DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

 

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wansepta Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5225/PJ/2022, tanggal 30 Juni 2022;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahwa Pemohon Banding sangat berharap bahwa Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan banding ini sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

 

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 26 Januari 2021;

 

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004476.25/2020/PP/M.XIVB Tahun 2022, tanggal 30 Maret 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

 

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00139/KEB/WPJ.20/2020 tanggal 13 Februari 2020 atas nama PT Tintin Boyok Sawit Makmur, NPWP 02.343.543.1-705.000, dan menetapkan perhitungan Jumlah Pajak Penghasilan yang Masih Harus (Lebih) Dibayar sejumlah Rp0,00.

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 April 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Juli 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Juli 2022;

 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

 

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan Masa Pajak Oktober 2016 sejumlah Rp46.767.360,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

 

Bahwa pokok masalah adalah apakah benar terdapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan Masa Pajak Oktober 2016 sejumlah Rp46.767.360,00? atau apakah benar Pemohon Banding tidak memotong, menyetor serta melaporkan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) sejumlah Rp46.767.360,00 Oktober 2016?;

 

Bahwa masalah a quo merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

 

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding telah melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan berupa pemotongan, penyetoran serta pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Masa Februari sampai dengan Desember 2016 telah dilakukan pembayaran dan pelaporan pada bulan Agustus 2017, namun terjadi keterlambatan penyetoran dan pelaporan, dengan menetapkan tarif Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar 20%, seharusnya sebesar 10%. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan Masa Pajak Oktober 2016 sejumlah Rp46.767.360,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

 

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

1.

2.