1)

Licensor: Ikona Gear International, Inc (selanjutnya disebut Ikona)
Licensee: Magna Advanced Technologies, Magna International, Inc. (selanjutnya disebut MAT)

 

1.

Bahwa sebagaimana tertuang dalam searching criteria yang telah disebutkan di atas, tidak terdapat SIC Code "1000", sehingga pemeriksa mempertanyakan sekaligus menolak untuk dijadikan pembanding. Pemeriksa juga tidak menemukan agreement atas nama Licensor tersebut saat melakukan pencarian dengan menggunakan "ORBIS"

Bahwa ketentuan mengenai kriteria pencarian dan seleksi manual pembanding disebutkan dalam Bab II huruf (B) angka (3) poin (b) Lampiran PER-22/PJ/2013 sebagai berikut:
"Setelah melakukan pencarian data melalui searching strategy tertentu, maka akan diperoleh satu atau lebih data perusahaan yang akan dijadikan sebagai pembanding.  Akan tetapi, data yang diperoleh dari commercial database  tersebut hanya merupakan kandidat pembanding. Atas kandidat pembanding yang terpilih, wajib dilakukan proses seleksi manual (manual review/manual screening) sehingga dapat diputuskan apakah kandidat pembanding tersebut digunakan (andal) atau ditolak;
...

Kriteria untuk menolak kandidat pembanding, antara lain sebagai berikut:

c)

Terdapat informasi bahwa kandidat pembanding tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri yang sangat berbeda dengan industri Pemohon Banding yang sedang diperiksa";

 

Perlu diperhatikan bahwa dalam database, indicator "industri" tersaji dalam dua format, yaitu "Industry" dan "Standard Industry Code". Pemohon Banding menggunakan kedua format tersebut untuk memperluas pencarian pembanding pada tahap strategi pencarian/kriteria pencarian (tahap pertama search strategy) sebagaimana dapat dilihat dalam appendix 7 Royalty Study FY2014 (Lampiran-32);

Adapun maksud digunakan kedua format tersebut adalah agar setiap kandidat pembanding yang tersedia dalam database dapat turut diperhitungkan. Setelah tahap pencarian/kriteria pencarian, maka Pemohon Banding telah melakukan manual review (tahap kedua), sehingga dapat diputuskan kandidat pembanding tersebut andal atau perlu ditolak;

Dengan demikian, koreksi Terbanding yang didasarkan pada kriteria search strategy adalah tidak tepat, karena search strategy hanya menghasilkan kandidat pembanding. Namun Terbanding seharusnya meneliti kandidat pembanding, dan mendasarkan penolakan kandidat pembanding pada kriteria penolakan yang terdapat dalam tahap manual review, yaitu: "terdapat informasi bahwa kandidat pembanding tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri yang sangat berbeda dengan industri Wajib Pajak yang sedang diperiksa";

Sejalan dengan ketentuan di atas Paragraf 6.23 OECD Guidelines menyebutkan bahwa: (Lampiran-27)
"... The amount of consideration charged n comparable transactions between independent enterprises in the same industry can also be a guide";

Terjemahan:
"... Harga yang ditetapkan dalam transaksi yang sebanding antara perusahaan independen dalam industri yang sama juga dapat dijadikan acuan";

Bahwa kata kuncinya adalah Terbanding seharusnya memeriksa informasi dalam kandidat pembandingnya (isi dalam agreement lisensi pembanding) dan bukan pada kriteria search strategy;

Adapun di halaman 1 dalam perjanjian Ikona dan MAT (Lampiran-33) disebutkan bahwa produk yang dilisensikan adalah terkait "Automotive applications for gear technology";

Dengan demikian, pembanding yang ditolak tersebut merupakan pembanding yang bergerak dalam industri yang sebanding dengan Pemohon Banding, yaitu perjanjian lisensi terkait produk-produk dalam industri otomotif dan tidak terdapat alasan yang valid untuk menolak pembanding tersebut;

Hal ini turut mengkonfirmasi bahwa search strategy dalam tahap pertama pencarian pembanding menggunakan format "Industry" maupun "US SIC Codes" telah menghasilkan kandidat pembanding yang patut diperhitungkan. Selain itu, Terbanding belum dapat menunjukkan bukti/informasi di dalam pembanding tersebut, yang membantah bahwa pembanding tersebut bergerak dalam industri yang sangat berbeda dengan industri Pemohon Banding;

Adapun dalam proses Pemeriksaan, Terbanding awalnya menolak pembanding Orbital Engine Co. (Orbital) dan UCAL Fuel Systems Ltd. (UCAL) dengan alasan tidak termasuk dalam US SIC Codes, melainkan berdasarkan industri otomotif. Namun demikian, Terbanding pada akhirnya menerima Orbital dan UCAL sebagai pembanding;

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Terbanding juga menerima perjanjian antara Ikona dan MAT dikarenakan selama kedua pembanding berada dalam industri yang sama, maka harga atau tarif tersebut dapat dijadikan acuan dalam menentukan harga atau tarif yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

Terbanding kemudian menyatakan tidak menemukan agreement atas nama Licensor tersebut saat melakukan pencarian dengan menggunakan "ORBIS";

Perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa dalam mencari perjanjian pembanding, Pemohon Banding menggunakan database RoyaltyStat, yang merupakan database yang berbeda dengan ORBIS, maka wajar apabila Terbanding tidak menemukan agreement atas nama Licensor saat melakukan pencarian;

Adapun, Pemohon Banding telah memberikan salinan perjanjian tersebut kepada Pemeriksa pada tanggal 27 November 2017 melalui e-mail dengan bukti terlampir (Lampiran-39);

2.

Bahwa berdasarkan web http://www.marketwired.com/press-release/ikona-gear-international-signs-multi-million-dollar-global-licensing-agreement-with-673946.htm perjanjian antara para pihak bisa bersifat exclusive dan non exclusive;

Dalam halaman 1 Exhibit 10.1 perjanjian Ikona dan MAT (Lampiran-33) dengan jelas dinyatakan bahwa "Ikona will license the Technology to MAT on a sole, exclusive and global basis for automotive applications, in accordance with the terms set forth below"; Dengan demikian perjanjian Ikona dan MAT bersifat eksklusif;

Adapun perjanjian antara Ikona dan MAT diadakan pada tanggal 8 April 2003. Sedangkan artikel yang disampaikan oleh Terbanding ditulis pada tanggal 23 Januari 2006 sehingga menjadi tidak relevan apabila dikaitkan dengan perjanjian antara Ikona dan MAT.

3.

Berdasarkan perjanjian Ikona dan MAT terdapat frasa: "Phase 1: Technology Development, Prototyping dan Testing; Market Research"
"1. MAT will engage in a development, prototyping and testing phase commencing May 1, 2003 and ending on April 30, 2004 ("Phase 1"), during which MAT will have the right, on a sole and exclusive basis with respect to automotive applications, to build and test prototypes of automotive modules incorporating the Technology"

Yang dapat diartikan bahwa Licensee ikut terlibat dalam pengembangan, membuat prototype dan pengujian dan Licensee (MAT) akan memiliki hak, atas dasar tunggal dan eksklusif berkenaan dengan aplikasi otomotif. Dimana hal ini tidak sebanding dengan perjanjian Pemohon Banding.

Pada esensinya, makna perjanjian tersebut sama dengan Pasal 7.1 perjanjian Pemohon Banding (Lampiran-34) yang menyatakan bahwa:
Pasal 7.1 "Pemberi lisensi setuju bahwa penerima lisensi (AHM) akan menerapkan suatu kebijakan pengadaan yang pada dasarnya atas dasar QCD dan strategi operasional dan jangka panjang penerima lisensi (AHM). Karena itu apabila Suku Cadang yang diadakan oleh penerima lisensi (AHM) tidak memenuhi persyaratan QCD, maka penerima lisensi (AHM) memiliki opsi untuk memilih mengadakan Suku Cadang tersebut dari sumber yang terbaik";

Dengan demikian, perjanjian Ikona dan MAT adalah sebanding dengan Pemohon Banding karena memiliki filosofi perjanjian yang sama, yaitu melakukan pengujian terhadap produk yang dilisensikan terlebih dahulu, dan apabila memenuhi standar yang diinginkan oleh kedua belah pihak, maka penerima lisensi akan membayar royalti atas produk yang dilisensikan tersebut.

Adapun, perlu diingat bahwa tarif royalti yang diuji kesebandingannya dengan Pemohon Banding adalah terkait dengan Phase 2 perjanjian Ikona dan MAT, dimana dalam tahap tersebut tidak terdapat pengembangan atau development yang dilakukan.

4.

Berdasarkan perjanjian Ikona dan MAT terdapat frasa yang dapat diartikan bahwa Licensor (Ikona) tidak akan mencari bisnis, kontrak atau pesanan yang memasukkan teknologi ke dalam komponen apapun untuk aplikasi otomotif, hal ini berbeda dengan perjanjian Pemohon Banding bahwa Licensor tetap memiliki kebebasan untuk mencari bisnis, kontrak atau pesanan yang terkait dengan teknologi otomotif;

Berdasarkan Pasal 17 ayat (9) PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (selanjutnya disebut dengan PER-32/2011) menyebutkan bahwa:
"Dalam melakukan analisis kesebandingan, harus mempertimbangkan:

a.

keterbatasan geografis dalam pemanfaatan hak atas Harta Tidak Berwujud;

b.

eksklusivitas hak yang dialihkan; dan

c.

keberadaan hak pihak yang memperoleh Harta Tak Berwujud untuk turut serta dalam pengembangan harta dimaksud";

 

Dengan demikian, argumen Terbanding tersebut bukan merupakan faktor kesebandingan yang perlu dipertimbangkan karena hal tersebut tidak diatur dalam peraturan yang berlaku. Adapun, perlu diingat bahwa tarif royalti yang diuji kesebandingannya dengan Pemohon Banding adalah terkait dengan Phase 2 perjanjian Ikona dan MAT, dimana paragraf yang dikutip oleh Terbanding termasuk dalam Phase 1 sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian: "During Phase 1, Ikona will not seek any business, contracts or orders incorporating the technology into any component for automotive application";

Dengan demikian, pernyataan Terbanding tidak relevan dengan fakta perjanjian Pemohon Banding;

5.

Berdasarkan perjanjian Ikona dan MAT terdapat frasa yang dapat diartikan bahwa IP tersebut menjadi milik bersama antara Licensor dan Licensee, hal ini berbeda dengan perjanjian Pemohon Banding;

Sama dengan argumen Terbanding sebelumnya, Pemohon Banding menanggapi bahwa pernyataan tersebut bukan merupakan faktor kesebandingan yang perlu dipertimbangkan karena hal tersebut tidak diatur dalam peraturan yang berlaku (telah disebutkan di atas);

Adapun, perlu diingat bahwa tarif royalti yang diuji kesebandingannya dengan Pemohon Banding adalah terkait dengan Phase 2 perjanjian Ikona dan MAT, dimana pernyataan yang dinyatakan oleh Terbanding termasuk dalam Phase 1 sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian Ikona dan MAT:
"Any intellectual property relating to the Technology in existence at the date hereof shall belong exclusively to Ikona. Any intellectual property arising during Phase 1 as a result of the development efforts of MAT (collectively, "improvements") will be jointly owned by MAT dan Ikona";

Dengan demikian, hanya IP yang ditemukan pada saat pengembangan dilakukan dalam Phase 1, yang akan dimiliki bersama oleh MAT dan Ikona. Sehingga pernyataan Terbanding tidak relevan dengan fakta perjanjian Pemohon Banding;

 

2)

Licensor: Cragar Industries Inc. (selanjutnya disebut Cragar)
Licensee: CIA Wheel Group d/b/a The Wheel Group (selanjutnya disebut CIA)

 

1.

Bahwa sebagaimana tertuang dalam searching criteria yang telah disebutkan di atas, tidak terdapat SIC Code "7900", sehingga Terbanding mempertanyakan sekaligus menolak untuk dijadikan pembanding;

Bahwa ketentuan mengenai kriteria pencarian dan seleksi manual pembanding disebutkan dalam Bab II huruf (B) angka (3) poin (b) Lampiran PER-22/PJ/2013 sebagai berikut:
"Setelah melakukan pencarian data melalui searching strategy tertentu, maka akan diperoleh satu atau lebih data perusahaan yang akan dijadikan sebagai pembanding. Akan tetapi, data yang diperoleh dari commercial database tersebut hanya merupakan kandidat pembanding. Atas kandidat pembanding yang terpilih, wajib dilakukan proses seleksi manual (manual review/manual screening) sehingga dapat diputuskan apakah kandidat pembanding tersebut digunakan (andal) atau ditolak.
...

