Glosarium Perpajakan

Jumlah Istilah Perpajakan : 1222 Istilah
Terakhir diperbarui 22 November 2020
Glosarium Perpajakan merupakan daftar alfabetis istilah dalam lingkup perpajakan, baik terkait secara langsung maupun tidak langsung, yang disertai dengan definisi dan/atau pengertian dari masing-masing istilah tersebut
Cari Istilah Perpajakan

Prinsip perpajakan yang menegaskan bahwa pajak harus dipungut berdasarkan kemampuan individu untuk membayar pajak. 

Merupakan penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha dan pekerjaan. Jenis-jenis penghasilan dalam P3B yang dikategorikan sebagai active income, yaitu penghasilan dari kegiatan bisnis (business profit), penghasilan dari kegiatan pelayaran, transportasi perairan darat, dan penerbangan (shipping, inland waterways transport and air transport), penghasilan dari pemberian jasa profesi yang dilakukan oleh individu (independent personal services), penghasilan atas hubungan pekerjaan (dependent personal services), penghasilan direktur (directors), penghasilan entertainer dan olahragawan (entertainer and sportperson), gaji pegawai negeri sipil (government services), dan penghasilan yang diterima oleh pelajar (student) (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi, halaman 47).

Pajak atas barang atau properti yang dinyatakan dalam persentase dari harga jual atau nilai taksiran.

Tata laksana yang meliputi pengukuhan PKP, Layanan Perpajakan Secara Elektronik untuk PKP, pencabutan pengukuhan PKP, dan pembatalan pencabutan pengukuhan PKP (Pasal 1 angka 54 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020).

Tata laksana yang meliputi pemberian Sertifikat Elektronik, tata cara permintaan Sertifikat Elektronik, dan tata kelola Sertifikat Elektronik (Pasal 1 angka 48 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020).

Skema yang telah disusun sebelumnya terhadap suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan berdasarkan kriteria yang tepat (seperti metode, perbandingan dan penyesuaian, serta asumsi-asumsi terhadap kondisi yang akan datang) untuk menentukan harga transfer antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut untuk periode waktu tertentu.

Orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai perantara dan melakukan tindakan untuk dan/atau atas nama pihak lain (Pasal 1 angka 9 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018).

Semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat (Pasal 1 angka 18 UU PDRD).

Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (Pasal 1 angka 34 UU PDRD).

Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 7 UU Notaris).

Wadah layanan perpajakan secara elektronik untuk PKP dalam melaksanakan ketentuan UU PPN (Bagian E butir 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ/2020).

Seseorang yang telah terdaftar pada Register Negara Akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri (Pasal 1 angka 1 PMK Nomor 25/PMK.01/2014).

Seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UU Akuntan Publik).

Warga negara asing yang telah memperoleh izin berdasarkan hukum di negara yang bersangkutan untuk memberikan jasa sekurang-kurangnya jasa audit atas informasi keuangan historis (Pasal 1 angka 2 UU Akuntan Publik).

Proses identifikasi, pencatatan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya (Pasal 1 angka 1 PMK Nomor 215/PMK.05/2013).

Data dan informasi terkait perpajakan yang dihasilkan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan tugas dan fungsinya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk mendukung upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan (Huruf E.1.f SE Nomor-24/PJ/2019).

Menurut OECD Commentary, terminologi pengalihan atau alienation diartikan secara luas di antaranya meliputi: penjualan atau pertukaran harta (sale or exchange of property), pengalihan sebagian harta (partial alienation), pengambilalihan, pengalihan harta untuk mendapatkan saham perusahaan, penjualan hak, pemberian hadiah, dan warisan (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Konsep, Interpretasi, dan Aplikasi, halaman 336).

Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman).

Analisis yang dilakukan oleh wajib pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.

Kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak (Huruf E.I.8. SE Dirjen Pajak Nomor SE-15/PJ/2018).

Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 1 angka 1 PP Nomor 58 Tahun 2020).

Alokasi anggaran pendidikan melalui kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah (Pasal 1 angka 40 UU APBN Tahun Anggaran 2021).

Angka pengali tertentu yang digunakan untuk mengonversi pendapatan atau hasil produksi satu tahun menjadi NJOP, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 1 angka 34 PMK Nomor 186/PMK.03/2019).

Kegiatan angkutan laut dari Pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke Pelabuhan luar negeri atau dari Pelabuhan luar negeri ke Pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut (Pasal 1 angka 2 PP 74 Tahun 2015).

Angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan untuk suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU PPh (Pasal 25 ayat (1) UU PPh).

Advance Pricing Agreement (APA) antara Pejabat Berwenang Indonesia dan Pejabat Berwenang Mitra P3B yang dilaksanakan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dalam negeri (Pasal 1 angka 10 PMK Nomor 22/PMK.03/2020).

Advance Pricing Agreement (APA) antara Direktur Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam negeri (Pasal 1 angka 9 PMK Nomor 22/PMK.03/2020).

Perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat, dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik (Pasal 1 angka 10 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2017).

Aplikasi yang tidak terhubung secara langsung dengan sistem informasi DJP dan digunakan untuk mendukung penggunaan Aplikasi Perpajakan.

Aplikasi yang terhubung secara langsung dengan sistem informasi DJP dan dapat digunakan Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan.

Sarana pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, perubahan data Wajib Pajak dan/atau PKP, pemindahan Wajib Pajak, penghapusan NPWP, pencabutan pengukuhan PKP, dan layanan lainnya terkait NPWP dan PKP melalui internet yang terhubung langsung secara daring (online) dengan Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 angka 28 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020).

Areal yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan atau areal yang sedang dilakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan/atau studi kelayakan (Pasal 1 angka 19 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2015).

Areal yang dimanfaatkan untuk kegiatan penambangan, tetapi belum dilakukan pengambilan galian tambang (Pasal 1 angka 18 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2015).

Areal yang di atasnya dimanfaatkan untuk bangunan dan/atau pekarangan serta fasilitas penunjangnya (Pasal 1 angka 21 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2015).

Perairan lepas pantai di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang dikenakan PBB Mineral dan Batubara (Pasal 1 angka 24 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2015).

Areal yang kegiatan penambangan yang pengambilan galian tambang (Pasal 1 angka 17 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2015).

Areal yang sama sekali tidak dapat diusahakan untuk kegiatan penambangan, atau areal yang telah selesai diusahakan (Pasal 1 angka 20 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2015).

Skema pernyataan asal barang yang diterbitkan oleh eksportir bersertifikat dalam bentuk invoice atau dalam bentuk dokumen komersial billing statementdelivery order, atau packing list, yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi (Pasal 1 angka 27 PMK Nomor 131/PMK.04/2020).

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) merupakan salah satu dari empat organisasi profesi konsultan pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak. AKP2I adalah organisasi konsultan pajak kedua di Indonesia yang didirikan pada 9 Juni 2014.

Merupakan asosiasi yang mewadahi tax center perguruan tinggi seluruh Indonesia, yang telah maupun belum terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, serta tokoh yang memiliki komitmen dan dedikasi dalam bidang pengembangan dan pendidikan pajak. ATPETSI didirikan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2011. 

Pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu etintas sesuai, dalam hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan (Pasal 1 angka PMK Nomor 17/PMK.01/2008).

Aturan-aturan yang merinci mengenai:

(i) barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau produced); (ii) proses produksi suatu barang yang menggunakan Bahan Non-Originating, dan Bahan Non-Originating tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC); (iii) barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-Originating yang memenuhi kriteria kandungan regional sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase; (iv) barang yang mengalami suatu proses pabrikasi atau proses operasional tertentu; atau (v) kombinasi dari setiap kriteria tersebut (Pasal 1 angka 23 PMK Nomor 171/PMK.04/2020).

Serangkaian kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai (Pasal 1 angka 19 UU Cukai).

Kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan (Pasal 1 angka 19 UU Kepabeanan).

Setiap orang yang karena sifat pekerjaannya harus berada dalam sarana pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya (Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU Cukai).

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Pasal 1 angka 3 UU KUP).

Suatu badan perwakilan organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan di bawah Perwakilan Negara Asing dan organisasi/lembaga asing lainnya yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia (Pasal 1 angka 3 PP Nomor 47 Tahun 2020).

Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (Pasal 1 angka 1 PMK Nomor 129/PMK.05/2020).

Lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana (Pasal 1 angka 1 PMK Nomor 34/PMK.04/2020).

Penerimaan negara bukan pajak untuk Kontrak Kerja Sama di bidang usaha hulu Minyak dan Gas Bumi (Pasal 1 angka 4 PMK Nomor 34/PMK.03/2018).

Bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak (Pasal 1 angka 9 UU KUP).

Semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor (Pasal 1 angka 16 UU PDRD).

Barang dan/atau bahan yang akan diolah menjadi barang hasil produksi yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi (Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor  131/PMK.04/2018).

Barang dan/atau bahan selain bahan baku yang digunakan dalam kegiatan pengolahan atau kegiatan penggabungan yang berfungsi membantu dalam proses produksi (Pasal 1 angka 12 PMK Nomor 131/PMK.04/2018).

Bahan yang berasal dari luar Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai dengan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN (Pasal 1 angka 21 PMK Nomor 131/PMK.04/2020).

Bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok (Pasal 1 angka 20 PMK Nomor 171/PMK.04/2020).

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor untuk mendirikan Bangunan selama masa perjanjian dan mengalihkan kepemilikan Bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah investor mengoperasikan Bangunan tersebut atau sebelum investor mengoperasikannya (Pasal 1 angka 3 PP Nomor 34 Tahun 2017)

Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/atau laut (Pasal 1 angka 39 UU PDRD).

Bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindahpindahkan, yang masa manfaatnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, misalnya barak atau asrama yang dibuat dari kayu untuk karyawan (Penjelasan Pasal 11 ayat (6) UU PPh).

Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor (Pasal 1 angka 18 PMK Nomor 242/PMK.03/2014).

Bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak (Pasal 1 angka 17 PMK Nomor 242/PMK.03/2014).

Bank devisa yang ditunjuk oleh BUN/Kuasa BUN Pusat untuk menerima setoran Penerimaan Negara dalam mata uang asing (Pasal 1 angka 19 PMK Nomor 242/PMK.03/2014).

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 24 PMK Nomor 129/PMK.05/2020).

Sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan di antara pihak-pihak yang memberi dan pihak yang menerima (Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh).

Bantuan Pemerintah berupa BMN yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga atau pada Badan Usaha Milik Negara (Pasal 1 angka 30 UU APBN Tahun Anggaran 2021).

Barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud (Pasal 1 angka 2 UU PPN).

Setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik (Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 48/PMK.03/2020).

Barang yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Adapun yang dimaksud barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam maupun dari daerah pabean.

Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Pasal 1 angka 29 UU APBN Tahun Anggaran 2021).

Barang yang digunakan oleh penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, atau pengusaha dalam kawasan berikat (PDKB) berupa peralatan untuk pembangunan, perluasan, atau konstruksi kawasan berikat, mesin, peralatan pabrik, dan/atau cetakan (moulding), termasuk suku cadang, tidak meliputi bahan dan perkakas untuk pembangunan, perluasan, atau konstruksi kawasan berikat (Pasal 1 angka 10 PMK Nomor 131/PMK.04/2018).

Barang-barang yang berkaitan langsung dengan barang kena cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat barang kena cukai. Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara adalah sebagai penegasan bahwa tindak pidana di bidang cukai mempunyai sifat khusus sehingga memerlukan perlakuan tersendiri terhadap barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana dimaksud (Penjelasan Pasal 62 ayat (2) UU Cukai).

Barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai dengan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN (Pasal 1 angka 20 PMK Nomor 131/PMK.04/2020).

Pada dasarnya BEPS merupakan dua terminologi yang berbeda namun saling berkaitan satu sama lain. Base erosion mengacu pada penggerusan basis pajak yang berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan pajak domestik, kedaulatan, serta mencederai prinsip keadilan pajak (Isabel Lamers, Pauline Mcharo, dan Kei Nakajima, 2013). Sementara itu, salah satu cara untuk menggerus basis pajak adalah melalui pengalihan laba (profit shifting).

Menurut OECD, BEPS berkaitan erat dengan upaya memanfaatkan interaksi ketentuan pajak antarnegara yang berbeda yang berakibat pada berkurangnya pajak terutang maupun tidak adanya pemajakan sama sekali (double non-taxation). Walau demikian, OECD tidak mempermasalahkan adanya perbedaan tersebut karena setiap negara memiliki kedaulatan penuh dalam merancang sistem dan ketentuan pajak. OECD justru menitikberatkan pada maraknya skema artifisial yang dilakukan dengan cara memisahkan keterhubungan (nexus) antara laba kena pajak dengan aktivitas yang dilakukan dalam memperoleh laba tersebut.

Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak; Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak (Pasal 3 ayat (3) UU KUP).

Endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan (Pasal 1 angka 5 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2015).

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yarig terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 angka 14 UU PDRD).

Pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor (Pasal 1 angka 16 UU Kepabeanan).

Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

Bea masuk tambahan yang ditujukan untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri akibat adanya lonjakan barang impor sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

Pajak atas Dokumen (Pasal 1 angka 1 UU Bea Meterai).

Dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, karyawan/pegawai pemberi beasiswa atau pihak lain, untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikannya berdasarkan pertimbangan utama prestasi, potensi akademik, dan/atau keterbatasan kemampuan ekonomi (Pasal 1 angka 1 PMK Nomor 68/PMK.03/2020).

Metode pemilihan penyedia jasa lainnya dengan mengundang seseorang/pelaku usaha untuk melakukan peragaan/pemaparan profil perusahaan yang dilakukan karena alasan efektivitas dan efisiensi dengan berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU (Pasal 1 angka 30 PMK Nomor 129/PMK.05/2020).

Kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Pasal 1 angka 8 UU APBN Tahun Anggaran 2021).

Belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan rlmltm, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial (Pasal 1 angka 9 UU APBN Tahun Anggaran 2021).

Belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga dan Bendahara Umum Negara (Pasal 1 angka 10 UU APBN Tahun Anggaran 2021).

Belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (outcome) tertentu pada Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Pasal 1 angka 11 UU APBN Tahun Anggaran 2021).

Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah (Pasal 1 angka 11 PP Nomor 39 Tahun 2017).

Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah (Pasal 1 angka 12 PP Nomor 39 Tahun 2017).

Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara (Pasal 1 angka 10 PP Nomor 58 Tahun 2020).

bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari APBN atau APBD.

Dalam OECD Model, konsep beneficial owner pertama kali diperkenalkan dalam Model 1977, yaitu pada Pasal 10 mengenai Dividen, Pasal 11 mengenai Bunga, dan Pasal 12 mengenai Royalti. Namun, konsep tersebut tidak didefinisikan lebih lanjut dalam OECD Model, melainkan hanya terdapat suatu penjelasan singkat dalam Commentaries yang menyatakan bahwa agents dan nominees bukan merupakan beneficial owners.

Pembahasan mengenai ketentuan beneficial owner sebagaimana digunakan pada Model 1977 dilakukan lebih lanjut ketika OECD mempublikasikan Conduit Company Report pada tahun 1986. Dalam paragraf 14b Conduit Company Report dijelaskan bahwa perusahaan conduit pada umumnya tidak dapat dianggap sebagai beneficial owner.

Adanya penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa Conduit Company Report telah memperluas makna daripada beneficial owner. Yaitu, pihak yang bukan merupakan agent dan nominee, tetapi juga bukan merupakan perusahaan conduit (suatu pihak yang hanya memiliki kewenangan terbatas atas penghasilan yang diterimanya).

Perubahan selanjutnya mengenai konsep beneficial owner dilakukan oleh OECD pada tahun 2003, yaitu dengan suatu perubahan dalam Commentaries. Melanjutkan analisis dalam Conduit Company Report, Commentaries menyebutkan bahwa istilah beneficial owner tidak mempunyai makna teknis yang terbatas. Namun, harus diartikan sesuai dengan konteks dan tujuan diadakannya P3B, yaitu untuk menghindari pajak berganda dan penyelundupan pajak.

Dalam konteks pajak internasional, benefit theory of taxation ini merupakan teori yang mendasari negara sumber penghasilan untuk dapat mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di negaranya karena manfaat yang telah diberikan oleh negaranya sebagai negara sumber penghasilan (Bab I: Buku Konsep dan Aplikasi Pajak Internasional, 2010).

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi (sebagai subjek pajak luar negeri) dan badan (sebagai subjek pajak luar negeri) untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: (i) tempat kedudukan manajemen; (ii) cabang perusahaan; (iii) kantor perwakilan; (iv) gedung kantor; (v) pabrik; (vi) bengkel; (vii) gudang; (viii) ruang untuk promosi dan penjualan; (ix) pertambangan dan penggalian sumber alam; (x) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; (xi) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; (xii) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; (xiii) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; (xiv) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; (xv) agen atau pegawai dari perusahan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan (xvi) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet (Pasal 2 ayat (5) UU PPh sebagaimana diubah dengan Pasal 111 UU Cipta Kerja). 

Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan ambang batas (threshold) bagi negara sumber penghasilan (misal Negara A) untuk dapat memajaki laba usaha dari subjek pajak luar negeri (misal Negara B) yang menjalankan kegiatan usaha di negara sumber penghasilan (misal Negara A).

Biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan (PPh).

Syaratnya, wajib pajak harus dapat memenuhi persyaratan formal, yaitu membuktikan bahwa biaya entertainment telah benar-benar dikeluarkan. Serta memenuhi syarat material, yaitu terdapat hubungan dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.

Jumlah biaya tenaga kerja, bahan, dan alat yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman, yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 1 angka 9 PMK Nomor 186/PMK.03/2019).

Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.

Biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan (Pasal 1 angka 15 PMK Nomor 207/PMK.07/2018).

Biaya yang dikeluarkan pada waktu mendirikan perusahaan yang bersangkutan, seperti biaya notaris, pembayaran bea materai modal (untuk pendirian badan usaha berbentuk perseroan terbatas (PT)), biaya resepsi pembukaan, dan sebagainya.

