Peraturan Bupati Kabupaten Rembang Nomor: 06 Tahun 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu mengatur tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

b.

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Di Kabupaten rembang.

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90).

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN REMBANG.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2.

Bupati adalah Bupati Rembang.

3.

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

4.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

 

 

 

 

 

 

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

pajak daerah terdiri atas:

 

 

1.

Pajak Hotel;

 

 

2.

Pajak Restoran;

 

 

3.

Pajak Hiburan;

 

 

4.

Pajak Reklame;

 

 

5.

Pajak Penerangan Jalan;

 

 

6.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

 

 

7.

Pajak Parkir;

 

 

8.

Pajak Air Tanah; dan

 

 

9.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

 

b.

retribusi daerah terdiri atas:

 

 

1.

retribusi jasa pelayanan umum terdiri atas:

 

 

 

-

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

 

 

 

-

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

 

 

 

-

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

 

 

 

-

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

 

 

 

-

Retribusi Pelayanan Pasar;

 

 

 

-

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

 

 

 

-

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

 

 

 

-

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

 

 

 

-

Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

 

 

 

-

Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

 

 

 

-

Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang;

 

 

 

-

Retribusi Pelayanan pendidikan;

 

 

 

-

Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi.

 

 

2.

retribusi jasa usaha terdiri atas:

 

 

 

-

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

 

 

 

-

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

 

 

 

-

Retribusi Tempat Pelelangan;

 

 

 

-

Retribusi Terminal;

 

 

 

-

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

 

 

 

-

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa;

 

 

 

-

Retribusi Rumah Potong Hewan;

 

 

 

-

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

 

 

 

-

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

 

 

 

-

Retribusi Penyeberangan di air;

 

 

 

-

Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah.

 

 

3.

retribusi perizinan tertentu terdiri atas:

 

 

 

-

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

 

 

 

-

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

 

 

 

-

Retribusi Izin Gangguan;

 

 

 

-

Retribusi Izin Trayek;

 

 

 

-

Retribusi Izin Usaha Perikanan.

(3)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Insentif diberikan kepada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

(2)

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:

 

a.

pejabat dan pegawai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;

 

b.

Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

 

c.

Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;

 

d.

pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, Kepala Desa/Lurah dan Camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak; dan

 

e.

pihak lain yang membantu perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

(3)

Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Insentif diberikan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak dan retribusi.

(2)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah retribusi yang pemungutannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

(3)

Retribusi yang pemungutannya dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Insentif sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Prosentase Insentif bagi masing-masing penerima adalah sebagai berikut:

 

a.

Bupati sebesar 8% (delapan persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran;

 

b.

Wakil Bupati sebesar 7% (tujuh persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran;

 

c.

Sekretaris Daerah sebesar 7% (tujuh persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran;

 

d.

perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dari total Insentif dalam tahun anggaran.

(2)

Besaran dan penerima Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemberian insentif kepada perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan.

(2)

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

(3)

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

 

 

 

 

 

 

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui namun pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2009 dan tahun anggaran 2010 yang belum terbayarkan pada tahun anggaran berkenaan dibayarkan pada awal triwulan I tahun anggaran 2011.

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Rembang

pada tanggal 31 Januari 2011

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOH SALIM

 

Diundangkan di Rembang

pada tanggal 31 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd.

HAMZAH FATONI

 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 6