a.

bahwa dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sehingga negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Negara sebagai kepanjangan tangan dari negara;

b.

bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini dan ke depan, sehingga dibutuhkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam membangun daya saing nasional serta memberikan kesempatan, dukungan, pelindungan, dan kemitraan dalam pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama pengembangan ekonomi nasional;

c.

bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara perlu dilakukan pemisahan antara fungsi pengaturan, pengawasan, dan operasional;

d.

bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan penyesuaian materi muatan terhadap perkembangan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Negara yang efektif dan berdaya saing serta memenuhi kebutuhan hukum dan partisipasi masyarakat, sehingga perlu diubah;

e.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;

3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a.

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dan

b.

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

 

1.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:

 

 

a.

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau

 

 

b.

terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

 

2.

Anak Usaha BUMN adalah anak perusahaan BUMN dan turunannya yang didirikan oleh BUMN dalam rangka memenuhi kepentingan usaha BUMN.

 

3.

Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan.

 

4.

Perusahaan Perseroan Terbuka yang selanjutnya disebut Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

 

5.

Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara Republik Indonesia dan tidak terbagi atas saham, yang tujuan utamanya untuk menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

 

6.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

 

7.

Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.

 

8.

Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

 

9.

Direksi adalah organ BUMN yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN, sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

 

10.

Aset BUMN adalah segala bentuk barang atau bentuk kekayaan yang dimiliki oleh BUMN yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi.

 

11.

Restrukturisasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, penambahan nilai, penyehatan, atau penyelamatan perusahaan.

 

12.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) BUMN atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMN lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMN yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMN yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMN yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

 

13.

Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) BUMN atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) BUMN baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMN yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMN yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

 

14.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN dalam rangka mengambil alih saham BUMN dan/atau perseroan terbatas lain yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BUMN atau perseroan terbatas lain tersebut.

 

15.

Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva BUMN beralih karena hukum kepada 2 (dua) BUMN atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva BUMN beralih karena hukum kepada 1 (satu) BUMN atau lebih.

 

16.

Privatisasi adalah penjualan saham milik Negara Republik Indonesia pada Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain.

 

17.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.

 

18.

Hari adalah hari kerja.

 

19.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

20.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

21.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.

 

22.

Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

 

23.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

 

24.

Perusahaan Induk Investasi yang selanjutnya disebut Holding Investasi adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan Aset BUMN serta tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau Badan.

 

25.

Perusahaan Induk Operasional yang selanjutnya disebut Holding Operasional adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta kegiatan usaha lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Di antara Bab I dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IA sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Penyelenggaraan BUMN berasaskan demokrasi ekonomi yang meliputi prinsip:

 

 

a.

kebersamaan;

 

 

b.

efisiensi berkeadilan;

 

 

c.

berkelanjutan;

 

 

d.

berwawasan lingkungan;

 

 

e.

menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional; dan

 

 

f.

tata kelola perusahaan yang baik.

 

(2)

Prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

 

 

a.

transparansi;

 

 

b.

akuntabilitas;

 

 

c.

pertanggungjawaban;

 

 

d.

kemandirian; dan

 

 

e.

kewajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tujuan pendirian BUMN adalah:

 

 

a.

memperoleh keuntungan;

 

 

b.

memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;

 

 

c.

menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;

 

 

d.

melakukan pemberdayaan, mendukung, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat;

 

 

e.

sebagai Persero, menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi;

 

 

f.

sebagai Perum, menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak dan untuk kebutuhan strategis; dan

 

 

g.

membangun industri strategis yang berbasis riset, inovasi, dan teknologi yang bersinergi dengan negara lain.

 

(2)

Kegiatan BUMN harus sesuai dengan tujuan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

 

(3)

Negara Republik Indonesia memiliki saham seri A Dwiwama pada BUMN melalui Menteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Di antara Bab IA dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IB sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, dan Pasal 3D sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dalam bidang pengelolaan keuangan negara.

 

(2)

Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.