Kriteria untuk menolak kandidat pembanding, antara lain sebagai berikut:

b)

Terdapat informasi bahwa kandidat pembanding tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri yang sangat berbeda dengan industri Wajib Pajak yang sedang diperiksa";

 

Perlu diperhatikan bahwa dalam database indikator "industri" tersaji dalam dua format, yaitu "Industry" dan "Standard Industry Code". Pemohon Banding menggunakan kedua format tersebut untuk memperluas pencarian pembanding pada tahap strategi pencarian/kriteria pencarian (tahap pertama search strategy) sebagaimana dapat dilihat dalam appendix 7 Royalty Study FY2014 (Lampiran-32) Adapun maksud digunakan kedua format tersebut adalah agar setiap kandidat pembanding yang tersedia dalam database dapat turut diperhitungkan;

Setelah tahap pencarian/kriteria pencarian, maka Pemohon Banding telah melakukan manual review (tahap kedua), sehingga dapat diputuskan kandidat pembanding tersebut andal atau perlu ditolak;

Dengan demikian, koreksi Terbanding yang didasarkan pada kriteria search strategy adalah tidak tepat, karena search strategy hanya menghasilkan kandidat pembanding. Namun Terbanding seharusnya meneliti kandidat pembanding, dan mendasarkan penolakan kandidat pembanding pada kriteria penolakan yang terdapat dalam tahap manual review, yaitu terdapat informasi bahwa kandidat pembanding tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri yang sangat berbeda dengan industri Wajib Pajak yang sedang diperiksa";

Sejalan dengan ketentuan di atas Paragraf 6.23 OECD Guidelines menyebutkan bahwa:
"... The amount of consideration charged in comparable transactions between independent enterprises in the same industry can also be a guide";

Terjemahan:
"... Harga yang ditetapkan dalam transaksi yang sebanding antara perusahaan independen dalam industri yang sama juga dapat dijadikan acuan";

Bahwa kata kuncinya adalah Terbanding seharusnya memeriksa pada informasi dalam kandidat pembandingnya (isi dalam agreement lisensi pembanding) dan bukan pada kriteria search strategy;

Adapun berdasarkan Schedule C - Licensed Products dalam perjanjian Cragar dan CIA disebutkan bahwa produk yang dilisensikan adalah terkait "Any one piece cast aluminium vehicle wheel and related accessories"

Dengan demikian, pembanding yang ditolak tersebut merupakan pembanding dalam industri yang sebanding dengan Pemohon Banding, yaitu perjanjian lisensi terkait produk-produk dalam industri otomotif dan tidak terdapat alasan yang valid untuk menolak pembanding tersebut;

Hal ini turut mengkonfirmasi bahwa search strategy dalam tahap pertama pencarian pembanding menggunakan format "Industry" maupun "US SIC Codes" telah menghasilkan kandidat pembanding yang patut diperhitungkan. Selain itu, Terbanding belum dapat menunjukkan bukti/informasi di dalam pembanding tersebut, yang membantah bahwa pembanding tersebut bergerak dalam industri yang sangat berbeda dengan industri Pemohon Banding;

Adapun dalam proses Pemeriksaan, Terbanding awalnya menolak pembanding Orbital Engine Co. (Orbital) dan UCAL Fuel Systems Ltd. (UCAL) dengan alasan tidak termasuk dalam US SIC Codes, melainkan berdasarkan industri otomotif. Namun demikian, Terbanding pada akhirnya menerima Orbital dan UCAL sebagai pembanding. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Terbanding juga menerima perjanjian Cragar dan CIA dikarenakan selama transaksi sebanding berada dalam industri yang sama, maka harga atau tarif tersebut dapat dijadikan acuan dalam menentukan harga atau tarif yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha;

2.

Bahwa berdasarkan perjanjian disebutkan pihak Licensee - CIA Wheel Group dba The Wheel Group (defined to include any of subsidiaries, affiliates, partnerships, or other related parties), yang dapat dipahami bahwa Licensee tidak semata-mata hanya CIA Wheel Group dba The Wheel Group, namun pihak sebagaimana disebutkan di atas, yang sangat berbeda dengan perjanjian Pemohon Banding dimana hanya AHM yang disebut sebagai Licensee;

Para pihak yang menjadi Licensor dan Licensee bukanlah merupakan faktor kesebandingan yang patut dipertimbangkan dalam melakukan analisis kesebandingan, namun substansi dari perjanjian tersebutlah yang perlu diperhatikan, sebagaimana disebutkan dalam peraturan berikut:

Berdasarkan Pasal 17 ayat (9) PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (selanjutnya disebut dengan PER-32/2011) menyebutkan bahwa:
"Dalam melakukan analisis kesebandingan, harus mempertimbangkan:

a.

keterbatasan geografis dalam pemanfaatan hak atas Harta Tidak Berwujud;

b.

eksklusivitas hak yang dialihkan; dan

c.

keberadaan hak pihak yang memperoleh Harta Tak Berwujud untuk turut serta dalam pengembangan harta dimaksud";

 

Dengan demikian, argumen Terbanding tidak relevan karena peraturan yang berlaku tidak mempermasalahkan siapa pihak yang menjadi Licensor maupun Licensee dalam suatu perjanjian;

3.

1.8 Promotion Commitment
Bahwa perjanjian pembanding memiliki hal sebagaimana tersebut yang membedakan dengan perjanjian Pemohon Banding;

Dalam Pasal 2 perjanjian Pemohon Banding dinyatakan bahwa:
"Pemberi lisensi dengan ini memberi penerima lisensi (AHM) hak dan lisensi eksklusif yang tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dibagi, untuk membuat, merakit, memasarkan, memakai dan menjual Produk dan Suku Cadang Berlisensi di dalam Wilayah..."

Dengan demikian, Pemohon Banding juga melakukan aktivitas pemasaran atau "promotion" terkait produk yang lisensikan. Promosi dilakukan untuk meningkatkan penjualan atas produk-produk yang dijual oleh Pemohon Banding. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini telah sebanding dengan perjanjian Pemohon Banding;

4.

Sebagaimana dinyatakan dalam Bab 7.2, Exhibit 7-1, nomor 1 Royalty Study FY2014 (Lampiran-32) bahwa pertama-tama, dilakukan pencarian perjanjian lisensi di Indonesia. Namun pencarian ini menghasilkan jumlah perjanjian pembanding yang kurang signifikan. Kemudian Pemohon Banding memperluas kriteria pencarian dengan merubah kriteria teritori perjanjian menjadi worldwide. Dengan demikian, perjanjian antara Cragar dan CIA patut dipertimbangkan oleh Terbanding karena terbatasnya jumlah pembanding yang sebanding dengan Pemohon Banding apabila kriteria pembanding terbatas pada Negara Republik Indonesia saja;

5.

Pendapat Terbanding tidak relevan apabila dikaitkan dengan Pemohon Banding karena klausul tersebut berkaitan dengan "upon termination" atau "setelah perjanjian berakhir". Dengan demikian, klausul tersebut tidak akan mempengaruhi penerapan perjanjian antara Cragar dan CIA;

Berdasarkan web: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1024125/000107261303001844/ex10-22_12291.htm terdapat frasa:
"In September 2000, Cragar entered into and completed a similar transaction with Performance Wheel Outlet, Inc. As a result of Performance's failure to meet or exceed its minimum payments under its Exclusive Field of Use and Licensing Agreement with Cragar, the agreement with Performance was terminated. In its place, Cragar has negotiated a Field of Use License Agreement with CIA Wheel Group dba The Wheel Group, which is effective as of October 1, 2003. Under this agreement, The Wheel Group will manufacture, sell, and distribute Cragar's line of one-piece cast aluminum wheels and related accessories and Cragar will receive a royalty based on sales of the licensed products";

Yang dapat diartikan bahwa Perjanjian Cragar dengan CIA Wheel Group dba The Wheel Group merupakan pengganti perjanjian antara Cragar dengan Performance Wheel Outlet, Inc. akibat kegagalan performa untuk memenuhi atau melampaui pembayaran minimumnya berdasarkan perjanjian penggunaan dan perizinan eksklusifnya dengan Cragar.

Terdapat frasa "As a consequence of the transactions with Performance, Weld, Carlisle and other licensees, Cragar does not engage in the manufacture, marketing, sale, or distribution of any products related to its one-place wheel business, wrought wheel business, and steel outer rims wheel business, which together generated almost all of its revenue in fiscal year ended December 31, 2000. In general, the outsourcing of the manufacturing, marketing, sales and distribution operations with respect to the licensed products, together with the sale of all the related assets, has substantially decreased Cragar's revenue and related operating and marketing costs";

Yang dapat diartikan bahwa Cragar (Licensor) tidak terlibat dalam pembuatan, pemasaran, penjualan, atau distribusi produk yang terkait dengan yang disebutkan dalam lisensi di atas. Hal ini berbeda dengan perjanjian Pemohon Banding khususnya Honda Motor, Co sebagai pihak Licensor;

Para pihak yang menjadi Licensor dan Licensee atau pun perjanjian terkait merupakan perjanjian pengganti dengan pihak lain bukanlah merupakan faktor kesebandingan yang patut dipertimbangkan dalam melakukan analisis kesebandingan, namun substansi dari perjanjian tersebutlah yang perlu diperhatikan, sebagaimana disebutkan dalam peraturan berikut:

Berdasarkan Pasal 17 ayat (9) PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip, Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (selanjutnya disebut dengan PER-32/2011) menyebutkan bahwa:
"Dalam melakukan analisis kesebandingan, harus mempertimbangkan:​​​​​​

a.

keterbatasan geografis dalam pemanfaatan hak atas Harta Tidak Berwujud;

b.

eksklusivitas hak yang dialihkan; dan

c.

keberadaan hak pihak yang memperoleh Harta Tak Berwujud untuk turut serta dalam pengembangan harta dimaksud";

 

Dengan demikian, argumen Terbanding tidak relevan karena peraturan yang berlaku tidak mempermasalahkan siapa pihak yang menjadi Licensor maupun Licensee dalam suatu perjanjian maupun apakah perjanjian tersebut merupakan perjanjian pengganti dengan pihak lain;

Adapun, terkait dengan pernyataan Terbanding bahwa Cragar (Licensor) tidak terlibat dalam pembuatan, pemasaran, penjualan, atau distribusi produk yang terkait dan hal ini berbeda dengan perjanjian Pemohon Banding khususnya Honda Motor, Co sebagai pihak Licensor. Pemohon Banding menanggapi bahwa:

Berdasarkan perjanjian Cragar dan CIA, dinyatakan bahwa CIA (Licensee) diberikan lisensi berupa hak paten, know-how, proses dan teknologi yang bersifat eksklusif untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menawarkan, dan memasarkan one-piece cast aluminum vehicle wheel dan aksesoris terkait, menggunakan merek yang dilisensikan;

Pemohon Banding, dimana Pemohon Banding (Licensee) diberikan lisensi untuk memproduksi, merakit, memasarkan, menggunakan, dan menjual produk yang dilisensikan;

Berdasarkan keterangan yang terdapat di website (https://www.bloomberg.com/profiles/com panies/CRGR:US-cragar-industries-inc), dinyatakan bahwa "Cragar Industries, Inc. designs, produces, and sells custom vehicle wheels and wheel accessories". Atau dapat diterjemahkan "Cragar Industries, Inc. melakukan desain, memproduksi, dan menjual ban kendaraan serta aksesoris ban yang dibuat secara khusus";

Dengan demikian, Cragar (Licensor) juga terlibat/melakukan kegiatan yang serupa dengan HMCO (Licensor) yaitu memproduksi, mendesain, dan menjual produk-produk yang dilisensikan. Sehingga perjanjian lisensi antara Cragar dan CIA adalah sebanding dengan perjanjian lisensi HMCO dan Pemohon Banding;

 

3)

Licensor: Cragar Industries Inc. (selanjutnya disebut Cragar)
Licensee: Carlisle Tire and Wheel Co. (selanjutnya disebut Carlisle)

 

Tim Peneliti berpendapat bahwa data pembanding royalty antara Cragar Industries, Inc dan Carliste Tire & Wheel Co. dapat digunakan sebagai pembanding karena memenuhi karakter Intellectual Property yang dibandingkan sebanding dengan Wajib Pajak dan perjanjian tersebut dibuat ketika para pihak adalah merupakan pihak-pihak yang independen (tidak dipengaruhi hubungan istimewa).

Namun demikian mengingat dalam contractual term terdapat lapisan tarif royalty yang regresif dari 5% hingga 1%, maka Tim Peneliti berpendapat perlu dilakukan penyesuaian tarif royalty yang tepat untuk digunakan sebagai tarif pembanding. Bahwa dalam Transfer Pricing Documentation Wajib Pajak menggunakan tarif royalty sebesar 5%, sementara itu Tim Peneliti berpendapat bahwa tarif rata-rata lebih tepat digunakan untuk digunakan sebagai tarif yang dibandingkan dengan tarif royalty Wajib Pajak;

Berdasarkan Schedule D perjanjian royalty antara Cragar Industries, Inc dan Carliste Tire & Wheel Co. diketahui sebagai berikut:

 

Selanjutnya Tim Peneliti berpendapat bahwa tarif rata-rata sebesar 3,06% lebih tepat digunakan sebagai rate royalty perjanjian Royalty antara Cragar Industries, Inc dan Carliste Tire & Wheel Co.

Sebelumnya, perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa perjanjian pembanding adalah antara Cragar Industries, Inc dan Carlisle Tire and Wheel Co., bukan Carliste Tire & Wheel Co. sebagaimana dinyatakan oleh Terbanding;

Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Tim Peneliti yang menyatakan tarif royalti yang tepat adalah 3.06%;

Bahwa tarif 2% hingga 5% yang berada pada Schedule D (Lampiran-35) pada dasarnya adalah tarif yang wajar. Namun, Wajib Pajak tidak sependapat dengan Pemeriksa yang langsung menggunakan tarif regresif sebesar 3.06% tanpa mempertimbangkan fakta bahwa produk yang dihasilkan oleh Cragar dan Wajib Pajak secara nilai penjualan tidak dapat secara serta-merta disamakan;

Cragar adalah manufaktur produk otomotif berukuran kecil (misalnya velg/wheel disk) sedangkan produk yang dihasilkan Pemohon Banding adalah produk otomotif berukuran besar (yaitu motor). Pengaturan tarif royalti antara Cragar dan Carlisle sudah pasti disesuaikan dengan net sales sewajarnya untuk penjualan produk Cragar;

Dengan demikian, mengingat produk yang dihasilkan dan dijual oleh Pemohon Banding adalah motor, maka Terbanding tidak dapat membandingkan penjualan Pemohon Banding dan Cragar sebagai dasar untuk perhitungan tarif royalty;

Menurut Pemohon Banding, akan lebih tepat apabila menggunakan tarif rata-rata dari tarif royalti yang terdapat dalam schedule D. sebagai berikut:

 

 

Dengan menggunakan tarif rata-rata sebesar 3.33%, maka rentang kewajaran perjanjian pembanding adalah sebagai berikut:

 

 

Berdasarkan analisis Pemohon Banding, apabila Terbanding menerima 2 perjanjian pembanding lainnya dan menggunakan tarif rata-rata sebesar 3,33% untuk perjanjian pembanding antara Cragar dan Carlisle, maka tarif royalti efektif Pemohon Banding pada Tahun Pajak 2014 sebesar 4,31% masih berada dalam rentang kewajaran.

Bukti P-1.

Fotokopi Keputusan Terbanding Nomor KEP-00119/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 6 Februari 2019;

Bukti P-2.

Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00006/206/14/092/17 tanggal 12 Desember 2017;

Bukti P-3.

Fotokopi Surat Keberatan Nomor 13/EKS/DIV-ACC/AHM/III/18 tanggal 8 Maret 2018;

Bukti P-4.

Fotokopi yang telah dimeteraikan kemudian Akta Notaris Esther P. E. Jovina, S.H. M.Kn. Nomor 02 tanggal 1 April 2019 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT Astra Honda Motor";

Bukti T-1.

Fotokopi Keputusan Terbanding Nomor KEP-00119/KEB/WPJ.19/2019 tanggal 6 Februari 2019;

Bukti T-2.

Fotokopi Surat Keberatan Nomor 13/EKS/DIV-ACC/AHM/III/18 tanggal 8 Maret 2018;

1.

Nama/NIP

:

Salman Khoirul Abdi Lubis/199012032013101002,

 

Jabatan

:

Penelaah Keberatan

 

Unit

:

Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak

 

Surat Tugas Nomor

:

ST-12144/PJ.07/2019 tanggal 27 September 2019

 

 

 

 

2.

Nama/NIP

:

Agus Suswanto/197506241996021002,

 

Jabatan

:

Penelaah Keberatan

 

Unit

:

Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak

 

Surat Tugas Nomor

:

ST-12144/PJ.07/2019 tanggal 27 September 2019

 

 

 

 

3.

Nama/NIP 

:

Rifdah/197206281994022001,

 

Jabatan

:

Penelaah Keberatan

 

Unit

:

Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak

 

Surat Tugas Nomor

:

ST-13416/PJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019

 

 

 

 

4.

Nama/NIP

:

Widiarto/197612112002121001,

 

Jabatan

:

Penelaah Keberatan

 

Unit

:

Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak

 

Surat Tugas Nomor

:

ST-13416/PJ.07/2019 tanggal 18 Oktober 2019

 

 

 

 

5.

Nama/NIP

:

Budi Setiawan/197909132000121001,

 

Jabatan

:

Pemeriksa Pajak Muda

 

Unit

:

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

 

Surat Tugas Nomor

:

ST-068/PJ.27/2020 tanggal 10 Januari 2020

 

 

 

 

6.

Nama/NIP

:

Jujud Susanto/197809242009011008,

 

Jabatan

:

Penelaah Keberatan 

 

Unit

:

Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak

 

Surat Tugas Nomor

:

ST-3663/PJ.07/2020 tanggal 4 Maret 2020

 

 

 

 

7.

Nama/NIP

:

Mohammad Zapar Sidiq/198406262006021001,

 

Jabatan

:

Penelaah Keberatan

 

Unit

:

Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak

 

Surat Tugas Nomor

:

ST-13816/PJ.07/2020 tanggal 22 Oktober 2020

 

 

 

 

8.

Nama/NIP

:

Tri Surati/197302071993032001,

 

Jabatan

:

Penelaah Keberatan

 

Unit

:

Direktorat Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak

 

Surat Tugas Nomor

:

ST-13816/PJ.07/2020 tanggal 22 Oktober 2020

1.

Nama

:

Yurike Yuki,

 

Jabatan

:

Kuasa Hukum,

 

Izin Kuasa Hukum

:

KEP-200/PP/IKH/2019 tanggal 26 Februari 2019,

 

Surat Kuasa Khusus

:

20/EKS/DIV-ACC/AHM/IV/19 tanggal 25 April 2019,

 

 

 

 

2.

Nama

:

Yusuf Wangko Ngantung,

 

Jabatan

:

Kuasa Hukum,

 

Izin Kuasa Hukum

:

KEP-746/PP/IKH/2018 tanggal 19 Desember 2018,

 

Surat Kuasa Khusus

:

21/EKS/DIV-ACC/AHM/IV/19 tanggal 25 April 2019

 

 

 

 

3.

Nama

:

Danny S. Djaya Prawira,

 

Jabatan

:

Kuasa Hukum,

 

Izin Kuasa Hukum

:

KEP-036/PP/IKH/2018 tanggal 9 Januari 2019,

 

Surat Kuasa Khusus

:

17/EKS/DIV-ACC/AHM/IV/19 tanggal 25 April 2019

Bukti T-5.

Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-243/WPJ.19/2019 tanggal 6 Februari 2019;

Bukti T-6.

Kertas Kerja Pemeriksaan;

Bukti T-7.

Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-508/WPJ.19/KP.0205/RIKSIS/2017 tanggal 12 Desember 2017;

Bukti T-8.

Penjelasan Tertulis tanggal 2 Desember 2019;

Bukti T-9.

Penjelasan Tertulis Persidangan tanggal 3 Februari 2020;

Bukti T-10.

Penjelasan Tertulis Terbanding tanggal 24 Juli 2020;

Bukti T-11.

Penjelasan Tertulis Terbanding tanggal 24 Agustus 2020;

Bukti T-12.

Penjelasan Tertulis tanggal 19 Oktober 2020;

Bukti T-13.

Berita Acara Uji Bukti;

Bukti P-5.

Pakta Integritas a.n. Pemohon Banding;

Bukti P-6.

Fotokopi KTP a.n. Yurike Yuki Halim;

Bukti P-7.

Fotokopi NPWP a.n.Yurike Yuki Halim;

Bukti P-8.

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n. Yurike Yuki

Bukti P-9.

Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-200/PP/IKH/2019 tanggal 26 Februari 2019 a.n. Yurike Yuki;

Bukti P-10.

Pakta Integritas a.n. Yurike Yuki;

Bukti P-11.

Surat Kuasa Khusus Nomor 20/EKS/DIV-ACC/AHM/IV/19 tanggal 25 April 2019 atas nama Yurike Yuki yang diberi kuasa oleh Sdr. Erik Tjahyadi Sadikin, jabatan: Direktur;

Bukti P-12.

Fotokopi KTP a.n. Yusuf Wangko Ngantung;

Bukti P-13.

Fotokopi NPWP a.n.Yusuf Wangko Ngantung;

Bukti P-14.

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n Yusuf Wangko Ngantung;

Bukti P-15.

Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-746/PP/IKH/2019 tanggal 19 Desember 2018 a.n. Yusuf Wangko Ngantung;

Bukti P-16.

Pakta Integritas a.n. Yusuf Wangko Ngantung;

Bukti P-17.

Surat Kuasa Khusus Nomor 21/EKS/DIV-ACC/AHM/IV/19 tanggal 25 April 2019 atas nama Yusuf Wangko Ngantung yang diberi kuasa oleh Sdr. Erik Tjahyadi Sadikin, jabatan: Direktur;

Bukti P-18.

Pakta Integritas a.n. Danny S. Djaya Prawira;

Bukti P-19.

Fotokopi KTP a.n. Danny S. Djaya Prawira;

Bukti P-20.

Fotokopi NPWP a.n. Danny S. Djaya Prawira;

Bukti P-21.

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Kuasa Hukum a.n. Danny S. Djaya Prawira;

Bukti P-22.

Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-036/PP/IKH/2018 tanggal 9 Januari 2019 a.n. Danny S. Djaya Prawira;

Bukti P-23.

Surat Kuasa Khusus Nomor 17/EKS/DIV-ACC/AHM/IV/19 tanggal 25 April 2019 atas nama Danny S. Djaya Prawira yang diberi kuasa oleh Sdr. Erik Tjahyadi Sadikin, jabatan: Direktur;

Bukti P-24.

Matriks Sengketa;

Bukti P-25.

Penjelasan Tertulis Nomor 036/DDTC-TP/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;

Bukti P-26.

SPT Tahun 2014;

Bukti P-27.

Penjelasan Slide Sidang Banding Tahun Pajak 2014 tanggal 11 November 2019;

Bukti P-28.

Dokumen Penentuan Harga Transfer untuk Tahun Pajak 2014;

Bukti P-29.

Studi Penentuan Harga Transfer terhadap Transaksi Royalti antar Perusahaan untuk Tahun Pajak 2014;

Bukti P-30.

Ringkasan Eksekutif Sanity Check Terbanding vs Pemohon Banding dengan Nomor 021/DDTC-TP/I/2020;

Bukti P-31.

Penjelasan Tertulis Pemohon Banding dengan Nomor 095/DDTC-TP/I/2020;

Bukti P-32.

Penjelasan Tertulis Pemohon Banding dengan Nomor 052/DDTC-TP/II/2020;

Bukti P-33.

Penjelasan Tertulis Nomor 032/DDTC-TP/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020

Bukti P-34.

Penjelasan Tertulis Pemohon Banding Nomor 064/DDTC-TP/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020;

Bukti P-35.

Penjelasan Tertulis Nomor 080/DDTC-TP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;

Bukti P-36.

Penjelasan Tertulis Nomor 073/DDTC-TP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020;

1.

Dalam Risalah Pembahasan Pemeriksaan Terbanding Tahun 2014 Terbanding mengatakan:
"Sehingga dengan demikian berdasarkan sanity check, dapat diketahui bahwa hasil koreksi royalty yang dilakukan pemeriksa apabila diperhitungkan dalam pengujian baik NCPM dengan Q3 13,46% maupun OM dengan Q3 11,86% (TP Doc WP) masih berada dalam rentang kewajaran."

Pemohon Banding sudah meminta dasar hukum yang melandasi pernyataan sanity check tersebut pada

Bahwa Terbanding dalam risalah pembahasan pemeriksaan tahun pajak 2014 menyebutkan sebagai berikut:
"Sehingga dengan demikian berdasarkan sanity check, dapat diketahui bahwa hasil koreksi royalty yang dilakukan pemeriksa apabila diperhitungkan dalam pengujian baik NCPM dengan Q3 13,46% maupun OM dengan Q3 11,86% (TP Doc WP) masih berada dalam rentang kewajaran."

Memperhatikan dari risalah pembahasan, pada halaman 2 Wajib Pajak menyatakan tidak setuju atas koreksi royalti dengan menyatakan bahwa Pemeriksa tidak melakukan  pengujian sanity check menggunakan metode TNMM untuk melakukan konfirmasi ulang terhadap keandalan penerapan metode CUP oleh Pemeriksa. Menanggapi pernyataan  Wajib Pajak tersebut, Pemeriksa pada halaman 8 menyatakan bahwa telah melakukan sanity check sebagaimana permintaan Wajib Pajak dengan penjelasan sebagai berikut: .... (risalah pembahasan terlampir)

Dengan demikian, pengujian yang dilakukan Terbanding adalah pengujian yang dilakukan guna menjawab permintaan Pemohon Banding pada saat pembahasan akhir dimana dari pengujian tersebut Terbanding berpendapat bahwa walaupun biaya royalti dikoreksi namun dalam pengujian baik NCPM dengan Q3 3,46 maupun OM dengan Q3 11,86 masih dalam rentang wajar.

Sejak tahun 2010, OECD telah mengakui penerapan "the most appropriate method" dalam pemilihan metode transfer pricing:

Par 2.2 OECD TP Guidelines 2010
The selection of a transfer pricing method always aims at finding the most appropriate method for a particular case. For this purpose, the selection process should take account of the respective strengths and weaknesses of the OECD recognised methods; the app rop riateness of the method considered in view of the nature of the controlled transaction, determined in particular through a functional analysis; the availability of reliable information (in particular on uncontrolled comparables) needed to apply the selected method and/or other methods; and the degree of comparability between controlled and uncontrolled transactions, including the reliability of comparability adjustments that may be needed to eliminate material differences between them. No one method is suitable in every possible situation, nor is it necessary to prove that a particular method is not suitable under the circumstances.

Terjemahan bebas:
Pemilihan metode transfer pricing selalu bertujuan untuk menemukan metode yang paling tepat untuk kasus tertentu. Untuk tujuan ini, proses seleksi harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan masing-masing metode yang diakui OECD; kesesuaian metode yang dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat transaksi yang dikendalikan, ditentukan secara khusus melalui analisis fungsional; ketersediaan informasi yang dapat diandalkan (khususnya tentang pembanding yang tidak terkontrol) yang diperlukan untuk menerapkan metode yang dipilih dan/atau metode lain; dan tingkat komparabilitas antara transaksi yang dikendalikan dan tidak terkendali, termasuk keandalan penyesuaian komparabilitas yang mungkin diperlukan untuk menghilangkan perbedaan material di antara keduanya. Tidak ada satu metode yang cocok dalam setiap situasi yang memungkinkan, juga tidak perlu membuktikan bahwa metode tertentu tidak cocok dalam situasi tersebut.

Sejak tahun 2010, OECD telah mengakui penerapan "the most appropriate method" dalam pemilihan metode transfer pricing:

Par 2.2 OECD TP Guidelines 2010
The selection of a transfer pricing method always aims at finding the most appropriate method for a particular case. For this purpose, the selection process should take account of the respective strengths and weaknesses of the OECD recognised methods; the app rop riateness of the method considered in view of the nature of the controlled transaction, determined in particular through a functional analysis; the availability of reliable information (in particular on uncontrolled comparables) needed to apply the selected method and/or other methods; and the degree of comparability between controlled and uncontrolled transactions, including the reliability of comparability adjustments that may be needed to eliminate material differences between them. No one method is suitable in every possible situation, nor is it necessary to prove that a particular method is not suitable under the circumstances.

Terjemahan bebas:
Pemilihan metode transfer pricing selalu bertujuan untuk menemukan metode yang paling tepat untuk kasus tertentu. Untuk tujuan ini, proses seleksi harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan masing-masing metode yang diakui OECD; kesesuaian metode yang dipertimbangkan dengan mempertimbangkan sifat transaksi yang dikendalikan, ditentukan secara khusus melalui analisis fungsional; ketersediaan informasi yang dapat diandalkan (khususnya tentang pembanding yang tidak terkontrol) yang diperlukan untuk menerapkan metode yang dipilih dan/atau metode lain; dan tingkat komparabilitas antara transaksi yang dikendalikan dan tidak terkendali, termasuk keandalan penyesuaian komparabilitas yang mungkin diperlukan untuk menghilangkan perbedaan material di antara keduanya. Tidak ada satu metode yang cocok dalam setiap situasi yang memungkinkan, juga tidak perlu membuktikan bahwa metode tertentu tidak cocok dalam situasi tersebut.

Par. 2.4
There are situations where transactional profit methods are found to be more appropriate than traditional transaction methods. For example, cases where each of the parties makes valuable and unique contributions in relation to the controlled transaction, or where the parties engage in highly integrated activities, may make a transactional profit split more appropriate than a one-sided method. As another example, where there is no or limited publicly available reliable gross margin information on third parties, traditional transaction methods might be difficult to apply in cases other than those where there are internal comparables, and a transactional profit method might be the most appropriate method in view of the availability of information.

Terjemahan bebas:
Ada situasi di mana metode keuntungan transaksional ditemukan lebih sesuai daripada metode transaksi tradisional. Misalnya, kasus dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang berharga dan unik dalam kaitannya dengan transaksi yang dikendalikan, atau di mana para pihak terlibat dalam aktivitas yang sangat terintegrasi, dapat membuat pembagian keuntungan transaksional lebih tepat daripada metode satu sisi. Sebagai contoh lain, dimana tidak ada atau terbatas informasi margin kotor yang dapat diandalkan yang tersedia untuk umum tentang pihak ketiga, metode transaksi tradisional mungkin sulit diterapkan dalam kasus selain di mana terdapat pembanding internal, dan metode laba transaksional mungkin merupakan metode yang paling tepat. mengingat ketersediaan informasi.

Dari panduan tersebut dinyatakan bahwa dalam menentukan metode pengujian yang paling tepat sangat bergantung pada kondisi transaksi serta informasi yang dapat diperoleh berkaitan dengan transaksi yang akan diuji serta ketersediaan pembanding yang handal.

Metode TNMM dapat memberikan hasil yang lebih memadai dalam kasus dimana masing-masing pihak yang bertransaksi memberikan kontribusi yang berharga dan unik serta para pihak sangat terintegrasi.

Pemohon Banding telah keliru memahami pernyataan Terbanding bahwa setelah melakukan sanity check maka transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding sudah berada dalam rentang kewajaran.

Pertama-tama Terbanding perlu menyampaikan bahwa sanity check yang dilakukan oleh Terbanding adalah untuk memenuhi permintaan Pemohon Banding untuk menguji apakah setelah dilakukan koreksi, hasil perhitungan Terbanding menjadi menyimpang jauh. 

Sebagai analogi, sanity check yang dilakukan dalam sengketa a-quo adalah sama halnya dengan pengujian penjualan dengan penggunaan pengujian tidak langsung melalui akun pembelian dengan akun piutang. Nilai yang paling handal adalah yang didasari data yang lebih lengkap.

Namun demikian berdasarkan kondisi yang tersedia pada saat pemeriksaan dalam sengketa a-quo, maka penggunaan metode penyandingan harga (metode CUP/CUT) adalah lebih memenuhi panduan yang dimaksud dalam OECD TP Guideline.

Pendapat Terbanding tersebut dilatari dengan pertimbangan bahwa: 

1)

Penjelasan Tertulis Sidang ke-6 nomor 095/DDTC-TP/I/2020 tanggal 3 Februari 2020,

2)

Penjelasan Tertulis Sidang ke-7 nomor 052/DDTC-TP/II/2020 tanggal 24 Februari 2020,

3)

Penjelasan Tertulis Sidang ke-8 nomor 032/DDTC-TP/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, 

4)

Perbedaan Argumen Pemohon Banding dan Terbanding terkait Sanity Check dan Kewenangan dan Kaitannya dengan Sidang PT Astra Honda Motor Tahun Pajak 2010, 2013, dan 2014 nomor 064/DDTC-TP/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, dan

5)

Penjelasan Tertulis Sidang ke-11 nomor 080/DDTC-TP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, 

Namun Terbanding belum pernah menjawab dasar hukum yang membenarkan pernyataan sanity check tersebut.

a.

harga yang diuji berkaitan langsung dengan nilai transaksi royalty

b.

Metode TNMM akan melibatkan seluruh probis Pemohon Banding termasuk transaksi yang dengan pihak independen dan transaksi lain yang sifatnya umum (sharing) misalnya biaya opex, serta pengaruh kurs baik di sisi Pemohon Banding maupun pembanding.

 

Hal tersebut tentunya justru akan menghasilkan nilai yang bias, karena sangat mungkin performa yang dihasilkan transaksi independen akan menutupi performa transaksi yang diuji atau sebaliknya.

Bahwa dalam melakukan sanity check Terbanding hanya melakukan pembandingan saja tidak dalam rangka menguji kehandalan pengujian dengan metode TNMM yang dilakukan oleh Pemohon Banding karena menurut Terbanding penggunaan metode CUP/CUT adalah metode yang paling tepat dalam menguji transaksi royalti Pemohon Banding.

Bahwa sejak terbit PER-22/PJ/2013 maupun SE-50/PJ/2013 maka KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 yang menjadi pertimbangan terbitnya S-153/PJ.04/2010 menjadi tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan sebagai sumber hukum, khususnya penegasan pada huruf B angka 1 paragraf 3 S-153/PJ.04/2010:
"Setelah harga wajar transaksi afiliasi ditetapkan, maka harus diteliti apakah bagian laba kena pajak yang dilaporkan di Indonesia setelah prinsip kewajaran diterapkan adalah bagian laba kena pajak yang realistis secara ekonomis dibandingkan kinerja laba kena pajak usaha sejenis."

Tidak diberlakukan lagi KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993 juga sejalan dengan pedoman yang terdapat dalam OECD TP Guidelines 2010. 

2.

Masih terkait dengan pertanyaan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan dalil tersebut di atas berdasarkan Paragraf 6.3.12.7 UN TP Manual terkait dengan sanity check yang salah diterjemahkan yang dapat dilihat dalam Kesimpulan akhir Terbanding tanggal 14 Agustus 2017 untuk sengketa pajak tahun 2010 halaman 5 dan Kesimpulan Akhir Terbanding tanggal 28 Mei 2018 untuk sengketa pajak tahun 2013 halaman 11 sebagai berikut:
"DJP menerapkan metode CUP untuk pengujian Royalti menghasilkan laba operasi WP masih berada dalam rentang kewajaran sehingga penerapan metode CUP tersebut telah benar dan tidak excessive."

Apakah Terbanding setuju atau tidak dengan pendapat Pemohon Banding bahwa dalil untuk membenarkan koreksi yang dituangkan dalam risalah pembahasan pemeriksaan dan SPUH saat keberatan tahun pajak 2014 adalah menggunakan Paragraf 6.3.12.7 UN TP Manual sama dengan tahun 2010 dan 2013?

 

Terjemahan menurut Pemohon Banding sudah sesuai dengan ketentuan domestik SE-50/PJ/2013. Ketentuan domestik tersebut juga sudah sesuai dengan:

Terbanding berpendapat bahwa: 

-

Pemohon Banding baik dalam Lampiran 3A SPT PPh 2014 maupun kedua kajian yang dituangkan dalam bentuk Transfer Pricing Documentation, menggunakan pengujian tersendiri untuk Transaksi Afiliasi Pembayaran Royalti, yaitu menggunakan Metode CUP. Dalam TP Documentation terkait Pengujian Kewajaran Margin Usaha yang menggunakan metode TNMM pun, atas transaksi royaltinya dinyatakan dilakukan pengujian tersendiri (menggunakan metode CUP/CUT). Terbanding telah melakukan pengujian atas pembayaran biaya royalti berdasarkan Transfer Pricing Study for intercompany Royalty Transaction for Fiscal Year 2014 milik Pemohon Banding; 

-

Bahwa Transaksi Afiliasi atas Pembayaran Royalti, diatur juga dalam PER-22/PJ/2013 dan SE-50/PJ/2013, sehingga transaksi-transaksi tersebut dapat menjadi objek pengujian oleh Terbanding, sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Bahwa dalam melakukan koreksinya, Terbanding telah sesuai dengan ketentuan tersebut;

-

Tidak ada ketentuan di SE-50/PJ/2013 yang menyatakan bahwa apabila analisis keuangan perusahaan sudah bagus serta merta pembayaran royalti sudah wajar;

-

Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Terbanding wajib atau harus melaksanakan analisis kewajaran harga atas transaksi afiliasi dengan dua metode karena kedua metode tersebut akan memperoleh hasil yang berbeda satu sama lain karena perbedaan sifat dari metode dan data yang digunakan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena masing-masing pihak akan menggunakan hasil analisis yang paling menguntung kan bagi pihak yang bersangkutan;

1)

Pendapat ahli transfer pricing seperti H. David Rosenbloom dan Mukesh Butani;

-

Bahwa hasil analisis kewajaran atas pembayaran biaya royalty tidak relevan dibandingkan dengan hasil  analisis kewajaran atas laba  yang diperoleh karena beda tujuan. Tujuan analisis kewajaran biaya royalty adalah untuk menilai kewajaran atas "satu transaksi" dengan pihak afiliasi, sedangkan tujuan analisis kewajaran laba adalah untuk menilai kewajaran hasil kegiatan usaha dalam satu tahun yang merupakan bermacam-macam transaksi baik transaksi dengan perusahaan dependen maupun independen, sehingga kedua analisis tersebut tidak dapat dibandingkan untuk menilai kewajaran transaksi dan hanya dapat digunakan sebagai bahan referensi;

2)

Putusan Pengadilan Pajak India seperti Cadbury India Ltd v. ADIT (2010, India), Lumax Industries Ltd vs ACIT (2012, India), Air Liquide Engineering India P. Ltd. Vs DCIT (2011, India), Thyssen Krupp Industries India Pvt. Ltd.,Vs. A CIT (2011, India); 

3)

Pendapat Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-114023.15/2013/PP tahun 2020 halaman 13:
"Bahwa dengan demikian akan lebih tepat apabila Terbanding juga melakukan analisis rasio keuangan (NCP, ROS, dan ROA) yang dilakukan melalui pendekatan metode di tingkat laba bersih melalui metode laba bersih transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM) untuk memastikan apakah penerapan metode CUT tersebut realistis secara ekonomis maupun nasional di tingkat laba, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terbanding, hal ini sesuai dengan United Nation Transfer Pricing Manual (selanjutnya: UN TP Manual) paragraph 6.3.12.7 yang menyatakan:
"Lebih lanjut, TNMM sering digunakan untuk menguji dan mengkonfirmasi atas hasil dari traditional transaction methods."

Serta pendapat Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-106694.15/2010/PP/M.VIIIA tahun 2020 halaman 133:
"Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apabila pengujian kewajaran di tingkat laba operasi telah mencapai rentang  tingkat kewajaran, maka dalam prakteknya transaksi yang terjadi antara biaya-biaya yang terdapat dalam HPP maupun Biaya Usaha menjadi komponen penilaian kewajaran transaksi yang dilakukan sudah memenuhi prinsip kewajaran"

"Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan atas Biaya Royalti yang telah dibayarkan Pemohon Banding kepada pihak afiliasinya yang telah merupakan komponen biaya yang sudah diperhitungkan dalam analisis margin laba operasi rata-rata tertimbang Pemohon Banding telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha"

-

Bahwa Terbanding telah melakukan analisis kewajaran harga atas pembayaran royalty atas transaksi antar perusahaan afiliasi sesuai ketentuan a quo dengan mengacu kepada TP Doc Royalti Pemohon Banding, sehingga Terbanding tidak perlu lagi melakukan pengujian kewajaran penghasilan netto dengan metode TNMM karena yang menjadi sengketa banding adalah sengketa transaksi pembayaran royalty kepada perusahaan affiliasi. Dengan demikian penggunaan analisis  kewajaran harga yang dilakukan Terbanding atas pembayaran royalty sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan a quo, sedangkan pendapat Pemohon Banding yang menyatakan Terbanding tidak perlu lagi melakukan koreksi atas pembayaran royalty karena penghasilan netto sudah wajar tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh;

-

Bahwa dasar hukum yang digunakan Pemohon Banding adalah Lampiran 2, Huruf B.6 S-153/PJ.4/2010 tentang Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi sebagaimana tersebut pada halaman 14 penjelasan tertulis mewajibkan:
"Meskipun fokus penerapan prinsip kewajaran transaksi afiliasi dan hasil akhir penerapan metode transfer pricing adalah menentukan harga transaksi afiliasi yang wajar, namun pada akhirnya, setelah harga transaksi (CUP)* diterapkan, pemeriksa HARUS kembali menelaah keandalan penerapan prinsip kewajaran tersebut, yaitu dengan membandingkan laba bersih transaksi afiliasi setelah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman tingkat laba bersih dan laba kena pajak sektor usaha yang sama (TNMM)*."

*(penambahan penekanan) S-153/PJ.4/2010 Lampiran I, Huruf B.1 mewajibkan:
"Setelah harga kewajaran diterapkan, maka HARUS diteliti apakah bagian laba kena pajak yang dilaporkan di Indonesia setelah prinsip kewajaran diterapkan adalah bagian laba kena pajak yang realistis secara ekonomis dibandingkan kinerja laba kena pajak usaha sejenis."

Terbanding menanggapi bahwa S-153/PJ.4/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Panduan Kewajaran Pemeriksaan Transaksi Afiliasi didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.71/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri TP-1). Bahwa KEP-01 sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 1995 karena Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 yang mendasarinya sudah dicabut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994. KEP-01 dicabut dan tidak berlaku lagi mulai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 22/PJ./2013 yang berlaku sejak 1 Juli 2013 sedangkan SE-04 dicabut pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan diterbitkannya SE-50/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013. Mengingat sengketa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding terkait dengan Tahun Pajak 2014 maka dasar hukum S-153/PJ.41/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Panduan Kewajaran Pemeriksaan Transaksi Afiliasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain itu, Terbanding juga belum memberikan tanggapan terkait perbedaan terjemahan antara Terbanding dengan Penerjemah Tersumpah yang saling bertolak belakang.

Pemohon Banding sudah menyampaikan permintaan tanggapan pada: 

Terkait dengan kesalahan terjemahan (pemaknaan) Paragraf 6.3.12.7 UN TP Manual terkait dengan sanity check yang disampaikan Pemohon Banding:

Secara lengkap panduan dalam UN Model diuraikan sebagai berikut:
B.3.3.12.6. Finally, TNMM may be attractive if the data is simply not available to perform a gross margin method of analysis. For example, this may be the case if the gross profits of comparable companies are not published and only their operating profits are known. The cost of goods sold by companies may also not be available, therefore only a net margin method of analysis can be applied using the return on total costs as the profit level indicator.

B.3.3.12.7. In addition to the three situations mentioned above, the TNMM is also used in practice by tax authorities to identify companies for an audit by analysing their net profit margins. Furthermore, the TNMM is often applied to check and to confirm the results of traditional transactional methods. For example, the TNMM may be used in combination with the Resale Price Method to determine an arm's length compensation for  a distribution company

1)

Perbedaan Argumen Pemohon Banding dan Terbanding terkait Sanity Check dan Kewenangan dan Kaitannya dengan Sidang PT Astra Honda Motor Tahun Pajak 2010, 2013, dan 2014 nomor 064/DDTC-TP/Vll/2020 tanggal 27 Juli 2020, dan

2)

Penjelasan Tertulis Sidang 11 nomor SE-50/PJ/2013 yakni: 080/DDTC-TP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

Pada dasarnya terdapat benang merah/kesamaan situasi yang melatarbelakangi penggunaan metode TNMM baik secara sendiri ataupun berbarengan sebagaimana juga diuraikan dalam Par. 2.4 OECD TP Guidelines
There are situations where transactional profit methods are found to be more appropriate than traditional transaction methods. For example, cases where each of the parties makes valuable and unique contributions in relation to the controlled transaction, or where the parties engage in highly integrated activities, may make a transactional profit split more appropriate than a one sided method.

As another example, where there is no or limited publicly available reliable gross margin information on third parties, traditional transaction methods might be difficult to apply in cases other than those where there are internal comparables, and a transactional profit method might be the most appropriate method in view of the availability of information.

Terjemahan bebas
Ada situasi di mana metode keuntungan transaksional ditemukan lebih sesuai daripada metode transaksi tradisional. Misalnya, kasus dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang berharga dan unik dalam kaitannya dengan transaksi yang dikendalikan, atau di mana para pihak terlibat dalam aktivitas yang sangat terintegrasi, dapat membuat pembagian keuntungan transaksional lebih tepat daripada metode satu sisi.

Sebagai contoh lain, di mana tidak ada atau terbatas informasi margin kotor yang dapat diandalkan yang tersedia untuk umum tentang pihak ketiga, metode transaksi tradisional mungkin sulit diterapkan dalam kasus selain di mana terdapat pembanding internal, dan metode laba transaksional mungkin merupakan metode yang paling tepat. mengingat ketersediaan informasi.

Terjemahan Pemohon Banding:
 "Lebih lanjut, TNMM sering digunakan untuk menguji dan mengkonfirmasi atas hasil dari traditional transactional methods.'' 

Memperhatikan panduan dalam UN Model dan OECD tersebut penggunaan metode tradisional berbarengan dengan TNMM dilatarbelakangi adanya situasi tertentu, dapat berupa ketersediaan data dan/atau kondisi transaksi yang unik atau saling terkait. Dengan demikian karena ketiadaan situasi yang unik/saling terkait serta tersedia data yang memadai atas transaksi yang diuji, maka penggunaan sanity check dengan TNMM justru akan menyebabkan bias output yang dihasilkan.

3.

Pemohon Banding sudah mempertanyakan pernyataan Terbanding yang saling bertentangan mengenai kaitan kewajaran royalti (metode CUP/CUT) dengan laba usaha (metode TNMM) pada:

-

Berdasarkan Lampiran V SPT Tahunan 1771 Tahun Pajak 2014 diketahui daftar pemegang saham/pemilik modal Wajib Pajak adalah sebagai berikut:
 

1)

Penjelasan Tertulis Sidang ke-6 nomor 095/DDTC-TP/I/2020 tanggal 3 Februari 2020

-

Berdasarkan lampiran 3A SPT PPh Badan tahun 2014 terdapat keterangan pembayaran royalti dari  Pemohon Banding kepada Honda Motor Co. yang berkedudukan di  Jepang sebagai induk Pemohon Banding, dimana besamya royalti yang dibayarkan di tahun 2014 kepada Honda Motor Co. Ltd. sebesar Rp2.504.057.029.403,00; 

2)

Penjelasan Tertulis Sidang ke-7 nomor 052/DDTC-TP/II/2020 tanggal 24 Februari 2020

3)

Penjelasan Tertulis Sidang ke-8 nomor 032/DDTC-TP/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020

4)

Kronologi, Fakta, dan Temuan di Persidangan Banding PT Astra Honda Motor (PT AHM) Tahun Pajak 2014 nomor 002/DDTC-TP/VII//2020 tanggal 6 JUuli 2020

-

Bahwa Pemohon Banding baik dalam Lampiran 3A SPT PPh 2014 maupun kedua kajian yang dituangkan dalam bentuk Transfer Pricing Documentation, menggunakan pengujian tersendiri untuk Transaksi Afiliasi Pembayaran Royalti, yaitu menggunakan Metode CUP. Dalam TP Documentation terkait Pengujian Kewajaran Margin Usaha yang menggunakan metode TNMM pun, atas transaksi royaltinya dinyatakan dilakukan pengujian tersendiri (menggunakan metode CUP/CUT);

5)

Perbedaan Argumen Pemohon Banding dan Terbanding terkait Sanity Check dan Kewenangan dan Kaitannya dengan Sidang PT Astra Honda Motor Tahun Pajak 2010, 2013, dan 2014 nomor 064/DDTC-TP/Vll/2020 tanggal 27 Juli 2020

namun Terbanding belum menanggapi hal tersebut. Pernyataan Terbanding saling bertentangan diiabarkan sebagai berikut:

 

Jika Terbanding menyatakan bahwa transaksi royalti harus diuji secara transaksional dan sanity check bukan untuk penentuan kewajaran atas pembayaran royalti tersebut, lantas mengapa 

-

Bahwa Terbanding ketika melakukan pengujian atas pembayaran royalti Pernohon Banding kepada pihak afiliasinya menggunakan data yang ada pada TP Documentation untuk Transaksi Afiliasi Pembayaran Royalti, yaitu menggunakan Metode CUP, sehingga tidak terdapat perbedaan dengan Pemohon Banding ats penggunaan metode pengujian royaltinya.

1)

Dalil Terbanding sejak tahun 2010, 2013 dan 2014 menggunakan sanity check untuk membenarkan koreksi royalti-nya?

-

Bahwa kewenangan Terbanding untuk melakukan pengujian tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

2)

Terbanding mengkaitkan koreksi transaksi royalti (metode CUT/CUP) dengan laba usaha (metode TNMM) dalam Risalah Pembahasan 2014, SPUH 2014, Surat Uraian Banding 2014 dan Kesimpulan Akhir Terbanding saat sidang di tahun 2010 dan 2013?

 

3)

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. 

-

Bahwa dalam proses pengujian tersebut, Terbanding telah mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelazimanan Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa 

-

Bahwa Pemohon Banding selalu menyatakan bahwa terdapat kewajiban Terbanding untuk mengaitkan harga transaksi (CUP) dengan tingkat pengembalian yang sepadan atau laba dibandingkan dengan perusahaan sejenis (TNMM), yang oleh Pemohon Banding diartikan bahwa sanity check dilakukan dengan melakukan pengujian metode CUP yang kebenarannya dikonfirmasi dengan metode TNMM. Apabila kesimpulan dari kedua metode tersebut adalah sama, maka hal tersebut menunjukkan pengujian yang dilakukan sudah tepat. Sedangkan apabila kesimpulan dari kedua metode tersebut adalah berbeda, maka pengujian metode CUP (pengujian yang pertama) adalah tidak tepat sehingga perlu dilakukan pengujian ulang. 

Menanggapi hal tersebut, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut: 

a.

Laba Operasi dipengaruhi oleh seluruh transaksi baik Penjualan, Harga Pokok Penjualan dan Biaya Operasi sehingga Laba Operasi yang berada di dalam Arm's Length Range tidak serta merta membuktikan bahwa royalti dan seluruh transaksi afiliasinya telah wajar

b.

Kewajaran royalti tidak bisa dilihat dari margin laba semata tetapi harus diuji secara transaksional (transaction by transaction).

 

Bahwa Terbanding telah melakukan analisis kewajaran harga atas pembayaran royalty atas transaksi antar perusahaan afiliasi sesuai ketentuan a quo dengan mengacu kepada TP Doc Royalti Pemohon Banding, sehingga Terbanding tidak perlu lagi melakukan pengujian kewajaran penghasilan netto dengan metode TNMM karena yang menjadi sengketa banding adalah sengketa transaksi pembayaran royalty kepada perusahaan afiliasi. Dengan demikian penggunaan analisis kewajaran harga yang dilakukan Terbanding atas pembayaran royalty sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan a quo, sedangkan pendapat Pemohon Banding yang menyatakan Terbanding tidak perlu lagi melakukan koreksi atas pembayaran royalty karena penghasilan netto sudah wajar tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh;

Berdasarkan OECD TP Guidelines disebutkan bahwa:
Paragraf 3.9
" .... in order to arrive at the most precise approximation of arm's length condition, the arm's length principle should be applied on a transaction by transaction basis."

Paragraf 6.23
"In establishing arm's length pricing in the case of a sale or license of intangible property, it is possible to use the CUP method ..... The amount of consideration charged in comparable transactions between independent enterprises in the same industry can also be a guide."

Paragraf 6.26
"In cases involving highly valuable intangible property .. .It therefore may be difficult to apply the traditional transaction methods and the transactional net margin method, particularly where both parties to the transaction own valuable intangible property or unique assets used ... In such cases the profit split method may be relevant ..."

-

Selanjutnya dalam UN Manual on TP dijelaskan bahwa:

Paragraf 6.3.12.7
"Furthermore, TNMM is often applied to check and to confirm the result of traditional transaction methods"

-

Data dan fakta berupa SPT Tahunan PPh 2014 dan TP Doc Pemohon Banding menunjukkan bahwa pengujian kewajaran royalti menggunakan Metode CUP. Hal tersebut juga diperkuat dengan informasi yang terdapat dalam kedua dokumentasi transfer pricing (TP Doc.) bahwa terkait pembayaran royalty menggunakan metode CUP dan terkait Pengujian Kewajaran Margin Usaha yang menggunakan metode TNMM. Pemohon Banding dalam proses pemeriksaan dan keberatan juga menggunakan Metode CUP dalam mempertahankan pengujian kewajaran royalti tersebut sehingga menjadi tidak konsisten jika Pemohon Banding memberikan argumen terkait kewajaran royalti tersebut Terbanding harus menggunakan TNMM. 

-

Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa Terbanding wajib atau harus melaksanakan analisis kewajaran harga atas transaksi afiliasi dengan dua metode karena kedua metode tersebut akan memperoleh hasil yang berbeda satu sama lain karena perbedaan sifat dari metode dan data yang digunakan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena masing-masing pihak akan menggunakan hasil analisis yang paling menguntungkan bagi pihak yang bersangkutan;

-

Bahwa hasil analisis kewajaran atas pembayaran biaya royalty tidak relevan dibandingkan dengan hasil analisis kewajaran atas laba yang diperoleh karena beda tujuan. Tujuan analisis kewajaran biaya royalty adalah untuk menilai kewajaran atas "satu transaksi" dengan pihak afiliasi, sedangkan tujuan analisis kewajaran laba adalah untuk menilai kewajaran hasil kegiatan usaha dalam satu tahun yang merupakan bermacam-macam transaksi baik transaksi dengan perusahaan dependen maupun independen, sehingga kedua analisis tersebut tidak dapat dibandingkan untuk menilai kewajaran transaksi dan hanya dapat digunakan sebagai bahan referensi;

-

Bahwa Terbanding telah melakukan analisis kewajaran harga atas pembayaran royalty atas transaksi antar perusahaan afiliasi sesuai ketentuan a quo dengan mengacu kepada TP Doc Royalti Pemohon Banding, sehingga Terbanding tidak perlu lagi melakukan pengujian kewajaran penghasilan netto dengan metode TNMM karena yang menjadi sengketa banding adalah sengketa transaksi pembayaran royalty kepada perusahaan afiliasi. Dengan demikian penggunaan analisis  kewajaran harga yang dilakukan Terbanding atas pembayaran royalty sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan a quo, sedangkan pendapat Pemohon Banding yang menyatakan Terbanding tidak perlu lagi melakukan koreksi atas pembayaran royalty karena penghasilan netto sudah wajar tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh;

4

Terbanding belum pernah menanggapi SE-50/PJ/2013 Lampiran I Bab II Bagian B.3.c.a menyebutkan bahwa:
"Dalam hal Wajib Pajak adalah pihak yang memanfaatkan (Licensee) atau pembeli dari harta tak berwujud maka perlu memperhatikan hal-hal antara lain:

-

Bahwa Pemohon Banding membuat TP Documentation atas transaksi Afiliasi Pembayaran Royalti menggunakan Metode CUP dan TP Documentation terkait Pengujian Kewajaran Margin Usaha yang menggunakan metode TNMM. Kedua TP Documentation tersebut menyatakan bahwa keduanya telah wajar;

a.

Pembayaran yang dilakukan akan memperoleh tingkat pengembalian yang sepadan dibandingkan dengan royalty yang dibayarkan. Hal ini ditunjukkan dengan analisis keuangan atas transaksi tersebut."

-

Lalu terkait dengan dalil Pemohon Banding yang mengaitkan pembayaran royalty dengan tingkat pengembalian yang sepadan, apakah yang dimaksud Terbanding harus menghitung kembali kewajaran pembayaran royaltinya dengan menggunakan metode TNMM, sementara Pemohon Banding sendiri tidak menggunakan penghitungan kewajaran atas pembayaran royalty dengan metode TNMM; 

Terbanding juga belum pernah menanggapi kata "sepadan" menurut KBBI berarti mempunyai nilai yang sama; sebanding; seimbang; berpatutan.

Pemohon Banding sudah menyampaikan dasar hukum bahwa Terbanding seharusnya mempertimbangkan pasal tersebut yang mana mengkaitkan pembayaran royalti dengan tingkat pengembalian yang sepadan. Namun Terbanding belum menanggapi dalil Pemohon Banding bahwa CUP/CUT dan TNMM harus menghasilkan kesimpulan yang sama karena kata sepadan adalah sama dan seimbang menurut KBBI, padahal hal tersebut sudah dipertanyakan pada:

-

Bahwa dalam kajian TP Documentation yang menerapkan metode TNMM Bagian 6. Selection of an Appropriate Transfer Pricing Method

6.1.4. Payments of Royalties
"H M Co does not license its intellectual properties to parties outside the Honda Motor group companies. Therefore, the internal CUT method cannot be applied. The External CUT method is chosen as a testing method for this transaction. The arm's length nature of the payment of royalty transaction is also confirmed through a separate CUT analysis"

1)

Penjelasan Tertulis Sidang ke-2 nomor 036/DDTC-TP/X/2019 tanggal 21 Oktober 2020,

-

Menurut pemahaman Terbanding, dalam TP Documentation yang menerapkan metode TNMM pun, Pemohon Banding melakukan pengujian terpisah atas Transaksi Pembayaran Royalti. Hal di atas diperkuat kemudian dengan adanya TP Study For Intercompany Transaction For Fiscal Year 2014 yang kembali menegaskan bahwa metode yang digunakan untuk menguji kewajaran transaksi Pembayaran Royalti adalah Metode CUP. 

2)

Penjelasan Tertulis Sidang ke-6 nomor 095/DDTC-TP/I/2020 tanggal 3 Februari 2020, 

3)

Penjelasan Tertulis Sidang ke-7 nomor 052/DDTC-TP/II/2020 tanggal 24 Februari 2020,

4)

Penjelasan Tertulis Sidang ke-8 nomor 032/DDTC-TP/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, 

-

Terbanding dalam hal ini, sesuai kewenangan yang diberikan dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan Penjelasan Pasal 18 ayat (3) UU PPh, aturan pelaksanaan sesuai PER-22/PJ/2013 dan SE-50/PJ/2013, kemudian melakukan pengujian atas transaksi Pembayaran Royalti

Lampiran PER-22/PJ/2013
BAB IV - Hal-Hal Khusus Terkait Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha atas Transaksi Harta Tak Berwujud

Dalam hal ini adalah atas Transaksi Pembayaran Royalti

SE-50/PJ/2013
Dalam daftar isi terdapat rincian atas transaksi sebagai berikut:

 

 

Bahwa transaksi Pembayaran Royalti yang dilakukan Wajib Pajak kepada Induk, sesuai SE-50/PJ/2013 dikategorikan sebagai Transaksi Harta Tak Berwujud

5)

Ringkasan Pokok Sengketa Banding PT Astra Honda Motor (PT AHM) Tahun Pajak 2014 Nomor 001/DDTC-TP/VIl/2020 tanggal 6 Juli 2020, 

6)

Perbedaan Argumen Pemohon Banding dan Terbanding terkait Sanity Check dan Kewenangan dan Kaitannya dengan Sidang PT Astra Honda Motor Tahun Pajak 2010, 2013, dan 2014 nomor 064/DDTC-TP/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, dan

7)

Penjelasan Tertulis Sidang ke-11 nomor 080/DDTC-TP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

 

-

Dengan demikian Terbanding berpendapat bahwa:

 

a.

Pemohon Banding sendiri baik dalam Lampiran 3A SPT PPh 2014 maupun kedua kajian yang dituangkan dalam bentuk TP Documentation, menggunakan pengujian tersendiri untuk Transaksi Afiliasi Pembayaran Royalti, yaitu menggunakan Metode CUP. Kembali kami tekankan bahwa atas Pengujian Kewajaran Margin Usaha yang menggunakan metode TNMM pun, Atas Transaksi Royaltinya dinyatakan dilakukan pengujian tersendiri (menggunakan metode CUP/CUT)

 

b.

Bahwa Transaksi Afiliasi atas Pembayaran Royalti, diatur juga dalam PER-22/PJ/2013 dan SE-50/PJ/2013, sehingga transaksi yang menurut wajib pajak terpisah pengujiannya (Menggunakan Metode CUP/CUT) dapat menjadi objek pengujian oleh Terbanding, sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh.

-

Pemohon Banding justru terlihat tidak konsisten karena seolah ingin mengabaikan apa yang sudah dinyatakan dalam Lampiran 3A SPT PPh Badan 2014 serta 2 buah TP Documentation For Fiscal Year 2014 yang masing-masing tetap menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi Atas Pembayaran Royalti menggunakan pengujian dengan metode tersendiri, yaitu Metode CUP/CUT.

5.

Bahwa Pemohon Banding paham S-153/PJ.4/2010 telah dicabut, namun dalam memahami SE-50/PJ/2013 Terbanding harus melakukan interpretasi historis dengan cara mempertimbangkan keseluruhan peraturan yaitu S-153/PJ.4/2010 dan SE-50/PJ/2013 karena sama-sama mengaitkan harga transaksi (CUP) dengan tingkat laba dibandingkan dengan perusahaan sejenis (TNMM).

Atau dengan kata lain, bahwa sejak dahulu S-153/PJ.4/2010, aturan yang dibuat oleh Terbanding terkait pemeriksaan TP adalah meskipun fokus penerapan prinsip kewajaran transaksi afiliasi dan hasil akhir penerapan metode transfer pricing adalah menentukan harga transaksi afiliasi yang wajar, namun pada akhirnya, setelah harga transaksi diterapkan, pemeriksa harus kembali menelaah keandalan penerapan prinsip kewajaran tersebut, yaitu dengan membandingkan laba bersih transaksi afiliasi setelah penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman tingkat laba bersih dan laba kena pajak sektor usaha yang sama.

Lebih lanjut, "Setelah harga kewajaran diterapkan(CUT/CUP Method-Penekanan oleh Pemohon Banding), maka harus diteliti apakah bagian laba kena pajak yang dilaporkan di Indonesia setelah prinsip kewajaran diterapkan adalah bagian laba kena pajak yang realistis secara ekonomis (TNMM Method-Penekanan oleh Pemohon Banding) dibandingkan kinerja laba kena pajak usaha sejenis."

Terbanding saat sengketa pajak 2010 menolak untuk menggunakan SE-50/PJ/2013 dengan alasan belum berlaku. (Lihat surat Pemohon Banding No 064/DDTC-TP/VII/2020 tanggal 27 juli halaman 4).

Kembali di sengketa tahun pajak 2014, Terbanding menolak untuk menggunakan S-153/PJ.4/2010 dengan alasan aturan tersebut sudah tidak berlaku. 

Padahal, S-153/PJ.4/2010 dan SE-50/PJ/2013 mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan mewajibkan pemeriksa pajak untuk melakukan sanity check di tingkat laba dibandingkan dengan industri sejenis setelah menentukan harga transaksi wajar.

Seharusnya Terbanding fokus dengan membantah aturan yang Pemohon Banding sampaikan, di mana letak ketidaksetujuannya dibandingkan menghindar untuk menjawab dengan alasan aturan belum berlaku atau aturan sudah tidak berlaku. Namun hal tersebut belum dijawab oleh Terbanding.  

-

Pemohon Banding dalam beberapa kali penjelasan tertulisnya selalu menyatakan bahwa pengujian atas sanity check tersebut adalah sesuai dengan S-153/PJ.4/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Panduan Kewajaran Pemeriksaan Transaksi Afiliasi.

-

Dapat Terbanding sampaikan bahwa S-153/PJ.4/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Panduan Kewajaran Pemeriksaan Transaksi Afiliasi didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-01/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.71/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing (Seri TP-1). 

-

Bahwa KEP-01 sudah dinyatakan dicabut karena Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 yang mendasarinya sudah dicabut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994. KEP-01 dicabut dan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-22/PJ./2013 yang berlaku sejak 1 Juli 2013 sedangkan SE-04 dicabut pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan diterbitkannya SE-50/PJ/2013 tanggal 24 Oktober 2013. 

-

Mengingat sengketa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding terkait dengan Tahun Pajak 2014 maka dasar hukum S-153/PJ.4/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Panduan Kewajaran Pemeriksaan Transaksi Afiliasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

-

Terbanding dalam melakukan pengujian atas kewajaran royalty telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa serta SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa; 

-

Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terkait pembayaran royalty, Terbanding mengikuti alur dan data yang ada pada TP Documentation dari Pemohon Banding. Terbanding menggunakan metode yang sama dan data yang sama yang kemudian dengan melihat dari data tersebut disimpulkan bahwa Terbanding menggunakan metode yang sama untuk menghitung kewajaran royalty yaitu metode CUP dan menggunakan data pembanding yang telah dipilih Pemohon Banding namun menurut kami masih terdapat ketidaktepatan pemilihan pembanding (terdapat pembanding yang tidak sebanding sehingga harus dikeluarkan dari pengujian). 

-

Bahwa yang kami koreksi adalah pembayaran royalti yang pengujiannya kami lakukan berdasarkan metode yang sama dengan Pemohon Banding yaitu melode CUP.  

6.

Terbanding belum menanggapi mana pernyataan Terbanding yang benar, padahal hal tersebut sudah pernah dipertanyakan oleh Pemohon Banding pada Ringkasan Penjelasan Tertulis Sidang ke-11 nomor 079/DDTC-TP/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 halaman 13.

Berdasarkan perhitungan Pemohon Banding dihasilkan kesimpulan yang sama yakni CUP wajar dan TNMM wajar. Sedangkan perhitungan menurut Terbanding saling bertentangan satu dengan lain.

Mengacu pada Surat Uraian Banding nomor S-1929/WPJ.19/2019 tanggal 1 Juli 2019 Terbanding menyatakan
"bahwa Terbanding dalam proses pemeriksaan maupun proses keberatan telah melakukan sanity check atas koreksi yang dilakukan dan hasilnya konsisten bahwa koreksi Terbanding telah wajar baik dari sisi metode CUP maupun TNMM."

Namun faktanya ketika Terbanding melakukan pengujian kewajaran biaya royalti dengan menggunakan metode CUP hasilnya adalah tidak wajar sedangkan metode TNMM hasilnya adalah wajar. 

Bahwa dalam penerapan peraturan hukum di Indonesia, Terbanding memiliki pemahaman bahwa dasar hukum yang dapat digunakan adalah dasar hukum yang telah ada dan berlaku pada saat peristiwa hukum tersebut terjadi. Jadi, apabila peristiwa hukum yang terjadi tahun 2010, sementara SE-50/PJ/2013 baru dikeluarkan pada tahun 2013, maka aturan tersebut tidak dapat berlaku surut kecuali aturan tersebut menyebutkan berlakunya surut. Demikian juga apabila peristiwa hukum terjadi tahun 2014, sementara S-153/PJ.4/2010 yang dijadikan argumen Pemohon Banding sebagai pelaksanaan sanity check telah dicabut sebagaimana penjelasan kami di angka 5 di atas sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar hukum untuk peristiwa hukum yang terjadi di tahun 2014.

Bahwa tidak terdapat perbedaan maupun pertentangan dari hasil pengujian yang dilakukan Terbanding dimana dari pengujian tersebut Terbanding berpendapat bahwa walaupun biaya royalti dikoreksi namun dalam pengujian baik NCPM dengan Q3 3,46 maupun OM dengan Q3 11,86 masih dalam rentang wajar.

7.

Pada Tanggapan Tertulis Terbanding yang Diserahkan pada Tanggal 24 Juli 2020 halaman 7 dan 11, Terbanding mengatakan bahwa "Tidak ada ketentuan di SE-50/PJ/2013 yang menyatakan bahwa apabila analisis keuangan perusahaan sudah bagus serta merta pembayaran royalti sudah wajar."

Namun faktanya, Terbanding juga menggunakan SE-50/PJ/2013 dalam Risalah Pembahasan tahun 2014 mengkaitkan pembayaran royalti dengan tingkat laba atau sanity check sebagai berikut:
"SE-50/PJ/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas Transaksi Hubungan Istimewa yang berbunyi sebagai berikut:
"Dalam hal terdapat hubungan istimewa, maka pemeriksa pajak agar perlu menganalisis risiko penghindaran pajak. Hal yang perlu diteliti antara lain:

Terbanding menanggapi:

◾

Bahwa ketentuan di atas untuk membantu dalam rangka menganalisis dari sisi penerima harta tak berwujud akan melihat apakah akan diperoleh manfaat yang lebih besar apabila menggunakan/memperoleh harta tak berwujud dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

◾

Bahwa di huruf c. Transaksi Harta Tak Berwujud angka 4 ditegaskan bahwa langkah-langkah pengujian terkait transaksi Harta Tak Berwujud adalah Menentukan kompensasi yang wajar untuk setiap harta tak berwujud yang ditransfer. Hal ini dilakukan dengan mengacu kepada pasar dimana harta tak berwujud digunakan dan membandingkannya dengan transaksi pembanding.

◾

Tidak ada ketentuan di SE-50/PJ/2013 yang menyatakan bahwa apabila analisis keuangan perusahaan sudah bagus serta merta pembayaran royalti sudah wajar.

◾

Pemohon Banding menyampaikan argumen sesuai BAB II huruf A Nomor 4, ldentifikasi Performa Laba Bersih Usaha Wajib Pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya dalam industri sejenis.

d)

Performa laba bersih usaha wajib pajak lebih rendah dibandingkan dengan industri sejenis."

◾

Sesuai BAB II huruf A Nomor 4 SE-50/PJ/2013 ditegaskan "bahwa dalam hal terdapat hubungan istimewa, maka Pemeriksa Pajak agar menganalisis risiko penghindaran pajak dalam transaksi afiliasi tersebut yang dituangkan dalam KKP identifikasi masalah. Hal yang perlu diteliti antara lain:

Selain itu, SE-50/PJ/2013 Lampiran I Bab II Bagian B.3.c.a menyebutkan bahwa:
Dalam hal Wajib Pajak adalah pihak yang memanfaatkan (Licensee) atau pembeli dari harta tak berwujud maka perlu memperhatikan hal-hal antara lain: 

 

a.

Signifikansi transaksi afiliasi yang dapat diukur dari proporsinya terhadap penjualan ataupun laba bersih usaha. 

a.

Pembayaran yang dilakukan akan memperoleh tingkat pengembalian yang sepadan dibandingkan dengan royalty yang dibayarkan. Hal ini ditunjukkan dengan analisis keuangan atas transaksi tersebut."

 

b.

Transaksi afiliasi dengan pihak lawan transaksi yang berkedudukan di negara dengan tarif pajak rendah.

Hal tersebut membuktikan ketidakkonsistenan Terbanding dan dan belum ditanggapi oleh Terbanding.

 

c.

Transaksi afiliasi yang bersifat khusus, misalnya: pengalihan atas harta tak berwujud (lisensi), pembayaran royalti, jasa lntra-grup, dan biaya bunga. 

 

d.

Performa laba bersih usaha Wajib Pajak lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lainnya dalam industri sejenis. 

 

e.

...

◾

Berdasarkan ketentuan di atas tidak ada aturan yang menyatakan bahwa apabila performa laba bersih usaha Wajib Pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya dalam industri sejenis mengindikasikan pembayaran royaltinya sudah wajar. 

◾

Karena di huruf c juga ada anjuran agar pemeriksa menganalisis risiko penghindaran pajak dalam transaksi afiliasi antara lain Transaksi afiliasi yang bersifat khusus, misalnya: pengalihan atas harta tak berwujud (lisensi), pembayaran royalti, ...

 

Dalam daftar isi terdapat rincian atas transaksi sebagai berikut:
 

 

Bagian C. Transaksi Harta Tak Berwujud terdapat paragaraf yang berbunyi:

Pengajuan kewajaran untuk pemanfaatan atau pengalihan harta tak berwujud harus mempertimbangkan perspektif pihak yang menyerahkan (transferor) dan pihak yang menerima (transferee) harta tak berwujud. Pihak yang menyerahkan harus memastikan bahwa akan memperoleh manfaat yang lebih besar dari penyerahan/pemanfaatan harta tak terwujud dibandingkan biaya yang telah dikeluarkan. Sedangkan dari sisi penerima harta tak berwujud akan melihat apakah akan diperoleh manfaat yang lebih besar apabila menggunakan/memperoleh harta  tak berwujud dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Dalam pengujian kewajaran transaksi harta tak berwujud perlu dipahami tipe dan karakterisktiknya. Pemahaman ini akan memudahkan dalam menentukan faktor-faktor yang akan mempengaruhi nilai lisensi dari harta tak berwujud dan juga dalam menentukan transaksi pembanding. Faktor-faktor yang umumnya dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan nilai lisensi harta tak berwujud antara lain:

a)

Proteksi dan jangka waktu

 

Proteksi dan jangka waktu
Beberapa jenis harta tak berwujud seperti paten dilindungi oleh jangka waktu secara hukum. Hal ini membuat perlindungan dari pesaing yang akan menduplikasi. Semakin lama jangka waktu perlindungan atas harta tak berwujud tersebut maka manfaat yang diharapkan akan diterima semakin besar.

b)

Eksklusivitas

 

Hal ini terkait apakah pemanfaatan harta tak berwujud dilindungi oleh hak eksklusif atau tidak. Pihak yang memanfaatkan harta tak berwujud dengan hak eksklusif seharusnya bersedia membayar biaya royalti lebih tinggi daripada pihak yang memanfaatkan harta tak berwujud tanpa hak eksklusif.

c)

Cakupan Geografis

 

Semakin luas cakupan geografis yang diberikan akan membuat manfaat yang diperoleh semakin besar.

d)

Mata manfaal harta tak benwujud (useful life)
Beberapa harta tak berwujud mempunyai masa manfaat yang terbatas. Masa manfaat ini selain dipengaruhi oleh perlindungan hukum seperti di atas juga dipengaruhi oleh tingginya tingkat penemuan teknologi dari suatu industri tertentu. Persaingan ketat pada industri tertentu membuat masa manfaat atas harta tak berwujud yang ditemukan menjadi lebih pendek.

e)

Hak untuk mengembangkan, merevisi, dan melakukan perbaikan

 

Proteksi suatu harta tak berwujud menjadi utang jika ditemukan teknologi baru. Untuk tetap dapat bersaing pihak pemanfaat harta tak berwujud dapat diberikan hak untuk ikut mengembangkan, merevisi dan melakukan perbaikan. Apabila hak ini diberikan maka perlu dipertimbangkan dalam menentukan nilai lisensi suatu harta tak berwujud.

f)

Adanya harta tak berwujud lain atau jasa yang melekat dalam penyerahan atau pemanfaatan harta tak berwujud. Suatu pemanfaatan harta tak berwujud seringkali disertai dengan pemberian jasa secara berlanjut oleh pihak yang memberikan lisensi. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya royalti yang dibayar dan dalam menentukan pembanding.

g)

Adanya hak untuk melisensikan kembali (sublicence) ke pihak ketiga.

h)

Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi secara ekonomis besarnya nilai lisensi harta tak berwujud.

 

Ketentuan di atas merupakan alternatif, di poin atau bagian mana yang perlu dianalisis oleh Pemeriksa terkait resiko penghindaran pajaknya. Sehingga tidak bisa disimpulkan satu sudah memenuhi maka lainnya dianggap telah memenuhi juga.

Bahwa Terbanding telah melakukan langkah tahapan pemeriksaan transfer pricing atas pembayaran royalti tersebut sesuai dengan pengujian data pembanding yang disajikan Pemohon Banding dalam Transfer Pricing Study for Intercompany Royalty Transaction for Fiscal Year 2014. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, Terbanding berkesimpulan bahwa:

-

Pemohon Banding baik dalam Lampiran 3A SPT PPh 2014 maupun kedua kajian yang dituangkan dalam bentuk Transfer Pricing Documentation, menggunakan pengujian tersendiri untuk Transaksi Afiliasi Pembayaran Royalti, yaitu menggunakan Metode CUP. Dalam TP Documentation terkait Pengujian Kewajaran Margin Usaha yang menggunakan metode TNMM pun, atas transaksi royaltinya dinyatakan dilakukan pengujian tersendiri (menggunakan metode CUP/CUT). Terbanding telah melakukan pengujian atas pembayaran biaya royalti berdasarkan Transfer Pricing Study for Intercompany Royalty Transaction for Fiscal Year 2014 milik Pemohon Banding; 

-

Bahwa Transaksi Afiliasi atas Pembayaran Royalti, diatur juga dalam PER-22/PJ/2013 dan SE-50/PJ/2013, sehingga transaksi-transaksi tersebut dapat menjadi objek pengujian oleh Terbanding, sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh. Bahwa dalam melakukan koreksinya, Terbanding telah sesuai dengan ketentuan tersebut;

-

Penafsiran bahwa pengujian transaksi afiliasi harus diuji kembali ke pengujian metode tidak diatur dalam PER-22/PJ/2013 dan SE-50/PJ/2013.

-

Bahwa Terbanding mengkaitkan pembayaran royalti dengan tingkat laba bukan karena Terbanding tidak konsisten namun dilakukan untuk membuktikan kepada Pemohon Banding bahwa sekalipun telah dihitung ulang kewajaran pembayaran royalti, nilai laba usaha Pemohon Banding tidak melambung jauh melewati dari rentang kewajaran usaha sejenis sebagaimana yang telah sajikan perhitungannya di atas.

8.

Dalam Tanggapan Terbanding tanggal 24 Juli 2020 halaman 22 menyatakan bahwa:
"Terbanding BELUM MEMPEROLEH DATA KEUANGAN DARI DATA PEMBANDING yang dipilih oleh Pemohon Banding. Kertas kerja pencarian data pembanding belum diterima dari Pemohon Banding"

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Terbanding pada tahun 2014 tidak mempunyai bukti bahwa multiple year Pemohon Banding tidak sebanding dengan multiple year perusahaan pembanding dan tidak mempunyai bukti single year tahun 2014 Pemohon Banding adalah sebanding dengan multiple year perusahaan pembanding

 

Terbanding juga tidak pernah memberikan dasar ataupun alasan dalam pemilihan single year (2014) untuk Pemohon Banding namun menggunakan weighted average 5 year (2010-2014) untuk perusahaan pembanding pada tahun 2014.

Seharusnya bukti ini terdokumentasikan dalam KKP saat pemeriksaan oleh Terbanding. Oleh karena itu, terbukti, pemilihan tested year tahun 2014 untuk PT AHM dibandingkan dengan weighted/multiple year perusahaan pembanding oleh Terbanding adalah tanpa dasar, atau hanya untuk mendukung dalilnya yang tidak benar:
"DJP menerapkan metode CUP untuk pengujian Royalti menghasilkan laba operasi WP masih berada dalam rentang kewajaran sehingga penerapan metode CUP tersebut telah benar dan tidak excessive."

Maksud dari pernyataan Terbanding yang disampaikan pada persidangan tanggal 27 Juli 2020 adalah menjawab pernyataan yang disampaikan pernyataan Pemohon Banding yaitu:
"Apa bukti yang dimiliki oleh Terbanding bahwa penggunaan single year untuk tested party - AHM 2014 adalah sebanding dengan multiple years untuk perusahaan pembanding."

Kemudian Terbanding menanggapi pertanyaan tersebut dengan memberikan tanggapan:
"Terbanding belum memperoleh data laporan keuangan dari data pembanding yang dipilih oleh Pemohon Banding. Kertas kerja pencarian data pembanding belum diterima dari Pemohon Banding".

Bahwa Terbanding tidak menggunakan multiple years namun menggunakan single year dengan beberapa pertimbangan yakni:

a)

Paragraf 3.68 OECD TP Guidelines berbunyi:
"In principle, information relating to the conditions of comparable uncontrolled transactions undertaken or carried out during the same period of time as the controlled transaction ("contemporaneous uncontrolled transactions") is expected to be the most reliable information to use in a comparability analysis, because it reflects how independent parties have behaved in an economic environment that is the same as the economic environment of the taxpayer's controlled transaction..."

bahwa ketentuan di atas membuktikan bahwa perbandingan yang paling dapat diandalkan adalah untuk periode atau tahun yang sama, hal tersebut menegaskan bahwa single year untuk tahun yang sama adalah pembanding yang paling kuat; 

b)

bahwa berdasarkan ketentuan Chapter III, point 3.75 s.d. point 3.78, OECD TP Guidelines, diatur bahwa pada dasarnya penggunaan data untuk beberapa tahun/multi year data hanya dipakai apabila memberi nilai tambah pada saat analisis transfer Pricing. Dalam prakteknya, penggunaan data beberapa tahun hanya digunakan sebagai perbandingan dan bukan merupakan persyaratan mutlak. Kemudian untuk menghindari adanya distorsi akibat adanya perbedaan-perbedaan material pada kegiatan ekonomi ataupun kondisi pasar serta kondisi lainnya dalam perusahaan maka perlu digunakan data beberapa tahun/multi year, akan tetapi pada dasarnya default untuk penggunaan OECD TP Guidelines adalah Single Year; 

c)

Paragraph 3.75 OECD TP Guidelines berbunyi:
"In practice, examining multiple year data is often useful in a comparability analysis, but it is not a systematic requirement. Multiple year data should be used where they add value to the transfer pricing analysis ... ";

bahwa ketentuan di atas mengatur bahwa data beberapa tahun sering berguna dalam analisis komparasi, tetapi itu bukan persyaratan sistematis, sehingga data single year tetap dapat digunakan jika kondisi ekonomi dan perusahaan stabil; 

d)

bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-50/PJ/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa: "Data beberapa tahun (multiple year data) digunakan dalam hal dapat meningkatkan hasil analisis kesebandingan. Analisis data beberapa tahun dapat meningkatkan proses pemilihan kandidat pembanding misalnya dengan mengidentifikasi pembanding yang mempunyai perbedaan signifikan dari pihak yang diuji. Dalam beberapa kasus, hal ini akan mengarah pada penolakan kandidat pembanding atau pendeteksian anomali dari kandidat pembanding. Penggunaan data beberapa tahun dalam analisis kesebandingan, tidak berarti bahwa dalam penentuan harga atau laba wajarnya menggunakan rata-rata kinerja data beberapa tahun; 

e)

Terbanding berpendapat bahwa pencarian data pembanding dengan multiple years hanya untuk memberikan gambaran utuh atas kinerja kandidat pembanding dengan Tested Party, apakah terdapat anomali pada suatu saat sehingga memberikan informasi yang utuh untuk dapat dipilih menjadi pembanding, Tidak berarti bahwa dalam penentuan harga atau laba wajarnya menggunakan rata-rata kinerja data beberapa tahun.

Dengan kata lain, multiple years data digunakan untuk memilih kandidat data pembanding, dan pada saat pengujian penentuan harga atau laba wajarnya menggunakan data single year atau tahun pajak yang diuji.

9.

Terbanding belum memberikan alasan mengapa Terbanding tidak melakukan penelitian awal kinerja finansial berupa analisis Return of Asset, padahal lampiran I Bab II huruf B angka (1) (4) PER-22/PJ/2013 mewajibkan Terbanding untuk melakukan analisis RoA sebagai berikut:
"Dalam Pemeriksaan transfer pricing, perlu dilakukan penelitian awal atas kinerja finansial Wajib Pajak untuk mengidentifikasi risiko penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Penelitian awal dapat dilakukan dengan cara mempelajari rasio rata-rata industri Wajib Pajak. Pada tahapan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Rasio Finansial (tingkat laba kotor/bersih) Wajib Pajak akan dibandingkan dengan Rasio Finansial (tingkat laba kotor/bersih) perusahaan-perusahaan pembanding, untuk menentukan kewajaran dan kelaziman usaha Wajib Pajak"

Beberapa Rasio Finansial yang dapat digunakan sebagai dasar pembanding antara lain: .....

Menanggapi pertanyaan Pemohon Banding mengapa Terbanding tidak melakukan pengujian ROA, Terbanding menanggapi sebagai berikut:

c)

Rasio Tingkat Pengembalian penjualan 

1)

Bahwa Pemohon Banding menyertakan 2 kajian TP Documentation tahun 2014 selama proses pemeriksaan dan banding sebagai berikut:

d)

Rasio Tingkat Pengembalian Total Biaya 

-

PT Astra Honda Motor Transfer Pricing Documentation For Fiscal Year 2014 (Metode TNMM) sebagai dokumen penentuan harga transfer untuk tahun pajak 2014;

e)

Rasio Tingkat Pengembalian Aset (ROA)"

-

PT Astra Honda Motor Transfer Pricing Study For Intercompany Transaction For Fiscal Year 2014 (Metode CUP) sebagai dokumen study penentuan harga transfer terhadap transaksi royalty

 

Terbanding hanya menjawab karena mengikuti TP Documentation Pemohon Banding dan memberikan pembuktian saat persidangan yang tidak ada di KKP pemeriksaan. Padahal dalil Pemohon Banding sederhana saja, kenapa tidak menjalankan aturan yang terdapat di PER-22/PJ/2013 terkait ROA? Kenapa tidak didokumentasikan alasan tidak memilih ROA di TKP saat pemeriksaan pajak?

Terlebih, faktanya ROA Pemohon Banding sudah jauh lebih tinggi dibanding perusahaan pembanding sebagai berikut:
 

 

 

Berdasarkan diagram di atas, ROA Pemohon Banding sebelum koreksi pun sudah berada sangat jauh di atas Q3.

Terbukti, Terbanding tidak melakukan analisis ROA karena tidak mendukung dalil Terbanding:
"DJP menerapkan metode CUP untuk pengujian Royalti menghasilkan laba operasi WP masih berada dalam rentang kewajaran sehingga penerapan metode CUP tersebut telah benar dan tidak excessive."

2)

Berdasarkan penelitian atas TP Doc Pemohon Banding di atas dapat disampaikan sebagai berikut:

-

Key driver Pemohon Banding sebagai industri kendaraan bermotor adalah sales dan cost dan bukan aset;

-

Pada halaman 6 terjemahan TP Doc (metode TNMM) disebutkan:
"Indikator tingkat laba ("PLI") yang digunakan adalah:
Operating Margin - OM yang juga disebut sebagai Return On Sales - ROS, dan Net Cost Plus - NCP yang juga disebut sebagai Full Cost Mark Up - FCMU

-

Pada halaman 51 terjemahan TP Doc (metode TNMM) disebutkan:
"Penerapan PLI membutuhkan pemilihan PLI, yang mengukur margin keuntungan relatif terhadap basis yang sesuai (biaya, penjualan, aset, dan lain-lain) ....

Operating Margin (OM) atau Return on Sales (ROS) dianggap sebagai PLI yang tepat dimana pendapatan penjualan adalah pendorong utama profitabilitas bagi pihak yang duji...."

3)

Berdasarkan data milik Pemohon Banding sendiri Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak menggunakan ROA sebagai PLI yang diuji, dan tidak terdapat perhitungan ROA pada TP Doc dari Pemohon Banding;

Dengan demikian, penggunaan ROA sebagai pembenaran argumentasi Pemohon Banding dalam persidangan tidak tepat dan justru bertentangan dengan TP Documentation Pemohon Banding sendiri.

Menanggapi pernyataan Pemohon Banding yang menyatakan fakta bahwa Pemohon Banding telah memperoleh ROA di Tahun 2010-2014 sebesar 40,98% yang berada sangat jauh di atas ROA perusahaan pembanding yang hanya sebesar 5,64%-13,58%, kami tanggapi sebagai berikut:

a)

Bahwa tidak terdapat perincian perhitungan yang diberikan Pemohon Banding terkait angka ROA di tahun 2010-2014 sebesar 40,98% dan perhitungan ROA perusahaan pembanding yang hanya sebesar 5,64%-13,58%;

b)

Bahwa pada saat sengketa banding PT Astra Honda Motor tahun pajak 2013, kami memiliki data terkait penghitungan ROA Pemohon Banding dengan perhitungan sebagai berikut:

 

 

Dari data di atas Terbanding berpendapat bahwa terdapat penurunan ROA tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 dari 36,74% menjadi 33,93% yang tidak seiring dengan kenaikan laba, penjualan dan pangsa pasar di kedua tahun tahun tersebut. Hal tersebut membuktikan bahwa aset bukan key driver sehingga ROA tidak tepat sebagai PLI. Hal ini sejalan dengan Pemohon Banding yang tidak menggunakan ROA sebagai dasar perhitungan PLI di tahun 2013 maupun 2014;

Dengan demikian, penggunaan ROA sebagai pembenaran argumentasi Pemohon Banding dalam persidangan tidak tepat dan justru bertentangan dengan TP Documentation Pemohon Banding sendiri yang tidak melakukan perhitungan ROA pada TP Documentationnya.

1.

Salama persidangan, Terbanding hanya menggunakan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai pembenaran wewenang untuk melakukan koreksi yang merupakan pasal "sapu jagat" padahal terdapat aturan turunan daripada Pasal 18 ayat (3) yang membatasi Terbanding untuk melakukan koreksi ketika laba sudah masuk dalam rentang kewajaran yakni:
PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011 Pasal 20 ayat (1) dan (2)

Menanggapi pendapat Pemohon Banding, Terbanding memberikan tanggapan sebagai berikut:

1)

Bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa:
"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode lainnya."

"1.

Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. 

2)

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut menyatakan:
"Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dan semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian. Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa.

Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontro, price method), metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya (cost plus method) dan metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih (transactional net margin method)."

bahwa menurut ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terbanding (Direktur Jenderal Pajak) berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para pihak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa;

2.

Kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Wajib Pajak telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa."

3)

Bahwa meskipun Pemohon Banding telah memperoleh penghasilan netto tahun 2014 dengan wajar atau bahkan telah memperoleh penghasilan netto melebihi penghasilan netto dari perusahaan pembanding (perusahaan independen), namun tidak serta merta transaksi antar perusahaan afiliasi berupa transaksi pembayaran royalty juga disimpulkan sudah wajar; 

4)

Bahwa pembandingan dengan kinerja laba kena pajak usaha sejenis tersebut dalam rangka sanity check, bukan untuk penentuan kewajaran atas pembayaran royalti tersebut. Karena kinerja laba kena pajak dipengaruhi oleh banyak faktor bukan hanya dari pembayaran royalti saja.

"(1)

Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single price) atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm's length range/ALR).

5)

Bahwa Pemohon Banding melakukan pembayaran royalty kepada Honda Motor Co. Jepang yang harus dilakukan atas Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam literatur apapun baik Lokal maupun OECD TP Guideline; 

(2)

Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rentangan antara kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut."

6)

Terbanding berpendapat, bahwa Jika transaksi afiliasi dengan tarif pajak yang lebih tinggi dianggap sudah memenuhi prinsip kewajaran, perlu dipertanyakan aturan hukum yang mengatur demikian. Tentu saja Pemohon Banding juga tidak perlu melampirkan dokumen TP Documentation karena cukup hanya dengan membuktikan bahwa transaksi tersebut nyata dan dilakukan kepada negara yang tarif pajaknya lebih tinggi;

SE-50/PJ/2013 Lampiran I, Bab 2. B.3.F:
Selisih antara harga atau laba transaksi afiliasi dengan harga atau Laba wajar merupakan koreksi primer (primary adjustment)."

PER-22/PJ/2013 Lampiran I. Bab 2. B.3.d:
"Selisih antara harga atau laba transaksi afiliasi dengan harga atau laba wajar merupakan koreksi primer (primary adjustment)."

Selain itu, SE-50/PJ/2013 merupakan petunjuk teknis dan PER-22/PJ/2013 serta PER-43/PJ/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-32/PJ/2011 sebagai pedoman merupakan Naskah Dinas arahan di lingkungan Kementerian Keuangan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PMK 136/2018. Surat Edaran juga dianggap penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) PMK 136/2018 sehingga Terbanding diwajibkan untuk mempertimbangkan seluruh peraturan yang telah disebutkan oleh Pemohon Banding di atas.

Faktanya, berikut perbandingan ROS dan NCP Pemohon Banding pada tahun 2014 menggunakan weighted average 5 tahun yang sudah berada di dalam rentang kewajaran perusahaan pembanding: