Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor: 4 Tahun 2026

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

 

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Provinsi adalah Provinsi Bali.

2.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

3.

Gubernur adalah Gubernur Bali.

4.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

5.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.

6.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi.

7.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi.

8.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi.

9.

Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah adalah dewan pengawas dan pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.

Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pemerintah Provinsi memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas kepada:

 

a.

PNS dan calon PNS;

 

b.

Gubernur dan Wakil Gubernur;

 

c.

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;

 

d.

pimpinan badan layanan umum Daerah;

 

e.

pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan

 

f.

PPPK.

(2)

PNS dan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jabatan:

 

a.

pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;

 

b.

administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;

 

c.

pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;

 

d.

fungsional dan;

 

e.

pelaksana.

(3)

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS, dalam hal:

 

a.

sedang cuti diluar tanggungan negara; atau

 

b.

sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tunjangan Hari Raya kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

 

a.

gaji pokok;

 

b.

tunjangan keluarga;

 

c.

tunjangan pangan;

 

d.

tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

 

e.

tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen), sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

(2)

Tunjangan Hari Raya kepada calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

 

a.

80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

 

b.

tunjangan keluarga;

 

c.

tunjangan pangan;

 

d.

tunjangan umum; dan

 

e.

tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari 80% (delapan puluh persen) tambahan penghasilan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

(3)

Tunjangan Hari Raya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi:

 

a.

gaji pokok;

 

b.

tunjangan keluarga;

 

c.

tunjangan pangan; dan

 

d.

tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(4)

Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

(5)

Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e, diberikan paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara, dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan badan layanan umum daerah.

(6)

Tunjangan Hari Raya kepada PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, meliputi:

 

a.

gaji pokok;

 

b.

tunjangan keluarga;

 

c.

tunjangan pangan;

 

d.

tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

 

e.

tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen).

(7)

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:

 

a.

PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;

 

b.

PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan

 

c.

PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.

 

 

 

 

 

 

 

Penerima, komponen dan besaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penerima, komponen dan besaran gaji ketiga belas.

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

(2)

Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

(3)

Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2026.

(4)

Pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026.

(5)

Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026.

(6)

Besaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2026.

 

 

 

 

 

 

(1)

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain.

(2)

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

Mekanisme pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

 

 

 

 

 

 

 

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2026.

 

 

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2025 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Denpasar

pada tanggal 13 Maret 2026

GUBERNUR BALI,

ttd.

WAYAN KOSTER

 

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 13 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd.

DEWA MADE INDRA

 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2026 NOMOR 4