DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali.

untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 

 

Mahkamah Agung tersebut;

 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

 

Bahwa perlu diketahui bahwa koreksi Pemeriksa PPN masa Oktober 2008 yang dipertahankan oleh tim Penelaah Keberatan berkaitan dengan koreksi DPP PPN Penyerahan yang harus dipungut sendiri sebesar Rp7.996.046.422,00 dan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp147.198.864,00;

 

Menurut Pihak Terbanding

 

Menurut Tim Pemeriksa

Bahwa koreksi Penyerahan Yang PPN-nya Harus dipungut Sendiri;

 

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif terhadap Dasar Pengenaan PPN masa Oktober 2008, sebesar Rp7.996.046.422,00 atau setara dengan US$808,351. Koreksi tersebut diperoleh dari selisih harga penjualan inventory-parts kepada PT Primanru Jaya yang dihargai sebesar US$61,406.24 terhadap nilai perolehannya sebesar US$869,757.24. Write off selisih nilai penjualan dengan perolehan tersebut tidak dapat diterima karena tidak didasari sebuah penilaian yang valid dan logis dari pihak independen (appraisal) atas kondisi parts sebenarnya dan nilainya yang wajar;

 

Bahwa Landasan Pemikiran dan Dasar Hukum yang digunakan:

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang PPN sebagaimana diubah dengan UU No. 18 Tahun 2000 pasal 16D dinyatakan bahwa: "Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan";

 

Bahwa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24/2002 pasal 8 ayat (2) dinyatakan: "atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, serta atas pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma, Dasar Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan";

 

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 pasal 2 huruf f dinyatakan bahwa: "untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar";

 

Bahwa dalam Surat Tanggapan atas SPHP, Pemohon Banding mengakui bahwa harga jual parts tersebut adalah harga rugi;

 

Bahwa dalam penentuan harga pasar wajar, di samping karena mekanisme pasar (pertemuan penawaran dengan permintaan), selalu berangkat dari 'berapa harga perolehan' suatu barang dan 'berapa tingkat margin yang diinginkan dari barang tersebut;

 

Bahwa karena atas parts yang dijual ini tidak ada detail jenis dan model partnya, pemeriksa tidak dapat mencari harga pasar pembandingnya sehingga pemeriksa menggunakan Nilai Sisa Buku (NSB) atas parts yang dijual sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Karena Pemohon Banding tidak menyusutkan parts ini, maka NSB adalah sebesar nilai perolehannya;

 

Bahwa Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri yang Dapat Dikreditkan;

 

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif terhadap Pajak Masukan Dalam Negeri yang dapat dikreditkan sebesar Rp147.198.864,00 dengan alasan bahwa Pajak Masukan yang berasal dari PPN atas perolehan BKP/JKP dalam rangka kegiatan reklamasi dan penutupan tambang tidak dapat dikreditkan Karena tidak berkaitan dengan penyerahan yang terutang PPN (Pasal 9 ayat 5 UU PPN) dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (Pasal 9 ayat 8 huruf b UU PPN);

 

Bahwa Landasan Pemikiran dan Dasar hukum yang digunakan:

 

Bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf b UU Nomor 8 Tahun 1983 stdd UU Nomor 18 Tahun 2000 yang berbunyi:

"Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha";

 

Bahwa dalam penjelasan pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dinyatakan:

"Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran-pengeluaran untuk produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha”;

 

Bahwa dalam hal ini reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Sedangkan penutupan tambang adalah kegiatan yang sama seperti reklamasi sebagai akibat dihentikannya penambangan. Jadi reklamasi dan penutupan tambang bukan dalam rangka menciptakan Barang Kena Pajak (produksi);

 

Bahwa dengan dasar pasal tersebut, Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa PPN atas perolehan BKP dalam rangka reklamasi dan penutupan tambang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (dalam hal ini produksi) sehingga tidak dapat dikreditkan;

 

Bahwa Menurut Tim Penelaah Keberatan;

 

Bahwa Koreksi Penyerahan Yang PPN-nya Harus dipungut Sendiri;

 

Bahwa Hasil Penelitian Keberatan untuk tetap mempertahankan koreksi terhadap DPP PPN Penyerahan yang harus dipungut sendiri sebesar Rp7.996.046.442,00 dengan alasan bahwa koreksi Pemeriksa sudah benar sebab atas penjualan persediaan barang kena pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah terutang PPN dengan nilai DPP adalah sebesar harga pasar wajar. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1A ayat (1) huruf e UU PPN jo Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2002 jo Pasal 2 huruf e Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002;

 

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa harga penjualan yang sebesar USD61.406,24 atau 8% dari nilai perolehan adalah merupakan harga pasar wajar yang ditunjukkan misalnya berdasarkan hasil penilaian Appraisal Independen;

 

Bahwa Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri yang Dapat Dikreditkan Bahwa sedangkan untuk Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp147.198.864,00 tetap dipertahankan dengan alasan bahwa sudah sangat jelas bahwa berdasar Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah yang berhubungan langsung dengan usaha yaitu terkait kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen sehingga Pajak Masukan yang terkait kegiatan penutupan dan reklamasi tambang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

 

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Penyerahan Yang PPN-nya Harus dipungut Sendiri;

 

Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat atas koreksi berkaitan dengan pengenaan objek PPN terhadap selisih harga perolehan inventory-parts yang dijual kepada PT Primanru Jaya dengan nilai US$808,351 atau setara dengan DPP sebesar Rp7.996.046.422,00. Adapun alasan yang menjadi dasar keberatan bagi pemohon banding adalah sebagai berikut:

 

Latar belakang penjualan 

Bahwa setelah berakhirnya proses penambangan pada tahun 2005, Pemohon Banding mulai memasuki tahap sterilisasi areal bekas tambang sehingga banyak mesin-mesin produksi yang tidak digunakan lagi dan beberapa bangunan dan fasilitas pendukung lainnya seperti office, mess karyawan dan warehouse mulai dibongkar. Sebagai konsekuensinya, banyak dari alat-alat berat yang sebelumnya digunakan dalam proses penambangan dan beberapa inventaris yang memenuhi warehouse telah mulai dipindahtangankan;

 

Bahwa setelah proses pemindahtanganan terhadap instalasi pengolahan dan alat-alat berat lainnya dilaksanakan sejak tahun 2005, kemudian diikuti dengan pemindahtanganan spareparts yang tidak dapat digunakan lagi mengingat alat beratnya sudah dipindahtangankan terlebih dahulu (surplus spareparts);

 

Bahwa proses penjualan surplus spareparts yang dimiliki oleh Pemohon Banding tidaklah mudah mengingat spareparts tersebut berkaitan dengan alat berat dengan tahun pembuatan yang sudah amat lampau (tahun 1990an) dan kini sudah tidak diproduksi lagi sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pembeli;

 

Bahwa penawaran juga telah disampaikan kepada PT Trakindo Mama, PT Madhani Talatah Nusantara dan Emeco Internasional yang pada tahun-tahun sebelumnya ikut ambil bagian dalam pembelian surplus parts tersebut. Setelah melihat barang yang ditawarkan, mereka bahkan tidak melakukan penawaran karena tidak berminat. Alasan utamanya adalah karena parts tersebut sangat beragam/various dan merupakan kategori slow moving parts yang tidak banyak dibutuhkan. Satu-satunya pembeli yang tertarik adalah PT Primanru Jaya yang bertindak sebagai perantara penjualan alat-alat berat eks-tambang. PT Primanru Jaya sendiri dalam hal ini bukanlah related party dari Pemohon Banding;

 

Bahwa di sisi lain, tuntutan untuk segera mungkin memindahtangankan inventaris tersebut semakin mendesak mengingat areal tempat penyimpanannya (warehouse) akan ikut disterilisasi sebagai bagian dari proses tutup tambang;

 

Dasar Penetapan harga jual;

Bahwa mengingat penentuan harga pasar wajar (fair market value) sebagaimana dimaksud dalam PP 143 Tahun 2000 yang diubah dengan PP 24 Tahun 2002 Pasal 8 ayat (2) juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 pasal 2 huruf f tidak secara tegas dijelaskan menyangkut kriteria dan mekanismenya, maka Wajib Pajak mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK 48) mengenai Penurunan Nilai Aktiva untuk menentukan harga pasar wajar;

 

Bahwa secara nature, inventaris (spareparts) telah mengalami penurunan nilai (impairment) sehingga secara akuntansi pun Wajib Pajak telah mencadangkan (provisi) penurunan nilainya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

Bahwa oleh karena itu, pendapat Pemeriksa yang menyatakan bahwa selain mekanisme pasar, penentuan harga pasar wajar selalu berangkat dari berapa harga perolehan suatu barang dan berapa tingkat margin yang diinginkan, dalam konteks ini tidaklah tepat mengingat hal ini bukan berkaitan dengan barang dagangan yang dibeli untuk dapat dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan melainkan berkaitan dengan inventaris (spareparts) yang sudah usang dan nilainya memang telah mengalami penurunan;

 

Bahwa PSAK 48 (revisi 2009) memberikan acuan penetapan nilai wajar melalui beberapa tahap:

 

Bahwa Nilai wajar terbaik suatu asset adalah harga dalam suatu perjanjian penjualan mengikat yang dibuat dalam suatu transaksi wajar (par.25). Kriteria transaksi yang wajar adalah:

Bahwa jika tidak terdapat perjanjian mengikat namun aktiva diperdagangkan di pasar aktif, maka nilai wajar adalah harga pasar aktiva tersebut. Pasar aktif didefinisikan: asset yang diperdagangkan bersifat homogen, pembeli dan penjual berkeinginan untuk bertransaksi dan dapat ditemui setiap saat, dan harga tersedia untuk publik (par.26);

 

Bahwa jika tidak terdapat perjanjian penjualan mengikat atau pasar aktif, nilai wajar didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia untuk menggambarkan jumlah yang dapat diperoleh entitas. Dalam menentukan jumlah tersebut, entitas mempertimbangkan hasil dari transaksi terkini untuk asset serupa dalam industri yang sama (par.27); 

 

Bahwa dengan pertimbangan di atas dan mengingat fakta dalam hal ini bahwa Pemohon Banding memiliki perjanjian jual beli dengan PT Primanru Jaya yang bukan related party-nya, maka Pemohon Banding berkeyakinan bahwa harga penjualan yang terjadi merupakan harga pasar wajar sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 Pasal 2 huruf (f). Oleh karenanya penentuan nilai perolehan awal aktiva sebagai nilai penjualan ke PT Primanru Jaya oleh Pemeriksa tidaklah tepat;

 

Kondisi setelah transaksi;

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa transaksi penjualan surplus inventaris (spareparts) kepada PT Primanru Jaya dilakukan berdasarkan perjanjian Kerjasama Pembelian Suku Cadang tertanggal 10 Oktober 2008 dengan harga kesepakatan sebesar USD69,600 termasuk PPN (setara 8% dari nilai peroleh awal senilai USD870,000) dengan kurs konversi yang disepakati sebesar Rp9.600,- untuk 1 (satu) dollar Amerika Serikat. Mengingat invoice diterbitkan dalam rupiah, maka dalam pembukuan (general ledger) Pemohon Banding setara dengan USD61,406.24;

 

Bahwa penjualan dilakukan secara kredit dengan penyerahan barang dilakukan terlebih dahulu kemudian diikuti pembayarannya. Namun demikian, hingga saat surat banding ini dibuat, pihak PT Primanru Jaya tidak memiliki itikad baik untuk melunasi pembelian tersebut dengan alasan krisis keuangan dan karena belum adanya pembeli akhir yang berminat atas barang tersebut. Persoalan ini bahkan telah sampai ke tingkat Pengadilan untuk penyelesaian permasalahan hutang piutang karena PT Primanru Jaya melalaikan kewajibannya dengan tidak bisa dihubungi;

 

Bahwa alih-alih menerima pelunasan atas penjualan inventaris dengan nilai penjualan sebesar 8% dari nilai perolehannya yang Pemohon Banding anggap sebagai transaksi wajar, Pemohon Banding justru menerima tagihan PPN sebesar 10% dari nilai perolehan inventaris tersebut yang harus Pemohon Banding bayar karena dianggap menetapkan harga jual tidak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya Pemohon Banding menganggap ketetapan tersebut sangat tidak adil dan amat memberatkan bagi Pemohon Banding yang sudah tidak lagi mempunyai penghasilan;

 

Kesimpulan Pemohon Banding atas Penyerahan Terutang PPN;

Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta yang di atas, Pemohon Banding berkeyakinan bahwa transaksi yang Pemohon Banding lakukan telah sesuai dengan prinsip arm's length transaction sehingga memenuhi ketentuan nilai pasar wajar sebuah transaksi penjualan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perpajakan;

 

Pajak Masukan Dalam Negeri yang Dapat Dikreditkan

Bahwa terkait dengan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, Pemohon Banding berpendapat bahwa interpretasi Terbanding akan hal ini tidak tepat. Oleh karenanya Pemohon Banding tidak sependapat dengan koreksi positif yang dilakukan terhadap Pajak Masukan bulan Oktober 2008 sebesar Rp147.198.864,00;

 

Latarbelakang dan Fakta;

Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan penambangan yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya dengan Pemerintah Indonesia;

 

Bahwa Pemohon Banding adalah Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (14) UU PPN;

 

Bahwa Pemohon Banding melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 UU PPN;

 

Bahwa secara historis, Pemohon Banding mengkreditkan Pajak Masukannya terhadap Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UU PPN;

 

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 Kontrak Karya, pasal 39 ayat (2) UU Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No.4 Tahun 2009), maupun Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang secara khusus pasal 45 secara tegas memuat sanksi bagi Perusahaan yang mengabaikan proses reklamasi dan tutup tambang;

 

Bahwa pengeluaran untuk reklamasi dan tutup tambang jelas berkaitan langsung dengan kegiatan usaha pertambangan Pemohon Banding dan berhubungan langsung dengan penyerahan Barang Kena Pajak meskipun pengeluaran tersebut terjadi saat penyerahan BKP telah berhenti. Pengeluaran ini tetap harus terjadi untuk memungkinkan Pemohon Banding memproduksi BKP pada awalnya;

 

Posisi Legal

Bahwa input PPN dapat dikreditkan untuk perusahaan yang menghasilkan PPN. Berdasarkan UU PPN jelas disebutkan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan menghasilkan BKP berhak untuk mengklaim Pajak Masukannya atas pengeluaran yang terjadi dalam melakukan kegiatan usahanya;

 

Bahwa tidak ada ketentuan dalam UU PPN yang menetapkan bahwa Pajak Masukan tidak dapat diklaim dalam tahap akhir dad suatu kegiatan usaha yang sebelumnya pernah menghasilkan BKP; 

 

Bahwa pengaturan mengenai pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan diatur diatur secara khusus dalam pasal 9 (8) dari UU PPN. Tidak ada satupun ketentuan di dalam pasal 9 (8) ataupun dalam UU PPN yang menetapkan bahwa Pajak Masukan tidak dapat diklaim dalam tahap akhir dari suatu kegiatan usaha yang sebelumnya pernah menghasilkan BKP;

 

Bahwa biaya reklamasi diakui sebagai biaya yang berhubungan dengan Penghasilan Kena Pajak dalam konsep Pajak Penghasilan sehingga seharusnya diakui sebagai kredit pajak untuk PPN. Pada kenyataannya, Wajib Pajak dapat mengakui biayanya dan mengklaim Pajak Masukan dalam periode dimana tidak ada penyerahan BKP justru merupakan konsep yang diakui dalam UU PPN;

 

Bahwa Pasal 9 (2a) dari UU PPN menganut konsep bahwa pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang "pernah" melakukan penyerahan kena pajak;

 

Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (2) UU PPN bahkan ditegaskan bahwa Wajib Pajak berhak untuk mengklaim Pajak Masukan pada tahap Praproduksi meskipun mereka belum melakukan penyerahan terutang pajak. Dalam perubahan ketiga UU PPN, disyaratkan bahwa Pajak Masukan yang telah diklaim Wajib Pajak harus dibayarkan kembali jika dalam waktu tiga tahun jika tidak dapat melakukan penyerahan BKP sejak klaim terjadi. Amandemen ini dilakukan mengingat adanya kekhawatiran bahwa Wajib Pajak melakukan klaim Pajak Masukan namun tidak pernah melakukan penyerahan BKP;

 

Bahwa reklamasi adalah pengeluaran yang berhubungan dengan aktivitas usaha;

 

Bahwa hak untuk melakukan pengkreditan Pajak Masukan bergantung pada pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan usaha untuk menghasilkan BKP dan pengakuan bahwa penyerahan pada kenyataannya bisa terjadi di tahap yang lain dari kegiatan usaha Wajib Pajak. Dalam tahap penurunan aktivitas usaha, tidak ada klausul dalam UU PPN yang secara khusus menyoroti hal menyangkut keabsahan untuk mengklaim Pajak Masukan yang aktivitas usahanya semata-mata berkaitan dengan menghasilkan BKP - yang secara terbukti dihasilkan (sebagaimana halnya dalam kasus Pemohon Banding); Sebab hal ini secara jelas terbukti bahwa pengeluaran yang terjadi benar-benar berkaitan dengan penyerahan BKP, meskipun dalam periode sebelumnya. Pengeluaran berkaitan dengan tahap tutup tambang dalam hal ini merupakan bagian integral dari aktivitas bisnis secara keseluruhan;

 

Tanggapan atas Pendapat Terbanding

Bahwa koreksi Terbanding tampaknya didasarkan pada argumen bahwa Pemohon Banding tidak lagi menghasilkan BKP sehingga Pajak Masukan tidak dapat diklaim. Hal ini berdasarkan pada pasal 9 ayat (5) dan ayat (8) UU PPN;

 

Pasal 9 ayat (5)

Bahwa Pasal 9 ayat (5) tidak relevan dengan kasus yang dihadapi Pemohon Banding. Pasal tersebut menetapkan bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

 

Argumen:

Bahwa Pemohon Banding pernah menghasilkan Barang Kena Pajak. Sejak saat dikukuhkan sebagai PKP, sampai sekarang, Pemohon Banding hanya pernah memproduksi gold granule yang merupakan penyerahan barang kena pajak. Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan bukan barang kena pajak sehingga pasal ini seharusnya tidak dapat diberlakukan untuk Pemohon Banding;

 

Bahwa selain itu di dalam penjelasan pasal 9 ayat (5) disebutkan bahwa:

 

Berdasarkan penjelasan ini jelas bahwa pajak masukan sehubungan dengan tidak adanya Produksi (tidak adanya penyerahan), tidak diatur dalam pasal ini. Sekali lagi, pasal ini hanya menekankan kepada penyerahan yang tidak terutang;

 

Pasal 9 ayat (8) huruf b

Bahwa Pasal 9 ayat (8) huruf (b) menetapkan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

 

Argumen:

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa biaya reklamasi dan tutup tambang yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Pengeluaran ini merupakan bagian yang integral dari aktivitas bisnis secara keseluruhan dan juga merupakan suatu kewajiban hukum untuk meyakinkan bahwa reklamasi dan tutup tambang dilakukan secara tepat. Biaya ini tidak dapat dipisahkan ataupun diabaikan dalam aktivitas bisnis secara keseluruhan. Kegiatan bisnis akan terus berlanjut sampai keseluruhan aktivitas Wajib Pajak berakhir, dalam hal ini adalah sewaktu aktivitas reklamasi dan tutup tambang telah diselesaikan dan memuaskan Pemerintah Indonesia;

 

Bahwa apabila pengeluaran reklamasi ini dianggap sebagai tidak berhubungan dengan usaha, maka hal ini menjadi tidak sejalan dengan prinsip biaya dalam Undang¬undang PPh sebagaimana diatur dalam pasal 9.1.c UU PPh;

 

Kesimpulan Pendapat Pemohon Banding

Bahwa dengan demikian, menurut pendapat Pemohon Banding, interpretasi Terbanding akan hal ini tidak tepat karena:

Bahwa demikian surat banding ini Pemohon Banding sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Terhormat agar alasan dan penjelasan di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan dengan penuh keadilan;

 

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mohon untuk diundang dalam persidangan banding agar dapat menyampaikan dokumen dan penjelasan lain yang sekiranya dipedukan. Mengingat berkas permohonan banding sebelumnya untuk masa Pajak Agustus 2008, September 2008, November 2008 dan Desember 2008 sedang ditangani oleh Majelis VIII;

 

Pemohon Banding mohon agar permohonan banding Pemohon Banding ini dapat sekaligus ditangani oleh Majelis VIII Pengadilan Pajak;

 

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.43954/PP/M.VIII/16/2013, Tanggal 18 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

 

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-12/WPJ.19/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor: 00391/207/08/091/10 tanggal 29 Oktober 2010, atas nama: PT Kelian Equatorial Mining, NPWP: 01.061.520.1-091.000, Alamat Keputusan Jl. Jenderal Sudirman No. 561 PO. Box 269, Balikpapan 76114, Alamat korespondensi di Menara Anugrah Lt. 15, Kantor Taman E3.3, Jl. Mega Kuningan Lot 8.6-8.7, Setiabudi, Jakarta 12950, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 dihitung kembali menjadi sebagai berikut: 

 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.43954/PP/M.VIII/16/2013, Tanggal 18 Maret 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 01 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1232/PJ/2013, Tanggal 17 Juni 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 26 Juni 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 26 Juni 2013;

 

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 04 Februari 2015, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali;

 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut: 

Tentang Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp147.198.864,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.43954/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (tegenbewijs) atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

 

Tentang Koreksi Positif Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp147.198.864,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 29 alinea ke-6 dan ke-8

 

Bahwa pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

Bahwa pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa

 

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa

 

Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa

 

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa

Bahwa untuk memberikan gambaran yang utuh kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung tentang kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena hal ini berkaitan erat dengan sengketa a quo, maka dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) uraikan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa secara garis besar, tahapan kegiatan usaha pertambangan terbagi dalam tiga tahapan, yaitu Tahap Pra Produksi, Tahap Produksi, dan Tahap Pasca Produksi.

 

Bahwa tahapan Pra Produksi atau tahap pra tambang terdiri dari kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, dan konstruksi prasarana dan lokasi tambang.

 

Bahwa tahapan Produksi atau tahap tambang terdiri dari kegiatan penambangan (mengambil galian bahan tambang), pengolahan bahan galian tambang, pemurnian (memisahkan hasil tambang dari unsur yang tidak diinginkan), pengangkutan, dan penjualan hasil akhir tambang. Bahwa pada Tahapan Pasca Produksi atau Pasca Tambang, kegiatan yang dilakukan adalah reklamasi (tata guna lahan bekas tambang agar dapat berfungsi dan berdaya guna) dan revegetasi (penanaman kembali pohon di bekas lokasi tambang).

Bahwa ketentuan tentang Pengkreditan Pajak Masukan diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2000 (Undang-Undang PPN), diantaranya adalah sebagai berikut:

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa

Bahwa berdasarkan tahapan kegiatan usaha pertambangan, kegiatan reklamasi masuk pada tahap pasca produksi atau pasca tambang yang berarti bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tahun 2008 berada di fase penutupan tambang. Ini juga berarti bahwa pengeluaran yang dilakukan pada periode ini adalah pengeluaran dalam rangka kegiatan penutupan tambang, bukan pengeluaran dalam rangka produksi, distribusi dan pemasaran produk maupun manajemen terkait dengan produk barang kena pajak atau jasa kena pajak.

 

Bahwa hal itu karena untuk tahun 2010 Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah tidak berproduksi lagi dan tidak menghasilkan Barang Kena Pajak, sehingga tidak ada lagi pengeluaran dalam rangka produksi, distribusi dan pemasaran produk maupun manajemen.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (2a), ayat (5), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang PPN sebagaimana tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah:

Bahwa dari ketentuan Pasal 9 Undang-Undang PPN tersebut dapat dimaknai pula bahwa dengan adanya atau setidaknya akan adanya penyerahan yang terutang PPN, maka beban pajak yang timbul dari kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen akan dapat dialihkan kepada konsumen sebagai pemikul beban pajak.

Bahwa metode penerapan sistem PPN di Indonesia yakni metode “Indirect Subtraction Method”, dimana dalam menentukan nilai PPN yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak tersebut dapat mengkreditkan jumlah pajak yang telah dipungut oleh Supplier atau yang disebut Pajak Masukan dari jumlah pajak yang dipungut dari Konsumen atau yang disebut Pajak Keluaran.

 

Bahwa dengan demikian, Konsumen merupakan penanggung beban pajak (destinataris) yang terakhir, sehingga dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pembelian BKP/JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut menjadi destinataris PPN.

 

Bahwa dengan kata lain, dalam hal Pengusaha Kena Pajak berperan sebagai konsumen, maka PPN yang dibayarkannya tidak dapat dikreditkan dalam menghitung jumlah PPN yang disetor ke kas negara.

 

Bahwa dualisme peran dari Pengusaha Kena Pajak ini yaitu sebagai konsumen maupun sebagai produsen, menyebabkan perlunya kehati-hatian dalam menentukan apakah PPN yang telah dibayarkan atau yang disebut dengan Pajak Masukan dapat dikreditkan atau tidak.

Bahwa dalam kasus ini, posisi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai konsumen (pemikul beban pajak) yang ditandai dengan adanya beban pajak (PPN) yang dibayarkannya. Karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak lagi menghasilkan dan menyerahkan BKP, maka beban PPN tersebut tidak dapat dialihkan (shifting) lagi.

 

Bahwa sejak penutupan pertambangan yang berarti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak ada lagi kegiatan usaha untuk menghasilkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dengan kata lain Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menghasilkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sehingga kepadanya disebut juga konsumen akhir, dan sesuai karakteristik Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai ditanggung atau dibayar oleh konsumen.

 

Bahwa dalam ketentuan terbaru (UU Nomor 42 Tahun 2009) Pasal 9 ayat (6a) yang menyatakan “Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak Pengkreditan Pajak Masukan dimulai.” semakin mempertegas bahwa Undang-Undang PPN tidak memperbolehkan adanya Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang tidak memungkinkan lagi untuk melakukan penyerahan yang terutang PPN.

 

Bahwa hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang PPN di atas yang mensyaratkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak (PPN).

Bahwa Majelis dalam mengambil kesimpulan telah menyamakan pengertian “mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha” yang tercantum dalam Undang-Undang PPN dengan pengertian “mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha” yang tercantum dalam Undang-Undang PPh, padahal meskipun sama-sama diatur/tercantum dalam kedua Undang-Undang tersebut namun keduanya memiliki arti yang tidak persis sama, sehingga dengan pertimbangan bahwa kegiatan reklamasi/rehabilitasi alam merupakan kewajiban bagi Pemohon Banding yang menjadi satu kesatuan dengan usaha pertambangan, Majelis berkesimpulan bahwa proses reklamasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding pasca penutupan tambang masih berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

 

Bahwa pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan meskipun sama-sama diatur/tercantum dalam kedua Undang-Undang tersebut namun keduanya memiliki arti yang tidak persis sama, khususnya terkait dengan kegiatan reklamasi dan penutupan tambang ,dapat dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa dalam Undang-Undang PPN, pengertian Pajak Masukan yang “mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha ”jelas secara spesifik disebutkan kegiatan apa saja yang termasuk kriteria mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, sehingga memenuhi persyaratan untuk dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran, sehingga seharusnya Majelis membuktikan atau setidaknya menganalisis apakah Pajak Masukan yang disengketakan itu merupakan pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, namun faktanya Majelis sama sekali tidak membuktikan hal itu, Majelis hanya dengan pertimbangan bahwa kegiatan reklamasi/rehabilitasi alam merupakan kewajiban bagi Pemohon Banding yang menjadi satu kesatuan dengan usaha pertambangan, Majelis berkesimpulan bahwa proses reklamasi yang dilakukan oleh Pemohon Banding pasca penutupan tambang masih berkaitan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding. 

 

Bahwa sebagai contoh dalam Kamus Ensiklopedia, kegiatan produksi didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk mengolah atau membuat bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi, sedangkan dalam Ilmu Akuntansi, biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengolah atau membuat bahan mentah atau bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Dari definisi kedua sumber tersebut menguatkan fakta bahwa jika dikaitkan dengan sengketa a quo maka Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tersebut berhubungan dengan hasilnya berupa Pajak Keluaran atau dengan kata lain ada input berupa Pajak Masukan maka output-nya berupa Pajak Keluaran, bukan sebaliknya.

Bahwa salah satu ahli Pajak Pertambahan Nilai yaitu Untung Sukardji, dalam bukunya yang berjudul ”Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, Halaman 136, menyatakan:

 

Bahwa pendapat Untung Sukardji tersebut semakin menguatkan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu bahwa Pajak Pertambahan Nilai terkait dengan kegiatan reklamasi dan penutupan tambang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha karena tidak dimaksudkan untuk melakukan kegiatan penyerahan kena pajak, sehingga tidak dapat dikreditkan.

Bahwa salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam mengambil putusan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 215/B/PK/PJK 2010 tanggal 11 Juli 2011 mengenai Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa biaya Reklamasi antara Direktur Jenderal Pajak selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan PT Newmont Minahasa Raya selaku Termohon Peninjauan Kembali. Dalam putusannya, Mahkamah Agung telah menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Direktur Jenderal Pajak dan tetap mempertahankan putusan Pengadilan Pajak dengan pertimbangan bahwa biaya reklamasi terkait dengan Kegiatan Usaha Termohon Peninjauan Kembali sehingga Faktur Pajak yang terkait dengan reklamasi dapat dikreditkan sebagai pajak masukan.

 

Bahwa dengan mempertimbangkan uraian penjelasan sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah tidak tepat, karena berdasarkan fakta yang terungkap, berdasarkan pengertian dan definisi kegiatan usaha menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (yaitu terkait kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen), terbukti bahwa kegiatan reklamasi dan penutupan tambang, menurut ketentuan Pajak Pertambahan Nilai, tidak terkait dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan karenanya pajak masukan atas pengeluaran dalam rangka kegiatan reklamasi dan penutupan tambang tersebut, tidak dapat dikreditkan.

Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.43954/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 dan telah memenuhi kriteria Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu bahwa terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT.43954/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 18 Maret 2013 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: PUT.43954/PP/M.VIII/16/2013tanggal 18 Maret 2013 yang menyatakan:

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp4.891.922,00; dengan perincian sebagai berikut: 

 

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait.