Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor: 41 Tahun 2008
Status tidak tersedia
Gunakan versi desktop untuk pengalaman lengkap
|
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI RIAU
NOMOR 41 TAHUN 2008TENTANG
UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2009 DI PROVINSI RIAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI RIAU,
| ||||
|
|
|
|
|
|
Menimbang | ||||
|
a.
|
bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pelayanan di bidang Ketenagakerjaan Lintas Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Provinsi;
| |||
|
b.
|
bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Dewan Pengupahan Provinsi Riau dalam sidangnya tanggal 02 Desember 2008 telah menetapkan besarnya Upah Minimum Provinsi Tahun 2009;
| |||
|
c.
|
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2009 di Provinsi Riau;
| |||
|
|
| |||
Mengingat | ||||
|
1.
|
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
| |||
|
2.
|
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
| |||
|
3.
|
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
| |||
|
4.
|
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
| |||
|
5.
|
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
| |||
|
6.
|
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
| |||
|
7.
|
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
| |||
|
8.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
| |||
|
9.
|
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
| |||
|
10.
|
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
| |||
|
11.
|
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.226/MEN/2000 tentang Upah Minimum;
| |||
|
12.
|
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
| |||
|
13.
|
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2001 Nomor 11);
| |||
|
|
| |||
|
MEMUTUSKAN:
| ||||
Menetapkan | ||||
|
PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI RIAU (UMP) TAHUN 2009.
| ||||
|
| ||||
Pasal 1 | ||||
|
Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2009 sebesar Rp901.600,-/bulan (sembilan ratus satu ribu enam ratus rupiah) per bulan.
| ||||
|
| ||||
Pasal 2 | ||||
|
Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) di Provinsi Riau yang belum dapat ditetapkan dapat diusulkan dan ditetapkan kemudian atas dasar kesepakatan Asosiasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terkait pada sektor yang bersangkutan.
| ||||
|
| ||||
Pasal 3 | ||||
|
Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum Provinsi Riau (UMP) atau Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Provinsi Riau tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.
| ||||
|
| ||||
Pasal 4 | ||||
|
Bagi Kabupaten/Kota yang ingin menetapkan Upah Minimum secara tersendiri dapat mengusulkan kepada Gubernur Riau melalui Dewan Pengupahan Provinsi Riau setelah dibahas dan disepakati terlebih dahulu oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan Upah Minimum yang diusulkan harus di atas Upah Minimum Provinsi.
| ||||
|
| ||||
Pasal 5 | ||||
|
Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
| ||||
|
| ||||
Pasal 6 | ||||
|
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2007 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi;
| ||||
|
| ||||
Pasal 7 | ||||
|
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
| ||||
|
| ||||
|
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Desember 2008
GUBERNUR RIAU,
ttd. H.M. RUSLI ZAINAL
Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Desember 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU
ttd.
Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc.
BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2008 NOMOR 41
| ||||
Menemukan kesalahan ketik? Klik di sini agar kami dapat memperbaikinya.