Bea & Cukai

 

November 2020

 

Pengajuan Banding atas SPTNP Nomor SPTNP-013057/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 14 September 2020. Pemohon banding merasa keberatan karena Pemohon Banding melakukan importasi barang berupa "100% Non Textured Polyester Filament Woven Fabric (Twill Weave) Printed" Pos 1 dan Pos 2 yang Pemohon Banding beritahukan dengan PIB Nomor 379837 tanggal 27 Agustus 2020 telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif ATIGA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form D yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang Malaysia, dan telah dikeluarkan dari negara Malaysia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengadilan Pajak memeriksa dan memutus sengketa pajak pada tingkat pertama dan terakhir dengan Acara Biasa mengenai banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5564/KPU.01/2020 tanggal 13 November 2020, tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-013057/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 14 September 2020 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 000468.45/2021/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT INSANI MANDIRI LESTARI, NPWP 83.314 496.7-444.000, beralamat di Komplek De Prima Terra Blok C2 Kav. 3A RT. 001 RW. 001, Bojongsoang, Bandung, Jawa Barat, yang diwakili oleh Sdr. Tjing Ful Alias Elna Raymon, Jabatan: Direktur (Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Insani Mandiri Lestari Nomor 05 tanggal 23 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Sdr. Rut Ernawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung);

Selanjutnya dalam persidangan diwakili oleh:

 

 

 

 

 

 

 

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230 dalam hal ini diwakili oleh:

 

 

 

 

 

 

 

berdasarkan Surat Tugas terakhir Nomor ST-198/BC/KPU.01/2021 tanggal 5 November 2021,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa SPTNP Nomor SPTNP-013057/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 14 September 2020 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dengan perhitungan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

dengan rincian kesalahan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa atas SPTNP tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 010/IML/IX/2020 tanggal 14 September 2020 dengan perhitungan kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor menurut Pemohon Banding adalah Nihil;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemohon Banding tersebut, Terbanding dengan Keputusan Nomor KEP-5564/KPU.01/2020 tanggal 13 November 2020, menyatakan menolak, dengan perhitungan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

namun Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Keputusan Keberatan a quo sehingga mengajukan banding dengan Surat Nomor 030/IML/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang diterima di Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 (cap harian pos tanggal 16 Januari 2021).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 030/IML/I/2021 tanggal 15 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam banding ini adalah mengenai penerbitan SPTNP Nomor SPTNP-013057/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 14 September 2020 yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa dengan diterbitkannya SPTNP tersebut, Pemohon Banding merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi barang berupa "100% Non Textured Polyester Filament Woven Fabric (Twill Weave) Printed" Pos 1 dan Pos 2 yang Pemohon Banding beritahukan dengan PIB Nomor 379837 tanggal 27 Agustus 2020 telah dilengkapi persyaratan preferensi tarif ATIGA berupa Surat Keterangan Asal (SKA) Form D yang menjelaskan identitas barangnya, telah dicap/stempel, telah ditandatangani oleh Pejabat berwenang Malaysia, dan telah dikeluarkan dari negara Malaysia;

bahwa secara keseluruhan barang impor Pemohon Banding telah memenuhi syarat preferential tarif karena otoritas negara asal telah menerbitkan Form D secara sah & sebenar-benarnya di mana Form D tersebut telah melalui proses analisa yang mendalam terhadap barang impor Pemohon Banding tersebut apakah layak atau tidak untuk diberikan Form D termasuk dari segi origin criteria;

bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding sampaikan, semoga kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Pajak berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon Banding dan membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5564/KPU.01/2020 tanggal 13 November 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor SR-364/KPU.01/2021 tanggal 2 Juni 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

 

1.

Surat banding tidak mencantumkan alasan-alasan yang jelas;

 

 

bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

Pasal 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa pada faktanya surat banding tidak mencantumkan alasan-alasan yang jelas yang membantah pertimbangan fakta dan hukum yang tercantum di dalam Keputusan Terbanding dalam KEP-5564/KPU.01/2020 tanggal 13 November 2020;

bahwa dengan demikian surat banding tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sehingga sudah tepat bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo untuk Menolak Banding yang diajukan Pemohon Banding, atau setidak-tidaknya mengesampingkan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Salah dalam mengajukan Objek Pengajuan Banding

 

 

bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Menyatakan:

Pasal 95
Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2). keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.

bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan:

Pasal 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa pada faktanya surat banding mencantumkan objek yang dipermasalahkan oleh Pemohon Banding adalah SPTNP-013057/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 14 September 2020, tanpa sedikitpun membantah atau menanggapi Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP-5564/KPU.01/2020 tanggal 13 November 2020;

bahwa dengan demikian surat banding tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sehingga sudah tepat bagi Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo untuk Menolak Banding yang diajukan Pemohon Banding, atau setidak-tidaknya mengesampingkan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;

 

 

 

 

 

 

 

bahwa meskipun mempermasalahkan formalitas pengajuan Banding, namun untuk menjelaskan duduk permasalahan dalam perkara a quo, maka perlu Terbanding sampaikan penjelasan atas pokok sengketa dalam perkara a quo sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap KEP-5564/KPU.01/2020 tanggal 13 November 2020 melalui Surat Nomor 030/IML/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 dengan alasan sebagaimana tercantum pada Surat Banding Pemohon Banding tersebut;

bahwa Terbanding menerbitkan KEP-5564/KPU.01/2020 tanggal 13 November 2020 dengan alasan Penetapan Tarif;

bahwa Terbanding Menolak dengan tegas semua dalil-dalil dari Pemohon Banding, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya;

bahwa Terbanding akan menguraikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon Banding yang menjadi alasan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam surat banding dimaksud secara lebih terperinci sebagaimana tersebut di bawah ini;

 

 

 

 

 

 

 

bahwa dalam sengketa a quo, Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor 379837 tanggal 27 Agustus 2020, sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

bahwa penetapan Terbanding, diperoleh data sebagai berikut;

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa Terbanding berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-8/BC/2015 menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-013057/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 14 September 2020, yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi tagihan berupa Bea Masuk dan PDRI sebesar Rp116.275.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

bahwa atas penerbitan SPTNP tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan disertai alasan sebagaimana diuraikan pada surat pengajuan keberatan Nomor 010/IML/IX/2020 tanggal 14 September 2020;

bahwa menindaklanjuti permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding, setelah meneliti fakta-fakta dan alat bukti yang ada, Terbanding memutuskan Menolak seluruhnya keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding terhadap penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam SPTNP Nomor SPTNP-013057/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 14 September 2020 yang mengakibatkan kekurangan pembayaran sebesar Rp116.275.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Menguatkan penetapan Terbanding yang diajukan keberatan, menguatkan penetapan Terbanding yang diajukan keberatan, menetapkan atas barang yang diimpor dalam PIB Nomor 379837 tanggal 27 Agustus 2020 pos 1 dan pos 2 dikenakan bea masuk yang berlaku umum (MFN) masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen);

 

 

 

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

 

2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Asean Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);

 

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

 

5.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA);

 

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

 

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2018;

 

8.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif dan Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.04/2018;

 

9.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019;

 

10.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 25/BC/2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran, dan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-08/BC/2015;

 

11.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2017 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

 

12.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2017;

 

13.

Peraturan Direktur Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-441/BC/2017 Tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur KBP, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Untuk Menangani Sengketa Di Pengadilan Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap dasar importir mengajukan keberatan, dasar penetapan SPTNP, dokumen pendukung yang dilampirkan, dan data terkait lainnya;

bahwa berdasarkan penelitian, yang menjadi masalah keberatan adalah penetapan tambah bayar berdasarkan pemenuhan ketentuan untuk mendapatkan Tarif Bea Masuk Barang Impor dalam rangka Skema Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA) oleh Terbanding sesuai SPTNP Nomor SPTNP-013057/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 14 September 2020 yang mewajibkan perusahaan membayar kekurangan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sejumlah Rp116.275.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

bahwa Pemohon Banding merupakan importir Produsen (API-P) dan atas importasi tidak dilakukan pemeriksaan fisik karena termasuk jalur Hijau Low (HL);

bahwa berdasarkan dokumen yang diserahkan saat keberatan, diketahui informasi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa penelitian terhadap dokumen pelengkap pabean pada pengajuan keberatan adalah sebagai berikut:

 

a)

bahwa untuk importasi atas jenis barang berupa 100% Non Textured Polyester Filament Woven Fabric (Twill Weave) Printed ...dst (3 Jenis Barang Sesuai Lembar Lanjutan PIB). Pemohon Banding menyampaikan pemberitahuan impor yaitu PIB Nomor 379837 tanggal 27 Agustus 2020 di mana tercantum e-Form D Nomor PP-202008-CCF-1146583-A-020538 tanggal 20 Agustus 2020 dan pada kolom 19 tercantum kode "06";

 

b)

bahwa berdasarkan e-Form D Nomor PP-202008-CCF-1146583-A-020538 tanggal 20 Agustus 2020 serta Dokumen Pelengkap Pabean diketahui Pemasok barang impor adalah Penaxia SDN BHD dan pada e-Form D tercantum issuing country dan origin country adalah malaysia dan origin criteria untuk pos 1 dan 2 tercantum RVC 44.66%;

 

 

 

 

 

c)

bahwa pada kolom origin criteria dalam e-Form D Nomor PP-202008-CCF-1146583-A-020538 tanggal 20 Agustus 2020 tercantum keterangan RVC 44.66%, namun data cost structure serta negara asal material tidak tersedia;

 

d)

bahwa berdasarkan PIB, Commercial Invoice, Packing List. B/L,dan Laporan Surveyor diketahui alamat Supplier Penaxia SDN BHD adalah No.16 Tingkat Ciku 1, Taman Ciku 14000, Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia;

 

e)

bahwa berdasarkan penelusuran internet, diketahui bahwa Penaxia SDN BHD merupakan private company dengan kegiatan adalah impor dan ekspor tekstil dan bukan manufacturer, sebagaimana kutipan berikut:

 

 

 

 

 

f)

bahwa berdasarkan penelusuran alamat supplier Penaxia SDN BHD dalam google map satelite ataupun streetview kedapatan bahwa alamat tersebut merupakan daerah pertokoan/ruko dan bukan daerah industri;

 

g)

Dengan demikian disimpulkan bahwa terdapat keraguan atas Penaxia SDN BHD sebagai manufacturer atas barang impor/produsen komoditi tekstil sehingga origin criteria yang tercantum dalam e-Form D diragukan keabsahan dan kebenarannya;

 

 

 

 

 

 

 

bahwa sehubungan dengan uraian permasalahan tersebut, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

 

a)

bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, pada Pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa Tata Cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri, sebagai berikut:

Pasal 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

bahwa berdasarkan Article 26 Rules of Origin ASEAN Trade In Good Agreement, ketentuan asal barang, dijelaskan bahwa barang impor memenuhi ketentuan asal barang jika termasuk dalam kriteria wholly obtained atau non wholly obtained, sebagaimana kutipan berikut:

ARTICLE 26
Rules Of Origin
For the purposes of this Agreement. a good imported into the territory of a Member State from another Member State shall be treated as an originating good if it conforms to the origin requirements under any one of the following conditions:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)

bahwa berdasarkan Article 28 Rules of Origin ASEAN Trade In Good Agreement, dinyatakan bahwa:

Article 28
Not Wholly Obtained or Produced Goods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)

bahwa berdasarkan Article 29 Rules of Origin ASEAN Trade In Good Agreement, dinyatakan bahwa:

Article 29
Calculating of Regional Value Content

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)

bahwa berdasarkan Article 29 Rules of Origin ASEAN Trade In Good Agreement, dinyatakan bahwa:

Article 38
Certificate of Origin
A claim that a good shall be accepted as eligible for preferential tarif treatment shall be supported by a Certificate of Origin (Form D), as set out in Annex 7 issued by a Government authority designated by the exporting Member State and notified to the other Member States in accordance with the Operational Certification Procedures. as set out in Annex 8.

 

 

 

 

 

 

 

f)

bahwa berdasarkan Rule 6 Revised Operational Certification Procedure for ASEAN Trade In Good Agreement, dinyatakan bahwa:

Rule 6
Examination of Application for a Certificate of Origin
The issuing authority shall, to the best of its competence and ability. carry out proper examination, in accordance with the laws and regulations of the Member State, upon each application for a Certification of Origin (Form D) to ensure that:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g)

bahwa berdasarkan Annex 7 Overleaf Notes ASEAN Trade In Good Agreement, diatur ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

h)

bahwa berdasarkan Rule 13 Revised Operational Certification Procedure for ASEAN Trade In Good Agreement, dinyatakan bahwa:

Rule 13
Presentation of the Certificate of Origin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)

bahwa berdasarkan Rule 18 Revised Operational Certification Procedure for ASEAN Trade In Good Agreement, dinyatakan bahwa:

Rule 18
Retroactive Check
The importing Member State may request the issuing authority of the exporting Member State to conduct a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the Information regarding the true origin of the goods in question or of certain parts thereof. Upon such request, the issuing authority of the exporting Member State conduct a retroactive check on a producer/exporter 's cost statement based on the current cost and prices. within a six-month timeframe. specified at the date of exportation subject to the following conditions:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j)

bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019, diatur bahwa barang yang diimpor harus memenuhi ketentuan asal barang (Rules Of Origin) sebagai berikut:

Pasal 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k)

bahwa berdasarkan Pasal 4 terkait kriteria asal barang, dinyatakan bahwa:

Pasal 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l)

bahwa berdasarkan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019, dinyatakan bahwa:

Pasal 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 15
Apabila SKA atau e-Form D atau Invoice Declaration diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyampaikan permintaan Retroactive Check kepada instansi Penerbit SKA atau instansi lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation /MFN).

Pasal 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa SKA (e-Form D) Nomor PP-202008-CCF-1146583-A-020538 tanggal 20 Agustus 2020 yang dilampirkan atas importasi dengan PIB Nomor 379837 tanggal 27 Agustus 2020 diragukan keabsahan dan kebenarannya yaitu terkait origin criteria dan manufacturer atas barang impor;

bahwa atas keraguan tersebut, telah dilakukan permintaan retroactive check kepada Instansi Penerbit SKA melalui Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor S-895/KPU.01/BD.03/2020 tanggal 01 Oktober 2020;

bahwa hingga saat SUB ini selesai disusun, belum diperoleh jawaban atas permintaan retroactive check dimaksud sehingga berlaku beberapa kondisi sebagai berikut:

a.

bahwa berdasarkan rule 18 OCP, otoritas kepabeanan di negara pengimpor diberikan hak untuk menangguhkan (suspend) pengenaan tarif preferensi ATIGA sambil menunggu jawaban dari otoritas penerbit SKA;

b.

bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019, diatur apabila SKA atau e-Form D atau Invoice Declaration diragukan, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan Permintaan Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA, dan atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN);

c.

bahwa Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019 mengatur bahwa dalam hal jawaban Permintaan Retroactive Check tidak diterima dalam jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pengiriman Permintaan Retroactive Check, SKA tidak valid;

d.

bahwa dengan demikian ketika dilakukan retroactive check maka status SKA masih dianggap valid, hingga terdapat jawaban dari otoritas penerbit SKA, atau otoritas penerbit SKA tidak memberikan jawaban hingga jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pengiriman Permintaan Retroactive Check terlewati;

e.

bahwa ketika SKA masih dianggap valid, maka tarif preferensi hanya ditunda (suspend) untuk sementara waktu. Hal tersebut berbeda dengan kondisi di mana SKA dianggap tidak valid Dalam kondisi terakhir, barang impor tidak lagi dilindungi SKA dan konsekuensinya adalah barang impor tidak secara hukum tidak lagi berhak atas tarif preferensi, dan konsekuensinya adalah dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN);

f.

bahwa status penangguhan (suspend) pengenaan tarif preferensi juga berbeda dengan status SKA yang ditolak (rejected/denied) sebagaimana yang dimaksud dalam article 13 paragraph (2) OCP dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019. Status penangguhan pemberian tarif preferensi bersifat sementara, sedangkan sifat dari status SKA yang ditolak adalah definitif atau tetap.

 

 

 

 

 

 

bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan, saat ini sedang dilakukan Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA, dan hingga persidangan ini belum ada jawaban dari Instansi Penerbit SKA, sehingga SKA masih dianggap valid namun untuk sementara pemberian tarif preferensi ditangguhkan (suspend);

bahwa berdasarkan uraian di atas, serta mengingat belum adanya jawaban atas permintaan Retroactive Check dimaksud, maka terhadap barang yang diimpor dengan PIB Nomor 379837 tanggal 27 Agustus 2020 pos 1 dan pos 2 yang diberitahukan ke dalam pos tarif 5407.61.90 untuk sementara waktu ditangguhkan pengenaan tarif preferensinya, dan masing-masing barang impor dikenakan bea masuk yang berlaku umum (MFN) dengan pembebanan masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen);

Ketentuan BMTP atas Barang Impor

bahwa pada saat barang (100% Non Textured Polyester Filament Woven Fabric (Twill Weave) Printed yang diberitahukan pada pos tarif 5407.61.90) diimpor, berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain, sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Pasal 1
Terhadap barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 2
Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk kain yang diproduksi dari negara tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.010/2020 Tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 4

 

 

 

 

 

 

bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain, negara Malaysia termasuk sebagai salah satu negara yang dikecualikan dari pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain;

bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain diatur dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi dan terbukti barang impor bukan dari Malaysia tapi negara lain yang tidak dikecualikan, maka barang impor dikenakan BMTP di mana Bea Masuk Tindakan Pengamanan merupakan tambahan bea masuk umum/MFN;

bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, SKA yang diserahkan oleh Pemohon Banding sedang dalam proses konfirmasi, dan belum dapat diputuskan apakah terdapat ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional (in casu ATIGA) terpenuhi, atau tidak;

bahwa berdasarkan OCP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2019, ketika SKA diragukan keabsahan dan kebenaran isinya, maka:

a.

dilakukan permintaan retroactive check kepada otoritas penerbit SKA, dan untuk sementara waktu tarif preferensi atas barang impor ditangguhkan pengenaannya;

b.

ketika dilakukan retroactive check maka status SKA masih dianggap valid, dan keputusan atas validitasnya baru dapat dilakukan hingga adanya jawaban dari otoritas penerbit SKA, atau otoritas penerbit SKA tidak memberikan jawaban hingga jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pengiriman Permintaan Retroactive Check terlewati;

 

 

 

 

 

 

bahwa dalam menerbitkan keputusan, setiap pejabat administrasi negara wajib mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Pasal 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

 

Huruf d

 

 

 

 

 

 

bahwa berdasarkan uraian tersebut, serta dengan memperhatikan AAUPB (in casu asas kepastian hukum dan asas kecermatan) sebagaimana dimaksud, maka keputusan mengenai pengenaan BMTP atas barang impor tidak dapat dilakukan sebelum adanya jawaban retroactive check dari otoritas penerbit SKA, untuk dapat dipastikan apakah SKA telah memenuhi seluruh ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional (in casu ATIGA), atau justru sebaliknya;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti bahwa SKA (e-Form D) Nomor PP-202008-CCF-1146583-A-020538 tanggal 20 Agustus 2020 yang dilampirkan atas PIB Nomor 379837 tanggal 27 Agustus 2020 diragukan origin criteria dan manufacturenya dan sedang disampaikan permintaan Retroactive Check kepada Instansi Penerbit SKA sehingga PIB Nomor 379837 tanggal 27 Agustus 2020, dikenakan tarif Bea Masuk masing-masing sebesar 20% (MFN) dan penetapan Terbanding yang dituangkan dalam SPTNP Nomor SPTNP-013057/NCTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 14 September 2020 dan KEP-5564/KPU.01/2020 tanggal 13 November 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Simpulan

bahwa berdasarkan uraian di atas disimpulkan sebagai berikut:

1.

bahwa Pemohon Banding tidak tepat dalam memberitahukan tarif pada PIB Nomor 379837 tanggal 27 Agustus 2020;

2.

bahwa Terbanding sudah tepat dalam menetapkan tarif atas PIB Nomor 379837 tanggal 27 Agustus 2020, dan telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait tarif;

3.

bahwa penerbitan Keputusan Keberatan yang dilakukan terbanding telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

 

 

Permohonan

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Pemohon Banding adalah tidak benar dan tidak dapat dipertahankan kebenarannya sehingga harus ditolak seluruhnya, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5564/KPU.01/2020 tanggal 13 November 2020 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan selanjutnya Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa a quo kiranya berkenan memberi putusan:

-

Tidak menerima permohonan banding karena Surat Banding tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;

-

Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya;

-

Menguatkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-5564/KPU.01/2020 tanggal 13 November 2020,

atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Terbanding mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai azas ex aequo et bono, agar dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara dan Tuhan Yang Maha Esa dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan dokumen yang telah diberi meterai cukup dan/atau bukti elektronik/lainnya berupa serta diberi tanda P sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa Terbanding dalam persidangan menyerahkan dokumen yang telah diberi meterai cukup dan/atau bukti elektronik/lainnya berupa serta diberi tanda T sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa objek sengketa berupa Keputusan Terbanding Nomor KEP-5564/KPU.01/2020 tanggal 13 November 2020 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPTNP Nomor SPTNP-013057/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 14 September 2020 termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 030/IML/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding dan diajukan untuk satu Keputusan, memuat alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, kewajiban pembayaran sebesar 50% dari pajak terutang telah terpenuhi, ditandatangani oleh pengurus/kuasa yang berhak menandatangani sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi sengketa banding diawali dengan pemeriksaan tentang pengajuan keberatan, penerbitan Keputusan Keberatan, dan penerbitan SPTNP;

 

bahwa Surat Keberatan Nomor 010/IML/IX/2020 tanggal 14 September 2020, diajukan masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan keberatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

 

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-5564/KPU.01/2020 tanggal 13 November 2020 diterbitkan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sehingga memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

 

bahwa berdasarkan pemeriksaan atas SPTNP Nomor SPTNP-013057/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 14 September 2020 diterbitkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa terbukti pokok sengketa dalam banding ini, dengan rincian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp116.275.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti serta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pendapat Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan pembebanan tarif bea masuk oleh Terbanding sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5564/KPU.01/2020 tanggal 13 November 2020 atas barang impor 100% Non Textured Polyester Filament Woven Fabric (Twill Weave) Printed (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) dengan PIB Nomor: 379837 tanggal 27 Agustus 2020, pos tarif 5407.61.90 (Pos 1-2) dengan tarif bea masuk 0% (ATIGA), dan oleh Terbanding ditetapkan ke dalam pos tarif 5407.61.90 (Pos 1-2) dengan tarif bea masuk 20% (MFN) dan tidak mendapat tarif preferensi dalam rangka skema ATIGA dikarenakan nama Manufacturer tidak memenuhi Point 5 Overleaf Notes dan Rule 6(c) Annex 8 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean Trade In Goods Agreement;

bahwa Terbanding dalam penjelasan tertulis yang diserahkan dalam persidangan menyatakan antara lain:

1.

bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan mengajukan PIB Nomor 363797 tanggal 18 Agustus 2020 atas 3 jenis barang berupa 100% Non Textured Polyester Filament Woven Fabric (Twill Weave) Printed yang diekspor dari Malaysia (MY) dengan menggunakan skema Tarif Preferensi Bea Masuk dalam rangka ATIGA dengan e-Form D Nomor PP-202008-CCF-1146583-A-020538 tanggal 20 Agustus 2020;

2.

bahwa berdasarkan dokumen PIB dan Laporan Surveyor diketahui alamat Supplier Penaxia Sdn. Bhd. adalah No.16 Tingkat Ciku 1. Taman Ciku 14000, Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia sedangkan berdasarkan penelusuran internet, diketahui bahwa Penaxia Sdn. Bhd. merupakan private company dengan kegiatan adalah impor dan ekspor tekstil dan bukan manufacturer dan berdasarkan penelusuran alamat Supplier, Penaxia Sdn. Bhd. dalam google map satelite ataupun streetview kedapatan bahwa alamat tersebut merupakan daerah pertokoan/ruko dan bukan daerah industri;

3.

bahwa terdapat keraguan atas identitas serta keberadaan manufaktur Penaxia Sdn Bhd sebagai eksportir serta produsen komoditi tekstil sehingga disimpulkan kriteria asal barang (origin criteria) dan ketentuan prosedural terkait nama eksportir dan manufaktur yang tercantum dalam Form D diragukan keabsahan dan kebenarannya;

4.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Form D Nomor PP-202008-CCF-1146583-A-020538 tanggal 20 Agustus 2020 diragukan keabsahan dan kebenarannya sehingga diterbitkan Surat Retroactive Check Nomor S-895/KPU.01/BD.03/2020 tanggal 01 Oktober 2020 kepada issuing authority Ministry of International Trade and Industry (MITI) Kuala Lumpur;

5.

bahwa berdasarkan surat jawaban dari Ministry of International Trade and Industry (MITI) Nomor MITI.700-2/2/2 JLD 17 (31) tanggal 07 Mei 2021 menerangkan bahwa Otoritas Malaysia dalam hal ini MITI telah melakukan investigasi terkait validitas Produsen/Manufacturer a.n. WLS Supplies and Services (M) Sdn. Bhd., Penaxia Sdn Bhd. dan Ming Fabric Enterprise sebagai entitas produsen produk tekstil;

6.

bahwa dari hasil jawaban tersebut, kedapatan bahwa Otoritas Malaysia tidak menemukan adanya fasilitas produksi atau pabrik tekstil pada alamat yang dinyatakan oleh entitas tersebut sehingga disimpulkan bahwa entitas tersebut bukan produsen tekstil dan origin barang impor bukan dari negara Malaysia, bahkan Otoritas Malaysia pun tidak bisa melakukan investigasi (atas origin barang) karena entitas tersebut bukan produsen.

 

 

 

 

 

 

bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan:

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan Pasal 13 Ayat (1):
Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Huruf a
Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tarif for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA).

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement, antara lain disebutkan bahwa:

Pasal 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa berdasarkan Rule 6 Annex 8 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean Trade In Goods Agreement, dinyatakan:
"The issuing authority shall, to the best of its competence and ability, carry out proper examination, in accordance with the laws and regulations of the Member State, upon each application for a Certification of Origin (Form D) to ensure that:

 

 

 

 

 

 

bahwa berdasarkan Point 5 Overleaf Notes for the Rute Of Origin of The Asean Trade In Goods Agreement, menyatakan:
“DESCRIPTION OF PRODUCTS: The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer and any trade mark shall also be specified";

bahwa berdasarkan Rule 13 Annex 8 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean Trade In Goods Agreement, dinyatakan:

 

 

 

 

 

 

bahwa berdasarkan Article 17 (1) Appendix D Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Common Effective Preferential Tarif Scheme For The ASEAN Free Trade Area menyatakan:
"The importing Member State may request the issuing authority of the exporting Member State to conduct a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity of the document or as to the accuracy of the Information regarding the true origin of the products in question or of certain parts thereof. Upon such request, the issuing authority of the exporting Member State shall conduct a retroactive check on a producer/exporter's cost statement based on the current cost and prices, within a six-month timeframe, specified at the date of exportation subject to the following conditions:

 

 

 

 

 

 

bahwa atas keraguan terhadap Form D Nomor PP-202008-CCF-1146583-A-020538 tanggal 20 Agustus 2020 Terbanding telah melakukan konfirmasi (confirmation on certificate of origin) kepada issuing authority Ministry of International Trade and Industry (MITI) Kuala Lumpur, dengan surat nomor: S-895/KPU.01/BD.03/2020 tanggal 01 Oktober 2020, dengan alasan: Upon the compulsory examination on Preferential Certificate of Origin (Form D), we found that item(s) 1-2 are doubtful for not satisfying the Rules of Origin for the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Ministry of International Trade and Industry (MITI) Kuala Lumpur Nomor MITI.700-2/2/2 JLD 17 (31) tanggal 07 Mei 2021 menyatakan antara lain:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Nota Informasi Nomor NI-16/BC.101/2020 tanggal 17 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menyatakan antara lain bahwa pemasok Penaxia Sdn Bhd dengan alamat 1: Rumah Pribadi, tidak ada indikasi manufacturer dan alamat 2: Ruko, tidak ada indikasi manufacturer;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 379837 tanggal 27 Agustus 2020 tercantum Invoice Nomor YY20312 tanggal 11 Agustus 2020, Bill of Lading Nomor: OOLU2644509260 tanggal 17 Agustus 2020. dan pada kolom 19 tercantum Certificate of Origin (Form D) Nomor PP-202008-CCF-1146583-A-020538 tanggal 20 Agustus 2020;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice Nomor YY20312 tanggal 11 Agustus 2020, diterbitkan oleh Penaxia Sdn Bhd., beralamat di No. 16 Tingkat CIKU 1, Taman CIKU 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form D nomor PP-202008-CCF-1146583-A-020538 tanggal 20 Agustus 2020, pada kolom 1 tercantum goods consigned from: Penaxia Sdn Bhd., No. 16 Tingkat CIKU 1, Taman CIKU 14000 Bukit Mertajam. Pulau Pinang, Malaysia; pada kolom 7 tercantum jenis barang Berupa 100% Non Textured Polyester Filament Woven Fabric (Twill Weave) Printed. tidak mencantumkan nama manufacturer, dan pada kolom 10 tercantum Invoice nomor YY20312 tanggal 11 Agustus 2020;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penerbitan Form D nomor PP-202008-CCF-1146583-A-020538 tanggal 20 Agustus 2020 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 Overleaf Notes dan Rule 6(c) Annex 8 Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules of Origin of The Asean Trade In Goods Agreement, sehingga tidak mendapat preferensi tarif bea masuk skema ATIGA;

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 06/PMK.010/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, untuk pos tarif 5407.61.90 dikenakan tarif bea masuk 20%;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan menolak permohonan banding Pemohon Banding, dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor 100% Non Textured Polyester Filament Woven Fabric (Twill Weave) Printed (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Malaysia, dengan PIB Nomor; 379837 tanggal 27 Agustus 2020, pos tarif 5407.61.90 (Pos 1-2) dengan tarif bea masuk 20% (MFN) sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5564/KPU.01/2020 tanggal 13 November 2020;

Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.

 

 

 

 

 

 

1.

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5564/KPU.01/2020 tanggal 13 November 2020, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-013057/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2020 tanggal 14 September 2020, atas nama: PT Insani Mandiri Lestari, NPWP 83.314.496.7-444.000, beralamat di Komplek De Prima Terra Blok C2 Kav. 3A RT. 001 RW. 001, Bojongsoang, Bandung, Jawa Barat;

2.

Menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor 100% Non Textured Polyester Filament Woven Fabric (Twill Weave) Printed (3 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Malaysia, dengan PIB Nomor 379837 tanggal 27 Agustus 2020, pos tarif 5407.61.90 (Pos 1-2) dengan tarif bea masuk 20% (MFN) sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-5564/KPU.01/2020 tanggal 13 November 2020;

3.

Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp116.275.000,00 (seratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);