Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 53 Tahun 2018

 

 

 

 

bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

7.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 1 Seri C);

8.

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);

9.

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 24 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pungutan Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 01 Seri C);

 

 

 

 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.

 

 

 

 

BAB I
KETENTUAN UMUM
 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3.

Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5.

Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat DESDM adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

7.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha Milik Negara atau Badan usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada PD.

9.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

10.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

11.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi daerah tertentu.

12.

Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan.

13.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

14.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan objek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

15.

Peta adalah suatu gambaran kewilayahan tentang informasi Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Kemajuan Tambang dan Rencana Tambang pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi.

16.

Pelayanan pencetakan peta adalah jasa pelayanan pencetakan peta informasi wilayah pertambangan, peta wilayah izin usaha pertambangan, peta izin usaha pertambangan, peta izin pertambangan rakyat, peta kemajuan tambang dan peta rencana tambang.

17.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 

 

 

 

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
 

(1)

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan atau jasa pencetakan peta dan pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta.

(2)

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

 

a.

terselenggaranya pemungutan retribusi penggantian biaya cetak peta yang tertib dan akuntabel; dan

 

b.

tersedianya data yang akurat dalam perencanaan penerimaan Daerah.

 

 

 

 

BAB III
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
 

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Jasa Pelayanan pencetakan peta.

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi Wajib adalah pelayanan pencetakan peta yang dibuat untuk objek retribusi berupa:

 

a.

Peta WIUP;

 

b.

Peta IUP; dan

 

c.

Peta IPR.

(2)

Pemungutan Retribusi berdasarkan permohonan adalah pelayanan pencetakan peta yang dibuat untuk objek retribusi berupa:

 

a.

Peta Informasi WP;

 

b.

Peta Kemajuan Tambang; dan

 

c.

Peta Rencana Tambang.

(3)

Pencetakan peta disediakan dengan ukuran kertas:

 

a.

A0;

 

b.

A1;

 

c.

A2;

 

d.

A3; dan

 

e.

A4/F4.

(4)

Pelayanan pencetakan peta diberikan dalam bentuk cetak peta/hardcopy.

 

 

 

 

(1)

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pencetakan peta yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Instansi pemerintah dan/atau Badan yang membutuhkan Pelayanan pencetakan peta dapat mengajukan permohonan secara tertulis dan apabila membutuhkan softcopy diberikan dalam format jpeg atau Pdf dan tidak dipungut biaya.

 

 

 

 

Bagian Kedua
Sistem Koordinat
 

Peta sebagai objek retribusi dicetak dengan menggunakan sistem koordinat Geografis WGS 84.

 

 

 

 

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
 

(1)

Wajib retribusi harus mendaftarkan diri pada DESDM untuk mendapatkan pelayanan atau jasa.

(2)

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

(3)

Pembayaran yang dilakukan setelah melebihi batas waktu, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

(4)

Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Rekening Bendahara Penerimaan pada Bank yang ditunjuk sebagai kas daerah.

(5)

Bendahara Penerimaan wajib menerbitkan bukti pembayaran kepada Wajib Retribusi setelah menerima pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6)

Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan retribusi yang telah dibayarkan ke kas daerah paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.

 

 

 

 

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 

 

 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 Oktober 2018
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
dto
YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI C