PT FIRMAN KETAUN PERKASA, beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30 Unit C SCBD Lot. 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Nomor 8B RT.001/002, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Jenny Quantero, jabatan Direktur;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

 

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wansepta Nirwanda, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9521/PJ/2022, tanggal 18 November 2022;

 

 

 

 

Menerima permohonan gugatan Penggugat dan membatalkan KEP-001301 yang menolak permohonan pengurangan atau pembatalan STP-00036, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk Penggugat, yakni nihil;

 

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan surat tanggapan;

 

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000235.99/2021/PP/M.VA Tahun 2022, tanggal 29 Juli 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

 

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01301/NKEB/WPJ.19/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Firman Ketaun Perkasa, NPWP 01.856.455.9-091.000, beralamat di Gedung Office 8 Lantai 30 Unit C SCBD Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Nomor 8B RT 002/002, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 November 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 November 2022;

 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

 

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-01301/NKEB/WPJ.19/2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan wajib pajak, yang tidak disetujui oleh Penggugat;

 

Bahwa alasan koreksi a quo adalah adanya perbedaan dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 bagi Penggugat yang memiliki kegiatan usaha berdasarkan Kontrak Karya. Penggugat menghitung angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan mengacu pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan menerapkan tarif sebesar 25%. Sedangkan menurut Tergugat seharusnya menggunakan tarif yang tercantum dalam Pasal 14 angka (3) huruf (i) Kontrak Karya antara Pemerintah dengan Penggugat, yaitu tarif Pasal 17 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991;

 

Bahwa pokok masalah a quo adalah apakah benar penentuan tarif PPh Pasal 25 didasarkan pada Pasal 14 angka (3) huruf (i) Kontrak Karya antara Pemerintah dengan Penggugat, yaitu tarif Pasal 17 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991?;

 

Bahwa masalah a quo merupakan masalah yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta persidangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

 

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

1.

2.