Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor: 34 Tahun 2020

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang konfirmasi status wajib pajak dalam memberikan layanan publik tertentu;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Pekalongan;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibu Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kabupaten madya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kabupaten Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten madya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 27);

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN PEKALONGAN.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.

5.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.

6.

Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Daerah.

7.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

9.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

10.

Layanan publik tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

11.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah BPKD Kabupaten Pekalongan.

12.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang selanjutnya disingkat KPP Pratama adalah Unit Vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

 

 

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP.

 

 

 

 

 

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini:

a.

mengoptimalisasikan dana bagi hasil pajak; dan

b.

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.

Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP; dan

b.

Tata cara pelaksanaan KSWP.

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan KSWP antara lain meliputi:

 

a.

Nomor Induk Berusaha;

 

b.

Surat Izin Usaha Perdagangan;

 

c.

Izin Lingkungan;

 

d.

Izin Lokasi;

 

e.

Izin Mendirikan Bangunan;

 

f.

Izin Usaha Jasa Konstruksi;

 

g.

Izin Usaha Industri;

 

h.

Tanda Daftar Gudang;

 

i.

Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;

 

j.

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;

 

k.

Izin Mendirikan Rumah Sakit;

 

l.

Izin Apotek;

 

m.

Surat Izin Usaha Perikanan;

 

n.

Izin Toko Obat;

 

o.

Izin Lembaga Pelatihan Kerja; dan

 

p.

Izin Trayek.

(2)

Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap Orang atau Badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki status Wajib Pajak atau NPWP di Daerah.

(2)

Wajib Pajak dinyatakan valid apabila Surat Keterangan Status Wajib Pajak dapat langsung dicetak melalui sistem aplikasi KSWP.

(3)

Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWP, maka harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama untuk mendapatkan Surat Keterangan.

 

 

 

 

 

(1)

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan KSWP sebelum memberikan layanan publik tertentu.

(2)

KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak atau aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

(3)

Penyediaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap KSWP yang dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BPKD memberikan keterangan berupa:

 

a.

NPWPD;

 

b.

nama Wajib Pajak; dan

 

c.

jenis Pajak Daerah.

(2)

KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung antara BPKD dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu.

 

 

 

 

 

(1)

Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.

(2)

Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon layanan publik tertentu memenuhi ketentuan:

 

a.

nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada BPKD;

 

b.

telah melakukan pembayaran:

 

 

1.

PBB-P2; dan

 

 

2.

BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.

(3)

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka harus melakukan konfirmasi ke BPKD untuk mendapatkan Surat Keterangan.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembinaan pelaksanaan KSWP dilaksanakan oleh BPKD dalam konsultasi, monitoring dan evaluasi.

(2)

Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 27 Juli 2020
BUPATI PEKALONGAN,
TTD.
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 27 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd.
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 35