Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 11/KDC/II/2012 tanggal 16 Februari 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

 

Bahwa berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor KEP-1860/WPJ.11/2011 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp37.142.856,00 selanjutnya disebut KEP-1860 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00010/307/09/631/11 tanggal 31 Januari 2011 Masa Pajak November 2009 selanjutnya disebut SKPKBT-00010, yang memutuskan Menolak permohonan Pemohon Banding, maka dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan banding Keputusan Terbanding Nomor KEP-1860/ WPJ.11/2011 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp37.142.856,00 berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan (sttd) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;

 

Bahwa permohonan banding ini dapat Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:

 

 

Pengajuan Surat Keberatan

 

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00010/307/09/631/11 tanggal 31 Januari 2011 Masa Pajak November 2009 yang telah diajukan Keberatan oleh Pemohon Banding melalui Surat Nomor 00010/KDC/II/2011 tanggal 2 Maret 2011 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya tanggal 2 Maret 2011 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor PEM:000651\631\mar\2011 tanggal 2 Maret 2011 sehingga pengajuan keberatan Pemohon Banding sudah memenuhi jangka waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Pengajuan Surat Banding

 

Bahwa KEP-1860/WPJ.11/2011 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp37.142.856,00 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 000111307/09/631/11 tanggal 31 Januari 2011 Masa Pajak November 2009 sehingga dengan demikian pengajuan banding yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

 

Bahwa Pemohon Banding sudah melakukan pembayaran sebesar Rp18.571.428,00 yakni 50% dari jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp37.142.856,00;

 

 

Bahwa KEP-1860/WPJ.11/2011 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp37.142.856,00 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00010/307/09/631/11 tanggal 31 Januari 2011 Masa Pajak November 2009 diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-71/WPJ.11/ KP.1105/2010 tanggal 22 Juni 2010;

 

Bahwa adapun dasar perhitungan akhir Terbanding, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-1860/WPJ.11/2011 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp37.142.856,00 adalah sebagai berikut:

 

(berdasarkan hasil perhitungan Terbanding yang Pemohon dapatkan pada saat proses penelitian keberatan);

 

Bahwa koreksi oleh Terbanding berdasarkan pengujian arus barang sehingga menurut Terbanding adalah Pemohon banding kurang melaporkan adanya penyerahan Barang Kena Pajak;

 

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan dan bukti sebagai berikut:

 

Bahwa Pemohon Banding menyatakan adanya barang rusak sebesar 8.742.770 yang terjadi selama proses produksi Pemohon Banding Tahun 2009 dan diantaranya terjadi di Masa Pajak November 2009 sebesar 815.444 pcs;

 

Bahwa koreksi oleh Terbanding berdasarkan pengujian arus barang sehingga menurut Terbanding adalah Pemohon Banding kurang melaporkan Peredaran Usaha dan selanjutnya menurut Terbanding terdapat Objek Penyerahan Barang Kena Pajak;

 

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan dan bukti sebagai berikut:

 

Bahwa usaha Pemohon Banding adalah pabrikan dengan orientasi ekspor 100 %;

 

Bahwa dalam hal ekspor Terbanding sudah mengakuinya yang tertuang pada perhitungan Terbanding di atas yang menghasilkan jumlah koreksi sebesar Rp1.911.163.256,00 namun kenyataannya Terbanding malahan menyatakan adanya Penyerahan Barang Kena Pajak dengan tarif 10% yakni tarif Penyerahan Barang Kena Pajak Dalam Negeri, yang menunjukkan ketidakkonsistenan Terbanding yakni satu sisi berpendapat penyerahan Pemohon secara keseluruhan adalah ekspor namun terhadap barang rusak dianggap sebagai penyerahan dalam negeri yang jelas-jelas tidak sesuai dengan bukti dan fakta hukum yang Pemohon sampaikan pada uraian berikut ini;

 

Bahwa barang yang diproduksi adalah quartz blank crystal di mana barang yang dihasilkan bentuk mirip seperti soft lense yang tipis seperti lembaran plastik jadi sangat rentan mengalami kerusakan;

Bahwa penggunaan barang produksi adalah untuk komponen alat elektronik setelah diisi dengan aliran listrik;

 

Bahwa nyatanya dalam proses produksi kedapatan adanya barang rusak yang terjadi pada saat proses produksi yang dalam setahun totalnya adalah 8.742.770 pcs dimana kerusakan karena diakibatkan adanya scratch/goresan atau bentuk yang tidak sempurna, dan akibatnya barang cacat tersebut tidak dapat digunakan sama sekali apalagi dijual;

 

Bahwa untuk barang rusak tersebut fisiknya Pemohon Banding sudah memperlihatkan kepada Terbanding, namun Terbanding mengabaikan bukti tersebut;

 

Bahwa dalam hal kerusakan pada saat proses produksi artinya barang tersebut masih ada di area pabrik Pemohon Banding dan masih menjadi hitungan stock pada saat proses produksi maka tidak tepat apabila Terbanding menganggap barang gagal produksi tersebut sebagai Peredaran Usaha dan selanjutnya terjadi Penyerahan Barang Kena Pajak yang kurang dilaporkan Pemohon karena jelas terhadap barang tersebut tidak terjadi penyerahan barang antara Pemohon Banding kepada pihak lain manapun, malahan Pemohon Banding sudah memperlihatkan barang rusak yang terjadi pada saat produksi tersebut;

 

Bahwa kenyataannya terhadap barang rusak tersebut tidak dapat dijual atau tidak ada pihak manapun yang mau membeli barang rusak tersebut karena tidak bisa digunakan sebagai apapun juga oleh pihak manapun atas barang dengan kondisi seperti itu karena merupakan komponen yang signifikan fungsinya untuk elektronik, tambahan lagi semua barang produksi Pemohon dijual ekspor bukan untuk pangsa dalam negeri;

 

Bahwa kenyataannya Terbanding tidak dapat memberikan bukti pendukung terhadap anggapan Terbanding dalam hal adanya Penyerahan Barang Kena Pajak yang kurang dilaporkan oleh Pemohon Banding seperti kepada pihak mana, berapa banyak, harga berapa namun Terbanding hanya berdasarkan jumlah barang rusak yang terjadi selama proses produksi Pemohon Banding yang selanjutnya Terbanding menganggap barang rusak tersebut adalah Peredaran Usaha yang kurang dilaporkan Pemohon Banding;

 

Bahwa nyatanya dalam hal Jumlah Rupiah untuk Penyerahan Barang Kena Pajak, Terbanding sudah menggunakan cara sebagai berikut:

 

Bahwa berdasarkan perhitungan Terbanding di atas maka jelas dan nyata-nyata koreksi Terbanding berdasarkan anggapan Terbanding semata karena tidak didukung dengan bukti yang menyatakan adanya Peredaran Usaha/Penjualan/Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

 

Bahwa kenyataannya pengujian arus barang dan proses produksi yang merupakan barang rusak pada saat produksi bukan merupakan bukti bahwa adanya Peredaran Usaha/Penyerahan Barang Kena Pajak yang tidak dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana anggapan Terbanding yang selanjutnya dipakai sebagai dasar koreksi oleh Terbanding adalah suatu ketidakbenaran yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding dan oleh karenanya koreksi Terbanding jelas dan nyata-nyata hanya berdasarkan anggapan dan analisa Terbanding tersebut harus batal demi hukum;

 

 

Bahwa berdasarkan alasan serta fakta yang Pemohon Banding kemukakan maka jelas terbukti bahwa Terbanding sudah mengabaikan fakta hukum dengan membuat koreksi yang pada gilirannya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Pemohon Banding, dan untuk selanjutnya mohon kepada Majelis untuk membatalkan koreksi Terbanding, dengan jumlah pajak terutang menurut Pemohon menjadi:

 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.46537/PP/M.XII/16/2013, tanggal 26 Juli 2013 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2555/PJ./2013, tanggal 14 November 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 November 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 November 2013;

 

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 November 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Desember 2014;

 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyatakan:

 

Pasal 76

 

Penjelasan Pasal 76

 

Pasal 78

 

Penjelasan Pasal 78

bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan pengujian Peredaran Usaha berdasarkan arus barang, perhitungan arus barang adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan:

 

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena amar pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan berdasarkan hasil uji bukti materi di persidangan sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena:

Bahwa selisih sebesar 8.391.636 pcs (Rp1.911.163.256,00) tersebut nyata-nyata tidak dilaporkan dalam penjualan ekspor, terbukti penjualan ekspor yang tercatat hanya sebesar 15.027.874 pcs dan bukan sejumlah 23.419.510 pcs;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa dengan adanya selisih lebih atas nilai DPP PPN yang berasal dari ekualisasi/uji arus barang, tidak mungkin lagi berasal dari penyerahan ekspor, sehingga apabila terdapat nilai lain selain yang termasuk dalam penyerahan ekspor, patut diyakini bahwa nilai tersebut masuk ke dalam alternatif lain yaitu penyerahan selain ekspor, dalam hal ini penyerahan lokal;

Bahwa selisih sebesar 8.391.636 pcs (Rp1.911.163.256,00) tersebut nyata-nyata tidak dilaporkan dalam persediaan akhir, terbukti pelaporan persediaan akhir hanya sebesar 1.408.182 pcs;

Bahwa diketahui jumlah stok persediaan akhir inventory adalah hanya sebesar 1.408.182 pcs, dengan demikian, apabila seandainya pernyataan Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut di atas adalah benar, maka selisih barang jadi sejumlah 8.391.636 pcs (Rp1.911.163.256,00) tersebut seharusnya telah masuk ke dalam stock persediaan inventory dan tidak perlu terjadi selisih di persediaan akhir atau masuk ke komponen perhitungan di Harga Pokok Penjualan. Namun, fakta membuktikan bahwa nilai persediaan akhir hanya sebesar 1.408.182 pcs, sehingga nilai barang jadi sebesar 8.391.636 pcs tersebut tidak diketahui kepastiannya dan keberadaannya tidak ada lagi di inventory (tidak termasuk dalam 1.408.182 pcs) maupun perhitungan biaya atau kerugian di unsur Harga Pokok Penjualan;

Bahwa berdasarkan surat keberatannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui adanya barang rusak sebesar 8,742.770 pcs. Terkait alasan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa angka barang rusak sebesar 8,742.770 pcs tersebut sangat tinggi dan tidak wajar untuk perusahaan manufaktur, mengingat penjualan yang diakui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT PPh Badannya adalah sebesar 15.027.874 pcs, sehingga jika dibandingkan dengan jumlah penjualannya, persentase barang rusak adalah mencapai 58,18%;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut sekaligus bertolak belakang dengan keyakinan manajemen sebagaimana tercantum dalam laporan auditor yang menyatakan bahwa tidak terdapat persediaan yang usang/tidak dapat digunakan dalam proses produksi/rusak sehingga tidak disediakan cadangan kerugian karena keusangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

 

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;