Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 2404 Tahun 2016

 

 

 

a.

bahwa atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah Wajib Retribusi atas nama Yayasan Sahabat Seminari dan Profesional dan Usahawan Katolik Keuskupan Agung Jakarta, telah ditetapkan Keputusan Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);

b.

bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah Kepada Wajib Retribusi Atas Nama Yayasan Sahabat Seminari dan Profesional dan Usahawan Katolik Keuskupan Agung Jakarta;

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok­-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;

11.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

12.

Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

13.

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah;

14.

Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

 

 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA WAJIB RETRIBUSI ATAS NAMA YAYASAN SAHABAT SEMINARI DAN PROFESIONAL DAN USAHAWAN KATOLIK KEUSKUPAN AGUNG JAKARTA.

 

 

Menetapkan penggunaan belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah kepada Wajib Retribusi atas nama Yayasan Sahabat Seminari dan Profesional dan Usahawan Katolik Keuskupan Agung Jakarta dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

 

 

Dalam rangka merealisasikan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah segera memproses Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan.

 

 

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2016 jenis Belanja Tidak Terduga.

 

 

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA