untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali; 

untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 

 

MAHKAMAH AGUNG TERSEBUT;

 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

 

Bahwa bersama surat ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-927/WPJ.03/2011 tanggal 27 September 2011 yang menolak permohonan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor 00113/203/08/308/10 tanggal 04 Agustus 2010 Masa Pajak April 2008 yang dikenakan kepada Pemohon Banding;

 

Bahwa perincian dalam Surat Keputusan Terbanding adalah: 

 

 

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan sebagai berikut:

Bukan merupakan laba yang dikonversi menjadi modal, tetapi murni setoran modal;

Bahwa atas alasan-alasan yang telah Pemohon Banding utarakan di atas, Pemohon Banding mohon Majelis dapat memberikan keadilan kepada Pemohon Banding, sehingga menurut Pemohon Banding jumlah pajak yang masih harus dibayar seharusnya nihil;

 

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-52453/PP/M.VB/12/2014, tanggal 12 Mei 2014,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

 

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-927/WPJ.03/2011, tanggal 27 September 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23, Masa Pajak April 2008, Nomor 00113/203/08/308/10, tanggal 04 Agustus 2010,atas nama:PT Istana Kenten Indah, NPWP: 01.669.190.9-308.000, alamat: Jalan Lingkaran I Nomor 946 RT 013 D-1 15, Ilir, Palembang, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: 

 

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-52453/PP/M.VB/12/2014, tanggal 12 Mei 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 03 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2028/PJ./2014, tanggal 20 Agustus 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-2661/5.2/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Agustus 2014;

 

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 21 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Januari 2016;

 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima.

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.52453/PP/M.VB/12/2014 tanggal 12 Mei 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.52453/PP/M.VB/12/2014 tanggal 12 Mei 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

 Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi objek PPh Pasal 23 atas:

Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

 

1.1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:   Pasal 69 ayat (1): “Alat bukti dapat berupa:
	a.	Surat atau tulisan;
	b.	keterangan ahli;
	c.	keterangan para saksi
	d.	pengakuan para pihak; dan/atau
	e.	pengetahuan hakim”
	Pasal 76: Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).   Pasal 78: “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”   Pasal 91 huruf c dan huruf e: Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
	e.	Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1.2.	Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain mengatur sebagai berikut:   Pasal 4 ayat (1) huruf g yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.   Pasal 23 ayat (1) huruf a atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g;   Pasal 23 ayat (1) huruf c atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:
	1)	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
	2)	imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
	Pasal 23 ayat (2) besarnya perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
1.3.	Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007, diatur bahwa:   Pasal 1 ayat (1) atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa yang dibayarkan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya atau oleh orang pribadi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar;   Pasal 1 ayat (2) Imbalan jasa yang atas pembayarannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa-jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, kecuali jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.
1.4.	Berdasarkan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 perkiraan penghasilan neto jasa lain-lain:
	●	jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV Kabel,peralatan adalah 30% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN.
	●	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi adalah 10% dari jumlah imbalan jasa tidak termasuk PPN.

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo, antara lain berbunyi sebagai berikut:

 

 

Bahwa nilai sengketa adalah sebesar Rp32.500.000.000, sedangkan jumlah setoran modal berdasarkan bukti yang ditunjukkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah Rp32.502.493.360; yang dibuktikan oleh Pemohon Banding dengan melampirkan Rekening Koran Bank Sumsel Nomor 1403052246 Masa Januari s.d. Desember 2008 halaman 130, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 dan halaman 150 dan Akte Notaris Juhaidi, S.H. Nomor 105 tanggal 26 Juli 2007;

 

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti pendukung Pemohon Banding berupa rekapan setoran modal, bukti-bukti penerimaan bank, deposito berjangka, dan rekening koran, ternyata deposito yang dicairkan oleh pemegang saham Noviardus Setiawan Makmur termasuk bunga deposito yang menyebabkan ketidaksesuaian penyetoran modal sebesar Rp32.502.993.360 dengan sengketa/koreksi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp32.500.000.000;

 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta data dan bukti yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, Majelis berkesimpulan tidak terdapat alasan yang kuat untuk meyakinkan adanya objek PPh Pasal 23 berupa Dividen sebesar Rp32.500.000.000 yang belum dikenakan pajak, sehingga koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.52453/PP/M.VB/12/2014 tanggal 12 Mei 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

bahwa pada saat proses pemeriksaan dan keberatan, dalam General Ledger Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terdapat transaksi tanggal 07 April 2008 berupa penambahan modal sebesar Rp32.500.000.000 pada sisi kredit yang tidak ada lawan transaksinya pada sisi debit. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan penjelasan dan dokumen yang dapat mendukung adanya penyetoran modal;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis menyatakan:

“bahwa menurut Terbanding terdapat Dividen yang berasal dari laba perusahaan sehingga dikenakan PPh Pasal 23, namun tidak didukung bukti yang dapat meyakinkan Majelis, dan juga tidak terbukti adanya RUPS yang menjadi dasar hukum pembagian laba berupa Dividen bagi pemegang saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Terbatas”;

 

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis tersebut dengan alasan beban pembuktian pada sengketa ini ada pada pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena Pihak yang mudah membuktikan adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dalam proses Pemeriksaan, keberatan, maupun banding, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan dengan bukti yang valid bahwa penambahan modal tersebut berasal dari setoran modal sebesar Rp32.500.000.000 yang berasal dari Noviardus Setiawan Makmur. 

 

Dalam hal Majelis Hakim memberikan pertimbangan tersebut diatas seharusnya Uji Bukti yang telah dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk mengetahui adanya setoran modal dari Noviardus Setiawan Makmur tidak perlu dilakukan;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis menyatakan:

 

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan alasan koreksi Pemeriksa atas objek PPh Pasal 23 berupa Dividen bukanlah anggapan namun fakta yang telah didukung dengan bukti yang valid yang diperoleh dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa General Ledger dimana terdapat transaksi tanggal 07 April 2008 berupa penambahan modal sebesar Rp32.500.000.000 pada sisi kredit yang tidak ada lawan transaksinya pada sisi debit;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis menyatakan:

 

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan alasan bahwa berdasarkan bukti pendukung rekapan setoran modal, bukti-bukti penerimaan bank, deposito berjangka, dan rekening koran yang telah dilakukan uji bukti antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) kelebihan sebesar Rp2.493.360,00 yang diklaim sebagai bunga oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak dapat dibuktikan cara perhitungannya dan pencatatannya dalam laporan keuangan. Dan dalam Laporan Laba Rugi tidak terdapat biaya bunga sebesar Rp2.493.360,00 tersebut.

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo, antara lain berbunyi sebagai berikut:

 

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding, Majelis dapat meyakini bahwa jumlah sebesar Rp30.280.500 adalah pembelian peralatan instalasi listrik/PAM, bukan jasa instalasi listrik/PAM, sedangkan biaya sebesar Rp6.020.000 adalah biaya pemasangan iklan di harian Kompas, yang seharusnya tidak dikenakan PPh Pasal 23, dengan demikian Majelis berketetapan untuk tidak mempertahankan koreksi Terbanding.

Bahwa dalam kesimpulannya, Majelis menyatakan “bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding, Majelis dapat meyakini bahwa jumlah sebesar Rp30.280.500 adalah pembelian peralatan instalasi listrik/PAM, bukan jasa instalasi listrik/PAM, sedangkan biaya sebesar Rp6.020.000 adalah biaya pemasangan iklan di harian Kompas, yang seharusnya tidak dikenakan PPh Pasal 23, dengan demikian Majelis berketetapan untuk tidak mempertahankan koreksi Terbanding”,

 

Terbanding tidak sependapat dengan kesimpulan tersebut dengan alasan bahwa dalam persidangan tidak pernah dilakukan uji bukti atas koreksi objek PPh Pasal 23 atas Biaya Jasa Instalasi dan Iklan sebesar Rp36.308.500 sehingga seharusnya Majelis Hakim tidak dapat menyimpulkan bahwa biaya tersebut adalah pembelian peralatan instalasi listrik/PAM, sebesar Rp30.280.500 dan biaya pemasangan iklan di harian Kompas sebesar Rp6.020.000;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor PUT.52453/PP/M.VB/12/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang menyatakan:

 

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-927/WPJ.03/2011 tanggal 27 September 2011, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak April 2008 Nomor 00113/203/08/308/10 tanggal 04 Agustus 2010, atas nama: PT. Istana Kenten Indah, NPWP: 01.669.190.9308.000, alamat: Jalan Lingkaran I Nomor 946 RT.013/D-1, 15 Ilir, Palembang, dengan perhitungan menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas, adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

 

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;