Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 390/KMK.04/2000 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke Luar Negeri serta surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-27/PJ.41/2000 Tentang Pembayaran Fiskal Luar Negeri dan Tata Cara Pengkreditannya, dengan ini diberikan beberapa penegasan sebagai berikut:

1.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2000 sebagaimana tersebut di atas, diatur bahwa pembayaran Fiskal Luar Negeri yang ditanggung oleh pemberi kerja untuk karyawan yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pemberi kerja pada tahun pajak yang bersangkutan.

3.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, untuk pengkreditan pembayaran Fiskal Luar Negeri atas nama Orang Pribadi (karyawan) yang ditanggung oleh perusahaan yang penghitungan dan pembayaran pajaknya berdasar Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti Tahun 1970 (perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan lainnya, sehubungan dengan Kontrak Karya dan Kontrak Bagi Hasil), masih berlaku penegasan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-55/PJ.23/1986 tanggal 4 Desember 1986, Nomor: SE-20/PJ.31/1991 tanggal 31 Desember 1991 dan Nomor: SE-17/PJ.43/1994 tanggal 16 September 1994, yang pada prinsipnya mengatur sebagai berikut:

 

a.

Fiskal Luar Negeri yang telah dibayar tersebut merupakan kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan yang bersangkutan dan pembayaran Fiskal Luar Negeri tersebut merupakan penghasilan untuk karyawan yang bersangkutan sebagai tunjangan pajak yang ditambahkan pada penghasilan karyawan termasuk expatriate pada perusahaan yang bersangkutan.

 

b.

Untuk perusahaan (pemberi kerja) pembayaran Fiskal Luar Negeri sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sebagai biaya karyawan dalam bulan kepergian karyawan tersebut ke luar negeri atau bulan saat pembayaran Fiskal Luar Negeri yang bersangkutan.

4.

Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-31/PJ.41/1999 Tentang Pengkreditan Pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi Perusahaan yang Pengenaan Pajaknya berdasar Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku.

 

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

29 September 2000

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.
MACHFUD SIDIK