Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor: 3 Tahun 2023

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah.

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2.

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat. 

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. 

3.

Bupati adalah Bupati Kutai Barat. 

4.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

5.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun yang belum terdaftar, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. 

6.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. 

8.

Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. 

9.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik tertentu pada Perangkat Daerah khususnya pada pelayanan perizinan. 

10.

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. 

11.

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. 

12.

Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Daerah. 

13.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 

14.

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

 

 

 

 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

 

 

 

 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

a.

meningkatkan kualitas pelayanan publik;

b.

memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan; 

c.

menyusun basis data Wajib Pajak dalam rangka penggalian potensi pendapatan daerah; dan 

d.

meningkatkan pendapatan asli Daerah.

 

 

 

 

Ruang lingkup KSWP dalam pemberian Layanan Publik Tertentu meliputi:

a.

jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWP; dan

b.

Tata Cara Pelaksanaan KSWP.

 

 

 

 

 

(1)

KSWP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu untuk memberikan Layanan Publik Tertentu. 

(2)

KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

 

a.

Sistem informasi pada Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah; atau 

 

b.

DPMPTSP dapat mengakses sistem informasi untuk mendapatkan keterangan status valid.

 

 

 

 

Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu wajib melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah terhadap pemohon Layanan Publik Tertentu.

 

 

 

 

(1)

Jenis Layanan Publik Tertentu yang dilakukan KSWP, meliputi layanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

(2)

Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

 

 

 

 

 

(1)

Setiap orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan Layanan Publik Tertentu, wajib memiliki: 

 

a.

NPWPD; dan

 

b.

NPWP yang terdaftar pada KPP yang wilayah kerjanya di Pemerintah Daerah.

(2)

Setiap orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NPWPD dan NPWP, terlebih dahulu mendaftarkan kepada: 

 

a.

Bapenda untuk penerbitan NPWPD; dan

 

b.

KPP yang wilayah kerjanya di Pemerintah Daerah untuk penerbitan NPWP.

 

 

 

 

(1)

Terhadap KSWP yang dilakukan perangkat daerah yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bapenda memberikan keterangan berupa:

 

a.

NPWPD;

 

b.

Nomor Objek PBB P2;

 

c.

nama Wajib Pajak; dan

 

d.

jenis Pajak Daerah.

(2)

KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang disediakan oleh Bapenda yang dapat diakses DPMPTSP yang melaksanakan Layanan Publik Tertentu. 

(3)

Proses penyelesaian permohonan layanan publik pada DPMPTSP tidak dapat dilanjutkan sebelum dilakukan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

 

 

 

 

(1)

Keterangan status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memuat status valid atau tidak valid. 

(2)

Keterangan status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon Layanan Publik Tertentu memenuhi ketentuan tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah.

 

 

 

 

(1)

Dalam hal pemohon yang mengajukan permohonan Layanan Publik Tertentu memperoleh KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan telah memiliki NPWPD yang terdaftar di wilayah Pemerintah Daerah, Layanan Publik Tertentu dapat diberikan. 

(2)

Terhadap pemohon Layanan Publik Tertentu yang ditemukan KSWP dengan keterangan status Wajib Pajak tidak valid, pemohon Layanan Publik Tertentu Wajib menyelesaikan kewajiban Pajak Daerah. 

 

 

 

 

Tata cara pemberian KSWP terhadap Pajak Pusat atas Layanan Publik Tertentu berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan KSWP oleh perangkat daerah harus dilaksanakan melalui sistem informasi yang ada pada Bapenda, serta dilakukan secara daring. 

(2)

Penyelenggaraan KSWP secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan ini.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

 

 

 

 

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 20 Januari 2023
BUPATI KUTAI BARAT,
ttd.
FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 20 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,
ttd.
AYONIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 3.