Biaya untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan, termasuk biaya pemrosesan lainnya (Penjelasan Pasal 5 ayat (2) huruf d PP Nomor 37 Tahun 2018).

Biaya Pinjaman untuk tujuan Perbandingan Utang dan Modal (DER), meliputi: (i) bunga pinjaman; (ii) diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman; (iii) biaya tambahan yang terjadi yang terkait dengan perolehan pinjaman (arrangement of borrowings); (iv) beban keuangan dalam sewa pembiayaan; (v) biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan (vi) selisih kurs yang berasal dari penyesuaian terhadap biaya pinjaman sebagaimana dimaksud pada (i), (ii), (iii), (iv), dan (v), dalam hal biaya pinjaman tersebut dalam mata uang asing.

Pada hakekatnya merupakan penggunaan penghasilan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Oleh karena itu, biaya tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf i UU PPh).

Pada prinsipnya biaya yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut (Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU PPh).

Pada prinsipnya meliputi pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran (Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU PPh).

Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak ini adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan.

Wajib Pajak dapat menunjuk seorang Kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perpajakan (Pasal 49 ayat (1) PP 74 Tahun 2011). Seorang Kuasa meliputi Konsultan Pajak dan Bukan Konsultan Pajak (Pasal 49 ayat (2) PP 74/2011). Seorang Kuasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(i) menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; (ii) memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang memberi kuasa; (iii) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; (iv) telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir; dan (v) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (Pasal 49 ayat (3) PP 74/2011).

Seorang kuasa yang Bukan Konsultan Pajak dianggap menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila dapat menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III (Penjelasan Pasal 49 ayat (3) PP 74 Tahun 2011).

(i) Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang; (ii) segala bentuk ljazah; (iii) tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud; (iv) tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (v) kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(vi) tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi; (vii) Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah; (viii) surat gadai; (ix) tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan (x) Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter (Pasal 7 UU Bea Meterai).

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah objek pajak yang: (i) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; (ii) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; (iii) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; (iv) digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; (v) digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan (Pasal 3 ayat (1) UU PBB)

Bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan Pemindahbukuan (Pasal 1 angka 29 PMK Nomor 242/PMK.03/2014).

Dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan dan dibuat sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh yang telah dilakukan pemotong/pemungut.

Informasi yang berisi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, dan nomor tanda terima elektronik yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan (Pasal 1 angka 5 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2020).

Dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara yang mencantumkan NTPN dan NTB/NTP serta elemen lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM yang mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Penerimaan Potongan (NPP) (Pasal 1 angka 25 PMK Nomor 242/PMK.03/2014).

Bukti yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP atas permohonan dari wajib pajak yang disampaikan secara langsung, melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, terkait dengan NPWP dan PKP yang telah diterima secara lengkap (Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 29/PMK.03/2020).

Keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis akrual (Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 215/PMK.05/2013).

Kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal akuntansi berdasarkan basis kas (Pasal 1 angka 7 PMK Nomor 215/PMK.05/2013).

Buku daftar yang berisi catatan tentang jumlah barang kena cukai tertentu yaitu etil alkohol dan minuman yang mengandung etil alkohol yang dibuat, dimasukkan, dikeluarkan serta potongan, kekurangan, dan kelebihan hasil pencacahan dari suatu pabrik atau tempat penyimpanan (Penjelasan Pasal 17 ayat (1) UU Cukai).

Buku yang berisi catatan tentang jumlah cukai yang diberikan penundaan pembayaran atau mendapat kemudahan pembayaran secara berkala serta penyelesaiannya (Penjelasan Pasal 19 UU Cukai).

Permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota (Pasal 1 angka 38 UU PDRD).

Penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotek ataupun tidak, dan baik yang berhak maupun tidak atas bagian laba debitur, dan pada khususnya, penghasilan dari surat-surat berharga pemerintah dan penghasilan dari obligasi atau surat-surat hutang, termasuk premi dan hadiah-hadiah yang terikat pada surat-surat berharga, obligasi maupun surat-surat hutang tersebut. Pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran tidak akan dianggap sebagai bunga untuk kepentingan Pasal ini (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi, halaman 234-235).

Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh).

Imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang Obligasi dalam bentuk bunga dan/atau diskonto (Pasal 1 angka 2 PP Nomor 55 Tahun 2019).

Satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap hagacollocalia maxinacollocalia esculanta, dan collocalia linchi (Pasal 1 angka 36 UU PDRD).

Cadangan biaya penanaman kembali bagi perusahaan yang diwajibkan melakukan penanaman kembali atas hutan yang telah dieksploitasi untuk usaha yang terkait dengan sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu (Pasal 1 huruf e PMK Nomor 219/PMK.011/2012).

Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan bagi perusahaan yang mengolah limbah industri yang mencakup kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan limbah industri dan penimbunan hasil pengolahan limbah industri (Pasal 1 huruf f PMK Nomor 219/PMK.011/2012).

Cadangan biaya untuk kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya (Pasal 1 huruf d PMK Nomor 219/PMK.011/2012).

Cadangan penjaminan untuk lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 1 huruf c PMK Nomor 219/PMK.011/2012).

Cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut (Pasal 1 huruf a angka 5 PMK Nomor 219/PMK.011/2012).

Cadangan piutang tak tertagih untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran (Pasal 1 huruf a angka 4 PMK Nomor 219/PMK.011/2012).

Cadangan piutang tak tertagih untuk kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran dengan hak opsi (Finance Lease) (Pasal 1 huruf a angka 3 PMK Nomor 219/PMK.011/2012).

Negara yang mengenakan beban pajak yang sama terhadap subjek pajak dalam negerinya ketika melakukan investasi di dalam negeri maupun ke luar negeri. 

Keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset modal (investasi atau real estate) di mana harga jual melebihi harga pembelian investasi.

Negara yang mengenakan beban pajak yang sama terhadap suatu penghasilan yang bersumber di suatu negara tanpa membedakan negara yang menerima penghasilan tersebut. 

Penghasilan yang diterima sebagai imbalan atas modal berupa uang, barang modal, atau kekayaan intelektual. Misalnya, bunga sebagai imbalan atas peminjaman uang, dividen sebagai imbalan atas penyertaan modal ekuitas dalam bentuk saham, royalti sebagai imbalan atas penggunaan hak cipta, paten, atau know how serta atas sewa tanah, bangunan, dan peralatan (Mansury 1992).

Merujuk IBFD International Tax Glossary (2015), pajak karbon (carbon tax/energy tax/CO2 tax) secara umum adalah pajak yang dikenakan pada bahan bakar fosil. Pajak ini dikenakan dengan tujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Sebagian besar pajak karbon berbentuk cukai, baik sebagai sumber penerimaan umum maupun dialokasikan untuk tujuan tertentu. Misalnya, cukai atas minyak mentah dan produk minyak untuk mengatasi kerusakan dari tumpahan minyak bumi.

Suatu kondisi di mana pajak menjadi bagian dari harga barang atau jasa yang diserahkan sehingga pajak tersebut terkandung dalam harga jual yang digunakan sebagai basis untuk menghitung besarnya pajak pada tingkat berikutnya dan menyebabkan terjadinya efek yang disebut cascading effect (Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai, halaman 261-262).

Merupakan metode kedua dalam tie breaker rule yang terdapat di perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) untuk menentukan status subjek pajak dalam negeri dari subjek pajak orang pribadi dari negara yang mengadakan P3B. Metode kedua ini digunakan apabila subjek pajak orang pribadi mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya (permanent home) di kedua negara, ia akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri melalui metode kedua yaitu di negara di mana ia mempunyai hubungan pribadi dan hubungan ekonomi yang lebih erat (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi, halaman 93-95).

Surat keterangan dengan nama apapun yang menjelaskan status penduduk (resident) untuk kepentingan perpajakan bagi WPLN yang diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat yang Berwenang dari negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B dalam rangka penerapan P3B (Pasal 1 angka 7 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018).

Hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU Cukai).

Pajak berganda yuridis yang terjadi jika salah satu negara yang mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda tidak setuju terhadap interpretasi yang diberikan oleh negara mitranya atas suatu definisi tertentu yang tercantum dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang telah disepakati (Bab I: Buku Konsep dan Aplikasi Pajak Internasional, 2010).

Ciri Meterai tempel yang dapat diketahui dengan menggunakan alat bantu (Penjelasan Pasal 13 ayat (4) UU Bea Meterai).

Ciri Meterai tempel yang dapat diketahui tanpa menggunakan alat bantu (Penjelasan Pasal 13 ayat (4) UU Bea Meterai).

Perseroan dipandang sebagai entitas yang terpisah dengan pemiliknya (separate entity system) sehingga penghasilan perseroan dikenakan pajak tersendiri dan terpisah dari pemegang sahamnya. Dalam classical system, penghasilan yang bersumber dari perseroan dikenakan pajak dua kali, yaitu pada tingkat perseroan dan pada tingkat pemegang saham pada saat dibagikan sebagai dividen (Cnossen, 1996). Dengan kata lain, apabila suatu penghasilan telah dikenakan pajak di tingkat perseroan dan pada saat penghasilan tersebut dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham orang pribadi, atas penghasilan yang sama tersebut akan dikenakan pajak lagi di tingkat pemegang saham orang pribadi.

Merupakan alat bantu untuk melakukan interpretasi suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi, halaman 27).

Standar pelaporan untuk pertukaran informasi secara otomatis yang tercantum dalam batang tubuh bagian II.B dan penjelasan (commentaries) bagian III.B Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, beserta perubahannya.

Standar yang berisi pelaporan, prosedur identifikasi Rekening Keuangan, dan Pertukaran Informasi yang dirujuk atau diatur dalam Perjanjian Internasional untuk melakukan Pertukaran Informasi antarnegara, yang tercantum dalam pokok-pokok pengaturan/batang tubuh bagian II.B, penjelasan (commentaries) bagian III.B dan Annex 5 Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, beserta perubahannya (Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 19/PMK.03/2018).

Suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan WP secara menyeluruh yang meliputi identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan wajib pajak serta evaluasinya.

Skema kerja sama ekonomi yang lebih luas dari sekadar isu perdagangan. CEPA umumnya memiliki rancangan yang saling terhubung antara akses pasar, pengembangan kapasitas dan fasilitasi perdagangan dan investasi. Kerja sama dalam CEPA dapat dilakukan secara bilateral maupun dilakukan dalam lingkup blok kerja sama ekonomi.

Suatu perusahaan yang memperoleh Manfaat P3B sehubungan dengan penghasilan yang timbul di Indonesia, sementara manfaat ekonomi dari penghasilan tersebut dimiliki oleh orang pribadi atau badan di negara lain yang tidak akan dapat memperoleh Manfaat P3B jika penghasilan tersebut diterima langsung (Pasal 1 angka 11 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2018).

Perusahaan antara atau disebut juga sebagai special purpose company yang di bentuk untuk tujuan penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Negara yang memberikan perlindungan pajak (Tax heaven Country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia (Pasal 1 angka (2) PMK Nomor 258/PMK.03/2008).

Faktor penghubung yang menentukan klaim hak pemajakan suatu negara terhadap negara lainnya. Faktor penghubung (connecting factor) dibagi menjadi dua, yaitu objective connecting factor dan personal connecting factor.

Pihak yang menerima titipan barang. Pihak ini yang akan menjual barang dagangan dan mengembalikan lagi barang yang tidak terjual (Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai, halaman 74).

Pihak yang menitipkan barang dagangan. Pihak ini yang akan memberikan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal (Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai, halaman 74).

Perusahaan anak yang didirikan di negara lainnya (foreign subsidiary) yang dapat dikendalikan oleh pemegang sahamnya.

Ketentuan anti penghindaran pajak yang bersifat khusus (special anti avoidance rule/SAAR) yang ditujukan untuk menangkal skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak melalui skema controlled foreign corporation (CFC).

Sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP, termasuk otomasi proses bisnis.

Sebagai suatu pajak atas penghasilan dari ekuitas, PPh Badan berkaitan dengan pajak atas penghasilan orang pribadi sebagai pemegang saham dari suatu perseroan. Hal ini disebabkan karena penghasilan perseroan akan menjadi penghasilan (dalam bentuk dividen) bagi pemegang sahamnya. Dengan kata lain, penghasilan perseroan merupakan salah satu dari sumber penghasilan bagi pemegang saham orang pribadi. Hubungan antara pemajakan atas penghasilan perseroan dan pemegang saham orang pribadi sebagai pemilik perseroan tersebut disebut sebagai corporate shareholder taxation.

Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU Cukai.

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 UU PDRD).

Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan (Pasal 1 angka 1 UU PPN).

Daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral (Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor 167/PMK.03/2018).

Daftar yang memuat prioritas penagihan kepada Wajib Pajak yang diperkirakan memiliki kemampuan untuk membayar dan/atau melunasi ketetapan (Huruf E. 1. m SE Nomor-24/PJ/2019).

Daftar Wajib Pajak yang menjadi prioritas yang akan dilakukan pengawasan sepanjang tahun berjalan (Huruf E.1.j SE Nomor-24/PJ/2019).

Daftar yang memuat prioritas penagihan kepada Wajib Pajak yang memiliki satu atau lebih ketetapan yang diperkirakan akan daluwarsa dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan (Huruf E. 1. l SE Nomor-24/PJ/2019).

Daftar Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Huruf E.1.g SE Nomor-24/PJ/2019).

Daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan (Huruf E.I.2. SE Dirjen Pajak Nomor SE-15/PJ/2018).

Daftar Wajib Pajak yang menjadi sasaran prioritas penggalian potensi sepanjang tahun berjalan baik melalui kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan (Huruf E.I.1. SE Dirjen Pajak Nomor SE-15/PJ/2018).

Dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional (Pasal 1 angka 1 PMK Nomor 68/PMK.03/2020).

Dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Pasal 1 angka 17 UU APBN Tahun Anggaran 2021).

Dana yang bersumber dari APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 angka 16 UU APBN Tahun Anggaran 2021).

Dana yang bersumber dari APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pasal 1 angka 15 UU APBN Tahun Anggaran 2021).

Dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum tertentu untuk dipinjamkan dan digulirkan kepada masyarakat/lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya (Pasal 1 angka 33 UU APBN Tahun Anggaran 2021).

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 22 UU APBN Tahun Anggaran 2021).

Dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat (Pasal 1 angka 18 UU APBN Tahun Anggaran 2021).

Dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Pasal 1 angka 19 UU APBN Tahun Anggaran 2021).

Dana yang bersumber dari APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus (Pasal 1 angka 14 UU APBN Tahun Anggaran 2021).

Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 UU PPN).

Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 UU PPN).

Segala komponen yang merupakan nilai yang diperoleh atau seharusnya diperoleh oleh pihak yang menyerahkan barang dan/atau jasa, yang berasal dari konsumen atau pihak ketiga, sebagai imbalan atas penyerahan yang terjadi. Dalam DPP, termasuk juga subsidi yang terkait langsung dengan harga dari barang dan/atau jasa yang diserahkan (Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai, halaman 247).

Data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang yang oleh Wajib Pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan (Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU PPh).

Data yang dikelola secara elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau pengolah data elektronik lainnya dan disimpan dalam media penyimpanan elektronik (Pasal 1 angka 30 PMK Nomor 207/PMK.07/2018).

Data yang: (i) tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan/atau (ii) pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak mengungkapkan data dan/atau memberikan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang (Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU PPh).

Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan atas penghasilan bruto. Biaya ini pula yang dikurangkan wajib pajak untuk mengetahui besaran penghasilan neto sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan (PPh).

Dividen yang ditetapkan diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha luar negeri (BULN) nonbursa terkendali langsung.

Bukti Asal Barang yang berisi pernyataan asal barang dan dibuat oleh eksportir bersertifikat yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi (Pasal 1 angka 27 PMK Nomor 131/PMK.04/2020).

Deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito dan "deposit on call" baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh bank. Termasuk dalam pengertian deposito adalah deposito dalam rupiah maupun valuta asing yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia (Penjelasan Pasal 1 PP Nomor 131 Tahun 2000).

Deposito yang dananya bersumber dari devisa hasil ekspor (Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 212/PMK.03/2019).

Devisa dari hasil kegiatan ekspor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Pasal 1 angka 7 PMK Nomor 212/PMK.03/2018).

Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. (Pasal 1 angka 6 UU Perseroan Terbatas).

Organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU (Pasal 1 angka 9 PMK Nomor 129/PMK.05/2020).

Diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.(Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU Cukai).

Diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu (Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU Cukai).

Tidak diperbolehkannya melakukan kegiatan usaha di bidang cukai sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberlakuan kembali atau pencabutan izin, tanpa mengurangi kewajiban yang harus diselesaikan kepada negara (Penjelasan Pasal 14 ayat (3a) UU Cukai).

Dibulatkan ke atas sehingga bagian dari ribuan menjadi ribuan penuh (Penjelasan Pasal 10 ayat (2c) UU Cukai).

Pajak yang dikenakan terhadap aliran pendapatan kotor tertentu yang diterima perusahaan digital.

Dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai, dimiliki, atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia (Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Cukai).

Dikemas dalam kemasan dengan isi tertentu dengan menggunakan benda yang dapat melindungi dari kerusakan dan meningkatkan pemasarannya (Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU Cukai).

Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh ataspengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 angka 5 UU Perseroan Terbatas).

Selisih lebih antara: (i) nilai nominal SBI pada saat jatuh tempo dengan nilai tunai perolehan SBI; atau (ii) nilai tunai penjualan SBI dengan nilai tunai perolehan SBI (Pasal 1 angka 5 PMK Nomor 212/PMK.03/2018).

Pasal-pasal yang terdapat dalam suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang mengatur hak pemajakan suatu negara atas suatu jenis penghasilan tertentu (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi, halaman 46).

Bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.

Penghasilan dari saham-­saham, termasuk saham-saham "jouissance" atau hak-hak "jouissance", saham-saham pertambangan, saham­-saham pendiri atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, namun berhak atas pembagian laba, demikian pula penghasilan dari hak-hak perseroan lainnya yang diperlakukan sama dalam pengenaan pajaknya dengan penghasilan dari saham-saham oleh Undang-Undang Negara Pihak di mana perseroan yang membagikan deviden tersebut merupakan subjek pajak dalam negerinya (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi, halaman 211-212).

Dalam praktik sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh).

Layanan pajak online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui laman (website) Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 angka 10 Peraturan Dirjen Pajak Nomor 29/PJ/2017).

Sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan (Pasal 1 angka 2 UU Bea Meterai).

Dokumen yang digunakan dalam rangka pelaksanaan undang-undang ini dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik (Pasal 1 angka 10 UU Cukai).

Buku, catatan, dan/atau dokumen lain termasuk Data Elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan (Pasal 1 angka 29 PMK Nomor 207/PMK.07/2018).

Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 51 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2020).

Dokumen yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 213/PMK.03/2016).

Antara lain bukti atas transaksi pengalihan kontrak komoditas berjangka dan kontrak berjangka efek dengan nama dan dalam bentuk apa pun, baik yang dilakukan di dalam bursa efek maupun bursa berjangka (Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf e UU Bea Meterai).

Antara lain bukti atas transaksi pengalihan surat berharga yang dilakukan di dalam bursa efek berupa trade confirmation atau bukti atas transaksi pengalihan surat berharga lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk Dokumen berupa akta notaris, kuitansi, atau Dokumen lainnya, yang digunakan sebagai bukti atas transaksi pengalihan surat berharga yang dilakukan di luar bursa efek (Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf e UU Bea Meterai).

Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Pasal 1 angka 14 UU Pendidikan Tinggi).

Toko yang biasa terletak di bandara atau pelabuhan laut. Pada toko ini penumpang yang akan meninggalkan suatu negara dapat membeli barang yang bebas pajak penjualan dan pajak tidak langsung lain (IBFD International Tax Glossary, 2015), 

Merupakan waktu yang dihitung mulai dari suatu peti kemas (kontainer) dibongkar muat dan diangkat (unloading) dari kapal sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama (World Bank, 2011). Sementara itu, merujuk pada SE-04/BC/2017, dwelling time merupakan waktu yang diperlukan oleh suatu peti kemas mulai dari proses penimbunan sampai dengan keluar kawasan pelabuhan (gate out). 

Interpretasi suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) berdasarkan OECD/UN Commentaries yang terakhir kali dibuat (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Konsep, Interpretasi, dan Aplikasi, halaman 78).

Sistem elektronik yang dikelola DJP untuk menerbitkan dan mengelola kode billing yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik.

Faktur pajak berbentuk elektronik, yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

Cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada situs web DJP (www.djponline.pajak.go.id) atau melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi atau application service provider (ASP).

Formulir SPT elektronik berbentuk file dengan ekstensi .xfdl yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline. Seperti halnya e-Filing, fitur e-Form juga diakses melalui laman djponline.pajak.go.id atau eform.pajak.go.id.

Saluran untuk menyampaikan surat keberatan secara elektronik.

Layanan daring validasi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh PHTB yang disediakan di laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memungkinkan wajib pajak untuk mengajukan validasi pemenuhan kewajiban penyetoran PPh PHTB secara elektronik.

Sarana pendaftaran wajib pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Sarana pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak berbasis web yang diberikan dalam rangka penanganan Covid-19.

Aplikasi atau software komputer yang dibuat oleh Ditjen Pajak untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan SPT. Untuk dapat melaporkan SPT menggunakan e-SPT, wajib pajak harus menginstall aplikasi e-SPT sesuai jenis SPT yang dilaporkan.

Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya (Pasal 1 angka 6 PP Nomor 53 Tahun 2017).

Kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan (Pasal 1 angka 5 PP Nomor 53 Tahun 2017).

Setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 28 UU PPN).

Setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 29 UU PPN).

Orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean termasuk melalui Perusahaan Jasa Titipan atau pihak-pihak yang tunduk kepada kontrak kerja sama minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur tentang Devisa Hasil Ekspor (Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 212/PMK.03/2018).

Eksportir yang telah disertifikasi oleh Otoritas yang Berwenang dan berhak untuk menerbitkan Deklarasi Asal Barang (Pasal 1 angka 33 PMK Nomor 131/PMK.04/2020).

Suatu proses untuk mengecek kesesuaian antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain yang memiliki hubungan. Hubungan yang dimaksud ini adalah bagian laporan dari suatu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak yang lainnya.

Alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit atau kredit yang terhubung secara online dengan sistem atau jaringan Bank Persepsi (Pasal 1 angka 7 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-05/PJ/2017).

Nomor identitas yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak (DJP) kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP.

Situs web yang digunakan untuk mengajukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) secara online.

Standar dalam melawan praktik base erosion and profit shifting (BEPS) akan lebih efektif diimplementasikan apabila standar tersebut berada dalam kerangka kesepahaman yang sama. Cara penanggulangan yang berbeda-beda dapat menciptakan celah untuk adanya praktik BEPS. Koherensi juga mencakup adanya upaya untuk mempertalikan antara standar untuk mencegah pemajakan berganda dan standar untuk mencegah penghindaran pajak.

Base erosion and profit shifting (BEPS) berkaitan erat dengan skema artifisial yang minim substansi ekonomi, yang memungkinkan adanya pemisahan atas laba kena pajak dan aktivitas yang dilakukan untuk memeroleh laba tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kesesuaian hak pemajakan dengan substansi ekonomi. Salah satunya dapat dilakukan melalui memperbaiki sistem pajak internasional agar dapat mengimbangi pesatnya perubahan model bisnis dan perkembangan teknologi.

Base erosion and profit shifting (BEPS) didorong oleh ketidakmampuan otoritas pajak untuk memeroleh informasi yang komprehesif, tepat sasaran, dan diperoleh pada saat yang tepat. Skema BEPS yang bersifat lintas yurisdiksi juga tidak hanya membutuhkan informasi yang dapat diperoleh dari dalam negeri saja, namun juga dari negara atau yurisdiksi lain. Untuk mengatasinya, diperlukan mekanisme pengumpulan informasi yang mengacu pada transparansi dari wajib pajak maupun otoritas pajak dari negara lain. Rekomendasi yang diputuskan adalah menyederhanakan kewajiban kepatuhan perusahaan multinasional dan transparansi dalam investasi lintas yurisdiksi (Pascal Saint-Amans dan Raffaele Russo, 2016).

Perhiasan dalam bentuk apapun yang bahannya sebagian atau seluruhnya dari emas dan logam mulia lainnya yaitu perak dan platina, maupun kombinasi di antaranya, termasuk yang dilengkapi dengan batu permata dan/atau bahan lain yang melekat atau terkandung dalam emas perhiasan tersebut (Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 30/PMK.03/2014).

Unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan (Pasal 1 angka 9 PMK Nomor 215/PMK.05/2013).

Salah satu anggota dari Grup Usaha yang memenuhi kriteria: (i) menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha; dan (ii) mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia (Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 213/PMK.03/201).

(i) entitas yang kegiatan utamanya menjalankan satu atau lebih kegiatan atau operasi, untuk atau atas nama nasabah, yaitu: (a) perdagangan instrumen pasar uang, valuta asing, mata uang, suku bunga, instrumen indeks, efek yang dapat dipindahtangankan, atau perdagangan komoditas berjangka; (b) pengelolaan portofolio secara individu dan kolektif; atau (c) investasi, administrasi, atau pengelolaan aset keuangan atau uang atas nama pihak lain; dan/atau

(ii) entitas yang sebagian besar penghasilan brutonya berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan aset keuangan, dan entitas tersebut dikelola oleh entitas lain yang merupakan Lembaga Simpanan, Lembaga Kustodian, Perusahaan Asuransi Tertentu, atau Entitas Investasi sebagaimana dimaksud pada angka (i),

yang penjabaran secara rincinya tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK Nomor 19/PMK.03/2018 (Pasal 1 angka 14 PMK Nomor 19/PMK.03/2018).

Badan hukum seperti perseroan terbatas atau yayasan, atau non-badan hukum seperti persekutuan atau trust, yang melaksanakan kegiatan selain di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian, yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai dengan standar Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional (Pasal 1 angka 10 PMK Nomor 19/PMK.03/2018).

Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertangggungjawaban berupa laporan keuangan (Pasal 1 angka 10 PMK Nomor 215/PMK.05/2013).

Barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H5OH, yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Cukai).

Umumnya dikenakan terhadap subjek pajak sesaat sebelum perpindahan status menjadi subjek pajak luar negeri (SPLN), atas aset subjek pajak yang dianggap (deemed) dialihkan dan memberikan suatu tambahan kemampuan ekonomis.

Perlakuan pajak khusus bagi tenaga kerja asing yang bekerja di suatu negara.  Dalam praktiknya, rezim pemajakan ekspatriat merupakan rezim khusus yang diberikan kepada ekspatriat yang berstatus sebagai subjek pajak dalam negeri untuk dikenakan pajak dengan status sebagai subjek pajak luar negeri.

Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Istilah yang ditujukan bagi penerbitan faktur pajak oleh PKP penjual kepada pembeli yang tidak memiliki NPWP. Pengisian kolom NPWP menjadi 000 diperkenankan karena pemerintah tetap mewajibkan pembuatan faktur pajak meski lawan transaksi PKP tidak memiliki NPWP.

Faktur pajak yang tidak menyertakan identitas pembeli dan tanda tangan pihak yang berhak menandatangani faktur.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) disahkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2010 yang ditujukan untuk memastikan bahwa informasi dilaporkan dan pajak AS dipungut terkait dengan rekening keuangan luar negeri dan aset keuangan luar negeri yang dimiliki oleh warganegara AS. FATCA mewajibkan foreign financial institutions (FFI) untuk memberikan informasi kepada Internal Revenue Service (IRS) AS mengenai identitas pemegang rekening AS dan mewajibkan non-financial foreign entities (NFFE) untuk memberikan informasi kepada IRS mengenai pemilik substansial di AS.

Institusi asing yang tidak memenuhi persyaratan FATCA akan dikenakan withholding tax (WHT) AS dengan tarif 30% atas penghasilan investasi yang diperoleh dari sumber AS. FATCA diimplementasikan oleh AS dengan pemerintah asing melalui intergovernmental agreements (IGA). FATCA juga mewajibkan warga AS dan subjek pajak dalam negeri (SPDN) AS untuk melaporkan informasi mengenai rekening keuangan luar negeri dan aset keuangan luar negeri kepada IRS jika nilai total melebihi ambang pelaporan yang ditentukan (IBFD International Tax Glossary, 2015).

Laporan anggaran dan realisasi Lifting, biaya operasi dan Bagi Hasil serta kewajiban perpajakan yang wajib disampaikan oleh operator kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi secara kuartalan untuk setiap wilayah kerja (Pasal 1 angka 8 PMK Nomor 34/PMK.03/2018).

Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dilakukan dengan cara mendahulukan persediaan yang didapat pertama (Penjelasan Pasal 10 ayat (6) UU PPh). 

Pegawai atau pejabat pemerintah yang bertugas untuk mengurus dan menarik pajak. Istilah fiskus acap kali digunakan untuk menyebut petugas dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kredit pajak yang diberikan atas dividen yang dibagikan kepada pemegang sahamnya.

Perjanjian di antara dua negara atau lebih untuk membentuk wilayah perdagangan bebas.

Subjek pajak yang dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Konsep, Interpretasi, dan Aplikasi, halaman 91).

Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi (Pasal 1 angka 2 PP Nomor 53 Tahun 2017).

Getentuan anti penghindaran pajak yang bersifat umum yang tidak dibatasi kepada subjek atau objek tertentu.

Gijzeling berasal dari Bahasa Belanda yang artinya sandera atau penyanderaan. Menurut ketentuan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau Reglement Buitengewesten (RBg), gijzeling adalah menahan pihak yang kalah di lembaga pemasyarakatan dengan tujuan untuk memaksanya memenuhi putusan hakim (Khoirul Hidayah, Mudawamah, 2015). Sementara menurut R. Santoso Brotidihardjo dalam Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1989), gijzeling adalah penyitaan atas badan orang yang berutang pajak. Definisi gijzeling juga dijelaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Menurut UU tersebut, gijzeling adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.

 

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perbankan (Pasal 1 angka 6 UU Perbankan).

Sistem pemajakan yang mengenakan pajak atas seluruh jenis penghasilan tanpa memperhatikan karakteristik, sumber, dan jenis penghasilan yang diperoleh wajib pajak (Burns dan Krever, 1998). Dengan kata lain, sistem global taxation merupakan sistem yang mengenakan penghasilan berdasarkan accretion concept, yaitu konsep yang menjumlahkan seluruh jenis penghasilan tanpa memandang sumbernya (Avi-Yonah, Sartori, dan Amrian, 2011).

Salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial (Pasal 1 angka 11 UU Notaris).

Sekumpulan subjek pajak yang menjalankan kegiatan usaha yang terdiri dari pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa (Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 213/PMK.03/201).

Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan-pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali (Pasal 1 angka 4 PMK Nomor 155/PMK.04/2019).

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Merupakan metode ketiga dalam tie breaker rule yang terdapat di perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) untuk menentukan status subjek pajak dalam negeri dari subjek pajak orang pribadi dari negara yang mengadakan P3B. Metode ketiga ini diterapkan apabila subjek pajak orang pribadi mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya (permanent home) di kedua negara, serta hubungan pribadi dan hubungan ekonomi yang lebih erat terhadap masing-masing negara yang mengadakan perjanjian tidak dapat ditentukan. 

Dengan demikian, subjek pajak orang pribadi akan dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri di negara di mana ia biasanya menetap (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi, halaman 93-95).

Dalam pengertian Hadiah, termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b UU PPh).

Hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan (Pasal 1 angka 2 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2015).

Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah (Pasal 1 angka 3 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2015).

Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian (Pasal 1 angka 1 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2015).

Semua hak atas tanah dan/atau bangunan antara lain dapat berupa: (i) hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai peraturan dasar pokok-pokok agraria; (ii) hak milik atas satuan rumah susun dan kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai rumah susun (Pasal 1 ayat (2) PMK Nomor 261/PMK.03/2016).

Hak khusus yang dimiliki negara terhadap barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Hak ini membuat hasil penjualan/lelang atas barang-barang milik penanggung pajak harus digunakan untuk melunasi utang pajak terlebih dahulu.

Hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu (Pasal 1 angka 5 PMK Nomor 153/PMK.010/2020).

Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut (Pasal 1 angka 1 UU Kekuasaan Kehakiman).

Hakim pada Mahkamah Agung (Pasal 1 angka 6 UU Kekuasaan Kehakiman).

Hakim dalam suatu Majelis yang ditunjuk oleh Ketua untuk menjadi anggota dalam Majelis (Pasal 1 angka 15 UU Pengadilan Pajak).

Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua untuk memimpin sidang (Pasal 1 angka 16 UU Pengadilan Pajak).

Hakim pada Mahkamah Konstitusi (Pasal 1 angka 7 UU Kekuasaan Kehakiman).

Hakim yang ditunjuk oleh Ketua untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak dengan acara cepat (Pasal 1 angka 14 UU Pengadilan Pajak).

Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 9 UU Kekuasaan Kehakiman).

Wajib pajak atau sektor-sektor yang sulit dijangkau oleh sistem pelaporan atau penyetoran yang berlaku secara umum. Wajib pajak ini diidentifikasi sebagai wajib pajak yang sering gagal untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak secara sukarela (voluntary registration). Bahkan, ketika mereka telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mereka cenderung gagal mencatat atau membukukan penghasilan dan biaya secara tepat, tidak segera melaporkan pajak, dan cenderung menunggak pajak.

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (Pasal 1 angka 18 UU PPN).

Harga yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan besarnya cukai (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Cukai).

Harga penyerahan pabrik kepada penyalur atau konsumen yang di dalamnya belum termasuk cukai (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Cukai).

Harga yang ditentukan berdasarkan kutipan harga yang mengacu pada publikasi harga mineral bukan logam dan/atau batuan pada saat transaksi (Pasal 4 ayat (5) PP Nomor 37 Tahun 2018).

Harga yang ditentukan berdasarkan kutipan harga yang mengacu pada publikasi harga mineral logam pada saat transaksi (Pasal 4 ayat (4) PP Nomor 37 Tahun 2018).

Harga patokan batuan yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk masing-masing komoditas tambang dalam 1 (satu) provinsi, kabupaten atau kota (Pasal 1 angka 32 PMK Nomor 186/PMK.03/2019).

Harga batubara yang ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board (Pasal 1 angka 33 PMK Nomor 186/PMK.03/2019).

Harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait (Pasal 1 angka 4 PMK Nomor 13/PMK.010/2017).

Harga patokan mineral bukan logam yang ditetapkan oleh kepala daerah untuk masing-masing komoditas tambang dalam 1 (satu) provinsi, kabupaten atau kota (Pasal 1 angka 31 PMK Nomor 186/PMK.03/2019).

Harga mineral logam yang dihitung berdasarkan formula untuk penetapan harga patokan mineral logam yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board di atas kapal pengangkut (vessel) untuk masing-masing komoditas tambang mineral logam (Pasal 1 angka 28 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-47/PJ/2015).

Harga mineral logam yang ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, pada suatu titik serah penjualan (at sale point) secara Free on Board untuk masing-masing komoditas tambang mineral logam (Pasal 1 angka 30 PMK Nomor 186/PMK.03/2019).

Harga rata-rata internasional dan/atau harga rata-rata bursa komoditi tertentu di dalam negeri untuk penetapan tarif Bea Keluar yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/ kepala badan teknis terkait (Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 13/PMK.010/2017).

Harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa (Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 22/PMK.03/2020).

Standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh World Customs Organization (WCO). Harmonized System ini secara lengkap disebut dengan Harmonized Commodity Description and Coding System yang selanjutnya (Pasal 1 angka 13 PMK Nomor 131/PMK.04/2020).

Akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (3) UU Pengampunan Pajak).

Apabila diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial termasuk yayasan atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan (Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh).

