Perda Kabupaten Jepara Nomor: 3 Tahun 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengujian kualitas air dan udara, dan untuk menggali sumber pendapatan, guna menambah pendapatan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu adanya usaha maksimal dalam meningkatkan potensi sumber-sumber pendapatan yang ada dengan menjadikan laboratorium lingkungan sebagai objek retribusi pemakaian kekayaan daerah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 )sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);

12.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12);

13.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten JeparaTahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 2, diubah dengan menambah jenis kekayaan daerah, pada urutan huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis Kekayaan Daerah meliputi:

 

a.

Bangunan, terdiri dari:

 

 

1.

Kios;

 

 

2.

Rumah Makan;

 

 

3.

Souvenir Shop;

 

 

4.

Rumah Dinas;

 

 

5.

Gedung pertemuan, terdiri dari:

 

 

 

a)

Gedung Wanita;

 

 

 

b)

Gedung Pertemuan Lainnya;

 

 

 

c)

Gedung Jepara Trade and Tourism Centre (JTTC).

 

 

6.

Pondok Pariwisata;

 

 

7.

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa);

 

 

8.

Gudang;

 

 

9.

Tempat/Gedung Olah Raga, terdiri dari:

 

 

 

a)

Stadion Kamal Junaidi;

 

 

 

b)

Stadion Gelora Bumi Kartini;

 

 

 

c)

Kolam Renang;

 

 

 

d)

Tempat/Gedung Olah Raga Lainnya.

 

b.

Kendaraan/Alat Berat;

 

c.

Tanah, terdiri dari:

 

 

1.

Strategis I;

 

 

2.

Strategis II;

 

 

3.

Strategis III.

 

d.

Panggung Reklame;

 

e.

Timbangan Ternak; dan

 

f.

Laboratorium lingkungan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 10A, sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Selain struktur tarif yang digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ditambahkan 1 (satu) objek yaitu Laboratorium Lingkungan.

 

(2)

Struktur dan besarnya tarif laboratorium lingkungan sebagaimana tercantum dalam tambahan lampiran nomor urut huruf F, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 19A, sehingga Pasal 19A berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

 

(2)

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

 

(3)

Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 3 Agustus 2018
BUPATI JEPARA,
ttd.
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 3 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,
ttd.
SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan asli daerah khususnya Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian diharapkan lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Peraturan daerah ini hanya menambahkan objek laboratorium lingkungan dalam lampiran yang sudah ada di mana dalam Peraturan Daerah Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

 

Salah satu aspek penting yang dapat mempengaruhi efektifitas pengelolaan lingkungan hidup di suatu daerah adalah tersedia tidaknya laboratorium yang dalam hal ini adalah laboratorium lingkungan yang mampu menghasilkan data yang valid dan reliable, tidak terbantahkan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Oleh karena itu, peranan dan fungsi laboratorium lingkungan adalah sangat vital dalam mendukung tugas-tugas pemerintah terutama perangkat daerah yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup.

 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dalam rangka mendorong serta mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah dari retribusi pemakaian kekayan daerah perlu menambah objek retribusi yaitu laboratorium lingkungan.

 

 

 

 

Pasal 2

Pasal 10A

Pasal 19A

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 3