Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor: 21 Tahun 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

b.

bahwa dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pemungutan Pajak Daerah, perlu mengatur tentang tata cara pemungutan Pajak Daerah;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);

3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tata Cara pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3.

Bupati adalah Bupati Balangan.

4.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

6.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

8.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB, adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

9.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar,dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

10.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

11.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

12.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

13.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

14.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

15.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.

16.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

17.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

18.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak.

19.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

20.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

21.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

22.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

23.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

24.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

25.

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.

26.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

27.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

 

 

 

 

 

Tahapan dalam pemungutan Pajak adalah sebagai berikut:

a.

pendaftaran Wajib Pajak;

b.

tahun pajak dan masa pajak;

c.

penetapan Pajak terutang;

d.

pembayaran Pajak terutang;

e.

pelaporan Pajak;

f.

ketetapan Pajak;

g.

penagihan;

h.

penghapusan piutang Pajak;

i.

keberatan dan banding;

j.

pembukuan dan pemeriksaan;

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan:

 

a.

penetapan Bupati; atau

 

b.

dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

(2)

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

 

a.

Pajak reklame;

 

b.

Pajak air tanah; dan

 

c.

PBB-P2

(3)

Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

 

a.

Pajak hotel;

 

b.

Pajak restoran;

 

c.

Pajak hiburan;

 

d.

Pajak penerangan jalan;

 

e.

Pajak mineral bukan logam dan batuan;

 

f.

Pajak parkir;

 

g.

Pajak sarang burung walet; dan

 

h.

BPHTB.

(4)

Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada perhitungan Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, wajib mendaftarkan objek Pajak dengan menggunakan:

 

a.

surat pendaftaran objek Pajak; dan

 

b.

SPOP.

(2)

Surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:

 

a.

Pajak Reklame; dan

 

b.

Pajak air tanah

(3)

SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pajak PBB-P2.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, wajib mendaftarkan diri kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pajak Daerah untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pajak Daerah menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

(2)

Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:

 

a.

data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah;

 

b.

SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau

 

c.

berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tahun Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c.

(2)

Masa Pajak berlaku untuk:

 

a.

jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; dan

 

b.

jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

(3)

Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk BPHTB.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan menggunakan SKPD.

(2)

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan menggunakan SPPT.

 

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

(2)

Besarnya Pajak terutang untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

 

 

 

 

 

(1)

Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

 

a.

nilai sewa reklame untuk Pajak reklame;

 

b.

nilai perolehan air tanah untuk Pajak air tanah; dan

 

c.

NJOP untuk PBB-P2.

(2)

Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri yang berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

 

 

 

 

 

(1)

Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

(2)

Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak.

 

 

 

 

 

Dasar pengenaan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah sebagai berikut:

a.

jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel untuk Pajak hotel;

b.

jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran untuk Pajak restoran;

c.

jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan untuk Pajak hiburan;

d.

nilai jual tenaga listrik untuk Pajak penerangan jalan;

e.

nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan untuk Pajak mineral bukan logam dan batuan;

f.

jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir untuk Pajak parkir;

g.

nilai jual sarang burung walet untuk Pajak sarang burung walet; dan

h.

nilai perolehan objek Pajak untuk BPHTB.

 

 

 

 

 

(1)

Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a termasuk:

 

a.

jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan

 

b.

jumlah pembayaran atas pembelian voucher menginap.

(2)

jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajak sebesar harga berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Jumlah pembayaran yang diterima restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b termasuk:

 

a.

jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan

 

b.

jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman.

(2)

Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

 

 

 

 

 

(1)

Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

 

a.

untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik:

 

 

1.

jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenaga listrik yang dibayar setelah penggunaan; dan

 

 

2.

jumlah pembelian tenaga listrik.

 

b.

untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah yang bersangkutan.

(2)

Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik melakukan penghitungan dan pemungutan Pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak terutang pada:

 

a.

loket pembayaran yang disediakan oleh SKPD yang membidangi urusan Pajak Daerah; atau

 

b.

bank yang telah ditentukan.

(2)

Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

 

 

 

 

 

 

(1)

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling lama:

 

a.

1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD; dan

 

b.

6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT.

(2)

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.

 

 

 

 

 

 

(1)

Pelaporan Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dengan mengisi SPTPD.

(2)

Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPD kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(2)

SSPD untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h dipersamakan sebagai SPTPD.

(3)

SSPD untuk BPHTB dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

(4)

SPTPD disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak.

(5)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pajak Daerah dapat menerbitkan:

 

a.

SKPDKB;

 

b.

SKPDKBT; dan

 

c.

SKPDN.

(2)

Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak.

(3)

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal:

 

a.

berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

 

b.

SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pajak Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau

 

c.

kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.

(4)

Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung secara jabatan.

(5)

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang.

(6)

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

 

 

 

 

 

(1)

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung sejak pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

(2)

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak.

(3)

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(4)

Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

(5)

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pajak Daerah.

(2)

Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pajak Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pajak Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB.

(6)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pajak Daerah dapat memberikan tambahan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pajak Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam hal:

 

a.

Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

 

b.

Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

 

c.

Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2)

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

(3)

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam hal:

 

a.

dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

 

b.

SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar telah jatuh tempo pembayaran; atau

 

c.

Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(2)

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

 

 

 

 

 

(1)

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2)

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan.

(3)

Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.

 

 

 

 

 

(1)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(2)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(3)

Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(2)

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

(3)

Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.

(4)

Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Keberatan dapat berupa:

 

a.

menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

 

b.

menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

 

c.

menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

 

d.

menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan Pajak Daerah

(2)

Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.

(3)

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4)

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

(1)

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2)

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3)

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4)

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

(5)

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak yang telah melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) per tahun dapat menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

(2)

Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya Pajak yang terutang.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Wajib Pajak yang diperiksa harus:

 

a.

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;

 

b.

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

 

c.

memberikan keterangan yang diperlukan.

(3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

(4)

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

(1)

Penelitian SSPD BPHTB meliputi:

 

a.

kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan nomor Objek Pajak yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya dan pada basis data PBB-P2;

 

b.

kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;

 

c.

kesesuaian NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;

 

d.

kebenaran perhitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan

 

e.

kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.

(2)

Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

(3)

Proses penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.

(4)

Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak diwajibkan membayar selisih kekurangan tersebut.

 

 

 

 

 

 

(1)

Bupati menetapkan NJOP.

(2)

Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(3)

NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

(4)

Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perhitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:

 

a.

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;

 

b.

nilai perolehan baru; atau

 

c.

nilai jual pengganti.

(5)

Perhitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui penilaian.

(6)

Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Paringin

pada tanggal 

BUPATI BALANGAN,

ttd.

H. ABDUL HADI

 

Diundangkan di Paringin

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SUTIKNO

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 21