Diartikan sesuai dengan perundang-undangan Negara Pihak pada Persetujuan di mana harta yang bersangkutan berada. Istilah tersebut mencakup benda-benda yang menyertai harta tidak bergerak, ternak dan peralatan yang dipergunakan dalam pertanian dan kehutanan, hak-hak di mana ketentuan-ketentuan dalam perundangan-undangan umum yang berkenaan dengan pertanahan berlaku, hak memungut hasil atas harta tidak bergerak, dan hak atas pembayaran-pembayaran tidak tetap atau tetap sebagai pertimbangan atas pengerjaan, atau hak untuk mengerjakan, kandungan mineral dan sumber-sumber daya alam lainnya. Kapal laut dan pesawat udara tidak dianggap sebagai harta tidak bergerak (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Konsep, dan Aplikasi, halaman 310).

Harta Tak Bergerak yang masuk dalam cakupan Pasal 13 ayat (1) OECD Model dan UN Model mengacu pada harta tak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 OECD Model dan UN Model. Oleh karena mengacu pada Pasal 6 OECD Model dan UN Model, definisi harta tak bergerak dalam Pasal 13 ayat (1) OECD Model dan UN Model diartikan sesuai dengan definisi harta tak bergerak dalam ketentuan domestik (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Konsep, Interpretasi, dan Aplikasi, halaman 339).

Hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam huruf ini yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU Cukai).

Hasil dari kegiatan pengolahan atau kegiatan pengolahan dan kegiatan penggabungan sesuai yang tercantum dalam keputusan mengenai penetapan izin sebagai Kawasan Berikat (Pasal 1 angka 17 PMK Nomor 131/PMK.04/2018).

Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya (Pasal 1 ayat (1) PMK Nomor 174/PMK.03/2015).

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Pasal 1 angka 25 UU PDRD).

Fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) (Pasal 1 angka 21 UU PDRD).

Hubungan istimewa dianggap ada apabila: (i) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; (ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau (iii) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat (Pasal 18 ayat (4) UU PPh).

Hubungan istimewa karena hubungan keluarga sedarah atau semenda dianggap ada apabila terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat (Pasal 4 ayat (5) PMK Nomor 22/PMK.03/2020).

Hubungan istimewa karena kepemilikan atau penyertaan modal dianggap ada apabila: (i) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; atau (ii) hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih; atau  hubungan di antara 2 (dua) Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir (Pasal 4 ayat (3) PMK Nomor 22/PMK.03/2020).

Hubungan istimewa karena penguasaan dianggap ada apabila: (i) satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/atau tidak langsung; (ii) dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung; (iii) terdapat orang yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih; (iv) para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu grup usaha yang sama; atau (v) satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain (Pasal 4 ayat (4) PMK Nomor 22/PMK.03/2020).

Saudara (Penjelasan Pasal 18 ayat (4) huruf c UU PPh).

Ayah, ibu, dan anak (Penjelasan Pasal 18 ayat (4) huruf c UU PPh).

Ipar (Penjelasan Pasal 18 ayat (4) huruf c UU PPh).

Mertua dan anak tiri (Penjelasan Pasal 18 ayat (4) huruf c UU PPh).

Sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pajak ini diciptakan masa penjajahan Inggris di bawah kepemimpinan Raffles, yang dikenakan kepada orang pribumi.

Suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya (Pasal 1 angka 11 PMK Nomor 186/PMK.03/2019).

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Pasal 1 angka 10 PMK Nomor 186/PMK.03/2019).

Hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur intensif (Pasal 1 angka 12 PMK Nomor 186/PMK.03/2019).

Instrumen keuangan yang mempunyai karakteristik utang dan modal yang akan diperlakukan berbeda untuk tujuan pajak di dua negara atau lebih. Misal, suatu instrumen modal di suatu negara dianggap sebagai instrumen utang di negara lainnya. Untuk tujuan pajak, membedakan perlakuan antara dividen sebagai hasil dari modal yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan kena pajak dan bunga sebagai hasil dari utang yang dapat dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Konsep, Interpretasi, dan Aplikasi, halaman 228).

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) merupakan salah satu dari empat organisasi profesi konsultan pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak. IKPI adalah organisasi konsultan pajak pertama di Indonesia yang didirikan pada 27 Agustus 1965.

Rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu (Pasal 1 angka 3 UU Pendidikan Tinggi).

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPh, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam uang.

Imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Kontraktor atas penyerahan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral (Pasal 2 angka 19 PP Nomor 53 Tahun 2017).

Penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan. kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya (Pasal 1 angka 21 Peraturan Dirjen Pajak Nomor-16/PJ/2016).

Imbalan kepada Bukan Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (Pasal 1 angka 22 Peraturan Dirjen Pajak Nomor-16/PJ/2016).

Penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya (Pasal 1 angka 23 Peraturan Dirjen Pajak Nomor-16/PJ/2016).

Setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean (Pasal 1 angka 9 UU PPN).

Orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean (Pasal 1 angka 7 PMK Nomor 171/PMK.04/2020).

Orang pribadi atau badan hukum yang memasukkan barang kena cukai berupa Hasil Tembakau ke dalam Daerah Pabean. (Pasal 1 ayat (3) PMK Nomor 174/PMK.03/2015).

Merujuk pada IBFD International Tax Glossary (2015) pioneer industry (industri pionir) adalah industri yang baru atau industri yang belum tersedia dalam skala yang memadai pada suatu yurisdiksi perpajakan.

Instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran (Pasal 1 angka 9 PMK Nomor 231/PMK.03/2019).

Satuan kerja perangkat daerah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, termasuk Badan Layanan Umum Daerah, selaku pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (Pasal 1 angka 11 PMK Nomor 231/PMK.03/2019).

Unit organisasi penyelenggara pemerintahan desa selaku pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (Pasal 1 angka 12 PMK Nomor 231/PMK.03/2019).

Instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA Form E atas barang yang akan diekspor (Pasal 1 angka 24 PMK Nomor 171/PMK.04/2020).

Sistem pemajakan atas perseroan yang mengintegrasi pajak perseroan dengan PPh pemegang sahamnya.

Dalam konteks hukum internasional publik, interpretasi melalui pendekatan subjektif dilakukan dengan melihat kehendak dari para pihak (parties intention) dalam suatu perjanjian (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi, halaman 63).

Dalam konteks hukum internasional publik, interpretasi melalui pendekatan tekstual dilakukan dengan melihat makna yang lazim (ordinary meaning) dari teks dalam suatu perjanjian (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi, halaman 63).

Dalam konteks hukum internasional publik, interpretasi melalui pendekatan teleologis dilakukan dengan melihat maksud dan tujuan (object and purpose) dari suatu perjanjian (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi, halaman 63).

Penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) (Pasal 1 angka 6 PP Nomor 71 Tahun 2010).

Penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, dan/atau sosial, dan/atau manfaat lainnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 32 UU APBN Tahun Anggaran 2021).

Orang pribadi atau badan yang diberikan hak untuk mendirikan suatu Bangunan dan menggunakan atau mengusahakan Bangunan berdasarkan perjanjian Bangun Guna Serah selama masa perjanjian Bangun Guna Serah (Pasal 1 angka 4 PP Nomor 34 Tahun 2017).

Pernyataan dari eksportir bersertifikat dalam skema MoU 2nd SCPP yang menyatakan bahwa barang di dalam invoice dapat diberikan Tarif Preferensi (Pasal 1 angka 30 PMK Nomor 131/PMK.04/2020).

Meliputi wilayah Republik Rakyat China seperti dirumuskan dalam Undang-undangnya dan daerah sekitarnya yang berbatasan atas mana Republik Rakyat China memiliki kedaulatan, hak-hak kedaulatan atau hak-hak lainnya sesuai dengan hukum internasional (Pasal 3 P3B Indonesia dan China).

Istilah India berarti wilayah India dan termasuk laut wilayah dan ruang udara di atasnya, dan zona maritim lainnya di mana India mempunyai kedaulatan, hak-hak berdaulat, hak-hak lainnya dan yurisdiksi menurut undang-undang India dan sesuai dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut, 1982;

Istilah Indonesia meliputi wilayah Republik Indonesia seperti dirumuskan dalam Undang-Undangnya dan daerah sekitarnya yang berbatasan atas mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak kedaulatan atau hak-hak lainnya sesuai dengan hukum internasional;

Istilah Indonesia meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam undang-undangnya dan daerah yang berbatasan terhadap mana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak-hak berdaulat atau yurisdiksi menurut hukum internasional, khususnya ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut, 1982.

Istilah Indonesia meliputi wilayah Republik Indonesia seperti dirumuskan di dalam undang-undangnya dan bagian-bagian dari landas kontinen dan lautan sekitarnya yang berbatasan, dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak-hak kedaulatan atau hak-hak lainnya sesuai dengan hukum international;

Istilah Indonesia meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangannya dan bagian-bagian dari landas kontinen dan lautan sekitarnya yang berbatasan, dimana Republik Indonesia mempunyai kedaulatan, hak-hak lainnya sesuai dengan hukum internasional.

