Peraturan Bupati Kabupaten Sumbawa Nomor: 7 Tahun 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;

b.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Sumbawa;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

10.

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Wajib Pajak Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 1);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN SUMBAWA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Sumbawa.

4.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.

6.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.

7.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi pajak atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

9.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

10.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

11.

Layanan public tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

12.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.

13.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP di Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini:

a.

meningkatkan pendapatan asli Daerah;

b.

mengoptimalisasikan dana bagi hasil pajak; dan

c.

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

jenis layanan public tertentu yang dilakukan KSWP; dan

b.

tata cara pelaksanaan KSWP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Layanan Public tertentu yang dilakukan KSWP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)

Pelayanan Public tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status Wajib Pajak atau NPWP di Daerah.

(2)

Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP.

(3)

Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama untuk mendapatkan Surat Keterangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perangkat Daerah yang membidangi perizinan melakukan KSWP sebelum memberikan Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2)

KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau aplikasi yang telah disediakan.

(3)

Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap KSWP yang dilakukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah memberikan keterangan berupa:

 

a.

NPWPD;

 

b.

nama Wajib Pajak; dan

 

c.

jenis Pajak Daerah.

(2)

KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung antara Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.

(2)

Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon layanan publik tertentu memenuhi ketentuan:

 

a.

nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah;

 

b.

telah melakukan pembayaran tahun terakhir untuk:

 

 

l.

pajak hotel;

 

 

2.

pajak restoran;

 

 

3.

pajak hiburan;

 

 

4.

pajak reklame;

 

 

5.

pajak penerangan jalan;

 

 

6.

pajak mineral bukan logam dan batuan;

 

 

7.

pajak parkir;

 

 

8.

pajak air tanah;

 

 

9.

pajak sarang burung walet;

 

 

10.

BPHTB; dan/atau

 

 

11.

PBB-P2.

(3)

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus melakukan konfirmasi ke Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah untuk mendapatkan Surat Keterangan Status Wajib Pajak.

(4)

Surat Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.

(5)

Bentuk Surat Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dalam konsultasi, monitoring dan evaluasi.

(2)

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Februari 2022
BUPATI SUMBAWA,
ttd.
MUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,
ttd.
HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 7