Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan perlu dibuat kebijakan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

 

 

 

1.

Maksud

 

 

Kebijakan pemeriksaan dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

 

2.

Tujuan

 

 

Kebijakan pemeriksaan bertujuan:

 

 

a.

tertib administrasi pemeriksaan; dan

 

 

b.

meningkatkan audit coverage ratio (ACR);

 

 

 

 

 

Kebijakan pemeriksaan dalam Surat Edaran ini meliputi:

 

a.

Kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan

 

b.

Kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lain.

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

 

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 139); dan

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan;

 

 

 

 

1.

Kebijakan Umum Pemeriksaan

 

 

a.

Ruang Lingkup Pemeriksaan

 

 

 

1)

Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan dari jenis pajak dan periode dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk dilakukan pemeriksaan.

 

 

 

2)

Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi pemeriksaan atas satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, baik tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

 

 

b.

Kriteria Pemeriksaan

 

 

 

Terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu:

 

 

 

1)

Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; dan

 

 

 

2)

Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis risiko (risk based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

 

 

c.

Jenis Pemeriksaan

 

 

 

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013, yang meliputi:

 

 

 

1)

Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak; atau

 

 

 

2)

Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

d.

Perubahan Jenis Pemeriksaan

 

 

 

1)

Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013.

 

 

 

2)

Dalam hal Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

Tim Pemeriksa Pajak melalui Kepala UP2 mengajukan surat usulan perubahan jenis pemeriksaan dari Pemeriksaan Kantor menjadi Pemeriksaan Lapangan.

 

 

 

 

b)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a) diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.1 Surat Edaran ini.

 

 

 

 

c)

Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian dan evaluasi atas indikasi transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan.

 

 

 

 

d)

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menentukan apakah usulan perubahan jenis pemeriksaan disetujui atau ditolak.

 

 

 

 

e)

Surat persetujuan perubahan jenis pemeriksaan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.2 Surat Edaran ini.

 

 

 

 

f)

Surat penolakan perubahan jenis pemeriksaan diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.3 Surat Edaran ini.

 

 

 

 

g)

Setelah menerima surat persetujuan perubahan jenis pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak mengenai perubahan jenis pemeriksaan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.4 Surat Edaran ini.

 

 

 

 

h)

Berdasarkan surat persetujuan perubahan jenis pemeriksaan, Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mengadministrasikan perubahan kode pemeriksaan pada Aplikasi Laporan Pemeriksaan dan Penagihan (ALPP).

 

 

 

3)

Jangka waktu pengujian terhadap Pemeriksaan yang diubah dari Pemeriksaan Kantor menjadi Pemeriksaan Lapangan, tetap dihitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

 

 

e.

Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)

 

 

 

1)

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak di UP2, yaitu Kantor Pelayanan Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

 

 

 

2)

Kantor Pelayanan Pajak dapat bertindak sebagai UP2 Domisili atau UP2 Lokasi sesuai dengan wilayah kerjanya.

 

 

 

3)

Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan bertindak sebagai UP2 Domisili.

 

 

 

4)

Dalam hal UP2 bertindak sebagai UP2 Domisili, UP2 tersebut dapat melakukan Pemeriksaan atas satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

 

 

 

5)

Dalam hal UP2 bertindak sebagai UP2 Lokasi, UP2 tersebut dapat melakukan pemeriksaan atas satu atau beberapa jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

 

 

 

6)

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat menugaskan Fungsional Pemeriksa Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak dengan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Pemeriksaan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran I.5 Surat Edaran.

 

 

 

7)

Penugasan sebagaimana dimaksud angka 6) dapat juga dilakukan berdasarkan permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

 

 

 

8)

Administrasi pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud angka 6) dilakukan oleh UP2.

 

 

f.

Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan SP2 Perubahan

 

 

 

1)

SP2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 diterbitkan berdasarkan:

 

 

 

 

a)

instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Direktur Jenderal Pajak;

 

 

 

 

b)

surat permintaan Pemeriksaan Lokasi oleh UP2 Domisili; atau

 

 

 

 

c)

surat persetujuan pengalihan pemeriksaan.

 

 

 

2)

Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak diubah, Kepala UP2 harus menerbitkan SP2 Perubahan.

 

 

 

3)

Pemeriksa Pajak wajib memperlihatkan SP2 Perubahan kepada Wajib Pajak.

 

 

 

4)

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal SP2.

 

 

 

5)

Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dikirimkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal SP2.

 

 

g.

Tenaga Ahli

 

 

 

1)

Dalam hal Tim Pemeriksa Pajak dibantu oleh Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013, maka Tenaga Ahli tersebut bertugas berdasarkan Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.

 

 

 

2)

Dalam hal Tenaga Ahli bukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, maka Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

 

 

3)

Dalam hal Tenaga Ahli merupakan pegawai Direktorat Jenderal Pajak maka Pejabat yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah:

 

 

 

 

a)

Kepala UP2, dalam hal Tenaga Ahli tersebut merupakan pegawai UP2 yang melaksanakan pemeriksaan;

 

 

 

 

b)

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Tenaga Ahli tersebut merupakan pegawai di luar UP2 yang melaksanakan pemeriksaan tetapi masih dalam satu wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan;

 

 

 

 

c)

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Tenaga Ahli tersebut merupakan pegawai selain huruf a) dan huruf b).

 

 

 

4)

Permintaan Tenaga Ahli ditujukan kepada:

 

 

 

 

a)

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal sebagaimana dimaksud angka 3) huruf b); atau

 

 

 

 

b)

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dalam hal sebagaimana dimaksud angka 2) dan angka 3) huruf c),

 

 

 

 

dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh Lampiran I.6 Surat Edaran ini.

 

 

 

5)

Masa tugas Tenaga Ahli berlaku sampai dengan berakhirnya pemeriksaan.

 

 

h.

Bimbingan Pemeriksaan

 

 

 

1)

Dalam hal dipandang perlu, tim Pemeriksa Pajak dapat meminta Bimbingan Pemeriksaan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan UP2.

 

 

 

2)

Bimbingan Pemeriksaan merupakan asistensi teknis yang bersifat konsultatif dan tidak mengikat tim Pemeriksa Pajak.

 

 

 

3)

Bimbingan Pemeriksaan dilakukan untuk pemeriksaan Wajib Pajak yang memerlukan keahlian khusus antara lain Pemeriksaan Wajib Pajak perbankan, pertambangan, dan Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi yang terkait dengan transfer pricing.

 

 

 

4)

Permintaan Bimbingan Pemeriksaan dilakukan dengan menyampaikan surat yang berisi permintaan Bimbingan Pemeriksaan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala UP2.

 

 

 

5)

Pelaksanaan Bimbingan Pemeriksaan dituangkan dalam berita acara Bimbingan Pemeriksaan yang ditandatangani kedua belah pihak.

 

 

i.

Perpanjangan Jangka Waktu Pengujian

 

 

 

1)

Jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013.

 

 

 

2)

Perpanjangan jangka waktu pengujian hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, kecuali Pemeriksaan Lapangan terkait dengan:

 

 

 

 

a)

Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi,

 

 

 

 

b)

Wajib Pajak dalam satu grup, atau

 

 

 

 

c)

Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan,

 

 

 

 

dapat diperpanjang 6 (enam) bulan dan paling banyak 3 (tiga) kali.

 

 

 

3)

Prosedur perpanjangan jangka waktu pengujian diatur sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

Pemeriksa Pajak harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pengujian kepada Kepala UP2 dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.7 Surat Edaran ini;

 

 

 

 

b)

Permohonan perpanjangan jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus disampaikan sebelum jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 1) berakhir;

 

 

 

 

c)

Persetujuan atau penolakan perpanjangan jangka waktu pengujian harus disampaikan oleh Kepala UP2 kepada Pemeriksa Pajak sebelum jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada angka 1) berakhir dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.8 Surat Edaran ini atau contoh pada Lampiran I.9 Surat Edaran ini;

 

 

 

 

d)

Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu pengujian disetujui, Pemeriksa Pajak harus menyampaikan pemberitahuan perpanjangan tersebut kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.10 Surat Edaran ini; dan

 

 

 

 

e)

Dalam hal perpanjangan jangka waktu pengujian terkait pemeriksaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2), perpanjangan jangka waktu pengujian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

i.

Prosedur perpanjangan jangka waktu pengujian harus dilakukan setiap kali akan dilakukan perpanjangan jangka waktu pengujian; dan

 

 

 

 

 

ii.

Dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu perpanjangan yang telah disetujui sebelumnya.

