Peraturan Gubernur Provinsi Dki Jakarta Nomor: 17 Tahun 2026

 

 

 

 

 

 

bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap beberapa Peraturan Gubernur yang mengatur tarif pelayanan bidang kesehatan, serta untuk menyesuaikan kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan perekonomian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tarif retribusi daerah bidang kesehatan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyesuaian tarif retribusi daerah termasuk detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum daerah diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah Bidang Kesehatan;

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 2041);

 

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAERAH BIDANG KESEHATAN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyesuaian tarif Retribusi bidang kesehatan dilakukan terhadap:

 

Retribusi Jasa Umum; dan

 

Retribusi Jasa Usaha.

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan kesehatan.

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

 

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan

 

pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

Penyesuaian tarif Retribusi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, termasuk penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum daerah.

Penyesuaian detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:

 

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

 

tidak menghambat iklim investasi di Provinsi DKI Jakarta; dan

 

tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Penyesuaian tarif Retribusi bidang kesehatan atas pelayanan yang diberikan oleh badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

 

 

Penyesuaian tarif Retribusi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang bukan diberikan oleh badan layanan umum daerah, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 74);

Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 115);

Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71025);

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 71006);

Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan Kelas D (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 55025); dan

Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 75026),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Agustus 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

PRAMONO ANUNG

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

UUS KUSWANTO

 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 64002