Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 9 Tahun 2017

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor agar berjalan dengan tertib perlu mengatur tentang tata cara pemungutan bahan bakar kendaraan bermotor;

b.

bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga terjadi perubahan nomenklatur dan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah;

c.

bahwa pelaksanaan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan dan diubah;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69);

5.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);

6.

Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 76);

7.

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pendapatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 15);

 

 

 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 76 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 76) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 21 dan angka 22, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.

 

2.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

 

3.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

 

4.

Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

 

5.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

 

6.

Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini adalah Bank Pembangunan Kalteng atau instansi yang ditunjuk oleh Gubernur Kalimantan Tengah sebagai penerima pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

 

7.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diatas air.

 

8.

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair antara lain bensin, solar serta bahan bakar gas.

 

9.

Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah Bahan Bakar Minyak yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor.

 

10.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB, adalah Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

 

11.

Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

 

12.

Wajib Pungut adalah orang pribadi atau badan yang berkewajiban memungut PBBKB atas terjadinya transaksi penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dari produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis (penyedia) antara lain PT. Pertamina dan Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Lainnya atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung.

 

13.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

 

14.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib pajak untuk melaporkan data objek dan subjek sebagai dasar penetapan besarnya pajak terutang baik dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk data elektronik dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

 

15.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

 

16.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.

 

17.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus ditetapkan.

 

18.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

 

19.

Surat Ketetapan Pajak Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

 

20.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau seharusnya tidak terutang.

 

21.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

 

22.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) diubah, Ayat (1) huruf j, huruf l dan huruf m dihapus, huruf n diubah, ditambah tujuh (7) huruf yakni huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t dan huruf u, Ayat (2) dan Ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib pungut wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Hak Pemungutan PBBKB dari Badan Keuangan Daerah dengan membawa kelengkapan sebagai berikut:

 

 

a.

Company Profile (Profil Perusahaan);

 

 

b.

Surat Keputusan Pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;

 

 

c.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

 

 

d.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);

 

 

e.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

 

 

f.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

 

 

g.

Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU);

 

 

h.

Hinderordonnantie (HO)/Surat Izin Gangguan (SIG);

 

 

i.

akta pendirian perusahaan dari notaris;

 

 

j.

dihapus;

 

 

k.

foto copy KTP direktur;

 

 

l.

dihapus;

 

 

m.

dihapus;

 

 

n.

permohonan dari Calon Wajib pungut yang ditujukan kepada Gubernur Up Kepala Badan Keuangan Daerah;

 

 

o.

Surat Nomor Registrasi Izin Usaha Umum BBM dari BPH Migas;

 

 

p.

Sertifikat Izin Usaha dari Kementerian ESDM RI;

 

 

q.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Provinsi Kalimantan Tengah;

 

 

r.

Fotocopy Surat Keterangan Wajib Pungut dari Provinsi lain;

 

 

s.

Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar PBBKB;

 

 

t.

Surat Keterangan/Jaminan Asal BBM yang dipasarkan; dan

 

 

u.

Data Customer/Calon Customer tempat penjualan BBM.

 

(2)

Badan Keuangan Daerah memproses Permohonan yang memenuhi syarat untuk dibuat surat Keputusan Kepala Badan tentang Penunjukan sebagai Wajib pungut di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

 

(3)

Surat Keputusan Kepala Badan sebagai Wajib pungut memiliki konsekuensi, bahwa setiap transaksi penjualan/pemakaian sendiri BBM oleh para penyedia BBM wajib disetorkan pajaknya setiap bulan kepada Pemerintah.

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dihapus, Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) diubah, ditambah 2 (dua) ayat yakni Ayat (9) dan Ayat (10), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Penggunaan BBM untuk kendaraan bermotor dikenakan tarif PBBKB adalah sebesar 7,5% (untuk BBM tidak Subsidi) dan 5% (untuk BBM Bersubsidi).

 

(2)

Dihapus;

 

(3)

Apabila terdapat pemakaian BBM untuk non kendaraan bermotor maka pada saat transaksi pembelian BBM, wajib pajak berkewajiban menyampaikan surat pernyataan pemakaian BBM yang merupakan estimasi pemakaian BBM non kendaraan bermotor.

 

(4)

Surat pernyataan pemakaian BBM dibuat dalam rangkap 3 (tiga), untuk lembaran asli ditujukan kepada Badan Keuangan Daerah, lembar kedua untuk penyedia dan lembar ketiga untuk arsip wajib pajak.

 

(5)

Setiap awal tahun paling lambat akhir bulan Januari wajib pajak berkewajiban menyampaikan daftar data peralatan/mesin yang menggunakan BBM kepada Badan Keuangan Daerah.

 

(6)

Khusus untuk perusahaan tambang, data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanda tangani oleh Kepala Teknik Tambang.

 

(7)

Apabila terjadi perubahan pemakaian BBM wajib pajak segera menyampaikan data perubahan Surat Pernyataan Transaksi Pemakaian BBM beserta lampiran pendukung.

 

(8)

Apabila terjadi transaksi pembelian antar penyedia BBM baik untuk dijual kembali kepada lembaga Penyalur dan/atau konsumen langsung maupun untuk digunakan sendiri maka penyedia yang membeli BBM dari penyedia pertama wajib membuat surat pernyataan yang menerangkan jumlah atau volume BBM yang akan digunakan sendiri maupun yang akan dijual kembali.

 

(9)

Estimasi Pemakaian BBM non kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diverifikasi di lokasi oleh Pejabat Badan Keuangan Daerah.

 

(10)

Daftar data peralatan/mesin yang menggunakan BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diverifikasi di lokasi oleh Pejabat Badan Keuangan Daerah.

 

 

 

 

4.

Ketentuan Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4) huruf b dan huruf d, Ayat (5) huruf h Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan Keuangan Daerah mengeluarkan SKPD untuk disampaikan kepada wajib pajak setelah diterimanya SPTPD dari wajib pajak.

 

(2)

Penetapan dengan cara Penetapan oleh Kepala Daerah (official Assesment) adalah proses perhitungan penetapan besarnya Pajak yang Pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah.

 

(3)

Penetapan dengan cara menghitung sendiri (Self Assesment) adalah proses perhitungan, penetapan dan pembayaran oleh Wajib pajak.

 

(4)

Kegiatan penetapan dengan cara penetapan Kepala Daerah (official Assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

 

 

a.

membuat Nota Perhitungan Pajak Daerah atas dasar SPTPD atau volume BBM, atau laporan dari wajib pajak dan/atau hasil pemeriksaan dilapangan;

 

 

b.

apabila besaran volume BBM yang disampaikan oleh wajib pajak dalam SPTPD dan data besaran volume BBM yang disampaikan oleh Wajib pungut dalam data Rekapitulasi penjualan BBM berbeda, maka Badan Keuangan Daerah dapat melaksanakan penelitian untuk menentukan penghitungan yang benar sebagai dasar pungutan;

 

 

c.

menerbitkan SKPD;

 

 

d.

SKPD ditanda tangani oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk;

 

 

e.

menyerahkan SKPD kepada wajib pajak; dan

 

 

f.

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

 

(5)

Kegiatan menetapkan dengan cara menghitung sendiri (Self Assesment) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

 

 

a.

wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD;

 

 

b.

membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar SPTPD dan hasil pemeriksaan atau ketetapan lain, dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan jumlah pajak yang diperhitungkan;

 

 

c.

jika Pajak Terutang kurang atau tidak dibayar maka diterbitkan SKPDKB;

 

 

d.

jika tidak terdapat selisih antara pajak terutang dan kredit pajak, maka diterbitkan SKPDN;

 

 

e.

jika terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data baru, maka diterbitkan SKPDKBT;

 

 

f.

jika terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka diterbitkan SKPDLB;

 

 

g.

menerbitkan daftar SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN atas dasar SKPD tersebut di atas;

 

 

h.

SKPD ditanda tangani Kepala Badan atau yang ditunjuk;

 

 

i.

menyerahkan kepada Wajib pajak SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN kemudian wajib pajak menandatangani masing-masing tanda terima;

 

 

j.

jumlah pajak terutang dalam SPKDKB dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak dan jumlah pajak terutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari pokok pajak;

 

 

k.

apabila SKPDKB dan SKPDKBT yang diterbitkan tidak atau kurang bayar setelah waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB dan SKPDKBT diterima dapat diberikan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dengan menerbitkan STPD untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak; dan

 

 

l.

penerbitan SKPD dibukukan dalam BK-03.

 

 

 

 

2.

Ketentuan Ayat (8) dan Ayat (9) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

 

(2)

Pemungutan PBBKB dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (Delivery Order/DO).

 

(3)

Penyedia atau Wajib pungut bahan bakar kendaraan bermotor wajib menyetor hasil pemungutan PBBKB dengan menggunakan SSPD berdasarkan angka sementara (estimate figure) ke rekening Kas Daerah paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berikutnya.

 

(4)

Dalam hal tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

 

(5)

Setelah diperoleh angka penjualan pasti pada masa pajak berikutnya penyedia BBM harus melakukan penyesuaian terhadap perhitungan sementara yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

(6)

Kegiatan Penyetoran dapat dilakukan langsung ke Kas Daerah atau melalui Bank dengan SSPD.

 

(7)

Apabila terdapat pajak kurang bayar maka penyetoran dilaksanakan kembali oleh wajib pajak dan/atau wajib pungut yang kurang melakukan pemungutan pajak.

 

(8)

Setelah melakukan penyetoran pajak, penyedia BBM wajib membuat dan melaporkan SSPD, Bukti Setor dan SPTPD diserahkan ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyetoran dilaksanakan untuk mendapat validasi dari Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Data Rekapitulasi. Penjualan BBM setiap bulan, setiap wilayah dan dirinci sesuai penggunaan BBM untuk kendaraan bermotor dan non kendaraan bermotor (jenis BBM, Volume, jumlah PBBKB) dengan melampirkan Delivery Order (DO), invoice (kwitansi/billing) dan/atau dokumen penjualan lainnya yang dipersamakan dengan mencantumkan jenis BBM, Volume BBM, Nilai Jual BBM dan jumlah PBBKB yang dikenakan.

 

(9)

Lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung dan Wajib pungut yang menggunakan sendiri BBM untuk kendaraan bermotor menyerahkan SPTPD setiap bulannya ke Badan Keuangan Daerah sesuai dengan format yang dibuat oleh Badan Keuangan Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah akhir bulan masa pajak yang bersangkutan.

 

(10)

Untuk Wajib pajak yang berstatus badan usaha, SPTPD harus ditandatangani oleh pengurus atau kuasanya.

 

 

 

 

3.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Format yang terdiri dari:

 

a.

SPTPD;

 

b.

SSPD;

 

c.

SKPD;

 

d.

SKPDKB;

 

e.

STPD;

 

f.

Laporan Realisasi Pemakaian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan

 

g.

Daftar Penjualan BBM/Bulan/Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

4.

Ketentuan Ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak terutang dan ditagih dengan menggunakan STPD.

 

(2)

Kepala Badan dapat menerbitkan STPD, apabila:

 

 

a.

pajak dalam suatu masa pajak tidak atau kurang bayar;

 

 

b.

dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis atau salah hitung; dan

 

 

c.

wajib pajak dikenakan sanksi administrasi dan/atau denda.

 

(3)

Penagihan dengan Surat Teguran, kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

 

 

a.

membuat daftar Surat Teguran wajib pajak 7 (tujuh) hari setelah batas waktu jatuh tempo pembayaran;

 

 

b.

menerbitkan Surat Teguran; dan

 

 

c.

menyampaikan/menyerahkan surat teguran kepada wajib pajak yang bersangkutan.

 

(4)

Penagihan dengan surat paksa, kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari Penagihan dengan Surat Teguran, kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

 

 

a.

membuat daftar Surat Paksa untuk wajib pajak yang telah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran belum menyetor pajak terutang;

 

 

b.

menerbitkan Surat Paksa; dan

 

 

c.

mengirim/menyerahkan Surat Paksa kepada wajib pajak yang bersangkutan melalui juru sita pajak.

 

 

 

 

5.

Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 14 diubah diantara Ayat (4) dan Ayat (5) disisipkan 1 (satu) Ayat yakni Ayat (4a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan PBBKB untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBBKB dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

 

(2)

Badan Keuangan Daerah secara terpadu dapat melakukan kerjasama dengan Dinas/Badan/Lembaga terkait, untuk melaksanakan audit, evaluasi, pendataan, meneliti, mencari dan mengumpulkan data, keterangan serta informasi lainnya mengenai PBBKB di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

 

(3)

Wajib pajak yang diperiksa wajib:

 

 

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;

 

 

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan

 

 

c.

memberikan keterangan yang diperlukan.

 

(4)

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu serta pejabat instansi terkait lainnya yang ditunjuk diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

 

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu serta pejabat instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) adalah Jurusita Pajak dan PPNS.

 

(5)

Membina tertib administrasi dan operasional pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

 

 

 

 

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 27 Maret 2017
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
ttd.
SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya

pada tanggal 12 Mei 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
ttd.
SYAHRIN DAULAY

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 9