Keputusan Gubernur Provinsi Bali Nomor: 3/Skep/l/Pd-I/4/1978

TENTANG

BESAR HARGA SURAT ISIAN (BLANKO) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK RUMAH TANGGA, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DANA WAJIB PEMBANGUNAN DAERAH, SURAT FISKAL DAERAH DAN DUPLIKAT PAJAK RETRIBUSI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

 

 

 

1.

a.

Bahwa dalam Peraturan Daerah masih perlu dilengkapi dengan ke­tentuan-ketentuan pelaksanaannya, misalnya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1975 tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976 masih perlu diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Bali antara lain tentang pelaksanaan penetapan harga diri surat-surat isian PKB;

 

b.

Bahwa pasal 24 Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1975 tersebut di atas Gubernur Kepala Daerah diberi wewenang untuk menetapkan tentang hal-hal yang mengenai pelaksanaan lebih lanjut yang belum diatur,

2.

Bahwa untuk ketertiban administrasi dan peningkatan pendapatan Da­erah perlu surat-surat isian (blanko) mengenai PKB, PRT, B.Bn.K.B., DWPD, Surat Fiskal Daerah, Duplikat Pajak/Retribusi diatur dan ditetapkan harga jualnya sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan-Peraturan Pajak/Retribusi Daerah yang bersangkutan;

3.

Bahwa penetapan harga surat-surat isian (blanko) berdasarkan Surat Kepu­tusan kami tanggal 7 Januari 1976 No. 3/Skep/1/Pd-I/7/1976 tidak se­suai lagi dengan keadaan harga dan Surat Edaran Menteri Dalam Nege­ri No. 16 Tahun 1977 dipandang perlu ditinjau kembali.

 

 

 

1.

Undang-undang No. 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

2.

Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

3.

Undang-undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

4..

Peraturan Daerah Tingkat I Bali tanggal 9 Pebruari 1965 No.3/DPRD-GR/1965 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

5.

Peraturan Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1962 No.7/DPRD-GR/1962 tentang Korkondansi Ordonnantie PRT 1908;

6.

Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 24 Juli 1970 No.23/PD/DPRD-GR/1970 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

7.

Peraturan Daerah Propinsi Bali tanggal 19 Juli 1974 No.8/PD/DPRD/1974 tentang Dana Wajib Pembangunan Daerah;

8.

Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;

9.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1977 tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Menunggal Di bawah Satu Atap;

10.

Peraturan Daerah Tingkat I Bali tanggal 22 Oktober 1975 No. 8 Ta­hun 1975 tentang Pajak Kendaraan Bermotor 1976.

 

 

 

Besar harga surat-surat isian (blanko) PRT, B.Bn.KB, PKS, DWPD, Surat Fis­kal Daerah dan Duplikat Surat Pajak/Retribusi Daerah sebagai pelaks­anaan lebih lanjut dari Peraturan-Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah yang tersebut pada konsideran mengingat di atas, sebagai berikut:

 

 

 

1.

Blanko Surat Pemberitahuan dan Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor Rp150,- per set.

2.

Blanko Surat Pemberitahuan Pajak Rumah Tangga Rp100,- per lembar.

3.

Blanko Pemberitahuan tentang Penyerahan Kendaraan Bermotor Rp150,- per lembar.

4.

Blanko Surat Kuasa untuk menyetor (SKUM) Dana Wajib Pembangunan Daerah (DWPD) Rp150,- per set.

5.

Surat Fiskal Daerah Rp500,- per surat.

6.

Blanko Duplikat Surat-Surat Pajak/Retribusi Rp100,- per lembar.

 

 

 

Hasil bersih dari penjualan diktum Pertama disetor ke Kas Daerah Ting­kat I Bali setelah dipotong ongkos pungut 10% sesuai dengan Surat Kepu­tusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Desember 1974 No.45/Keu.27/1/421/1974.

 

 

 

Ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan kami tanggal 7 Januari 1976 No.3/Skep/1/Pd-I/7/1976 dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

 

 

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

 

 

 

Ditetapkan Di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 1978
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.
SOEKARMEN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali,
pada tanggal 15 Pebruari 1978

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.
DRS. SEMBAH SUBHAKTI