Istilah Jepang jika dipergunakan dalam pengertian ilmu bumi, berarti seluruh wilayah Jepang, termasuk wilayah laut, dimana perundang-undangan pajak Jepang berlaku, dan seluruh wilayah diluar wilayah laut, termasuk dasar laut dan lapisan tanah sebelah bawah dimana Jepang mempunyai hak hukum sesuai dengan hukum internasional dan dimana perundang-undangan pajak Jepang berlaku.

Istilah Korea meliputi wilayah Republik Korea sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangannya dan bagian-bagian dari landas kontinen dan lautan sekitarnya yang berbatasan, dimana Republik Korea mempunyai kedaulatan, hak-hak lainnya sesuai dengan hukum internasional.

Istilah Negara yang diwakili oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, Taipei terdiri dari atas Negara tersebut dan daerah-daerah yang berbatasan dimana Negara  tersebut memiliki kedaulatan, atau jurisdiksi menurut hukum internasional.

Istilah Negara yang diwakili oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei, Jakarta terdiri atas wilayah Negara tersebut dan bagian-bagian tanah dasar laut dan lapisan tanah di sekitar laut, dimana Negara tersebut memiliki kedaulatannya, atau jurisdiksi menurut hukum internasional.

Keringanan pajak yang didasarkan pada besarnya nominal jenis-jenis biaya tertentu. Dengan demikian, melalui itemized deduction, ada komponen-komponen yang bisa dikurangi dari penghasilan selain keringanan dalam bentuk standard deduction. Sebagai contoh, biaya transportasi kerja, biaya pengasuhan anak, dan sebagainya. Pada itemized deduction yang dikunci adalah jenis pengeluarannya dan bukan nilainya.

Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Pasal 1 angka 42 PMK Nomor 186/PMK.03/2019).

Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas (Pasal 1 angka 5 PP Nomor 37 Tahun 2018).

Izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari Hutan Alam pada Hutan Produksi melalui kegiatan pengayaan, pemeliharaan, perlindungan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil (Pasal 1 angka 16 PMK Nomor 186/PMK.03/2019).

Sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan Hutan Produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu (Pasal 1 angka 13 PMK Nomor 186/PMK.03/2019).

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri (Pasal 1 angka 14 PMK Nomor 186/PMK.03/2019).

Izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya (Pasal 1 angka 15 PMK Nomor 186/PMK.03/2019).

Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan (Pasal 1 angka 4 PP Nomor 37 Tahun 2018).

Izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin Usaha Pertambangan khusus (Pasal 1 angka 6 PP Nomor 37 Tahun 2018).

Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan/atau Penyidikan (Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 133/PMK.03/2018)

Merupakan mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Kendati demikian tetap akan dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan SPPB. Jalur Hijau ditetapkan dalam hal importir berisiko menengah mengimpor barang berisiko rendah, importir berisiko rendah mengimpor barang berisiko rendah atau menengah. Jalur Hijau juga dapat ditetapkan jika importir atau barang yang diimpor tidak termasuk dalam kriteria jalur kuning dan merah.

Merupakan mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Namun, barang impor tersebut tetap dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB. Jalur Kuning ditetapkan apabila dalam hal importir berisiko tinggi mengimpor komoditas berisiko rendah, importir berisiko menengah yang mengimpor komoditas berisiko menengah, atau Mita nonprioritas mengimpor komoditas berisiko tinggi.

Merupakan mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Jalur Merah ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria di antaranya, importir baru, importir/barang impor termasuk kategori berisiko tinggi, barang impor sementara, barang re-impor, terkena pemeriksaan acak, dan barang impor tertentu yang ditetapkan pemerintah.

Jalur yang diperuntukkan bagi mitra utama (Mita), yaitu importir yang diseleksi dan ditetapkan Direktur Teknis Kepabeanan atas nama Dirjen Bea dan Cukai. Jalur Mita ini diklasifikasikan kembali menjadi dua jenis, yaitu Jalur Mita prioritas dan nonprioritas. Jalur Mita prioritas dan nonprioritas sama-sama merupakan mekanisme pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan langsung diterbitkan SPBB tanpa dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Importir yang mendapatkan jalur ini ditetapkan pemerintah. Perbedaan di antara keduanya adalah khusus untuk importir Jalur Mita nonprioritas akan tetap dilakukan pemeriksaan untuk barang re-impor, barang yang terkena pemeriksaan acak, barang berisiko tinggi, dan barang impor sementara.

Penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan (Pasal 1 angka 7 PP Nomor 68 Tahun 2009).

Manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (Pasal 1 angka 2 PP Nomor 49 Tahun 2020).

Manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja (Pasal 1 angka 3 PP Nomor 49 Tahun 2020).

Jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia (Pasal 1 angka 5 PP Nomor 49 Tahun 2020).

Setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai.

Jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan (Pasal 1 PMK Nomor 18/PMK.010/2015).

Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 65 UU PDRD).

Jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis piranti lunak (Pasal 1 angka 6 PMK Nomor 48/PMK.03/2020).

Semua produk tidak berwujud berupa informasi dan komunikasi yang diserahkan secara lintas batas, seperti musik dan film, perangkat lunak, web hosting, daring perjudian, serta database. Jasa ini berbeda dengan penyerahan barang berwujud yang dipesan dan dibayar secara online serta dikirimkan dengan cara konvensional (penjualan jarak jauh) (Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai, halaman 224).

Layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 angka 2 PP Nomor 51 Tahun 2008).

Pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa (Pasal 2 ayat (4) PMK Nomor 244/PMK.03/2008).

Jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur (Pasal 2 ayat (1) huruf f PMK Nomor 244/PMK.03/2008).

Pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan (Pasal 2 ayat (1) huruf d PMK Nomor 244/PMK.03/2008).

Sumber:

Jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemunginan tersumbatnya pipa (Pasal 2 ayat (1) huruf c PMK Nomor 244/PMK.03/2008).

Jasa penyediaan atau penyelenggaraan Tempat Parkir yang dilakukan oleh Pemilik Tempat Parkir atau Pengusaha Pengelola Tempat Parkir kepada Pengguna Tempat Parkir dengan dipungut bayaran (Pasal 1 angka 5 PMK Nomor 122/PMK.03/2012).

Jasa untuk menyediakan tenaga kerja oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja (Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 83/PMK.03/2012).

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelengaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan (Pasal 2 ayat (5) PMK Nomor 244/PMK.03/2008).

Penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;(Pasal 2 ayat (1) huruf a PMK Nomor 244/PMK.03/2008).

Penempatan bubur semen untuk maksud-maksud: (i) Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong; (ii) Penyumbatan kembali zona yang berproduksi air; (iii) Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal; (iv) Penutupan sumur (Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK Nomor 244/PMK.03/2008).

Pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil (Pasal 2 ayat (1) huruf e PMK Nomor 244/PMK.03/2008).

Sumber:

Pasal 14 ayat (2) UN Model menjelaskan pengertian dari istilah jasa profesional, yaitu sebagai berikut: (i) kegiatan-kegiatan di bidang ilmu pengetahuan; (ii) kesusasteraan; dan (iii) pekerjaan-pekerjaan bebas yang dilakukan oleh para dokter, ahli teknik, ahli hukum, dokter gigi, arsitek, dan akuntan (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Konsep, Interpretasi, dan Aplikasi, halaman 367).

Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 66 UU PDRD).

Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta (Pasal 1 angka 67 UU PDRD).

Merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, meliputi: (i) beras dan gabah; (ii) jagung: (iii) sagu; (iv) kedelai; (v) garam konsumsi; (vi) daging; (vii) telur; (viii) susu; (ix) buah-buahan; (x) sayur-sayuran; (xi) ubi-ubian; (xii) bumbu-bumbuan; (xiii) gula konsumsi; (xiv) dan ikan (Pasal 2 ayat (2) PMK Nomor 99/PMK.010/2020).

(i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (Pasal 2 ayat (2) UU PDRD).

(i) Pajak Kendaraan Bermotor; (ii) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (iii) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (iv) Pajak Air Permukaan; dan (v) Pajak Rokok (Pasal 2 ayat (1) UU PDRD).

Penghasilan dapat dikelompokan sebagai berikut: (i) penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya; (ii) penghasilan dari usaha dan kegiatan; (iii) penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan (iv) penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.(Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU PPh)

Media pencatatan yang menggunakan klasifikasi akun dalam Bagan Akun Standar yang secara umum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah (Pasal 1 angka 2 PMK Nomor 215/PMK.05/2013).

Media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan urutan waktu yang menggunakan klasifikasi akun dalam Bagan Akun Standar dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah (Pasal 1 angka 4 PMK Nomor 215/PMK.05/2013).

Media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis yang menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah (Pasal 1 angka 3 PMK Nomor 215/PMK.05/2013).

Juru lelang pemerintah atau yang ditunjuk oleh pemerintah (Konsep dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai, halaman 72).

Pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan (Pasal 1 angka 6 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa).

(i) berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat; (ii) berpangkat serendah-rendahnya Muda/Golongan II/a; (iii) sehat jasmani dan rohani; (iv) mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan (v) jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian (Pasal 3 PMK Nomor 207/PMK.07/2018).