Director General of Taxes Decree Number: KEP-22/PJ.08/2012

Amendment or Refinement
Use desktop version for the full experience
DIRECTOR GENERAL OF TAXES DECREE
NUMBER KEP-22/PJ.08/2012
 
CONCERNING
 
THE AMENDMENT TO THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES DECREE NUMBER KEP-102/PJ/2012 CONCERNING PLACES OF REGISTRATION AND BUSINESS REPORTING FOR TAXPAYERS AT THE LARGE TAXPAYER OFFICE TIGA, LARGE TAXPAYER OFFICE EMPAT AND OIL AND GAS SECTOR SPECIAL TAX OFFICES
 
THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES,
 
 
 
 
 

Considering

Kami mendeteksi adanya percobaan untuk mengakses konten Premium secara tidak sah. Kami memahami rasa ingin tahu dan kebutuhan akan informasi, tetapi cara terbaik, aman, dan legal untuk mendapatkan akses penuh adalah melalui paket Premium resmi. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya memperoleh akses tanpa batas ke seluruh dokumen hukum dan regulasi terbaru, tetapi juga jaminan bahwa setiap informasi yang Anda dapatkan valid, terpercaya, dan mendukung aktivitas Anda secara profesional.

⁠We detected an attempt to access Premium content without authorization. While we understand the curiosity and the need for information, the only safe and legitimate way to enjoy full access is through our official Premium plan. By subscribing, you not only unlock unlimited access to comprehensive legal and tax documents, but also gain the assurance that every piece of information you rely on is accurate, trustworthy, and supports your work professionally.

Kami mendeteksi adanya percobaan untuk mengakses konten Premium secara tidak sah. Kami memahami rasa ingin tahu dan kebutuhan akan informasi, tetapi cara terbaik, aman, dan legal untuk mendapatkan akses penuh adalah melalui paket Premium resmi. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya memperoleh akses tanpa batas ke seluruh dokumen hukum dan regulasi terbaru, tetapi juga jaminan bahwa setiap informasi yang Anda dapatkan valid, terpercaya, dan mendukung aktivitas Anda secara profesional.
Background
Found a typo? Click here so we can fix it.
Disclaimer
Dokumen ini bukan terjemahan resmi dari lembaga pemerintah