Peraturan Bupati Kabupaten Karawang Nomor: 98 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam pasal 9 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Air Tanah, Nilai Perolehan Air Tanah di wilayah Jawa Barat wajib disesuaikan dengan aturan dimaksud;

b.

bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah.

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

10.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 5).

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang

2.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Karawang

4.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemungutan dan pengelolaan pajak daerah.

5.

Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.

6.

Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.

7.

Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah.

8.

Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9.

Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.

10.

Pengusahaan Air Tanah adalah Upaya Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.

11.

Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.

12.

Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.

13.

Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

14.

Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.

15.

Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

16.

Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

17.

Pajak Air Tanah adalah pajak pengambilan dan/atau Pengusahaan Air Tanah.

18.

Subyek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah untuk kepentingan usaha.

19.

Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.

20.

Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu Air Tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.

21.

Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

22.

Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah.

23.

Hari Libur adalah hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air.

(2)

Nilai Perolehan Air ditetapkan untuk setiap titik pengambilan air tanah yang sudah memiliki Izin Pengusahaan Air Tanah.

(3)

Objek Pajak Pengusahaan Air Tanah dan air ikutan/pengeringan (dewatering) dikenakan Nilai Perolehan Air.

(4)

Besaran Nilai Perolehan Air Tanah dari air ikutan/pengeringan (dewatering) dihitung berdasarkan volume air yang dikeluarkan untuk proses pengeringan.

(5)

Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:

 

a.

Jenis Sumber Air Tanah;

 

b.

Lokasi Sumber Air Tanah;

 

c.

Kualitas Air Tanah;

 

d.

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;

 

e.

Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan

 

f.

Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(6)

Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diformulasikan untuk penghitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen sebagai berikut:

 

a.

Sumber daya alam; dan

 

b.

Peruntukan dan pengelolaan.

(7)

Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

 

a.

Jenis sumber Air Tanah;

 

b.

Lokasi sumber Air Tanah; dan

 

c.

Kualitas Air Tanah.

(8)

Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

 

a.

Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;

 

b.

Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m³) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan

 

c.

Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.

(9)

Volume air tanah yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:

 

a.

0 s/d 50 m³;

 

b.

51 s/d 500 m³;

 

c.

501 s/d 1000 m³;

 

d.

1001 m³- 2500 m³; dan

 

e.

>2500 m³.

 

 

 

 

 

(1)

Faktor jenis sumber Air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, dan huruf b, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

 

a.

Ada sumber air alternatif (terdapat Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan/atau terdapat sumber air permukaan); dan

 

b.

Tidak terdapat sumber air alternatif, yaitu Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan sumber air permukaan.

(2)

Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

 

a.

Kualitas air tanah baik; atau

 

b.

Kualitas air tanah tidak baik.

(3)

Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.

(4)

Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan sebagai berikut:

 

a.

Kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, meliputi:

 

 

1.

Pemasok Air baku;

 

 

2.

Perusahaan Air minum;

 

 

3.

Industri Air minum dalam kemasan;

 

 

4.

Pabrik es kristal; dan

 

 

5.

Pabrik minuman olahan.

 

b.

Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:

 

 

1.

Industri tekstil/garment/perajutan

 

 

2.

Pabrik makanan olahan;

 

 

3.

Hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5;

 

 

4.

Pabrik kimia;

 

 

5.

Tempat Pengolahan Bahan Beton (Batching Plant);

 

 

6.

Industri Peternakan, Perikanan;

 

 

7.

Pabrik Kertas;

 

 

8.

Pabrik Cat;

 

 

9.

Industri farmasi, kosmetik, toiletries;

 

 

10.

Industri penyamakan kulit; dan

 

c.

Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:

 

 

1.

Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;

 

 

2.

Usaha persewaan jasa kantor;

 

 

3.

Apartemen dan kampus;

 

 

4.

Pabrik es skala kecil;

 

 

5.

Agroindustri;

 

 

6.

Perkebunan/pertanian/pembenihan/pembibitan;

 

 

7.

Pabrik Pakan Ternak/Ikan;

 

 

8.

Showroom/Dealer Kendaraan Bermotor;

 

 

9.

Industri pengolahan logam, baja, kawat;

 

 

10.

Industri Metal;

 

 

11.

Pabrik bahan plastik, karet, styrofoam dan sejenisnya

 

 

12.

Kawasan permukiman komersial mewah/real estate, lapangan Golf;

 

 

13.

Industri alat optik;

 

 

14.

Industri pengolahan kaca;

 

 

15.

Industri Stamping;

 

 

16.

Industri pengolahan kayu;

 

 

17.

Pabrik Keramik, marmer, Tegel dan sejenisnya;

 

 

18.

Industri pengolahan hasil tambang, mineral, batuan; dan

 

 

19.

Kawasan Industri/kawasan berikat nasional.

 

d.

Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:

 

 

1.

Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa/Rumah Kos;

 

 

2.

Tempat hiburan/rekreasi/wisata

 

 

3.

Restoran;

 

 

4.

Gudang pendingin;

 

 

5.

Pabrik mesin elektronik;

 

 

6.

Pencucian kendaraan bermotor;

 

 

7.

Kolam renang, Waterboom;

 

 

8.

Jasa Pencucian Pakaian (laundry);

 

 

9.

Industri otomotif/Komponen Kendaraan bermotor;

 

 

10.

Bengkel;

 

 

11.

Perusahaan Otobus/Jasa Angkutan Darat

 

 

12.

Perusahaan pengembang perumahan (developer)/kontraktor;

 

 

13.

Kawasan Pergudangan;

 

 

14.

Pusat Perbelanjaan, Mall;

 

 

15.

Karaoke, Spa; dan

 

 

16.

Pusat Kebugaran (fitness center).

 

e.

Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:

 

 

1.

Usaha kecil skala rumah tangga;

 

 

2.

Rumah makan;

 

 

3.

Klinik;

 

 

4.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;

 

 

5.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;

 

 

6.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji;

 

 

7.

Tempat Istirahat (Rest Area);

 

 

8.

Rumah sakit;

 

 

9.

Depot migas/agen migas;

 

 

10.

Distributor;

 

 

11.

Jasa Pengiriman Dokumen, Ekspedisi;

 

 

12.

Kantor BUMN/BUMD;

 

 

13.

Kantor Perbankan; dan

 

 

14.

Terminal/stasiun KA/bandara/pelabuhan dikelola oleh badan usaha atau swasta.

(5)

Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

(6)

Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disesuaikan oleh Bupati berdasarkan kondisi daerah setempat dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industrinya.

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya Harga Dasar Air ditentukan oleh:

 

a.

Harga Air Baku; dan

 

b.

Faktor Nilai Air.

(2)

Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan Air Tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) dalam masa umur ekonomis.

(3)

Harga Air Baku disesuaikan dengan bobot komponen penggunaan Air Tanah sesuai dengan kelompok penggunaan Air Tanah yang dilakukan dan dihitung secara progresif.

(4)

Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

Untuk Air Tanah Dalam ditentukan Rp1.000,00 (seribu rupiah)/m³;

 

b.

Untuk Air Tanah Dangkal ditentukan Rp800,00 (delapan ratus rupiah)/m³.

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara memberikan nilai tertentu pada masing-masing komponennya.

(2)

Nilai Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8), memiliki nilai berdasarkan kelompok peruntukan dan volume pengambilan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dipakai sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen sumber daya alam dan komponen peruntukan dan pengelolaan.

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya Faktor Nilai Air diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot Komponen Sumber Daya Alam dengan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan.

(2)

Besarnya bobot Komponen Sumber Daya Alam dan bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan unsur perkembangan wilayah di Wilayah Metropolitan dan Pusat-pusat Pertumbuhan di daerahnya dalam kriteria Faktor Nilai Air Tanah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Nilai Perolehan Air sebagai dasar pengenaan pajak Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (dalam ukuran m³) dengan Harga Dasar Air.

(2)

Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf b.

(3)

Harga Dasar Air diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku.

(4)

Cara perhitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

Pelaksanaan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan Nilai Perolehan Air dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui PD.

(6)

Hasil pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan penghitungan Nilai Perolehan Air disampaikan oleh PD kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat yang mengurusi air tanah untuk ditetapkan.

(7)

Penetapan NPA dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat yang mengurusi air tanah.

(8)

NPA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (7) di atas, digunakan sebagai dasar penetapan Pajak Air Tanah.

 

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya pajak Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2)

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

(3)

Cara perhitungan Pajak Air Tanah menggunakan rumus sebagai berikut:

 

(4)

Contoh perhitungan Pajak Air Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5)

Setiap pemakaian air tanah yang melebihi jumlah debit yang diizinkan, akan dikenakan denda kelebihan debit pemakaian.

(6)

Cara perhitungan Pajak Air Tanah dengan kelebihan Debit dikenakan denda kelebihan debit sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) di atas, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)

Contoh perhitungan Pajak Air Tanah dengan kelebihan debit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap pihak yang melakukan pengambilan air tanah melaporkan pengambilan air tanah dalam satuan m³ (meter kubik) yang tercantum pada meter air kepada PD sesuai format laporan bulanan pemakaian air tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)

Apabila volume pengambilan air tanah sulit diketahui karena pihak yang melakukan pengambilan air tanah tidak memasang meter air, maka penggunaan per bulan ditetapkan dari debit pengambilan air maksimal per hari yang tercantum dalam Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) X jumlah hari dalam bulan yang bersangkutan.

(3)

Periode pencatatan pengambilan air tanah dilakukan dari tanggal 20 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 20 bulan berjalan.

 

Contoh:

 

Untuk pemakaian dari tanggal 20 Maret 20xx s/d tanggal 20 April 20xx dilakukan pencatatan tanggal 20 April 20xx.

(4)

Penyampaian laporan pengambilan air tanah bulan berjalan dilakukan setiap tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 bulan dimaksud.

 

Contoh:

 

Untuk laporan bulan April 20xx, disampaikan ke Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah Kabupaten pada tanggal 21 April s/d 30 April 20xx.

(5)

Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas jatuh pada hari libur, maka laporan disampaikan 1 (satu) hari setelah tanggal tersebut.

 

Contoh:

 

Pada saat penyampaian laporan pemakaian air tanah bulan April 20xx, tanggal 30 April jatuh pada hari Minggu, maka laporan dapat disampaikan pada hari berikutnya (Senin, 1 Mei 20xx).

(6)

Penyampaian laporan pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, dapat dilakukan dengan cara:

 

a.

secara langsung ke PD;

 

b.

melalui Pos;

 

c.

melalui Perusahaan Jasa Ekspedisi atau Jasa Kurir;

 

d.

melalui Surat Elektronik atau E-mail;

 

e.

media pelaporan lainnya.

(7)

Bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pengambilan air tanah pada tanggal yang sudah ditentukan sebagaimana tercantum dalam ayat (6), maka pengambilan air tanahnya dapat dihitung dan ditetapkan secara teknis.

(8)

Apabila meter air dari pompa milik wajib pajak mengalami kerusakan tetapi pemakaian air tanah masih digunakan, maka pengambilan air tanahnya dapat dihitung dan ditetapkan secara teknis dan perusahaan harus melampirkan surat keterangan kerusakan meter air.

(9)

Dalam hal pompa air tanah mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan tidak adanya pemakaian air tanah, maka wajib pajak tetap menyampaikan laporan pemakaian air tanah dengan keterangan pemakaian NIHIL serta dilampiri surat keterangan kerusakan pompa air.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati berwenang memasang/menempatkan alat untuk mengontrol kegiatan pengambilan air tanah yang dilakukan oleh wajib pajak.

(2)

Alat untuk mengontrol kegiatan pengambilan air tanah dapat berupa alat elektronik, barcode, atau alat lainnya yang berfungsi untuk memvalidasi kegiatan pengambilan air tanah dan mempermudah pencatatan pemakaian air tanah serta dipasang secara menyatu dan/atau terpisah dengan pompa atau meter air yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

(3)

Pemasangan/penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan berita acara.

 

 

 

 

 

 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 mulai berlaku untuk masa pajak Januari 2019.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Nilai Penetapan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI KARAWANG,
ttd.
CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,
ttd.
TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018 NOMOR 99.