Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 57 Tahun 2020

 

 

a.

bahwa dalam rangka implementasi penyusutan barang milik daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap;

b.

bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan belum menampung perkembangan pengelolaan barang milik daerah sehingga perlu diganti;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah.

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164).

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH.

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Penyusutan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

2.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

4.

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

5.

Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap yang mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6.

Aset Lainnya adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori Aset Lancar dan Aset Tetap.

7.

Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

8.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

9.

Gedung dan Bangunan adalah Aset Tetap yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

10.

Peralatan dan Mesin adalah Aset Tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan Masa Manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

11.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah Aset Tetap yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

12.

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset Tetap yang mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

13.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

14.

Laporan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Laporan BMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMD pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMD yang terjadi selama periode tersebut.

15.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

 

Tujuan pelaksanaan Penyusutan yaitu untuk:

a.

menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

b.

mengetahui potensi Aset Tetap dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat Aset Tetap yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan; dan

c.

memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

 

Ruang lingkup pengaturan Penyusutan meliputi:

a.

Objek Penyusutan;

b.

Nilai yang dapat disusutkan;

c.

Masa Manfaat;

d.

Metode Penyusutan;

e.

Penghitungan dan pencatatan; dan

f.

Penyajian dan pengungkapan.

 

 

(1)

Objek Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

 

a.

Gedung dan Bangunan;

 

b.

Peralatan dan Mesin;

 

c.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

 

d.

Aset Tetap Lainnya; dan

 

e.

Aset Lainnya.

(2)

Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

 

a.

Aset Tetap dalam renovasi; dan

 

b.

Alat musik modern.

(3)

Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:

 

a.

Aset kemitraan dengan pihak ketiga; dan

 

b.

Aset lain-lain berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah.

(4)

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif karena sedang menunggu proses pemindahtanganan.

(5)

Proses pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain proses:

 

a.

Penjualan;

 

b.

Sewa beli;

 

c.

Penghibahan; dan

 

d.

Penyertaan modal.

 

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

a.

Aset Tetap Tanah;

b.

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan;

c.

Aset Tetap dalam renovasi berupa Tanah dalam renovasi;

d.

Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat;

e.

Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang;

f.

Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; dan

g.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah.

 

(1)

Aset Tetap dalam kondisi rusak berat/usang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek aset rusak berat/usang pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi BMD.

(2)

Aset Tetap Tanah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi BMD.

(3)

Aset Tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, direklasifikasi ke dalam sub rincian objek Aset Lain-Lain Lainnya pada kelompok Aset Lainnya sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi BMD.

 

 

(1)

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

(2)

Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.

 

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku triwulanan.

 

(1)

Dalam hal terjadi penyesuaian nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap dan kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, perubahan nilai Aset Tetap diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

(2)

Hasil penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai penyesuaian pada Laporan Keuangan dan Laporan BMD dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan dan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pedoman kapitalisasi BMD.

 

 

(1)

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.

(2)

Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang tercantum dalam tabel Masa Manfaat Aset Tetap.

(3)

Tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

(1)

Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan:

 

a.

daya pakai;

 

b.

tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; dan

 

c.

ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset,

 

dari Aset Tetap yang bersangkutan.

(2)

Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan paling sedikit untuk setiap sub rincian obyek Aset Tetap menurut penggolongan dan kodefikasi BMD.

 

(1)

Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal:

 

a.

terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;

 

b.

terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat;

 

c.

terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari; atau

 

d.

kesesuaian antara sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan kondisi Aset Tetap.

(3)

Perubahan Masa Manfaat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf d, dilakukan dalam hal terjadi sebab yang secara normal dan wajar.

 

(1)

Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas dan/atau kualitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.

(2)

Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

 

a.

renovasi;

 

b.

restorasi; atau

 

c.

overhaul.

(3)

Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian Aset Tetap.

(4)

Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.

(5)

Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas, dan/atau kapasitas.

 

(1)

Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap akibat perbaikan yang tercantum dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan.

(2)

Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3)

Penambahan Masa Manfaat akibat perbaikan setelah ditambah dengan sisa Masa Manfaat dihitung paling lama sesuai dengan ketentuan tabel Masa Manfaat Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

 

 

(1)

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

(2)

Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap dibagi dengan Masa Manfaat.

 

 

(1)

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap.

(2)

Periode penghitungan Penyusutan Aset Tetap paling sedikit dilakukan per triwulan.

 

Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap menjadi bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

 

(1)

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang rupiah.

(2)

Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.

 

(1)

Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada objek Penyusutan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(2)

Penghitungan Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Aset Tetap Intrakomptabel dan Aset Tetap Ekstrakomptabel.

(3)

Hasil perhitungan Penyusutan Aset Tetap Ekstrakomptabel tidak disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

 

Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.

 

 

(1)

Penyajian dan pengungkapan hasil perhitungan Penyusutan disajikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

(2)

Hasil perhitungan Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam bentuk akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

(3)

Akumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan faktor pengurang atas nilai Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca dan Laporan BMD.

 

 

(1)

Aset Tetap dan Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.

(2)

Penghapusan terhadap Aset Tetap dan Aset Tetap yang telah direklasifikasi ke dalam Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.

 

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

 

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juli 2020
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.
R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 57