung oleh Wajib Retribusi.

(6)

Bukti penerimaan oleh Kepala Dinas merupakan bukti saat permohonan diterima.

(7)

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang ditunjuk mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi Daerah dan memenuhi kewajiban pembayaran Retribusi Daerah lainnya oleh Wajib Retribusi atau Penanggung Retribusi.

(8)

Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dijadikan sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas untuk menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilaporkan kepada Wali Kota.

(9)

Setelah jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menerbitkan Keputusan menerima atau menolak.

(10)

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi.

(11)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(12)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Retribusi.

 

 

 

 

 

(1)

Anggaran untuk pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun bersangkutan.

(3)

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

(4)

Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi periode tahun sebelumnya dan/atau berikutnya, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti transfer berlaku sebagai bukti.

(5)

Kepala Dinas mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Wajib Retribusi kepada BKAD yang dilengkapi dengan persyaratan tertentu.

 

 

 

 

 

Paragraf 5
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Sudah Kedaluarsa
 

(1)

Kepala Dinas mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Wajib Retribusi kepada BKAD yang dilengkapi dengan persyaratan tertentu.

(2)

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membuat daftar Wajib Retribusi yang dapat dihapuskan utangnya.

(3)

Kepala Dinas mengajukan daftar Wajib Retribusi yang akan dihapuskan utangnya kepada Wali Kota yang telah memenuhi kriteria kedaluarsa.

(4)

Penghapusan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan penghapusan piutang dari Kepala Dinas.

(5)

Ketentuan mengenai penghapusan utang Retribusi yang sudah kedaluarsa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

Paragraf 6
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi
 

(1)

Pemeriksaan secara teknis untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD dilakukan petugas Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­-undangan.

(3)

Pemeriksaan secara fungsional terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

BAB III
TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
 

Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang menggunakan dry chemical, CO², thermatik, foam/busa dan jenis lainnya, ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2022
Plt. WALI KOTA BANDUNG,
ttd.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
ttd.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 35