 

(3)

Kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikuasakan kepada Menteri selaku pemegang saham seri A Dwiwarna dan Badan sebagai pemegang saham seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional, selaku wakil Pemerintah Pusat dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menteri selaku wakil Pemerintah Pusat sebagai regulator bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B, Menteri selaku wakil Pemerintah Pusat dengan persetujuan Presiden berwenang:

 

a.

menetapkan arah kebijakan umum BUMN;

 

b.

menetapkan kebijakan tata kelola BUMN;

 

c.

menetapkan peta jalan BUMN dan menyampaikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN;

 

d.

mengatur dan memberikan penugasan kepada BUMN;

 

e.

mengatur tata cara dan isi pokok indikator kinerja utama;

 

f.

menetapkan kriteria hapus buku dan hapus tagih atas Aset BUMN;

 

g.

membentuk BUMN;

 

h.

menyetujui Restrukturisasi BUMN termasuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan;

 

i.

mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional;

 

j.

melakukan pemeriksaan terhadap BUMN;

 

k.

mengusulkan rencana Privatisasi kepada komite privatisasi; dan

 

l.

melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan oleh Presiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Menteri selaku wakil Pemerintah Pusat sebagai regulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B dan kewenangan Menteri selaku wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Di antara Bab IB dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IC sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Setelah Bab IC ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Di antara Pasal 3D dan Pasal 4 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 3E, Pasal 3F, Pasal 3G, Pasal 3H, Pasal 3I, Pasal 3J, Pasal 3K, dan Pasal 3L sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, Presiden melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan yang dibentuk dengan Undang-Undang ini.

 

(2)

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia.

 

(3)

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain.

 

(4)

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

 

(5)

Dalam rangka memastikan kontribusi dividen untuk pengelolaan investasi, Menteri menempatkan perwakilannya di Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional atas persetujuan Presiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan bertugas untuk melakukan pengelolaan BUMN.

 

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang:

 

 

a.

mengelola dividen Holding Investasi, dividen Holding Operasional, dan dividen BUMN;

 

 

b.

menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen;

 

 

c.

bersama Menteri membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional;

 

 

d.

bersama Menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional;

 

 

e.

memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden; dan

 

 

f.

mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Modal Badan bersumber dari:

 

 

a.

penyertaan modal negara; dan/atau

 

 

b.

sumber lain.

 

(2)

Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari:

 

 

a.

dana tunai;

 

 

b.

barang milik negara; dan/atau

 

 

c.

saham milik negara pada BUMN.

 

(3)

Modal Badan ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000.000,00 (seribu triliun rupiah).

 

(4)

Modal Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lain.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan dapat melakukan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerja sama dengan Holding Investasi, Holding Operasional, dan pihak ketiga.

 

(2)

Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan.

 

(3)

Dalam hal Badan mengalami keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagian keuntungan ditetapkan sebagai laba ke negara untuk disetorkan ke kas negara, setelah dilakukan pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal.

 

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencadangan untuk menutup atau menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi dan/atau melakukan akumulasi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk meningkatkan nilai aset, Badan dapat melakukan pengelolaan aset melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

 

(2)

Kerja sama dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh Badan melalui:

 

 

a.

kuasa kelola; dan/atau

 

 

b.

bentuk kerja sama lain.

 

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan aset Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Aset Badan dapat berasal dari:

 

 

a.

modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3G ayat (1);

 

 

b.

hasil pengembangan aset Badan;

 

 

c.

pemindahtanganan aset negara atau Aset BUMN;

 

 

d.

hibah; dan/atau

 

 

e.

sumber lain yang sah.

 

(2)

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan aset Badan yang tidak dijaminkan.

 

(3)

Pengelolaan aset Badan sepenuhnya dilakukan oleh organ Badan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Badan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara.

 

(2)

Badan dapat mempunyai kantor di luar Ibukota Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Setelah Bagian Kesatu ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Di antara Pasal 3L dan Pasal 4 disisipkan 15 (lima belas) pasal, yakni Pasal 3M, Pasal 3N, Pasal 3O, Pasal 3P, Pasal 3Q, Pasal 3R, Pasal 3S, Pasal 3T, Pasal 3U, Pasal 3V, Pasal 3W, Pasal 3X, Pasal 3Y, Pasal 3Z, dan Pasal 3AA sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organ Badan terdiri atas:

 

a.

dewan pengawas; dan

 

b.

badan pelaksana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dewan pengawas terdiri atas:

 

 

a.

ketua merangkap anggota;

 

 

b.

wakil ketua merangkap anggota:

 

 

c.

perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai anggota; dan

 

 

d.

pejabat negara atau pihak lain sebagai anggota.

 

(2)

Ketua, wakil ketua, dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

 

(3)

Ketua, wakil ketua, dan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Badan yang dilakukan oleh badan pelaksana.

 

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dewan pengawas atas persetujuan Presiden berwenang:

 

 

a.

menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama yang diusulkan badan pelaksana;

 

 

b.

melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama;

 

 

c.

menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari badan pelaksana;

 

 

d.

menyampaikan laporan pertanggungjawaban dewan pengawas dan badan pelaksana kepada Presiden;

 

 

e.

menetapkan remunerasi dewan pengawas dan badan pelaksana;

 

 

f.

mengusulkan peningkatan dan/atau pengurangan modal Badan kepada Presiden;

 

 

g.

menyetujui laporan keuangan tahunan Badan; dan

 

 

h.

memberhentikan sementara anggota badan pelaksana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3N dan Pasal 3O diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3M huruf b berasal dari unsur profesional.

 

(2)

Salah satu anggota badan pelaksana diangkat menjadi kepala badan pelaksana.

 

(3)

Seluruh anggota badan pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

 

(4)

Masa jabatan anggota badan pelaksana adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk dapat diangkat sebagai anggota badan pelaksana, seseorang harus memenuhi persyaratan:

 

 

a.

warga negara Indonesia;

 

 

b.

mampu melakukan perbuatan hukum;

 

 

c.

sehat jasmani dan rohani;

 

 

d.

berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat pengangkatan pertama;

 

 

e.

bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;

 

 

f.

memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/atau manajemen perusahaan;

 

 

g.

tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana;

 

 

h.

tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; dan

 

 

i.

tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang­-undangan.

 

(2)

Anggota badan pelaksana dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan:

 

 

a.

anggota badan pelaksana yang lain;

 

 

b.

anggota dewan pengawas;

 

 

c.

pegawai Badan;

 

 

d.

Direksi Holding Investasi atau Holding Operasional; dan/atau

 

 

e.

Dewan Komisaris Holding Investasi atau Holding Operasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jabatan anggota badan pelaksana berakhir apabila:

 

 

a.

meninggal dunia;

 

 

b.

masa jabatannya telah berakhir; atau

 

 

c.

diberhentikan oleh Presiden.

 

(2)

Anggota badan pelaksana dapat diberhentikan oleh Presiden dengan alasan:

 

 

a.

tidak terpenuhinya salah satu persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3R;

 

 

b.

pelanggaran persyaratan kerahasiaan;

 

 

c.

tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;

 

 

d.

tidak menjalankan tugas dengan baik;

 

 

e.

melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati oleh badan pelaksana;

 

 

f.

ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan yang merugikan Badan, BUMN, atau keuangan negara;

 

 

g.

mengundurkan diri;

 

 

h.

tidak menjalankan tugasnya sebagai anggota badan pelaksana lebih dari 6 (enam) bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;

 

 

i.

berhalangan tetap; dan/atau

 

 

j.

alasan lain yang dinilai tepat oleh Presiden.

 

(3)

Anggota badan pelaksana dapat diberhentikan sementara oleh dewan pengawas.

 

(4)

Dalam hal anggota badan pelaksana diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dewan pengawas memohon kepada Presiden untuk menggantikan anggota badan pelaksana yang diberhentikan sementara.

 

(5)

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada anggota badan pelaksana yang bersangkutan.

 

(6)

Anggota badan pelaksana yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berwenang melaksanakan tugas sebagai anggota badan pelaksana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan pelaksana bertugas menyelenggarakan pengurusan operasional Badan.

 

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan pelaksana berwenang:

 

 

a.

merumuskan dan menetapkan kebijakan Badan;

 

 

b.

melaksanakan kebijakan dan pengurusan operasional Badan;

 

 

c.

menyusun dan mengusulkan remunerasi dari dewan pengawas dan badan pelaksana kepada dewan pengawas;

 

 

d.

menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama kepada dewan pengawas;

 

 

e.

menyusun struktur organisasi Badan dan menyelenggarakan manajemen kepegawaian termasuk pengangkatan, pemberhentian, sistem penggajian, remunerasi, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lain bagi pegawai Badan; dan

 

 

f.

mewakili Badan di dalam dan di luar pengadilan.

 

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Badan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badan pelaksana menetapkan pembidangan setiap anggota badan pelaksana dengan persetujuan dewan pengawas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan pelaksana membentuk komite yang berasal dari badan pelaksana, pegawai Badan, dan pihak lain yang memiliki pengalaman yang diperlukan komite dengan mempertimbangkan praktik terbaik internasional.

 

(2)

Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

 

 

a.

komite investasi; dan

 

 

b.

komite manajemen risiko.

 

(3)

Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan badan pelaksana.

 

(4)

Komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit terdiri atas:

 

 

a.

anggota badan pelaksana yang membidangi investasi atau pengembangan bisnis; dan

 

 

b.

anggota badan pelaksana yang membidangi manajemen risiko.

 

(5)

Pembentukan komite dilaporkan oleh badan pelaksana kepada dewan pengawas setelah komite tersebut dibentuk.

 

(6)

Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada badan pelaksana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Presiden membentuk dewan penasihat.

 

(2)

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan masukan dan saran kepada Badan.

 

(3)

Salah satu anggota dewan penasihat diangkat sebagai Ketua.

 

(4)

Anggota dewan penasihat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.

 

(2)

Badan menetapkan sistem kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, program pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lain bagi pegawai Badan.

 

(3)

Badan tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan dalam keadaan insolven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menteri, organ, dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

 

a.

kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

 

b.

telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola;

 

c.

tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan

 

d.

tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Badan hanya dapat dibubarkan dengan Undang-Undang.

 

(2)

Pembinaan dan pengawasan Badan dilaksanakan oleh Presiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Badan sebagaimana diatur dalam Pasal 3E sampai dengan Pasal 3Z diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

(2)

Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang­-Undang ini, ketentuan peraturan perundang­-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Di antara Bab IC dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab ID sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Setelah Bab ID ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Di antara Pasal 3AA dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 3AB dan Pasal 3AC sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam menjalankan kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C dan kewenangan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F ayat (2), Menteri dan Badan mendirikan Holding Investasi.

 

(2)

Holding Investasi mempunyai tugas untuk:

 

 

a.

melakukan pengelolaan investasi;

 

 

b.

melakukan pemberdayaan aset dalam rangka peningkatan nilai investasi; dan

 

 

c.

melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan.

 

(3)

Holding Investasi merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

 

(4)

Seluruh saham Holding Investasi dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan.

 

(5)

Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki 1% (satu persen) saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.

 

(6)

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham seri B pada Holding Investasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AB ayat (2), Holding Investasi berwenang melakukan tindakan sebagai berikut:

 

a.

menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaan Holding Investasi;

 

b.

melakukan pengelolaan dividen BUMN;

 

c.

melakukan pemberdayaan aset;

 

d.

menerbitkan surat utang dan/atau menerima pinjaman;

 

e.

memberikan pinjaman dan/atau penjaminan kepada Holding Operasional, BUMN, atau Anak Usaha BUMN;

 

f.

melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas aset Holding Investasi;

 

g.

mengusulkan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset Holding Investasi kepada Badan;

 

h.

mengusulkan kontrak manajemen kepada Badan untuk mendapatkan persetujuan; dan

 

i.

tindakan lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan atau diatur dalam anggaran dasar Holding Investasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Setelah Bagian Kesatu ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Di antara Pasal 3AC dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 3AD, Pasal 3AE, Pasal 3AF, dan Pasal 3AG sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Direksi Holding Investasi terdiri atas 1 (satu) direktur utama dan 1 (satu) atau lebih anggota Direksi.

 

(2)

Direksi Holding Investasi berasal dari unsur profesional.

 

(3)

Dalam hal Direksi Holding Investasi terdiri atas 2 (dua) orang anggota atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS Holding Investasi.

 

(4)

Dalam hal RUPS Holding Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Holding Investasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk dapat diangkat sebagai Direksi Holding Investasi, seseorang harus memenuhi persyaratan:

 

 

a.

warga negara Indonesia;

 

 

b.

mampu melakukan perbuatan hukum;

 

 

c.

sehat jasmani dan rohani;

 

 

d.

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan pertama;

 

 

e.

bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;

 

 

f.

memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/atau manajemen perusahaan paling singkat 15 (lima belas) tahun;

 

 

g.

tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;

 

 

h.

tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; dan

 

 

i.

tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang­-undangan.

 

(2)

Direksi Holding Investasi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan:

 

 

a.

anggota Direksi Holding Investasi yang lain;

 

 

b.

anggota Dewan Komisaris Holding Investasi;

 

 

c.

pegawai Holding Investasi;

 

 

d.

dewan pengawas Badan; dan/atau

 

 

e.

badan pelaksana Badan.

 

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Direksi Holding Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan Direksi Holding Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jabatan Direksi Holding Investasi berakhir apabila:

 

 

a.

meninggal dunia;

 

 

b.

masa jabatannya telah berakhir; atau

 

 

c.

diberhentikan oleh RUPS.

 

(2)

Anggota Direksi Holding Investasi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris Holding Investasi dengan alasan:

 

 

a.

tidak terpenuhinya salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AE ayat (1);

 

 

b.

pelanggaran persyaratan pengungkapan dan kerahasiaan;

 

 

c.

tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;

 

 

d.

melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati oleh Direksi Holding Investasi.

 

 

e.

ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan yang merugikan Holding Investasi, Holding Operasional, BUMN, atau keuangan negara;

 

 

f.

mengundurkan diri;

 

 

g.

tidak menjalankan tugas sebagai anggota Direksi Holding Investasi lebih dari 6 (enam) bulan meskipun dengan alasan yang dapat dipertimbangkan;

 

 

h.

berhalangan tetap; dan/atau

 

 

i.

alasan lain yang dinilai tepat oleh Dewan Komisaris Holding Investasi atau peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas atau badan usaha milik negara.

 

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta pemberhentian sementara anggota Direksi Holding Investasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menjalankan kewenangan melakukan pengurusan, Direksi Holding Investasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Holding Investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Holding Investasi dan anggaran dasar Holding Investasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Setelah Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Di antara Pasal 3AG dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 3AH, Pasal 3AI, dan Pasal 3AJ sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dewan Komisaris Holding Investasi terdiri atas 1 (satu) komisaris utama, 1 (satu) anggota Dewan Komisaris, dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris independen.

 

(2)

Komisaris utama Holding Investasi merupakan perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.

 

(3)

Anggota Dewan Komisaris independen berasal dari unsur profesional.

 

(4)

Perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling rendah pejabat eselon I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris independen Holding Investasi, calon anggota Dewan Komisaris independen Holding Investasi harus memenuhi persyaratan:

 

 

a.

warga negara Indonesia;

 

 

b.

mampu melakukan perbuatan hukum;

 

 

c.

sehat jasmani dan rohani;

 

 

d.

berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama;

 

 

e.

bukan pengurus dan/atau anggota partai politik;

 

 

f.

memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/atau manajemen perusahaan paling singkat 30 (tiga puluh) tahun;

 

 

g.

tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana;

 

 

h.

tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;

 

 

i.

tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

 

 

j.

persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan mengenai BUMN.

 

(2)

Anggota Dewan Komisaris Holding Investasi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan:

 

 

a.

anggota Direksi Holding Investasi;

 

 

b.

anggota Dewan Komisaris Holding Investasi yang lain;

 

 

c.

pegawai Holding Investasi;

 

 

d.

dewan pengawas Badan; dan/atau

 

 

e.

badan pelaksana Badan.

 

(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Dewan Komisaris Holding Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan Dewan Komisaris Holding Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jabatan Dewan Komisaris Holding Investasi berakhir apabila:

 

 

a.

meninggal dunia;

 

 

b.

masa jabatannya telah berakhir; atau

 

 

c.

diberhentikan oleh RUPS untuk anggota Dewan Komisaris independen Holding Investasi.

 

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Di antara Bab ID dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IE sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Di antara Pasal 3AJ dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 3AK, Pasal 3AL, Pasal 3AM, dan Pasal 3AN sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dalam menjalankan kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C dan kewenangan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F ayat (2), Menteri dan Badan mendirikan Holding Operasional.

 

(2)

Holding Operasional mempunyai tugas untuk:

 

 

a.

melakukan pengelolaan operasional BUMN; dan

 

 

b.

melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan.

 

(3)

Holding Operasional merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AK ayat (2), Holding Operasional berwenang melakukan tindakan sebagai berikut:

 

a.

menyusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaan Holding Operasional;

 

b.

menerbitkan surat utang dan/atau menerima pinjaman;

 

c.

memberikan pinjaman dan/atau penjaminan kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN;

 

d.

melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas aset Holding Operasional, BUMN, dan Anak Usaha BUMN;

 

e.

mengusulkan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset Holding Operasional dan/atau BUMN kepada Badan;

 

f.

mengusulkan kontrak manajemen Holding Operasional kepada Badan untuk mendapatkan persetujuan; dan

 

g.

tindakan lain yang ditetapkan oleh Menteri atau Badan atau diatur dalam anggaran dasar Holding Operasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Seluruh saham Holding Operasional dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan Badan.

 

(2)

Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 1% (satu persen) saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.

 

(3)

Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham seri B pada Holding Operasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AD sampai dengan Pasal 3AJ berlaku mutatis mutandis bagi Direksi Holding Operasional, Dewan Komisaris Holding Operasional, dan rencana kerja dan anggaran perusahaan Holding Operasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Di antara Bab IE dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IF sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Setelah Bab IF disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Modal BUMN berasal dari APBN dan non-APBN.

 

(2)

Modal BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan BUMN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

 

(3)

Modal BUMN yang berasal dari APBN berupa:

 

 

a.

dana tunai;

 

 

b.

barang milik negara;

 

 

c.

piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas;

 

 

d.

saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas; dan/atau

 

 

e.

aset negara lain.

 

(4)

Modal BUMN yang berasal dari non-APBN berupa:

 

 

a.

keuntungan revaluasi aset;

 

 

b.

kapitalisasi cadangan;

 

 

c.

agio saham; dan/atau

 

 

d.

sumber lain yang sah.

 

(5)

Penambahan modal untuk Holding Investasi, Holding Operasional, BUMN, dan Anak Usaha BUMN, tidak berasal dari APBN, kecuali dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Setelah Bagian Kesatu disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

 

(2)

Setiap perubahan penyertaan modal negara yang dananya berasal dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), berupa penambahan atau pengurangan modal, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

 

(3)

Menteri mengajukan penyertaan modal negara dalam rangka:

 

 

a.

pendirian Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

 

 

b.

perubahan penyertaan modal negara kepada Badan sebagaimana dimaksud pada ayat {2);

 

 

c.

penambahan penyertaan modal negara kepada Badan; dan/atau

 

 

d.

penugasan Pemerintah Pusat,

 

 

kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN untuk mendapat persetujuan.

 

(4)

Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan perubahan penyertaan modal negara kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.

 

(5)

Modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal baik dalam rangka pendirian BUMN maupun perubahan, merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggungjawab BUMN.

 

(6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Setelah Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Di antara Pasal 48 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4C sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Negara Republik Indonesia memiliki saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa pada Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN.

 

(2)

Kepemilikan saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN.

 

(3)

Saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak­-hak istimewa paling sedikit sebagai berikut:

 

 

a.

hak untuk menyetujui dalam RUPS;

 

 

b.

hak untuk mengusulkan agenda RUPS;

 

 

c.

hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

 

 

d.

hak untuk menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang:

 

 

 

1.

akuntansi dan keuangan;

 

 

 

2.

pengembangan dan investasi;

 

 

 

3.

operasional dan pengadaan barang dan/atau jasa;

 

 

 

4.

informasi teknologi;

 

 

 

5.

sumber daya manusia;

 

 

 

6.

manajemen risiko dan pengawasan internal;

 

 

 

7.

hukum dan kepatuhan;

 

 

 

8.

program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan

 

 

 

9.

program environmental, social, and governance (ESG);

 

 

e.

hak untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris atas persetujuan Presiden; dan

 

 

f.

hak lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.

 

(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Di antara Bab IF dan Bab II disisipkan 1 (satu) bah, yakni Bab IG sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Pasal 5 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Pasal 6 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Pasal 7 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Pasal 8 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk badan hukum BUMN terdiri atas Persero dan Perum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUMN mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Di antara Bab IG dan Bab II disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IH sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

Di antara Pasal 9A dan Pasal 10 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 9B, Pasal 9C, Pasal 9D, Pasal 9E, Pasal 9F, Pasal 90, dan Pasal 9H sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Direksi menjalankan pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN serta sesuai dengan tujuan BUMN.

 

(2)

Dalam menjalankan pengurusan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi berwenang menentukan kebijakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

 

(3)

Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.

 

(4)

Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 {satu) orang, yang berwenang mewakili BUMN adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap BUMN atas kebijakan dan pelaksanaan pengurusan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

 

(2)

Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan tujuan BUMN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9C, Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas wajib mematuhi:

 

a.

ketentuan peraturan perundang-undangan;

 

b.

anggaran dasar BUMN; dan

 

c.

asas dan prinsip penyelenggaraan BUMN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMN selain penghasilan yang sah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

 

 

a.

kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

 

 

b.

telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan tujuan BUMN;

 

 

c.

tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan

 

 

d.

telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

 

(2)

Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

 

 

a.

telah melakukan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan tujuan BUMN;

 

 

b.

tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan

 

 

c.

telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas tidak berwenang mewakili BUMN, jika:

 

 

a.

terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan; atau

 

 

b.

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN.

 

(2)

Dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili BUMN apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

(3)

Dalam hal anggaran dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham untuk mewakili Persero, dan Pemerintah Pusat mengangkat 1 (satu) orang atau lebih untuk mewakili Perum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Bagian Pertama Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Pendirian dan penyelenggaraan Persero dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

 

(2)

Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan kajian pendirian Persero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.

Pasal 11 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan pendirian Persero adalah:

 

a.

memperoleh keuntungan; dan

 

b.

menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organ Persero terdiri atas:

 

a.

RUPS;

 

b.

Direksi Persero; dan

 

c.

Dewan Komisaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

Bagian Keempat Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Menteri menghadiri RUPS selaku pemegang saham negara pada Persero.

 

(2)

Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara atau bertindak selaku pemegang saham pada Persero dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Direksi Persero terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi Persero atau lebih.

 

(2)

Dalam hal Direksi Persero terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi Persero atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Persero ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

 

(3)

Komposisi Direksi Persero sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

 

(4)

Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Persero ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Persero.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C, Pasal 15D, Pasal 15E, Pasal 15F, Pasal 150, Pasal 15H, Pasal 151, dan Pasal 15J sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Persero, calon anggota Direksi Persero harus memenuhi persyaratan:

 

 

a.

warga negara Indonesia;

 

 

b.

sehat jasmani dan rohani;

 

 

c.

tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Persero dan Dewan Komisaris;

 

 

d.

memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengelola Persero atau perseroan paling singkat 5 (lima) tahun;

 

 

e.

memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero;

 

 

f.

dapat melaksanakan tugas secara penuh waktu; dan

 

 

g.

persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

 

(2)

Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi Persero adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

 

 

a.

dinyatakan pailit;

 

 

b.

menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas yang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dinyatakan sebagai penyebab suatu Persero atau Perum dinyatakan pailit; atau

 

 

c.

dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan/atau tindak pidana lain dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota Direksi Persero dilarang merangkap jabatan sebagai:

 

a.

anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;

 

b.

jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;

 

c.

pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah;

 

d.

jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau

 

e.

jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Anggota Direksi Persero wajib menandatangani kontrak manajemen dan pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi Persero.

 

(2)

Kontrak manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh anggota Direksi Persero kepada Menteri, kepala badan pelaksana, dan/atau RUPS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa jabatan anggota Direksi Persero ditetapkan oleh RUPS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Jabatan Direksi Persero berhenti apabila:

 

 

a.

meninggal dunia atau berhalangan tetap;

 

 

b.

masa jabatannya berakhir; atau

 

 

c.

diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A atau diberhentikan oleh RUPS.

 

(2)

Dalam hal anggota Direksi Persero diberhentikan sebelum jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, RUPS wajib memberi kesempatan kepada Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan memperhatikan sifat khusus masing-masing Persero, Direksi Persero dapat mengangkat seorang sekretaris perusahaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Direksi Persero wajib menyiapkan rencana kerja jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

 

(2)

Rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

 

(3)

Direksi Persero wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

 

(4)

Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat juga anggaran tahunan Persero untuk tahun buku yang akan datang.

 

(5)

Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

 

(6)

Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS.

 

(7)

Dalam hal rencana kerja tahunan yang disampaikan belum mendapatkan persetujuan dari RUPS, rencana kerja tahunan tahun yang lampau diberlakukan.

 

(8)

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Direksi Persero wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku Persero berakhir untuk memperoleh persetujuan.

 

(2)

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

 

 

a.

laporan keuangan baik konsolidasi maupun nonkonsolidasi yang paling sedikit terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

 

 

b.

laporan mengenai kegiatan Persero;

 

 

c.

laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

 

 

d.

rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Persero;

 

 

e.

laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

 

 

f.

nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan

 

 

g.

gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau.

 

(3)

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi Persero dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Persero sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

 

(4)

Dalam hal ada anggota Direksi Persero atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi Persero dan Dewan Komisaris dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.

 

(5)

Dalam hal terdapat anggota Direksi Persero atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15G dan laporan tahunan Persero sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15H diatur dalam Peraturan Menteri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direksi Persero wajib memelihara daftar, risalah, dokumen keuangan, dan dokumen perusahaan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

Pasal 16 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

Pasal 17 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.

Pasal 18 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.

Pasal 19 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

Pasal 20 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

Pasal 21 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.

Pasal 22 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

Pasal 23 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.

Pasal 24 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.

Pasal 25 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.

Pasal 26 dihapus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

Bagian Keenam Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Dewan Komisaris berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih.

 

(2)

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri­-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.

Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 27C, Pasal 27D, Pasal 27E, Pasal 27F, Pasal 270, Pasal 27H, dan Pasal 27I sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Komisaris, calon Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:

 

 

a.

warga negara Indonesia;

 

 

b.

sehat jasmani dan rohani;

 

 

c.

tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping sampai dengan derajat kedua dengan Direksi Persero dan Dewan Komisaris;

 

 

d.

memiliki pengetahuan yang memadai pada salah satu kegiatan bidang usaha Persero tersebut;

 

 

e.

memiliki integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan serta mengembangkan Persero; dan

 

 

f.

persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

 

(2)

Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: