Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor: 91 Tahun 2019

 

 

 

 

 

a.

bahwa sehubungan adanya perubahan status Kota Blitar dari daerah yang bukan penghasil cukai dan/atau tembakau menjadi daerah penghasil cukai dan/atau tembakau, perlu dilakukan penghitungan ulang terhadap alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950);

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

5.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;

8.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) setelah huruf ii ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf jj dan ayat (3) huruf b dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembagian alokasi DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:

 

 

a.

30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi;

 

 

b.

40% (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota penghasil; dan

 

 

c.

30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.

 

(2)

Kabupaten/Kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

 

 

a.

Kabupaten Banyuwangi;

 

 

b.

Kabupaten Blitar;

 

 

c.

Kabupaten Bojonegoro;

 

 

d.

Kabupaten Bondowoso;

 

 

e.

Kabupaten Gresik;

 

 

f.

Kabupaten Jember;

 

 

g.

Kabupaten Jombang;

 

 

h.

Kabupaten Kediri;

 

 

i.

Kabupaten Lamongan;

 

 

j.

Kabupaten Lumajang;

 

 

k.

Kabupaten Madiun;

 

 

l.

Kabupaten Magetan;

 

 

m.

Kabupaten Malang;

 

 

n.

Kabupaten Mojokerto;

 

 

o.

Kabupaten Nganjuk;

 

 

p.

Kabupaten Ngawi;

 

 

q.

Kabupaten Pacitan;

 

 

r.

Kabupaten Pamekasan;

 

 

s.

Kabupaten Pasuruan;

 

 

t.

Kabupaten Ponorogo;

 

 

u.

Kabupaten Probolinggo;

 

 

v.

Kabupaten Sampang;

 

 

w.

Kabupaten Sidoarjo;

 

 

x.

Kabupaten Situbondo;

 

 

y.

Kabupaten Sumenep;

 

 

z.

Kabupaten Trenggalek;

 

 

aa.

Kabupaten Tuban;

 

 

bb.

Kabupaten Tulungagung;

 

 

cc.

Kota Batu;

 

 

dd.

Kota Kediri;

 

 

ee.

Kota Madiun;

 

 

ff.

Kota Malang;

 

 

gg.

Kota Mojokerto;

 

 

hh.

Kota Pasuruan;

 

 

ii.

Kota Surabaya; dan

 

 

jj.

Kota Blitar.

 

(3)

Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

 

 

a.

Kabupaten Bangkalan;

 

 

b.

dihapus; dan

 

 

c.

Kota Probolinggo.

 

(4)

Dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada Kabupaten/Kota penghasil, pembagian DBHCHT sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembagian alokasi DBHCHT Kabupaten/Kota penghasil maupun Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c serta ayat (2), dihitung berdasarkan 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

 

 

a.

realisasi penerimaan cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2018 sebesar 45% (empat puluh lima persen);

 

 

b.

rata-rata produksi tembakau kering selama 3 (tiga) tahun terakhir (2016, 2017 dan 2018) sebesar 40% (empat puluh persen); dan

 

 

c.

kinerja prioritas penggunaan DBHCHT masing-masing Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 sebesar 15% (lima belas persen).

 

(2)

Khusus untuk realisasi penerimaan cukai hasil tembakau Kabupaten Kediri dan Kota Kediri dilakukan penguraian Setoran Cukai berdasarkan perhitungan secara rasional dengan mempertimbangkan bahwa pabrik rokok PT Gudang Garam, Tbk merupakan pabrik yang lokasi dan tenaga kerjanya terintegrasi.

 

 

 

 

5.

Ketentuan lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

 

 

 

 

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Desember 2019
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd.
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 18 Desember 2019
a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum
ttd.
JEMPIN MARBUN, SH, MH

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 91 SERI E.