DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2775/PJ/2015 tanggal 27 Juli 2015;

 

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

 

untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

 

Mahkamah Agung tersebut;

 

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

 

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.61001/PP/M.IB/25/2015, tanggal 22 April 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Sengketa tentang koreksi positif DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp236.298.315,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.61001/PP/M.IB/25/2015 tanggal 22 April 2015, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa ini dan digunakan sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

 

2.1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, antara lain mengatur:   Pasal 69 ayat (1): Alat bukti dapat berupa:
	a.	Surat atau tulisan;
	b.	Keterangan ahli;
	c.	Keterangan para saksi;
	d.	Pengakuan para pihak; dan/atau
	e.	Pengetahuan Hakim;
	Pasal 76: Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);   Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan: Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan; Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak;   Pasal 78: Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;   Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan: Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2.2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, antara lain mengatur:   Pasal 4 ayat (2) huruf d: Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
	d.	Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2.3.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (PP 5), antara lain mengatur sebagai berikut:   Pasal 1: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, diubah sebagai berikut:
	1.	Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2:
		(1)	Atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa;
		(2)	Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan;
	2.	Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3: Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final;
2.4.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (KMK-120), antara lain mengatur sebagai berikut:   Pasal 1: Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996, sehingga seluruhnya menjadi sebagai berikut:   Pasal 2:
	(1)	Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final;
	(2)	Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan “service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.
2.5.	Keputusan Terbanding Nomor KEP-227/PJ./2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, Berta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (KEP-227), antara lain mengatur sebagai berikut:   Pasal 1: Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan;   Pasal 2: Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final;   Pasal 3: Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan;
2.6.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.53/2003 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Atas Service Charge dalam Rangka Kegiatan Jasa Persewaan Ruangan (SE-14), antara lain mengatur sebagai berikut:   Dasar Pengenaan Pajak atas service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan adalah penggantian, yakni sebesar nilai tagihan service charge yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa;

 

3.1.	Bahwa Termohon Peninjauan Kembali sebagai pengelola Gedung WTC Batanghari melakukan penyewaan space ruangan berikut fasilitas pendukungnya bagi pelaku usaha (tenant);
3.2.	Bahwa berdasarkan perjanjian sewa ruangan antara Termohon Peninjauan Kembali dengan para tenant (penyewa), antara lain dijelaskan tentang fasilitas dan spesifikasi teknis ruangan, serta biaya pelayanan Service Charge, sebagai berikut:   Fasilitas dan spesifikasi teknis ruangan berupa:
	(1)	Lantai ruangan;
	(2)	Dinding ruangan;
	(3)	AC central;
	(4)	Listrik disediakan Pemohon Banding dan disediakan meteran. Biaya pemakaian listrik dibebankan kepada penyewa berdasarkan pemakaian masing-masing sesuai dengan tarif yang ditetapkan PLN tanpa biaya tambahan;
	(5)	Air bersih dengan sumber PDAM. Biaya pemakaian air dibebankan kepada penyewa berdasarkan pemakaian masing-masing;
	(6)	Sambungan telepon disediakan. Biaya pemakaian telepon dibayar oleh penyewa langsung ke Telkom;
	Biaya service charge meliputi:
	(1)	Pemeliharaan gedung dan fasilitas umum seperti lift, eskalator, penerangan umum, air conditioner, genset, dan toilet umum;
	(2)	Biaya kebersihan umum dan keamanan dalam komplek;
	(3)	Biaya asuransi gedung;
	(4)	Biaya pemakaian Kwh listrik untuk penerangan umum dan pemakaian air untuk umum.
3.3.	Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), penerimaan/pendapatan yang diperoleh Termohon Peninjauan Kembali dari para tenant adalah sebagai berikut:
	●	Penerimaan dari sewa ruangan;
	●	Penerimaan dari listrik dan air, serta
	●	Penerimaan dari service charge;
	Bahwa terkait dengan penerimaan sewa ruangan dan service charge, diketahui tidak ada sengketa karena penerimaan tersebut telah terutang PPh Pasal 4 ayat (2) Final;   Bahwa yang menjadi sengketa dalam banding yang juga merupakan sengketa dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah apakah penerimaan pembayaran listrik dan air juga terutang PPh Pasal 4 ayat (2) Final atau tidak;   Bahwa dengan demikian sengketa yang terjadi adalah sengketa yuridis dan tidak ada sengketa materil;
3.4.	Bahwa ketentuan perpajakan terkait dengan sengketa ini adalah sebagai berikut:   3.4.1. Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang PPh: Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:   d.   penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;     3.4.2. Pasal 3 PP 5: Besarnya Pajak Penghasilan yang wajib dipotong atau dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan dan bersifat final;     3.4.3. Pasal 2 KMK-120:   (1) Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final;   (2) Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun juga yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan "service charge" baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan;     3.4.4. Pasal 1 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002. Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan;
3.5.	Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat berdasarkan ketentuan dalam KEP-227, yang menjadi Objek PPh Pasal 4 ayat (2) adalah jumlah bruto dari penghasilan yang dibayarkan atau terutang pihak penyewa berdasarkan penghasilan dari sewa tanah, bangunan, biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan juga service charge dengan tarif final sebesar 10%;   Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali berkewajiban untuk mengenakan tarif Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) atas biaya tersebut kepada penyewa sejumlah bruto tersebut, bukan hanya dari jumlah service charges dan sewa ruangan saja;
3.6.	Bahwa Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa yang sejenis telah diputuskan Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor Put.55121/PP/M.VIIIA/25/2014 dimana dalam putusan tersebut koreksi yang Pemohon Peninjauan Kembali lakukan dipertahankan Majelis Hakim;
3.7.	Bahwa sebagai tambahan informasi, pada persidangan tanggal 16 Juli 2014 Majelis Hakim sudah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membuat:
	●	Daftar rincian tagihan listrik dan air untuk masing-masing tenant;
	●	Daftar penerimaan pembayaran listrik dan air dari masing-masing tenant;
	●	Rekonsiliasi terhadap tagihan asli dari PLN dan PDAM;
	Bahwa akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah memenuhi permintaan Majelis Hakim tersebut dan tidak memberikan source document untuk membuktikan alasan bandingnya, sampai dengan berakhirnya masa persidangan;
3.8.	Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan: Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;   Bahwa dalam Memori Penjelasannya, dinyatakan sebagai berikut: Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;   Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan demikian putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
3.9.	Bahwa berdasarkan uraian di atas, putusan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas sengketa koreksi DPP PPh Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp236.298.315,00 diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT.61001/PP/M.IB/25/2015 tanggal 22 April 2015 yang menyatakan:

 

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-56/WPJ.27/2014 tanggal 10 Januari 2014 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Final Masa Pajak Agustus 2011 Nomor: 00014/240/11/331/13 tanggal 15 April 2013, atas nama : PT Wahana Normalindo, NPWP: 02.444.836.7-331.000, Alamat: Jl. Sultan Thaha Nomor 17 (Mall WTC Batanghari), Pasar Jambi, Kota Jambi, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

 

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali;

 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait.