Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 35 Tahun 2006

 

 

 

 

 

a.

bahwa sesuai pasal 3, 4 dan 8 Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi RI No. Kep.226/MEN/2000, Upah Minimum terdiri dari Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara;

b.

bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 403 Tahun 2005 tanggal 11 November 2005 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sekarang, sehingga perlu di tinjau kembali;

c.

bahwa kondisi Perekonomian saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan penetapan upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, maka perlu penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi yang mengacu kepada pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL);

d.

bahwa sehubungan dengan pertimbangan butir a, b dan c tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara.

 

 

1.

Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor: 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 2687);

2.

Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI No. 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4279);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor: 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi vertical di daerah (Lembaran Negara Nomor: 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara No. 3373);

5.

Peraturan Pemerintah RI Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor: 54, Tambahan Lembaran Negara No. 3952);

6.

Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

7.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Per/01/Men/1999 tentang Upah Minimum;

8.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: PER.17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;

9.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP.226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;

 

 

a.

Kesepakatan Bersama Dewan Pengurus Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Seluruh Indonesia (GAPENSI) Sultra, DPD APINDO, Federasi Serikat Pekerja Maritim Sultra, Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia Nomor: 561/731 tanggal 2 November 2006 tentang usulan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007;

b.

Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 2 November 2006.

 

 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA

 

Dengan Peraturan ini menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2007 yang berlaku di seluruh Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara;

 

Besarnya Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara dimaksud pada pasal 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini;

 

Perusahaan dilarang memberikan upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Sektoral Provinsi yang ditetapkan dalam Peraturan ini sesuai maksud pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Per-01/Men/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum;

 

1.

Pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan dalam masa percobaan, upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum Provinsi yang berlaku.

2.

Upah Minimum Provinsi hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

3.

Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja atau pengurus Serikat Pekerja dengan Pengusaha.

 

Perusahaan yang memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara atau Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan dalam Peraturan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai maksud pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1999 tentang Upah Minimum.

 

Sektor yang belum termasuk dalam Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 dan 2 dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas Kesepakatan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja yang terkait pada sektor yang bersangkutan.

 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 403 tahun 2005 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi tahun 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007 agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini di dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

 

Ditetapkan Di Kendari
Pada tanggal 9 November 2006
PLT.GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
ttd.
M. YUSRAN A. SILONDAE

 

Diundangkan di Kendari
Pada Tanggal 9 November 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
ttd.
H. ZAINAL ABIDIN

 

Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2006 Nomor 9