Bahwa Pemohon Banding berkedudukan dan berkantor di Prudential Tower Lantai 20, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79, Jakarta Selatan 12930, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Tan Agustinus Dermawan, sebagai Pemohon Banding, semula Pemohon Keberatan, sekarang dan selanjutnya akan disebut juga Pemohon Banding, dengan ini berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-109/WPJ.05/2012 tanggal 03 Februari 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor: 00018/407/09/038/10 tanggal 25 November 2010, melawan Terbanding dengan penjelasan sebagai berikut:

 

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-109/WPJ.05/2012 tanggal 03 Februari 2012 yang baru Pemohon Banding terima tanggal 09 Februari 2012, yang Pemohon Banding ajukan banding ini, pada inti pokok keputusannya menetapkan “Mengabulkan sebagian” keberatan dari Pemohon Banding, berkedudukan dan berkantor di Prudential Tower Lantai 20, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79, Jakarta Selatan 12930, dalam suratnya Nomor: 021/LPI/TAD/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 dan menambah jumlah pajak yang lebih dibayar dalam atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor: 00018/407/09/038/10 tanggal 25 November 2010;

 

Bahwa berdasarkan hasil keputusan keberatan tersebut maka jumlah lebih bayar Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor: 00018/407/09/038/10 tanggal 25 November 2010 yang diperoleh Pemohon Banding adalah lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai yakni dari semula sebesar (Rp638.444.594,00) (enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah) menjadi Rp644.838.252,00 (enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah). Permohonan banding ini dapat Pemohon Banding uraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

 

 

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor: 00018/407/09/038/10 tanggal 25 November 2010, telah diajukan keberatan oleh Pemohon Banding melalui surat Nomor: 021/LPI/TAD/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Barat pada tanggal 23 Februari 2011 melalui Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM:000691/038/feb/2011, sehingga tanggal pengajuan permohonan keberatan dimaksud masih dalam tenggang waktu yang diijinkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

 

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-109/WPJ.05/2012 tentang Keputusan Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor: 00018/407/09/038/10 atas nama “PT. Lajuperdana Indah” diterbitkan tanggal 03 Februari 2012;

 

Bahwa dengan demikian, maka tanggal pengajuan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-109/WPJ.05/2012 yang diterbitkan tanggal 03 Februari 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor: 00018/407/09/038/10 tanggal 25 November 2010 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

 

Bahwa Surat Permohonan Banding Pemohon Banding ini diajukan dan ditandatangani oleh Tan Agustinus Dermawan, dalam jabatannya selaku Direktur “PT. Lajuperdana Indah”, hal tersebut sesuai dengan kewenangan direksi yang diatur dalam Akta Pendirian “PT. Lajuperdana Indah” nomor 153 tanggal 18 November 1992 oleh Notaris Drs. Hanifa Halim, S.H. dan Akta Perubahan terakhir nomor 1 tanggal 02 Agustus 2010 oleh Notaris Gisella Ratnawati, S.H., oleh karenanya untuk itu sah dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama “PT. Lajuperdana Indah”;

 

 

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-109/WPJ.05/2012 tanggal 03 Februari 2012, yang mana perbandingan perhitungan jumlah Lebih Bayar pajak yang seharusnya menurut Pemohon Banding dan menurut Terbanding dapat Pemohon Banding sajikan sebagai berikut:

 

Bahwa kekeliruan-kekeliruan dalam contoh kasus berupa tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) KMK Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak a quo yang merupakan penyimpangan terhadap Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah antara lain adalah sebagai berikut:

 

Bahwa pengertian Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated), misalnya PKP yang menghasilkan jagung (jagung adalah bukan Barang Kena Pajak), dan juga mempunyai pabrik jagung (minyak jagung merupakan Barang Kena Pajak). Bahwa menurut Pemohon Banding, pengertian perusahaan terpadu (integrated) di dalam KMK ini tidak jelas dan kabur maknanya;

 

Bahwa di dalam suatu kegiatan usaha terpadu (integrated), untuk menetapkan definisi menghasilkan seharusnya merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

 

Bahwa Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tersebut diatur bahwa:

 

Bahwa sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang dimaksud menghasilkan adalah kegiatan mulai dari pengolahan lahan, menanam, memelihara, membangun, dan memanen tanaman tebu yang kemudian pada akhirnya akan diolah menjadi produksi gula untuk dijual kepada masyarakat. Jadi hasil akhir dari proses mengubah bentuk dan/atau sifat/nilai tambah suatu barang sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut untuk perusahaan terpadu (integrated) adalah sampai dengan tahap menghasilkan suatu produk akhir a quo notabene kaitannya untuk perusahaan Pemohon Banding dalam hal ini adalah berupa produksi gula;

 

Bahwa selanjutnya pada ketentuan Pasal 2 KMK Nomor: 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, diatur bahwa:

 

Bahwa hal ini menurut Pemohon Banding bahwa ketentuan Pasal 2 KMK Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak a quo sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2a) juncto Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

 

Bahwa Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur bahwa:

“Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.” Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2a) diatur bahwa “Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum berproduksi, atau belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak sehingga Pajak Keluarannya belum ada (nihil), maka Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan Barang Kena Pajak, atau penerimaan Jasa Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud, atau impor Barang Kena Pajak tetap dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2), kecuali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8)”;

 

Bahwa Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur bahwa:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan fakta hukum dari Pemohon Banding sebagaimana telah Pemohon Banding uraikan dengan jelas di atas, demi keadilan dan kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Banding serta untuk menghindari jumlah Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai yang lebih kecil jumlahnya daripada jumlah Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya diterima oleh Pemohon Banding, maka dengan ini Pemohon Banding mohon agar kiranya Permohonan Banding Pemohon Banding dapat “diterima dan dikabulkan” untuk sebagian besar jumlah lebih bayar PPN di dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-109/WPJ.05/2012 tanggal 03 Februari 2012, yakni dari semula lebih bayar PPN hanya sebesar (Rp638.444.594,00) menjadi lebih bayar PPN sebesar (Rp1.014.351.799,00) dengan perincian penghitungan kembali Pajak Pertambahan Nilai yang terutang untuk Masa Pajak September 2009 menurut Pemohon Banding yang seharusnya adalah menjadi sebagai berikut:

 

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak di dalam putusannya halaman 27 sebagai pendapat Majelis menyatakan:

“Bahwa substansi pokok sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas pengkreditan atas penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan penyerahan tebu kepada pabrik;

 

Bahwa terkait koreksi pengkreditan atas penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp369.513.547,00 dengan alasan bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang didasarkan ketentuan Pasal 16B UU No. 8 Tahun 2000 tentang perubahan kedua UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2003 dan Pasal 9 ayat (6) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000 Juncto Pasal 2 angka (1) Keputusan Menteri Keuangan No. 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan penyerahan yang tidak terutang pajak;

 

Bahwa menurut Pemohon Banding, usaha Pemohon Banding adalah merupakan perusahaan Terintegrasi, yaitu kegiatan Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula;

 

Bahwa Pemohon Banding menyatakan, menurut Pasal 1 angka 16 UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah pengertian terpadu (integrated) adalah sampai dengan tahap menghasilkan suatu produk akhir a quo, kegiatan perusahaan Pemohon Banding adalah berupa produksi gula; Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terdapat bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan yang terhutang pajak dan penyerahan yang tidak terhutang adalah sudah tepat, dan dalam persidangan Pemohon Banding mengakui bahwa Tebu yang dihasilkan dari kegiatan perkebunan tersebut memang dijual ke pihak lain, bukan diproduksi oleh unit produksi seperti halnya dalam kegiatan perusahaan yang terintegrasi;

 

Bahwa berdasarkan ketentuan seperti yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, maka Pajak Masukan atas penjualan Barang yang bersifat Strategis tidak dapat dikreditkan;

 

Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Pajak Masukan sebesar Rp369.513.547,00 sudah benar dan tetap dipertahankan”;

Bahwa menurut Pemohon PK. (semula Pemohon Banding) Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah memahami fakta di dalam sengketa ini, yaitu tentang fakta status dan kegiatan usaha Pemohon PK. sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) Perkebunan tebu terpadu dengan pengolahannya sesuai dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal dalam Negeri Nomor: 427/1/PMDN/1993 1 Desember 1993 dan Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal dalam Negeri Nomor:08/II/PMDN/2006 tanggal 6 Februari 2006, dalam rangkaian mengolah, mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru, mengolah lahan, menanam, memelihara tebu, memproses sampai menghasilkan gula yang merupakan Barang Kena Pajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;

 

Bahwa menghasilkan menurut Pasal 1 angka 16 UU.PPN, adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 UU PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tersebut, sifat dan tujuan kegiatan usaha yang dilakukan Pemohon PK. sebagai perusahaan terpadu adalah sampai hasil akhirnya, yaitu rangkaian kegiatan proses mengubah bentuk dan/ atau sifat nilai tambah suatu barang sampai dengan tahap menghasilkan produk akhir berupa gula;

Bahwa dengan memperhatikan fakta seperti tersebut Angka Romawi IX dan X di atas dapatlah dinyatakan bahwa di dalam sengketa pajak ini ada penyerahan Barang Kena Pajak yang berupa gula yang terutang pajak, tetapi tidak ada penyerahan gula yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Pemohon PK. sebagai Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan gula yang terutang pajak, dan tidak melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak sehingga Pasal 16B dan Pasal 9 ayat (6) UU No. 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 575/KMK.04 tanggal 26 Desember 2000 tidak relevan untuk dijadikan referensi dan dasar pertimbangan hukum untuk membenarkan koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali;

 

Bahwa telah menjadi fakta persidangan bahwa kegiatan usaha Pemohon PK. dalam kurun waktu Masa Pajak September 2009 telah mulai melakukan penyerahan gula, sehingga telah ada Pajak Keluaran dan dalam keadaan demikian berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Pajak Masukan dapat dikreditkan;

 

Bahwa Pasal 9 ayat (2) UU.Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah berbunyi:

 

Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (8) menyatakan: