Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 44 Tahun 2016

 

 

 

 

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 telah diatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

b.

bahwa dalam rangka pengintegrasian, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penagihan aktif, pelayanan pengurangan, keberatan dan banding pajak, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

 

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

17.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah;

18.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

19.

Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 242 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PELAYANAN PAJAK.

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62115) diubah sebagai berikut:

 

1.

Ketentuan huruf g ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Pajak, sebagai berikut:

 

 

a.

Kepala Dinas;

 

 

b.

Wakil Kepala Dinas;

 

 

c.

Sekretariat terdiri atas:

 

 

 

1.

Subbagian Umum;

 

 

 

2.

Subbagian Kepegawaian;

 

 

 

3.

Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan

 

 

 

4.

Subbagian Keuangan.

 

 

d.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah terdiri atas:

 

 

 

1.

Seksi Perencanaan Strategi dan Penerimaan Pajak Daerah;

 

 

 

2.

Seksi Perencanaan Pengembangan Potensi Pajak Daerah; dan

 

 

 

3.

Seksi Pengembangan Metode Pajak Daerah.

 

 

e.

Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah terdiri atas:

 

 

 

1.

Seksi Infrastruktur dan Operasi Teknologi Informasi;

 

 

 

2.

Seksi Pengolahan Informasi dan Integrasi Data Eksternal; dan

 

 

 

3.

Seksi Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi.

 

 

f.

Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah terdiri atas:

 

 

 

1.

Seksi Peraturan Pajak Daerah I;

 

 

 

2.

Seksi Peraturan Pajak Daerah II; dan

 

 

 

3.

Seksi Pelayanan Hukum Pajak Daerah.

 

 

g.

Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah terdiri atas:

 

 

 

1.

Seksi Pengendalian Kinerja Penerimaan Pajak Daerah;

 

 

 

2.

Seksi Pengendalian Kinerja Pelayanan Pajak Daerah; dan

 

 

 

3.

Seksi Pengawasan dan Pembinaan.

 

 

h.

Suku Dinas Kota;

 

 

i.

Unit Pelaksana Teknis; dan

 

 

j.

Kelompok Jabatan Fungsional.

 

(2)

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pelayanan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

 

2.

Di antara huruf h dan huruf i ayat (3) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ha, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Subbagian Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak.

 

(2)

Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

 

(3)

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas:

 

 

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

b.

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

c.

melaksanakan kegiatan penatausahaan dokumen kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak;

 

 

d.

melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai Dinas Pelayanan Pajak;

 

 

e.

melaksanakan kegiatan pengembangan karier pegawai Dinas Pelayanan Pajak;

 

 

f.

melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai Dinas Pelayanan Pajak;

 

 

g.

menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan;

 

 

h.

melaksanakan analisa kebutuhan, penempatan, mutasi dan promosi pegawai Dinas Pelayanan Pajak;

 

 

ha.

menyusun bahan analisa jabatan dan analisa beban kerja Dinas Pelayanan Pajak;

 

 

i.

melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional dan pegawai teknis bidang pelayanan pemungutan pajak daerah;

 

 

j.

menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian Dinas Pelayanan Pajak;

 

 

k.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah yang terkait dengan pengelolaan kepegawaian; dan

 

 

l.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.

 

3.

Ketentuan huruf g ayat (3) Pasal 11 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan penganggaran Dinas Pelayanan Pajak.

 

(2)

Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

 

(3)

Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas:

 

 

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

b.

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

c.

menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Pelayanan Pajak;

 

 

d.

mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;

 

 

e.

melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pelayanan Pajak oleh unit kerja Dinas Pelayanan Pajak;

 

 

f.

memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap unit kerja Dinas Pelayanan Pajak;

 

 

g.

dihapus;

 

 

h.

menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Dinas Pelayanan Pajak;

 

 

i.

mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Sekretariat;

 

 

j.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah yang terkait dengan perencanaan dan anggaran; dan

 

 

k.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

 

4.

Ketentuan huruf i dan huruf 1 ayat (3) Pasal 21 diubah dan di antara huruf 1 dan huruf m disisipkan 1 (satu) huruf yakni la, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Seksi Pengolahan Informasi dan Integrasi Data Eksternal merupakan Satuan Kerja Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi serta integrasi data eksternal.

 

(2)

Seksi Pengolahan Informasi dan Integrasi Data Eksternal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah.

 

(3)

Seksi Pengolahan Informasi dan Integrasi Data Eksternal mempunyai tugas:

 

 

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

b.

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

c.

melaksanakan penatausahaan Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah;

 

 

d.

melaksanakan pengendalian dan pengamanan basis data dan informasi pajak daerah serta data spasial/peta digital;

 

 

e.

menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyimpan data eksternal;

 

 

f.

melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pertukaran dan akurasi data informasi pajak daerah;

 

 

g.

menghimpun, menyimpan, mengolah, menganalisis data eksternal untuk pengembangan potensi pajak daerah;

 

 

h.

mengolah, menganalisis, menyajikan dan mendistribusikan data informasi penerimaan pajak daerah dan data lainnya terkait dengan administrasi perpajakan daerah;

 

 

i.

menyediakan, memelihara dan mengelola basis data informasi pajak daerah, data digital dan data spasial;

 

 

j.

mengoordinasikan pembentukan, pemeliharaan dan penyimpanan data spasial serta peta digital yang dilaksanakan oleh unit kerja Dinas Pelayanan Pajak;

 

 

k.

melakukan perekaman data Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB);

 

 

l.

melakukan pengawasan dan pengendalian data blokir dan buka blokir objek pajak kendaraan bermotor;

 

 

la.

melakukan replikasi database Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBN-KB) dan online sistem wajib pajak;

 

 

m.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah yang terkait dengan pengolahan data informasi pajak daerah;

 

 

n.

mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah;

 

 

o.

mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah; dan

 

 

p.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengolahan Informasi dan Integrasi Data Eksternal.

 

5.

Ketentuan huruf e ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Seksi Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi merupakan Satuan Kerja Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah dalam pelaksanaan analisis dan pengembangan sistem informasi pajak daerah.

 

(2)

Seksi Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah.

 

(3)

Seksi Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas:

 

 

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

b.

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

c.

melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi pajak daerah;

 

 

d.

menghimpun permasalahan sistem informasi pajak daerah dan usulan pengembangan teknologi informasi dari Dinas Pelayanan Pajak dan unit kerja Dinas Pelayanan Pajak;

 

 

e.

melakukan evaluasi sistem dan teknologi informasi dan aplikasi pajak daerah Dinas Pelayanan Pajak dan Unit Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

 

 

f.

melakukan analisis dan evaluasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi pajak daerah;

 

 

g.

melakukan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta,dalam rangka pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara online;

 

 

h.

melakukan koordinasi integrasi sistem informasi pemungutan pajak daerah dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta.

 

 

i.

melakukan koordinasi pemasangan, instalasi dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi pajak daerah Dinas Pelayanan Pajak dan Unit Kerja Dinas Pelayanan Pajak;

 

 

j.

melakukan monitoring sistem informasi dan aplikasi pajak daerah;

 

 

k.

melakukan penyiapan petugas untuk pengoperasian sistem informasi dan aplikasi pajak daerah;

 

 

l.

menyusun, merumuskan dan mengembangkan proses bisnis sistem aplikasi pemungutan pajak daerah;

 

 

m.

menyusun dan mengevaluasi bentuk tampilan sistem aplikasi dan/atau format laporan informasi pajak daerah;

 

 

n.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah yang terkait dengan analisis dan pengembangan sistem informasi pajak daerah; dan

 

 

o.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Analisis dan Pengembangan Sistem Informasi.

 

6.

Ketentuan huruf e, huruf f dan huruf j ayat (2) Pasal 24 diubah dan huruf g dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan sebagai bahan penyusunan peraturan dan pelayanan hukum pajak daerah.

 

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah mempunyai fungsi:

 

 

a.

penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah;

 

 

b.

pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah;

 

 

c.

penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan peraturan pajak daerah;

 

 

d.

pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan pajak daerah;

 

 

e.

penyiapan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, analisa dan evaluasi peraturan pajak daerah;

 

 

f.

penyelenggaraan pertimbangan, pendapat, pendampingan hukum terhadap pelayanan dan dokumen kesepakatan atau perjanjian kerja sama pemungutan pajak daerah;

 

 

g.

dihapus;

 

 

h.

pelaksanaan kegiatan penyidikan pajak daerah;

 

 

i.

pengoordinasian kegiatan hasil tindak lanjut penyidikan kepada instansi penegak hukum;

 

 

j.

penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah yang berkaitan dengan peraturan dan pelayanan hukum pajak daerah; dan

 

 

k.

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah.

 

7 .

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Seksi Peraturan Pajak Daerah I merupakan Satuan Kerja Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah dalam perumusan peraturan pajak yang terkait dengan penagihan pajak dengan surat paksa dan perumusan peraturan pajak terkait pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak rokok dan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

 

(2)

Seksi Peraturan Pajak Daerah I dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah.

 

(3)

Seksi Peraturan Pajak Daerah I mempunyai tugas:

 

 

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

b.

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

c.

menghimpun dan mendokumentasikan serta mengelola kepustakaan perundang-undangan yang terkait dengan penagihan pajak dengan surat paksa, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak rokok dan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;

 

 

d.

menyiapkan bahan perumusan peraturan perundang­-undangan di bidang penagihan pajak dengan surat paksa, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak rokok dan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;

 

 

e.

melakukan koordinasi perumusan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan peraturan perundang-undangan di penagihan pajak dengan surat paksa, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak rokok dan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;

 

 

f.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pajak daerah yang terkait dengan penagihan pajak dengan surat paksa, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak rokok dan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan

 

 

g.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Peraturan Pajak Daerah I.

 

8.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Seksi Peraturan Pajak Daerah II merupakan satuan kerja Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah dalam perumusan peraturan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame dan perumusan ketentuan umum pajak daerah.

 

(2)

Seksi Peraturan Pajak Daerah II dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah.

 

(3)

Seksi Peraturan Pajak Daerah II mempunyai tugas:

 

 

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

b.

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

c.

menghimpun dan mendokumentasikan serta mengelola kepustakaan perundang-undangan yang terkait dengan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan ketentuan umum pajak daerah;

 

 

d.

menyiapkan bahan perumusan peraturan perundang­-undangan di bidang pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan ketentuan umum pajak daerah;

 

 

e.

melakukan koordinasi perumusan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan peraturan perundang-undangan di bidang pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan ketentuan umum pajak daerah;

 

 

f.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pajak daerah yang terkait dengan peraturan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan ketentuan umum pajak daerah; dan

 

 

g.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Peraturan Pajak Daerah II.

 

9.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Seksi Pelayanan Hukum Pajak Daerah merupakan Satuan Kerja Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah dalam pelaksanaan pelayanan hukum pajak daerah.

 

(2)

Seksi Pelayanan Hukum Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah.

 

(3)

Seksi Pelayanan Hukum Pajak Daerah mempunyai tugas:

 

 

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

b.

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

c .

melaksanakan kegiatan ketatausahaan Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah;

 

 

d.

melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;

 

 

e.

memberikan pertimbangan hukum terhadap dokumen kesepakatan dan/atau perjanjian kerja sama pemungutan pajak daerah dengan pihak ketiga;

 

 

f.

memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada aparat Dinas Pelayanan Pajak yang dimintai keterangan oleh penegak hukum;

 

 

g.

melaksanakan koordinasi proses pelaporan kepada penyidik POLRI dan instansi penegak hukum lainnya terhadap pelanggaran pidana perpajakan daerah;

 

 

h.

melaksanakan pengkajian, analisis dan evaluasi peraturan pajak daerah;

 

 

i.

memberikan pendapat, pertimbangan dan pelayanan hukum di bidang perpajakan daerah;

 

 

j.

mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah;

 

 

k.

menyiapkan bahan perumusan peraturan perundang­-undangan di bidang peningkatan pelayanan dan kebijakan strategi Dinas Pelayanan Pajak;

 

 

l.

menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pajak daerah yang terkait dengan Bidang Peraturan dan Pelayanan Hukum Pajak Daerah; dan

 

 

m.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Hukum Pajak Daerah.

 

10.

Ketentuan huruf e dan huruf f ayat (3) Pasal 30 disisipkan (2) huruf yakni huruf ea dan huruf eb dan huruf h diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Seksi Pengendalian Kinerja Penerimaan Pajak Daerah merupakan Satuan Kerja Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah dalam pelaksanaan pengendalian kinerja penerimaan pajak daerah.

 

(2)

Seksi Pengendalian Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah.

 

(3)

Seksi Pengendalian Kinerja Penerimaan Pajak Daerah mempunyai tugas:

 

 

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

b.

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

c.

melaksanakan pengendalian, analisa, evaluasi dan estimasi pencapaian realisasi penerimaan pajak daerah serta upaya dan strategi pencapaian penerimaan;

 

 

d.

merumuskan masukan, pertimbangan atau rekomendasi pengambilan keputusan oleh Kepala Dinas terkait dengan realisasi penerimaan dan upaya pencapaian penerimaan;

 

 

e.

melakukan rekonsiliasi data realisasi penerimaan pajak daerah;

 

 

ea.

menghimpun dan mengoordinasikan data dan informasi piutang pajak daerah;

 

 

eb.

melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi online sistem wajib pajak;

 

 

f.

melakukan koordinasi penyelesaian restitusi dan kompensasi pajak daerah;

 

 

g.

menghimpun, mengoordinasikan dan mengusulkan penghapusan piutang pajak daerah;

 

 

h.

menyiapkan bahan rumusan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan pajak daerah;

 

 

i.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah yang terkait dengan pengendalian kinerja penerimaan pajak daerah;

 

 

j.

mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pajak daerah yang terkait dengan Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah; dan

 

 

k.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Kinerja Penerimaan Pajak Daerah.

 

11.

Ketentuan huruf h ayat (3) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Seksi Pengendalian Kinerja Pelayanan Pajak Daerah merupakan Satuan Kerja Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah dalam pelaksanaan pengendalian kinerja pelayanan pajak daerah.

 

(2)

Seksi Pengendalian Kinerja Pelayanan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah.

 

(3)

Seksi Pengendalian Kinerja Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas:

 

 

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

b.

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja Pajak Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

c.

melakukan pengendalian, analisa dan evaluasi terhadap operasional kegiatan pelayanan pemungutan pajak daerah;

 

 

d.

merumuskan masukan, pertimbangan atau rekomendasi pengambilan keputusan oleh Kepala Dinas terkait dengan operasional kegiatan pemungutan pajak daerah;

 

 

e.

penyelesaian permohonan pengecualian kewajiban legalisasi penggunaan bon/bill;

 

 

f.

melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan, rekomendasi dan surat keterangan lainnya pada kegiatan penyelenggaraan reklame tertentu;

 

 

g.

melakukan pengendalian, evaluasi dan analisis terhadap operasional kegiatan pemungutan pajak daerah;

 

 

h.

menyiapkan bahan rumusan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan pemungutan pajak daerah;

 

 

i.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah yang terkait dengan pengendalian kinerja pelayanan pajak daerah; dan

 

 

j.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Kinerja Pelayanan Pajak Daerah.

 

12.

Ketentuan ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan pemungutan pajak daerah di wilayah Kota Administrasi sesuai dengan kewenangannya.

 

(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Suku Dinas Kota, menyelenggarakan fungsi:

 

 

a.

penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;

 

 

b.

pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;

 

 

c.

pelayanan pemberian informasi perpajakan daerah;

 

 

d.

penilaian, pemeriksaan, penetapan dan penagihan pajak daerah;

 

 

e.

pengawasan pembayaran dan pelaporan pajak daerah;

 

 

f.

pelayanan permohonan pembetulan, pembebasan, pengurangan, pembatalan, penghapusan, keringanan dan keberatan pajak daerah;

 

 

g.

pelayanan banding, gugatan dan peninjauan kembali pajak daerah;

 

 

h.

pelaksanaan koordinasi dan supervisi pelayanan pemungutan pajak daerah pada lingkup Kota/Kabupaten Administrasi;

 

 

i.

penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelayanan pemungutan pajak daerah pada Kota/Kabupaten Administrasi;

 

 

j.

pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota;

 

 

k.

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas Kota;

 

 

l.

pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kota;

 

 

m.

penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;

 

 

n.

penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota; dan

 

 

o.

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kota.

 

13.

Ketentuan huruf c, huruf d dan huruf f Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

Susunan Organisasi Suku Dinas Kota terdiri atas:

 

a.

Kepala Suku Dinas;

 

b.

Subbagian Tata Usaha;

 

c.

Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak Daerah;

 

d.

Seksi Penilaian, Pemeriksaan dan Penetapan Pajak Daerah;

 

e.

Seksi Penagihan Pajak Daerah;

 

f.

Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding Pajak Daerah; dan

 

g.

Subkelompok Jabatan Fungsional.

 

14.

Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak Daerah merupakan Satuan Kerja Suku Dinas Kota dalam pelayanan pengawasan dan konsultasi pajak daerah.

 

(2)

Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

 

(3)

Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak Daerah mempunyai tugas:

 

 

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

b.

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

c.

melaksanakan koordinasi pelayanan dan pengolahan data dan informasi perpajakan daerah pada Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kota/Kabupaten Administrasi sesuai kewenangannya;

 

 

d.

melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan imbauan kepada Wajib Pajak;

 

 

e.

memproses permohonan pembetulan Surat Setoran Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD);

 

 

f.

mengusulkan pemeriksaan atas subjek dan/atau objek pajak daerah;

 

 

g.

menerima dan mengadministrasikan permohonan pembetulan, keringanan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak dan/atau sanksi administrasi pajak daerah;

 

 

h.

menerima dan mengadministrasikan pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan/atau pemindahbukuan;

 

 

i.

melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan daerah kepada Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kota/Kabupaten Administrasi sesuai kewenangannya;

 

 

j.

menyusun rencana penerimaan pajak daerah, laporan kinerja penerimaan dan pelayanan pemungutan pajak daerah sesuai dengan kewenangannya;

 

 

k.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah terkait dengan tugas Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak Daerah;

 

 

l.

menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kota terkait dengan tugas Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak Daerah; dan

 

 

m.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Pajak Daerah.

 

15.

Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Seksi Penilaian, Pemeriksaan dan Penetapan Pajak Daerah merupakan Satuan Kerja Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan penetapan pajak daerah.

 

(2)

Seksi Penilaian, Pemeriksaan dan Penetapan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jm:vab kepada Kepala Suku Dinas.

 

(3)

Seksi Penilaian, Pemeriksaan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas:

 

 

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

b.

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

c.

melaksanakan penilaian, pemeriksaan dan penetapan pajak daerah;

 

 

d.

mengumpulkan data dan informasi dalam rangka kegiatan penilaian objek pajak daerah sesuai kewenangannya;

 

 

e.

melaksanakan koordinasi pendataan pajak daerah pada Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kota/Kabupaten Administrasi sesuai kewenangannya;

 

 

f.

melakukan analisis Nilai Indikasi Rata-rata dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

 

 

g.

menghitung dan memperhitungkan pajak terutang;

 

 

h.

membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang;

 

 

i.

menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pemeriksaan dan Penilaian Tahunan (RKPPT) pajak daerah;

 

 

J.

melaksanakan pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah berdasarkan usulan dan/atau informasi lainnya;

 

 

k.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang terkait dengan tugas Seksi Penilaian, Pemeriksaan dan Penetapan Pajak Daerah;

 

 

l.

menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kota terkait dengan tugas Seksi Penilaian, Pemeriksaan dan Penetapan Pajak Daerah; dan

 

 

m.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penilaian, Pemeriksaan dan Penetapan Pajak Daerah.

 

16.

Ketentuan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Seksi Penagihan Pajak Daerah merupakan Satuan Kerja Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan penagihan pajak daerah.

 

(2)

Seksi Penagihan Pajak Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

 

(3)

Seksi Penagihan Pajak Daerah mempunyai tugas:

 

 

a.

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

b.

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

c.

melakukan verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD);

 

 

d.

menerbitkan surat imbauan dan Surat Tagihan Pajak Daerah (S TPD);

 

 

e .

melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa;

 

 

f.

melaksanakan penelitian dan analisis data-data dan kelengkapan dokumen wajib pajak yang akan dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa;

 

 

g.

melaksanakan pengamanan barang sitaan dan pelaksanaan persiapan pelelangan;

 

 

h.

menyusun laporan piutang pajak daerah;

 

 

i.

menyusun daftar dan mengusulkan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih dan kadaluarsa;

 

 

j.

memproses pengajuan permohonan angsuran, penundaan pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi dan/atau pemindahbukuan;

 

 

k.

melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis dan instansi terkait dalam rangka penagihan pajak;

 

 

l.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pajak daerah yang terkait dengan tugas Seksi Penagihan Pajak Daerah;

 

 

m.

menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kota terkait dengan tugas Seksi Penagihan Pajak Daerah; dan

 

 

n.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penagihan Pajak Daerah.

 

17.

Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Seksi Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding merupakan Satuan Kerja Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan penyelesaian pengurangan, keberatan dan banding sesuai dengan kewenangannya.

 

(2)

Seksi Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

 

(3)

Seksi Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding mempunyai tugas:

 

 

a .

menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

b.

melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

 

 

c.

melaksanakan penyelesaian pembetulan Surat Keputusan, pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan, pengurangan sanksi administrasi, keringanan, pembebasan, permohonan keberatan pajak daerah, banding dan gugatan di Pengadilan Pajak;

 

 

d.

melaksanakan penyusunan dan mengadministrasikan konsep uraian penelitian dan Surat Keputusan pembetulan Surat Keputusan, banding dan jawaban gugatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan, pengurangan sanksi administrasi, keringanan, pembebasan dan keberatan pajak daerah;

 

 

e.

menyiapkan bahan dan menyusun konsep memori/kontra memori peninjauan kembali atas putusan banding;

 

 

f.

mengelola penugasan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Pajak;

 

 

g.

melaksanakan penyimpanan dokumen penanganan banding dan gugatan;

 

 

h.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan tugas Seksi Penyelesaian Pengurangan Keberatan dan Banding;

 

 

i.

menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Kota terkait dengan tugas Seksi Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding; dan

 

 

j.

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding.

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2016
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 72030