 

 

 

4)

Dalam hal Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor dilakukan berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jangka waktu pemeriksaan harus tetap memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP.

 

 

j.

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

 

 

 

1)

Penyampaian SPHP hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap SP2.

 

 

 

2)

Format SPHP sekurang-kurangnya sesuai dengan contoh format Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013.

 

 

k.

Penyelesaian Pemeriksaan

 

 

 

1)

Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 dilakukan dalam hal:

 

 

 

 

a)

Untuk Pemeriksaan Lapangan, dengan ketentuan:

 

 

 

 

 

i.

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak tidak ditemukan adalah apabila Wajib Pajak atau wakil/kuasa/pegawai/anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan;

 

 

 

 

 

ii.

Wajib Pajak tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada huruf i sekurang-kurangnya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat kelurahan/RT/RW setempat atau dari pengelola tempat tinggal/tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

iii.

LHP Sumir dapat mulai dibuat setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tim Pemeriksa Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan; dan

 

 

 

 

 

iv.

LHP Sumir harus dilampiri dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf ii;

 

 

 

 

b)

Untuk Pemeriksaan Kantor, dengan ketentuan:

 

 

 

 

 

i.

Yang dimaksud dengan Wajib Pajak tidak ditemukan adalah apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dikirimkan, surat panggilan tersebut dikembalikan oleh pihak pos atau jasa pengiriman lainnya; dan

 

 

 

 

 

ii.

LHP Sumir harus dilampiri dengan bukti pengembalian Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor oleh pihak pos atau jasa pengiriman lainnya;

 

 

 

 

c)

Fotokopi LHP Sumir sebagaimana dimaksud pada huruf a) atau huruf b) harus dikirimkan kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

 

 

 

 

d)

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang tidak ditemukan dan diselesaikan dengan membuat LHP Sumir dapat dilakukan kembali apabila dikemudian hari Wajib Pajak ditemukan dengan melalui prosedur Pemeriksaan Rutin atau Pemeriksaan Khusus dan atas pemeriksaan dimaksud bukan merupakan Pemeriksaan Ulang;

 

 

 

2)

Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 dilakukan dengan ketentuan:

 

 

 

 

a)

LHP Sumir diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan

 

 

 

 

b)

Penyelesaian pemeriksaan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah LHP Sumir diselesaikan.

 

 

 

3)

Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 dilakukan dengan ketentuan:

 

 

 

 

a)

LHP Sumir diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penyidikan dihentikan; dan

 

 

 

 

b)

Penyelesaian pemeriksaan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah LHP Sumir diselesaikan.

 

 

 

4)

Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf d Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah LHP Sumir diselesaikan.

 

 

 

5)

Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf e Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

 

 

 

 

a)

Penyelesaian pemeriksaan hanya dapat dilakukan setelah ada surat perintah Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala UP2 untuk menyelesaikan pemeriksaan dengan LHP Sumir; dan

 

 

 

 

b)

Penyelesaian pemeriksaan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah LHP Sumir diselesaikan.

 

 

 

6)

Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 dilakukan dengan ketentuan:

 

 

 

 

a)

Pemeriksaan Lapangan:

 

 

 

 

 

i.

yang dimaksud dengan Wajib Pajak tidak ditemukan adalah apabila Wajib Pajak atau wakil/kuasa/pegawai/anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan;

 

 

 

 

 

ii.

Wajib Pajak tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada huruf i sekurang-kurangnya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat kelurahan/RT/RW setempat atau dari pengelola tempat tinggal/tempat kedudukan/tempat kegiatan usaha Wajib Pajak; dan

 

 

 

 

 

iii.

meskipun Wajib Pajak tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada huruf i, pemeriksaan harus diselesaikan dengan membuat LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak, dengan terlebih dahulu melakukan prosedur SPHP dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

 

 

 

 

b)

Pemeriksaan Kantor:

 

 

 

 

 

i.

yang dimaksud dengan Wajib Pajak tidak hadir adalah apabila Wajib Pajak atau wakil/kuasa/pegawai/anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak datang dalam memenuhi surat panggilan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dikirimkan; dan

 

 

 

 

 

ii.

meskipun Wajib Pajak tidak hadir sebagaimana dimaksud pada huruf i, pemeriksaan harus diselesaikan dengan membuat LHP sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak, dengan terlebih dahulu melakukan prosedur SPHP dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;

 

 

 

7)

Penyelesaian pemeriksaan dengan membuat LHP sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 dilakukan dengan ketentuan:

 

 

 

 

a)

perpanjangan jangka waktu pengujian paling lama 4 (empat) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013; dan

 

 

 

 

b)

proses penyelesaian pemeriksaan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

l.

Perluasan Pemeriksaan

 

 

 

1)

Pemeriksaan diperluas ke Tahun-Tahun Pajak atau Masa-Masa Pajak yang belum dilakukan pemeriksaan, dalam hal:

 

 

 

 

a)

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) untuk Tahun-Tahun Pajak sebelumnya yang menyatakan rugi; atau

 

 

 

 

b)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) untuk Masa-Masa Pajak sebelumnya menyatakan lebih bayar yang dikompensasikan (SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi).

 

 

 

2)

Perluasan Pemeriksaan yang disebabkan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

dalam hal Kepala UP2 akan mengusulkan Pemeriksaan Rutin untuk satu atau seluruh jenis pajak atas suatu Tahun Pajak maka:

 

 

 

 

 

i.

sebelum usulan tersebut dilakukan, Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal harus melakukan penelitian terhadap SPT Tahunan PPh Tahun-Tahun Pajak sebelumnya;

 

 

 

 

 

ii.

dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat SPT yang menyatakan rugi untuk Tahun-Tahun Pajak sebelumnya, terhadap SPT yang menyatakan rugi tersebut harus diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan sepanjang mempunyai pengaruh kompensasi; dan

 

 

 

 

 

iii.

pengusulan harus dilakukan bersamaan dengan pengusulan Pemeriksaan Rutin untuk satu atau seluruh jenis pajak dimaksud;

 

 

 

 

b)

dalam hal Kepala UP2 menerima persetujuan/instruksi Pemeriksaan Khusus dari Kepala Kanwil DJP atau instruksi Pemeriksaan Khusus dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan maka:

 

 

 

 

 

i.

segera setelah menerima persetujuan atau instruksi tersebut, Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal harus melakukan penelitian terhadap SPT Tahunan PPh Tahun-Tahun Pajak sebelumnya;

 

 

 

 

 

ii.

dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat SPT yang menyatakan rugi untuk Tahun-Tahun Pajak sebelumnya, terhadap SPT yang menyatakan rugi tersebut harus diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan sepanjang mempunyai pengaruh kompensasi; dan

 

 

 

 

 

iii.

pengusulan dilakukan melalui pengusulan Pemeriksaan Rutin untuk satu atau seluruh jenis pajak;

 

 

 

 

c)

pengusulan pemeriksaan terhadap SPT yang menyatakan Rugi dilakukan dengan prosedur Pemeriksaan Rutin dengan kode pemeriksaan SPT yang menyatakan rugi.

 

 

 

3)

Perluasan pemeriksaan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

dalam hal Kepala UP2 akan mengusulkan Pemeriksaan Rutin atas suatu SPT Masa PPN maka:

 

 

 

 

 

i.

sebelum usulan tersebut dilakukan, Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal harus melakukan penelitian terhadap SPT Masa PPN Masa-Masa Pajak sebelumnya;

 

 

 

 

 

ii.

dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi untuk Masa-Masa Pajak sebelumnya, terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi tersebut harus diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan; dan

 

 

 

 

 

iii.

pengusulan harus dilakukan bersamaan dengan pengusulan Pemeriksaan Rutin;

 

 

 

 

b)

dalam hal Kepala UP2 menerima persetujuan/instruksi Pemeriksaan Khusus dari Kepala Kanwil DJP atau instruksi Pemeriksaan Khusus dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan maka:

 

 

 

 

 

i.

segera setelah menerima persetujuan atau instruksi tersebut, Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal harus melakukan penelitian terhadap SPT Masa PPN Masa-Masa Pajak sebelumnya;

 

 

 

 

 

ii.

dalam hal berdasarkan penelitian terdapat SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi untuk Masa-Masa Pajak sebelumnya, terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi tersebut harus diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan sepanjang mempunyai pengaruh kompensasi; dan

 

 

 

 

 

iii.

pengusulan dilakukan melalui pengusulan Pemeriksaan Rutin untuk satu jenis pajak.

 

 

 

 

c)

pengusulan pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi dilakukan dengan prosedur Pemeriksaan Rutin dengan kode pemeriksaan SPT Masa PPN Lebih Bayar.

 

 

m.

Pemeriksaan Lokasi

 

 

 

1)

Pemeriksaan Lokasi adalah pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan di tempat kegiatan usaha Wajib Pajak selain domisili Wajib Pajak.

 

 

 

2)

Pemeriksaan Lokasi dilakukan oleh:

 

 

 

 

a)

UP2 Lokasi; atau

 

 

 

 

b)

UP2 Domisili sesuai dengan kewenangan wilayah kerjanya.

 

 

 

3)

UP2 Lokasi dapat melakukan Pemeriksaan Lokasi berdasarkan:

 

 

 

 

a)

permintaan dari UP2 Domisili, atau

 

 

 

 

b)

kriteria Pemeriksaan Rutin atau Pemeriksaan Khusus

 

 

 

4)

Dalam hal UP2 Domisili melakukan Pemeriksaan Lapangan untuk seluruh jenis pajak maka UP2 Domisili dapat melakukan permintaan Pemeriksaan Lokasi kepada UP2 Lokasi yang telah ditetapkan dalam Audit Plan.

 

 

 

5)

Pemeriksaan Lokasi berdasarkan permintaan UP2 Domisili sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan dengan mengacu pada kriteria pemeriksaan yang dilakukan oleh UP2 Domisili, yaitu Pemeriksaan Rutin atau Pemeriksaan Khusus.

 

 

 

6)

SP2 untuk Pemeriksaan Lokasi berdasarkan permintaan UP2 Domisili sebagaimana dimaksud pada angka 4) diterbitkan berdasarkan permintaan Pemeriksaan Lokasi dari UP2 Domisili setelah Audit Plan dibuat.

 

 

 

7)

Surat permintaan Pemeriksaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus dibuat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak Domisili, dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.11 Surat Edaran ini.

 

 

 

8)

Surat permintaan Pemeriksaan Lokasi harus disertai dengan fotokopi Audit Plan.

 

 

 

9)

Pemeriksaan Lokasi karena permintaan UP2 Domisili harus diselesaikan oleh UP2 Lokasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam surat permintaan Pemeriksaan Lokasi.

 

 

 

10)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 9) sekurang-kurangnya 5 (lima) bulan, yaitu 3 (tiga) bulan jangka waktu pengujian dan 2 (dua) bulan jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan, yang dihitung sejak tanggal surat permintaan Pemeriksaan Lokasi dan UP2 Lokasi tidak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu pengujian.

 

 

 

11)

Setelah pemeriksaan oleh UP2 Lokasi selesai, Kepala UP2 Lokasi harus mengirimkan salinan LHP kepada Kepala UP2 Domisili paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal LHP.

 

 

 

12)

Dalam hal terdapat permintaan Pemeriksaan Lokasi maka LHP Domisili harus mencakup hasil pemeriksaan Lokasi, kecuali:

 

 

 

 

a)

SPT Tahunan Wajib Pajak Domisili menunjukkan lebih bayar dan akan segera jatuh tempo; atau

 

 

 

 

b)

Pemeriksaan Lokasi belum diselesaikan sampai dengan LHP Domisili dibuat.

 

 

 

13)

Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh UP2 Domisili yang wilayah kerjanya seluruh Indonesia yaitu Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, UP2 di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, dan UP2 di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Pemeriksaan Lokasi dapat dilakukan oleh:

 

 

 

 

a)

UP2 Domisili tanpa melakukan permintaan Pemeriksaan Lokasi kepada Kepala UP2 Lokasi; dan/atau

 

 

 

 

b)

UP2 Lokasi berdasarkan permintaan Pemeriksaan Lokasi dari UP2 Domisili.

 

 

 

14)

Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh UP2 Domisili yang wilayah kerjanya meliputi satu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yaitu KPP Madya, Pemeriksaan Lokasi di dalam wilayah kerjanya dapat dilakukan oleh:

 

 

 

 

a)

UP2 Domisili tanpa melakukan permintaan Pemeriksaan Lokasi kepada Kepala UP2 Lokasi; dan/atau

 

 

 

 

b)

UP2 Lokasi berdasarkan permintaan Pemeriksaan Lokasi dari UP2 Domisili.

 

 

 

15)

Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh UP2 Domisili sebagaimana dimaksud pada angka 13) huruf a) atau angka 14) huruf a), UP2 Domisili harus menyampaikan pemberitahuan kepada UP2 Lokasi.

 

 

 

16)

Dalam hal UP2 Lokasi sedang melakukan Pemeriksaan Lokasi berdasarkan permintaan UP2 Domisili, Pemeriksa Pajak UP2 Domisili baik KPP Pratama atau KPP Madya yang Wajib Pajak lokasinya terdaftar di luar wilayah kerjanya dapat melakukan pemeriksaan di lokasi kegiatan usaha Wajib Pajak tersebut dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala UP2 Lokasi dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.12 Surat Edaran ini.

 

 

 

17)

Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 16), Kepala UP2 Lokasi harus menerbitkan surat tugas pendampingan kepada tim Pemeriksa Pajak Lokasi untuk mendampingi tim Pemeriksa Pajak UP2 Domisili dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.13 Surat Edaran ini.

 

 

 

18)

Pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak UP2 Domisili sebagaimana dimaksud dalam angka 16) harus dilakukan secara bersamaan dengan tim Pemeriksa Pajak UP2 Lokasi.

 

 

 

19)

Dalam hal UP2 Domisili melakukan Pemeriksaan Lokasi maka UP2 Domisili harus menyampaikan fotokopi LHP beserta Nota Penghitungan kepada Kepala UP2 Lokasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal LHP.

 

 

n.

Pengalihan Pemeriksaan

 

 

 

1)

Pengalihan pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak pindah tempat terdaftar (domisili) dari satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ke KPP lain sepanjang:

 

 

 

 

a)

instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan telah diterbitkan; dan

 

 

 

 

b)

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor belum disampaikan kepada Wajib Pajak.

 

 

 

2)

Pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan dalam rangka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP yang batas waktu penerbitan surat ketetapan pajaknya kurang dari 6 (enam) bulan, dan pemeriksaan tersebut harus diselesaikan oleh UP2 lama.

 

 

 

3)

Pengalihan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang pindah domisili ke KPP lain tetapi masih dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang sama, dilakukan oleh:

 

 

 

 

a)

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk pemeriksaan yang instruksi/persetujuannya diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;

 

 

 

 

b)

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk pemeriksaan yang instruksi/persetujuan/penugasannya diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; atau

 

 

 

 

c)

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan UP2 Lokasi untuk Pemeriksaan Lokasi karena adanya permintaan dari UP2 Domisili.

 

 

 

4)

Pengalihan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang pindah domisili ke KPP lain di luar wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan KPP lama, dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.

 

 

 

5)

Usul pengalihan pemeriksaan disampaikan oleh Kepala UP2 lama kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.14 Surat Edaran ini.

 

 

 

6)

Dalam hal usul pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5) disetujui, maka persetujuan disampaikan kepada Kepala UP2 baru dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.15 Surat Edaran ini dan ditembuskan kepada Kepala UP2 lama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan UP2 baru dan/atau UP2 lama.

 

 

 

7)

Dalam hal usul pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5) ditolak, maka penolakan disampaikan kepada Kepala UP2 lama dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.16 Surat Edaran ini dan ditembuskan kepada Kepala KPP baru tempat Wajib Pajak terdaftar.

 

 

 

8)

Surat persetujuan pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6) digunakan sebagai dasar penerbitan SP2 pada UP2 baru.

 

 

 

9)

Terhadap pemeriksaan yang ditolak pengalihan pemeriksaannya sebagaimana dimaksud pada angka 7) atau tidak dapat dialihkan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

pemeriksaan tetap diselesaikan oleh UP2 lama sampai dengan penerbitan Nota Penghitungan;

 

 

 

 

b)

LHP dan Nota Penghitungan harus menggunakan identitas baru;

 

 

 

 

c)

terhadap pemeriksaan yang terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP maka LHP dan Nota Penghitungan sudah harus dikirim ke KPP baru tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan

 

 

 

 

d)

terhadap pemeriksaan selain sebagaimana dimaksud pada huruf c, LHP dan Nota Penghitungan harus dikirim ke KPP baru tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal LHP.

 

 

 

10)

Terhadap Pemeriksaan yang disetujui untuk dialihkan, UP2 lama yang Pemeriksaannya dialihkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

tidak dibuatkan LHP Sumir; dan

 

 

 

 

b)

dalam hal sudah dilakukan permintaan Pemeriksaan Lokasi ke UP2 Lokasi, maka berdasarkan tembusan surat persetujuan pengalihan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6), UP2 lama yang Pemeriksaannya dialihkan memberitahukan kepada seluruh UP2 Lokasi bahwa Pemeriksaannya sudah dialihkan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.17 Surat Edaran ini.

 

 

o.

Pembatalan Penugasan Pemeriksaan

 

 

 

1)

Pembatalan penugasan pemeriksaan dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

terdapat kesalahan administrasi yang bersifat manusiawi (human error), seperti kesalahan:

 

 

 

 

 

i.

nama Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

ii.

NPWP;

 

 

 

 

 

iii.

Jenis Pajak;

 

 

 

 

 

iv.

Masa Pajak;

 

 

 

 

 

v.

Tahun Pajak;

 

 

 

 

 

vi.

kode pemeriksaan;

 

 

 

 

 

vii.

tujuan pemeriksaan; atau

 

 

 

 

 

viii.

penunjukan UP2

 

 

 

 

 

sepanjang SPHP belum disampaikan kepada Wajib Pajak;

 

 

 

 

b)

pemeriksaan belum dimulai dan Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT Lebih Bayar menjadi selain SPT Lebih Bayar;

 

 

 

 

c)

pemeriksaan yang dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pasal 17B Undang-Undang KUP yang SP2 diterbitkan setelah jangka waktu pengembalian kelebihan pembayaran pajak terlampaui;

 

 

 

 

d)

berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

 

 

 

2)

Dalam hal Wajib Pajak melakukan Pembetulan SPT selain sebagaimana dimaksud angka 1) huruf b) sebelum Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dikirimkan oleh Pemeriksa Pajak, maka Pemeriksaan dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian Audit Plan.

 

 

 

3)

Pembatalan penugasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), huruf b), dan huruf c) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

terhadap instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan yang diterbitkan oleh:

 

 

 

 

 

i.

Direktur Jenderal Pajak, pembatalan penugasan pemeriksaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak;

 

 

 

 

 

ii.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, pembatalan penugasan pemeriksaannya dilakukan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; dan

 

 

 

 

 

iii.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, pembatalan penugasan pemeriksaannya dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

 

 

b)

usul pembatalan penugasan pemeriksaan oleh Kepala UP2 kepada Direktur Jenderal Pajak, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.18 Surat Edaran ini;

 

 

 

 

c)

Direktur Jenderal Pajak, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan atau penolakan atas usul pembatalan penugasan pemeriksaan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada:

 

 

 

 

 

i.

Lampiran I.19, dalam hal usul pembatalan penugasan pemeriksaan disetujui; atau

 

 

 

 

 

ii.

Lampiran I.20, dalam hal usul pembatalan penugasan pemeriksaan ditolak;

 

 

 

 

d)

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selaku pihak yang menerbitkan instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan, dapat melakukan pembatalan penugasan pemeriksaan tanpa berdasarkan usulan dari Kepala UP2;

 

 

 

 

e)

pembatalan penugasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d) dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.21 Surat Edaran ini;

 

 

 

 

f)

terhadap penugasan pemeriksaan yang dibatalkan, tidak dibuatkan LHP Sumir.

 

 

 

4)

Pembatalan penugasan pemeriksaan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf d) merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

Pembatalan dapat dilakukan sepanjang surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan belum diterbitkan;

 

 

 

 

b)

Pembatalan dilakukan dengan menerbitkan surat Direktur Jenderal Pajak mengenai pembatalan penugasan pemeriksaan;

 

 

 

 

c)

Pembatalan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

 

 

 

 

 

i.

Direktur Jenderal Pajak memberikan perintah kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk membatalkan penugasan pemeriksaan;

 

 

 

 

 

ii.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan membuat konsep surat Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Penugasan Pemeriksaan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.22 Surat Edaran ini;

 

 

 

 

 

iii.

Direktur Jenderal Pajak menandatangani surat Direktur Jenderal Pajak tentang Pembatalan Penugasan Pemeriksaan dan disampaikan kepada Kepala UP2;

 

 

 

 

 

iv.

Terhadap penugasan pemeriksaan yang dibatalkan, tidak dibuat LHP Sumir.

 

 

 

5)

Dalam hal pemeriksaan yang dibatalkan penugasannya sebagaimana dimaksud pada angka 3) atau angka 4) terdapat permintaan Pemeriksaan Lokasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

Berdasarkan surat pembatalan penugasan pemeriksaan, Kepala UP2 Domisili mengirimkan surat pemberitahuan pembatalan penugasan pemeriksaan kepada Kepala UP2 Lokasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.23 Surat Edaran ini;

 

 

 

 

b)

Berdasarkan surat pemberitahuan pembatalan penugasan pemeriksaan dari UP2 Domisili, Kepala UP2 Lokasi mengajukan permohonan pembatalan penugasan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya sepanjang UP2 Lokasi belum:

 

 

 

 

 

i.

Menyampaikan SPHP terkait dengan pembatalan pemeriksaan pada angka 1) huruf a); atau

 

 

 

 

 

ii.

Menerbitkan surat ketetapan pajak terkait dengan pembatalan pemeriksaan pada angka 1) huruf d),

 

 

 

 

 

Dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.24 Surat Edaran ini;

 

 

 

 

c)

Surat pembatalan penugasan pemeriksaan dari UP2 Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b), digunakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan UP2 Lokasi untuk melakukan pembatalan Nomor Pengawasan Pemeriksaan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.25 Surat Edaran ini.

 

 

 

6)

Dalam hal pemeriksaan Lokasi dibatalkan penugasannya karena Wajib Pajak Lokasi tidak terdaftar di wilayah kerja UP2 Lokasi dimaksud atau terhadap Wajib Pajak Lokasi sudah pernah dilakukan Pemeriksaan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

Kepala UP2 Lokasi mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala UP2 Domisili yang menyatakan bahwa UP2 Lokasi tidak dapat melakukan Pemeriksaan Lokasi dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.26 Surat Edaran ini;

 

 

 

 

b)

Dalam hal terhadap Wajib Pajak Lokasi sudah pernah dilakukan Pemeriksaan maka bersamaan dengan surat sebagaimana dimaksud pada huruf a) dilampirkan dengan fotokopi LHP Lokasi;

 

 

 

 

c)

Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a), Kepala UP2 Domisili menyampaikan surat pembatalan permintaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada contoh pada Lampiran I.27 Surat Edaran ini kepada Kepala UP2 Lokasi;

 

 

 

 

d)

Berdasarkan surat pembatalan permintaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dari UP2 Domisili, Kepala UP2 Lokasi mengajukan permohonan pembatalan penugasan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.24 Surat Edaran ini; dan

 

 

 

 

e)

Surat permohonan pembatalan penugasan pemeriksaan dari UP2 Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf d), digunakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan UP2 Lokasi untuk melakukan pembatalan Nomor Pengawasan Pemeriksaan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.25 Surat Edaran ini.

 

 

 

7)

Dalam hal dilakukan pembatalan penugasan pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor telah disampaikan kepada Wajib Pajak, Kepala UP2 memberitahukan pembatalan penugasan pemeriksaan tersebut kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.28 Surat Edaran ini.

 

 

p.

Pembatalan Hasil Pemeriksaan

 

 

 

1)

Pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 ditindaklanjuti dengan pembatalan LHP dan Nota Penghitungan.

 

 

 

2)

Pembatalan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

 

 

 

3)

Pembatalan LHP dan Nota Penghitungan diatur sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

Berdasarkan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Kepala UP2 membuat Surat Keputusan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak untuk membatalkan LHP dan nota penghitungan;

 

 

 

 

b)

Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal membuat berita acara pembatalan LHP dan Nota Penghitungan dan disampaikan kepada Direktorat Teknologi dan Informasi Perpajakan;

 

 

 

4)

Terhadap pemeriksaan yang surat ketetapan pajaknya dibatalkan sebagaimana dimaksud pada angka 1), ditindaklanjuti dengan menyampaikan SPHP dan/atau melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

 

 

5)

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud angka 4) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Keputusan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak diterbitkan.

 

 

 

6)

Jangka waktu Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada angka 4) berlaku ketentuan jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013.

 

 

 

7)

Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada angka 4) terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP, Pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan:

 

 

 

 

a)

Surat ketetapan pajak sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP belum terlewati; atau

 

 

 

 

b)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sesuai dengan Surat Pemberitahuan apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B ayat (1) Undang-Undang KUP terlewati.

 

 

 

8)

Dalam hal susunan tim Pemeriksa Pajak untuk melanjutkan pemeriksaan berbeda dengan susunan tim Pemeriksa Pajak sebelumnya, pemeriksaan dilanjutkan setelah diterbitkan SP2 Perubahan kepada Pemeriksa Pajak yang ditunjuk.

 

 

q.

Tim Quality Assurance Pemeriksaan

 

 

 

1)

Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.29 Surat Edaran Ini.

 

 

 

2)

Tim Quality Assurance Pemeriksaan ditetapkan pada setiap awal tahun.

 

 

 

3)

Susunan Tim Quality Assurance Pemeriksaan terdiri atas:

 

 

 

 

a)

Ketua;

 

 

 

 

b)

Sekretaris; dan

 

 

 

 

c)

3 (tiga) orang Anggota

 

 

 

 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 .

 

 

 

4)

Ketua Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf a) diisi oleh pejabat eselon III, dengan ketentuan:

 

 

 

 

a)

Pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dijabat oleh Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan; dan

 

 

 

 

b)

Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dijabat oleh Kepala Bidang kecuali Kepala Bidang Pengurangan Keberatan dan Banding/Kepala Bidang Keberatan dan Banding.

 

 

 

5)

Sekretaris Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b) diisi oleh pejabat eselon IV, dengan ketentuan:

 

 

 

 

a)

Pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, dijabat oleh Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan; dan

 

 

 

 

b)

Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dijabat oleh Kepala Seksi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak kecuali Kepala Seksi di Bidang Pengurangan Keberatan dan Banding/Kepala Seksi di Bidang Keberatan dan Banding.

 

 

 

6)

Anggota Tim Quality Assurance Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf c) diisi oleh Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, dengan ketentuan:

 

 

 

 

a)

Pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, diisi oleh:

 

 

 

 

 

i.

Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan; dan/atau

 

 

 

 

 

ii.

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;

 

 

 

 

b)

 

Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, diisi oleh:

 

 

 

 

 

i.

Kepala Seksi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak kecuali Kepala Seksi di Bidang Pengurangan Keberatan dan Banding/Kepala Seksi di Bidang Keberatan dan Banding; dan/atau

 

 

 

 

 

ii.

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

 

 

c)

Penunjukan Anggota Tim Quality Assurance Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai yang bersangkutan; dan

 

 

 

 

d)

Dalam hal dipandang perlu Anggota Tim Quality Assurance Pemeriksaan dapat diisi oleh Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

7)

Tim Quality Assurance Pemeriksaan tidak melakukan pengujian pemeriksaan tetapi memberikan simpulan atas perbedaan pendapat antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak mengenai dasar hukum koreksi dan/atau penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

 

 

8)

Masa tugas Tim Quality Assurance Pemeriksaan dimulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan berakhir pada tanggal 31 Desember untuk tahun yang bersangkutan.

 

 

 

9)

Dalam hal dipandang perlu, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat mengubah susunan Tim Quality Assurance Pemeriksaan.

 

 

 

10)

Pengadministrasian surat atau dokumen yang terkait dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan dilakukan oleh Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan atau Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

11)

Tata cara pengadministrasian surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 10) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

Dalam hal terdapat permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan maka Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan atau Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal membuat undangan pembahasan dan menyampaikan undangan tersebut kepada Wajib Pajak dan tim Pemeriksa Pajak, penyampaian undangan harus memperhatikan jangka waktu dimulainya pembahasan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan;

 

 

 

 

b)

Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan atau Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal membuat surat tugas yang ditandatangani oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk menunjuk Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang ditugaskan untuk melakukan pembahasan;

 

 

 

 

c)

Surat tugas diterbitkan dengan menggunakan format surat tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai tata naskah dinas; dan

 

 

 

 

d)

Setiap Risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang dibuat oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan diadministrasikan pada Seksi Pengendalian Mutu Pemeriksaan atau Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.

 

 

 

12)

Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang melakukan pembahasan adalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang di dalamnya tidak terdapat Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan.

 

 

 

13)

Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan tidak dilakukan dalam hal jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 telah berakhir.

 

 

 

14)

Terkait dengan permohonan Wajib Pajak untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

Pemeriksa Pajak harus segera menginformasikan kepada Kepala Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan atau Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak mengenai permohonan Wajib Pajak tersebut; dan

 

 

 

 

b)

Setelah mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a), Kepala Subdirektorat Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan atau Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak harus memantau surat permohonan Wajib Pajak tersebut untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

 

r.

Penetapan Untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak dan/atau Tahun Pajak Sebelum Wajib Pajak Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

 

 

 

Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ditemukan potensi pajak terutang untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

1)

Selain mengusulkan penerbitan surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak, Pemeriksa Pajak:

 

 

 

 

a)

Harus mengusulkan pengukuhan PKP secara jabatan mulai sejak saat terpenuhinya persyaratan sebagai PKP; dan/atau

 

 

 

 

b)

Dapat mengusulkan pemeriksaan ke Masa Pajak sebelumnya berdasarkan analisis risiko.

 

 

 

2)

Berdasarkan usulan Tim Pemeriksa Pajak, Kepala UP2 melalui Kepala Seksi Pelayanan mengukuhkan PKP secara jabatan sejak saat terpenuhinya persyaratan PKP.

 

 

 

3)

Jangka waktu penetapan/penerbitan SKPKB/STP dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4a) Undang-Undang KUP.

 

 

s.

Pemeriksaan Untuk Masa Pajak Sebelum PKP Melakukan Pemusatan Tempat Terutang PPN

 

 

 

1)

Terhadap kewajiban PPN untuk Masa Pajak sebelum dan Masa Pajak setelah PKP melakukan pemusatan tempat terutang PPN dapat dilakukan Pemeriksaan.

 

 

 

2)

Dalam hal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan untuk Masa Pajak sebelum PKP melakukan pemusatan tempat terutang PPN, Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

UP2 yang berwenang melakukan Pemeriksaan adalah UP2 tempat pemusatan dilakukan (UP2 baru);

 

 

 

 

b)

Dalam hal dilakukan Pemeriksaan terhadap salah satu cabang yang dipusatkan, maka terhadap kewajiban PPN dari seluruh cabang yang dipusatkan harus dilakukan Pemeriksaan secara bersamaan;

 

 

 

 

c)

Pengusulan dan penugasan Pemeriksaan, penerbitan SP2, pembuatan KKP dan LHP, penerbitan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak, dan penerbitan dokumen administratif lainnya dilakukan dengan menggunakan identitas PKP yang melakukan pemusatan;

 

 

 

 

d)

Prosedur pengusulan Pemeriksaan dilakukan dengan mekanisme Pemeriksaan Rutin atau Pemeriksaan Khusus.

 

2.

Pemeriksaan Rutin

 

 

a.

Kebijakan Umum

 

 

 

1)

Pemeriksaan Rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang:

 

 

 

 

a)

Diwajibkan oleh Undang-Undang KUP; atau

 

 

 

 

b)

Dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (skala prioritas), sehubungan dengan pengujian pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

 

 

 

2)

Dalam rangka menjamin terpenuhinya kewajiban pelaksanaan Pemeriksaan Rutin, Kepala UP2 melalui Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal harus membuat daftar persediaan Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Rutin dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.30 Surat Edaran ini dan memutakhirkan daftar tersebut setiap awal bulan berikutnya.

 

 

 

3)

Pemeriksaan Rutin dapat dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.

 

 

b.

Alasan Pemeriksaan Rutin

 

 

 

Pemeriksaan Rutin dilakukan dalam hal:

 

 

 

1)

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam:

 

 

 

 

a)

Pasal 17B Undang-Undang KUP; atau

 

 

 

 

b)

Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk tidak dilakukan pengembalian dengan SKPPKP dan meminta untuk direstitusikan, atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP.

 

 

 

2)

Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi (SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi) sebagaimana dimaksud dalam:

 

 

 

 

a)

Pasal 17B Undang-Undang KUP; atau

 

 

 

 

b)

Pasal 17C Undang-Undang KUP tetapi memilih untuk dilakukan pengembalian melalui prosedur biasa, atau tidak dapat diberikan pengembalian dengan SKPPKP.

 

 

 

3)

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP;

 

 

 

4)

Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi;

 

 

 

5)

Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang-Undang KUP;

 

 

 

6)

Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi;

 

 

 

7)

Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan

 

 

 

8)

Wajib Pajak melakukan:

 

 

 

 

a)

Perubahan tahun buku;

 

 

 

 

b)

Perubahan metode pembukuan; dan/atau

 

 

 

 

c)

Penilaian kembali aktiva tetap.

 

 

c.

Pemeriksaan Rutin SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi

 

 

 

Pemeriksaan Rutin atas SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

1)

Pelaksanaan pemeriksaannya bersifat wajib;

 

 

 

2)

Memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan dan jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17B UU KUP;

 

 

 

3)

Dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor apabila SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh:

 

 

 

 

a)

Wajib Pajak badan yang pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau lembaga yang berwenang (go public) dan menyampaikan SPT Tahunan dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A Undang-Undang KUP;

 

 

 

 

b)

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan:

 

 

 

 

 

i.

Laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh Akuntan Publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; dan

 

 

 

 

 

ii.

Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

 

 

 

 

c)

Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tetapi memilih menghitung pajak terutang dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, kecuali berdasarkan pertimbangan Kepala UP2 perlu dilakukan Pemeriksaan Lapangan;

 

 

 

 

d)

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, atau Wajib Pajak badan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 

 

 

 

 

i.

Surat yang dikirim ke alamat Wajib Pajak tidak pernah kembali pos (kempos);

 

 

 

 

 

ii.

Terdapat nomor telepon atau faksimili dan dapat dihubungi;

 

 

 

 

 

iii.

Pernah berkomunikasi atau konsultasi dengan petugas Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak;

 

 

 

 

 

iv.

Hasil kunjungan petugas Account Representative dapat menggambarkan dengan jelas kegiatan usaha dan proses bisnis Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

v.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan yang restitusi tepat waktu; dan

 

 

 

 

 

vi.

Hasil Pemeriksaan Pajak sebelumnya tidak mendapatkan koreksi atau mendapatkan koreksi atas pos peredaran usaha dan/atau pembelian tetapi tidak bernilai material (koreksi di bawah 5% dari peredaran usaha dan/atau pembelian);

 

 

 

4)

Akuntan Publik sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3) huruf b) angka romawi i adalah Akuntan Publik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Akuntan Publik;

 

 

 

5)

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 3) huruf d) dapat dilakukan melalui jenis pemeriksaan lapangan berdasarkan pertimbangan Kepala UP2;

 

 

 

6)

Ruang lingkup pemeriksaan terhadap SPT Tahunan Lebih Bayar Restitusi meliputi satu jenis pajak yaitu PPh Badan atau PPh Orang Pribadi;

 

 

 

7)

Dalam hal Pemeriksaan Kantor terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan dilakukan dengan melakukan pengujian terhadap:

 

 

 

 

a)

Penghasilan Bruto/Peredaran Usaha; dan

 

 

 

 

b)

Kredit Pajak;

 

 

 

8)

Dalam hal dianggap perlu, Pemeriksa Pajak yang melakukan Pemeriksaan Kantor dapat melakukan pengujian pos-pos selain sebagaimana dimaksud pada angka 7) yang memiliki potensi ketidakpatuhan tinggi.

 

 

d.

Pemeriksaan Rutin SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi

 

 

 

Pemeriksaan Rutin atas SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

1)

Pelaksanaan pemeriksaannya bersifat wajib;

 

 

 

2)

Memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan dan jangka waktu penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 17B UU KUP;

 

 

 

3)

Dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor apabila SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi disampaikan oleh:

 

 

 

 

a)

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan:

 

 

 

 

 

i.

Laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh Akuntan Publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; dan

 

 

 

 

 

ii.

Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

 

 

 

 

b)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) selain sebagaimana dimaksud huruf a) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 

 

 

 

 

i.

Surat yang dikirim ke alamat Wajib Pajak tidak pernah kembali pos (kempos);

 

 

 

 

 

ii.

Terdapat nomor telepon atau faksimili dan dapat dihubungi;

 

 

 

 

 

iii.

Pernah berkomunikasi atau konsultasi dengan petugas Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak;

 

 

 

 

 

iv.

Hasil kunjungan petugas Account Representative dapat menggambarkan dengan jelas kegiatan usaha dan proses bisnis PKP;

 

 

 

 

 

v.

PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN yang restitusi tepat waktu; dan

 

 

 

 

 

vi.

Hasil Pemeriksaan Pajak sebelumnya tidak mendapatkan koreksi atau mendapatkan koreksi atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tetapi tidak bernilai material (koreksi di bawah 5% dari Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak);

 

 

 

4)

Pemeriksaan terhadap PKP sebagaimana dimaksud dalam angka 3) huruf b) dapat dilakukan melalui jenis pemeriksaan lapangan berdasarkan pertimbangan Kepala UP2;

 

 

 

5)

Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi yang terdapat kompensasi dari Masa-Masa Pajak sebelumnya, maka pemeriksaan harus mencakup seluruh Masa Pajak yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi tersebut dengan menerbitkan 2 (dua) SP2, yaitu 1 (satu) SP2 untuk Masa Pajak yang menyatakan Lebih Bayar Restitusi dan 1 (satu) SP2 untuk Masa Pajak lainnya yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi;

 

 

 

6)

Dalam hal Masa Pajak lainnya yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) mencakup lebih dari 1 (satu) Tahun Pajak, maka SP2 yang diterbitkan adalah 1 (satu) SP2 untuk setiap Tahun Pajak;

 

 

 

7)

Mengingat hanya PKP tertentu saja yang dapat mengajukan restitusi pada setiap Masa Pajak, maka pengusulan dan penugasan Pemeriksaan harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4a) dan ayat (4b) Undang-Undang PPN dan PPnBM;

 

 

 

8)

Ruang lingkup pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi meliputi satu jenis pajak yaitu PPN;

 

 

 

9)

Dalam hal Pemeriksaan Kantor terhadap Pengusaha Kena Pajak dilakukan dengan melakukan pengujian:

 

 

 

 

a)

Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak; dan

 

 

 

 

b)

Pajak yang dapat diperhitungkan.

 

 

 

10)

Dalam hal dianggap perlu, Pemeriksa Pajak yang melakukan Pemeriksaan Kantor dapat melakukan pengujian pos-pos selain sebagaimana dimaksud pada angka 9) yang memiliki potensi ketidakpatuhan tinggi.

 

 

e.

Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP

 

 

 

Pemeriksaan Rutin terhadap Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) UU KUP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

1)

Pelaksanaan pemeriksaannya bersifat wajib;

 

 

 

2)

Memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan;

 

 

 

3)

Penerbitan ketetapan pajak harus dilakukan sebelum daluwarsa penetapan;

 

 

 

4)

Dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan; dan

 

 

 

5)

Ruang lingkup pemeriksaan meliputi satu jenis pajak.

 

 

f.

Pemeriksaan Rutin Atas SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi

 

 

 

Pemeriksaan Rutin atas SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

1)

Pelaksanaan pemeriksaannya berdasarkan prioritas;

 

 

 

2)

Pelaksanaan pemeriksaan diprioritaskan terhadap SPT/PKP sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

Terdapat data dan/atau informasi pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak yang menunjukkan bahwa SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar;

 

 

 

 

b)

PKP non Pedagang Eceran yang melakukan penyerahan dengan Faktur Pajak tidak lengkap yang signifikan;

 

 

 

 

c)

Terdapat indikasi dan/atau pernah terbukti sebagai penerbit dan/atau pengguna Faktur Pajak tidak sah;

 

 

 

 

d)

Memiliki susunan pengurus/direksi yang sama dengan PKP yang terdapat indikasi dan/atau pernah terbukti sebagai penerbit dan/atau pengguna Faktur Pajak tidak sah; atau

 

 

 

 

e)

PKP selain dimaksud pada Pasal 9 ayat (4b) Undang-Undang PPN dan PPnBM yang memiliki nilai kompensasi material;

 

 

 

3)

Penentuan pemeriksaan terhadap SPT/PKP sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan oleh Kepala UP2 dengan mempertimbangkan:

 

 

 

 

a)

tingkat risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak; dan

 

 

 

 

b)

beban kerja Pemeriksa Pajak;

 

 

 

4)

pelaksanaan pemeriksaan terhadap SPT masa PPN Lebih Bayar Kompensasi selain sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Kepala UP2;

 

 

 

5)

dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor apabila SPT masa PPN Lebih Bayar Kompensasi disampaikan oleh:

 

 

 

 

a)

Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan:

 

 

 

 

 

i.

laporan keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh Akuntan Publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian; dan

 

 

 

 

 

ii.

Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

 

 

 

 

b)

PKP selain sebagaimana dimaksud huruf a) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, antara lain:

 

 

 

 

 

i.

surat yang dikirim ke alamat Wajib Pajak tidak pernah kembali pos (kempos);

 

 

 

 

 

ii.

terdapat nomor telepon atau faksimili dan dapat dihubungi;

 

 

 

 

 

iii.

pernah berkomunikasi atau konsultasi dengan petugas Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak;

 

 

 

 

 

iv.

hasil kunjungan petugas Account Representative dapat menggambarkan dengan jelas kegiatan usaha dan proses bisnis Wajib Pajak;

 

 

 

 

 

v.

PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN yang restitusi tepat waktu; dan

 

 

 

 

 

vi.

hasil Pemeriksaan Pajak sebelumnya tidak mendapatkan koreksi atau mendapatkan koreksi atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tetapi tidak bernilai material (koreksi di bawah 5% dari Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak);

 

 

 

6)

pemeriksaan terhadap PKP sebagaimana dimaksud dalam angka 5) huruf b) dapat dilakukan melalui jenis pemeriksaan lapangan berdasarkan pertimbangan Kepala UP2;

 

 

 

7)

dalam hal SPT Masa PPN yang diperiksa mencakup lebih dari 1 (satu) Tahun Pajak, maka SP2 yang diterbitkan adalah 1 (satu) SP2 untuk tiap-tiap Tahun Pajak;

 

 

 

8)

ruang lingkup pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi meliputi satu jenis pajak yaitu PPN;

 

 

 

9)

dalam hal pemeriksaan terhadap PKP dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Kantor, pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pengujian:

 

 

 

 

a)

Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak; dan

 

 

 

 

b)

Pajak yang dapat diperhitungkan;

 

 

 

10)

dalam hal dianggap perlu, Pemeriksa Pajak yang melakukan Pemeriksaan Kantor dapat melakukan pengujian pos-pos selain sebagaimana dimaksud angka 9) yang memiliki potensi ketidakpatuhan tinggi.

 

 

g.

Pemeriksaan Rutin Terhadap Wajib Pajak Yang Telah Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 17C dan Pasal 17D Undang–Undang KUP

 

 

 

Pemeriksaan Rutin terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

1)

pelaksanaan pemeriksaannya berdasarkan prioritas;

 

 

 

2)

pelaksanaan pemeriksaan diprioritaskan terhadap Wajib Pajak/PKP yang memiliki potensi pajak signifikan.

 

 

 

3)

penentuan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/PKP sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan oleh Kepala UP2 dengan mempertimbangkan:

 

 

 

 

a)

signifikansi nilai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang telah diberikan kepada Wajib Pajak/PKP; dan

 

 

 

 

b)

tingkat risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak;

 

 

 

4)

pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak/PKP selain sebagaimana dimaksud pada angka 3), dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Kepala UP2;

 

 

 

5)

pelaksanaan pemeriksaan harus memperhatikan beban kerja Pemeriksa Pajak;

 

 

 

6)

pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; dan

 

 

 

7)

ruang lingkup pemeriksaan meliputi seluruh jenis pajak.

 

 

h.

Pemeriksaan Rutin Atas SPT Tahunan PPh yang Menyatakan Rugi

 

 

 

Pemeriksaan Rutin atas SPT Tahunan PPh yang Menyatakan Rugi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

1)

SPT Tahunan PPh yang Menyatakan Rugi adalah SPT Tahunan PPh orang pribadi atau SPT Tahunan PPh badan yang menunjukkan adanya kerugian fiskal pada bagian penghasilan neto fiskal;

 

 

 

2)

pelaksanaan pemeriksaannya berdasarkan prioritas;

 

 

 

3)

pelaksanaan pemeriksaan diprioritaskan terhadap Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang Menyatakan Rugi yang:

 

 

 

 

a.

kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan neto pada SPT Tahunan PPh Tahun-Tahun Pajak berikutnya;

 

 

 

 

b.

kerugiannya paling sedikit selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; atau

 

 

 

 

c.

berdasarkan SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi tersebut terdapat transaksi signifikan dengan pihak lain yang memiliki hubungan istimewa;

 

 

 

4)

penentuan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan oleh Kepala UP2 dengan mempertimbangkan:

 

 

 

 

a.

tingkat risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak; dan

 

 

 

 

b.

beban kerja Pemeriksa Pajak,

 

 

 

5)

pelaksanaan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud pada angka 3), dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan Kepala UP2;

 

 

 

6)

pemeriksaan dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan; dan

 

 

 

7)

pemeriksaan dilakukan dengan ruang lingkup satu jenis pajak.

 

 

i.

Pemeriksaan Rutin Terhadap Wajib Pajak Badan yang Melakukan Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Likuidasi atau Pembubaran Usaha, atau Wajib Pajak Orang Pribadi Akan Meninggalkan Indonesia Untuk Selama-Lamanya

 

 

 

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak badan yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

1)

pelaksanaan pemeriksaannya bersifat wajib;

 

 

 

2)

pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan informasi dari media massa atau pihak lain, atau karena Wajib Pajak badan mengajukan permohonan sehubungan dengan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

 

 

 

3)

pemeriksaan terhadap Wajib Pajak badan yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha dapat dilakukan terhadap seluruh Wajib Pajak yang terlibat, dengan prioritas Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak badan yang bertindak sebagai entitas yang akan mengakhiri aktivitas bisnisnya;

 

 

 

4)

pemeriksaan dilakukan untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pada saat Wajib Pajak badan melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;

 

 

 

5)

terhadap Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dapat dilakukan pemeriksaan sepanjang:

 

 

 

 

a.

terdapat potensi yang signifikan berdasarkan hasil analisis risiko Wajib Pajak; dan

 

 

 

 

b.

Wajib Pajak belum pernah dilakukan pemeriksaan untuk tahun-tahun tersebut;

 

 

 

6)

pemeriksaan terhadap Tahun-Tahun Pajak sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilakukan dengan prosedur Pemeriksaan Khusus;

 

 

 

7)

dalam hal dilakukan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak badan yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, maka UP2 yang melaksanakan Pemeriksaan tersebut harus mengirimkan LHP kepada KPP tempat Wajib Pajak lawan transaksi terdaftar;

 

 

 

8)

pemeriksaan dilakukan melalui jenis Pemeriksaan Lapangan;

 

 

 

9)

pemeriksaan dilakukan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak;

 

 

 

10)

dalam hal Pemeriksaan Rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak badan yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya disertai dengan penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP, maka Pemeriksa Pajak harus membuat usulan tentang penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP dalam LHP;

 

 

 

11)

dalam hal Pemeriksaan Rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak badan yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya terkait juga dengan permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP, maka Pemeriksa Pajak harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan dan/atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang KUP; dan

 

 

 

12)

berdasarkan LHP, Pemeriksa Pajak harus mengirimkan usulan penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP kepada Kepala KPP c.q. Kepala Seksi Pelayanan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.31 Surat Edaran ini.

 

 

j.

Pemeriksaan Rutin atas Wajib Pajak yang Melakukan Perubahan Tahun Buku, Perubahan Metode Pembukuan atau Melakukan Penilaian Kembali Aktiva Tetap

 

 

 

Pemeriksaan Rutin atas Wajib Pajak yang melakukan perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan atau melakukan penilaian kembali aktiva tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

1)

pelaksanaan pemeriksaannya bersifat wajib;

 

 

 

2)

pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;

 

 

 

3)

dalam hal pemeriksaan dilakukan karena Wajib Pajak mengajukan permohonan perubahan tahun buku, maka pemeriksaannya dilakukan atas Bagian Tahun Pajak sampai dengan perubahan tahun buku dilakukan;

 

 

 

misalnya: tahun buku Wajib Pajak adalah Januari s.d Desember 2013 diubah menjadi Oktober 2013 s.d September 2014, maka pemeriksaannya dilakukan untuk Bagian Tahun Pajak Januari s.d September 2013; dan

 

 

 

4)

pemeriksaan dilakukan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak.

 

 

k.

Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pemeriksaan Rutin

 

 

 

1)

Pemeriksaan Rutin diusulkan oleh Kepala UP2 kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya.

 

 

 

2)

Pengusulan Pemeriksaan Rutin dilakukan dengan menggunakan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Akan Diperiksa, yang dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.32 dan Lampiran I.33 Surat Edaran ini.

 

 

 

3)

Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Akan Diperiksa sebagaimana dimaksud pada angka 2) dibuat berdasarkan daftar persediaan Wajib Pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Rutin sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2).

 

 

 

4)

Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Akan Diperiksa sebagaimana dimaksud pada angka 2) dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

 

 

 

5)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4), terhadap:

 

 

 

 

a)

SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi;

 

 

 

 

b)

SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi; atau

 

 

 

 

c)

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 10).

 

 

 

 

Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Akan Diperiksa dapat dibuat dan dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya setiap saat.

 

 

 

6)

Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal melakukan pengecekan terhadap SPT Tahunan PPh Lebih Bayar dan/atau SPT Masa PPN Lebih Bayar dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.34 Surat Edaran ini.

 

 

 

7)

Pengusulan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Akan Diperiksa ke Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dilakukan setelah SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN direkam pada aplikasi yang tersedia.

 

 

 

8)

Terhadap Wajib Pajak yang diusulkan untuk diperiksa, yang ruang lingkup pemeriksaannya melebihi 1 (satu) Tahun Pajak, maka usulan tersebut harus diperinci per Tahun Pajak.

 

 

 

9)

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi terdapat kompensasi dari Masa-Masa Pajak sebelumnya maka dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Akan Diperiksa harus diperinci menjadi 2 (dua) usulan, yaitu:

 

 

 

 

a)

1 (satu) usulan untuk Masa Pajak yang menyatakan Lebih Bayar Restitusi; dan

 

 

 

 

b)

1 (satu) usulan untuk Masa Pajak lainnya yang menyatakan Lebih Bayar Kompensasi.

 

 

l.

Petunjuk Pelaksanaan Penugasan Pemeriksaan Rutin

 

 

 

1)

Penugasan Pemeriksaan Rutin merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan usulan dari Kepala UP2.

 

 

 

2)

Berdasarkan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Akan Diperiksa dari Kepala UP2, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak membuat dan mengirimkan Surat Penugasan Pemeriksaan Rutin dan mengirimkan surat penugasan tersebut kepada Kepala UP2 yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.35 dan Lampiran I.36 Surat Edaran ini.

 

 

 

3)

Apabila dalam Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Akan Diperiksa yang disampaikan oleh Kepala UP2 terdapat usulan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pemeriksaan Rutin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak membuat dan mengirimkan Surat Penolakan Pemeriksaan Rutin menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.37 dan Lampiran I.38.

 

 

 

4)

Surat Penugasan Pemeriksaan Rutin atau Surat Penolakan Pemeriksaan Rutin harus dikirimkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal diterimanya Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Akan Diperiksa dari Kepala UP2.

 

 

 

5)

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan penugasan Pemeriksaan Rutin secara langsung tanpa melalui Daftar Nominatif Wajib Pajak yang Akan Diperiksa dalam hal Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak memperoleh informasi mengenai:

 

 

 

 

a)

Wajib Pajak badan yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau Wajib Pajak orang pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; dan/atau

 

 

 

 

b)

Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan atau melakukan penilaian kembali aktiva tetap.

 

3.

Pemeriksaan Khusus

 

 

a.

Kebijakan Umum

 

 

 

1)

Pemeriksaan Khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berdasarkan analisis risiko.

 

 

 

2)

Analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak yang mengindikasikan potensi penerimaan pajak.

 

 

 

3)

Analisis risiko dibuat dengan mendasarkan pada profil Wajib Pajak dan/atau data internal lainnya serta memanfaatkan data eksternal baik secara manual maupun berdasarkan kriteria seleksi berbasis risiko secara komputerisasi.

 

 

 

4)

Ruang lingkup Pemeriksaan Khusus untuk UP2 Domisili dapat meliputi satu, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak.

 

 

 

5)

Ruang lingkup Pemeriksaan Khusus untuk UP2 Lokasi dapat meliputi satu atau beberapa jenis pajak.

 

 

 

6)

Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan.

 

 

b.

Alasan Pemeriksaan Khusus

 

 

 

Pemeriksaan Khusus dilakukan dengan alasan:

 

 

 

1)

Persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

Bersifat bottom-up, yaitu usulan dari UP2 kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; dan

 

 

 

 

b)

Didasarkan pada analisis risiko yang dibuat oleh Account Representative atau Pemeriksa Pajak secara manual dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.39 Surat Edaran ini.

 

 

 

2)

Instruksi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

Bersifat top-down, yaitu tanpa adanya usulan dari UP2; dan

 

 

 

 

b)

Didasarkan pada:

 

 

 

 

 

i.

Analisis risiko yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak secara manual; atau

 

 

 

 

 

ii.

Hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP) yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus,

 

 

 

3)

Instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

Bersifat top-down, yaitu tanpa adanya usulan dari UP2;

 

 

 

 

b)

Didasarkan pada:

 

 

 

 

 

i.

Analisis risiko yang dibuat oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan secara manual;

 

 

 

 

 

ii.

Hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP) yang dilakukan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan yang direkomendasikan untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus; atau

 

 

 

 

 

iii.

Kriteria seleksi berbasis risiko secara komputerisasi (computerized riskbased selection),

 

 

c.

Petunjuk Pelaksanaan Usul Pemeriksaan Khusus Bottom-Up

 

 

 

1)

Usul Pemeriksaan Khusus dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.40 Surat Edaran ini, dan didasarkan pada analisis risiko yang menunjukkan potensi penerimaan pajak.

 

 

 

2)

Analisis risiko dibuat oleh:

 

 

 

 

a)

Account Representative dan disetujui oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi atasannya; atau

 

 

 

 

b)

Tim Pemeriksa Pajak,

 

 

 

 

Untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala UP2.

 

 

 

3)

Kepala UP2 selanjutnya menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal membuat Nota Dinas tentang Pembentukan Tim Pembahas Analisis Risiko.

 

 

 

4)

Tim Pembahas Analisis Risiko membahas dan menentukan kelayakan analisis risiko untuk diusulkan Pemeriksaan Khusus.

 

 

 

5)

Tim Pembahas Analisis Risiko diketuai oleh Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal dengan beranggotakan:

 

 

 

 

a)

Dalam hal pengusul Pemeriksaan Khusus dari Account Representative:

 

 

 

 

 

i.

Account Representative dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang mengusulkan Pemeriksaan Khusus yang melakukan pemaparan tentang potensi penerimaan pajak yang dapat digali;

 

 

 

 

 

ii.

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi selain yang mengusulkan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan; dan

 

 

 

 

 

iii.

1 (satu) tim Pemeriksa Pajak yang akan melakukan pemeriksaan.

 

 

 

 

b)

Dalam hal pengusul Pemeriksaan Khusus dari Pemeriksa Pajak:

 

 

 

 

 

i.

Tim Pemeriksa Pajak yang melakukan pemaparan tentang potensi penerimaan pajak yang signifikan;

 

 

 

 

 

ii.

Account Representative dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang memiliki kewenangan atas Wajib Pajak yang diusulkan Pemeriksaan Khusus; dan

 

 

 

 

 

iii.

Pemeriksa Pajak selain Pemeriksa Pajak pengusul.

 

 

 

6)

Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak yang menjadi anggota Tim Pembahas Analisis Risiko sebaiknya menjadi bagian dari tim Pemeriksa Pajak yang akan melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Wajib Pajak yang diusulkan Pemeriksaan Khusus.

 

 

 

7)

Dalam hal pengusul Pemeriksaan Khusus berasal dari Pemeriksa Pajak, Wajib Pajak yang diusulkan Pemeriksaan Khusus merupakan Wajib Pajak yang memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang sedang atau sudah diperiksa oleh Pemeriksa Pajak pengusul.

 

 

 

8)

Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Analisis Risiko dituangkan dalam Risalah Hasil Pembahasan Analisis Risiko yang ditandatangani oleh Tim Pembahas Analisis Risiko dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.41 Surat Edaran ini.

 

 

 

9)

Hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Analisis Risiko ditindaklanjuti sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

Dalam hal usulan analisis risiko disetujui, usulan Pemeriksaan Khusus disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan dilampiri dengan Risalah Hasil Pembahasan Analisis Risiko;

 

 

 

 

b)

Dalam hal usulan analisis risiko tidak disetujui, Account Representative atau Pemeriksa Pajak dapat mengusulkan kembali analisis risiko Wajib Pajak tersebut dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari Tim Pembahas Analisis Risiko; atau

 

 

 

 

c)

Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana perpajakan maka analisis risiko dan Risalah Hasil Pembahasan Analisis Risiko disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

 

 

10)

Dalam hal usul Pemeriksaan Khusus diajukan oleh Tim Pemeriksa Pajak terkait dengan pemeriksaan satu jenis pajak atas SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi atau SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi yang sedang dilakukan, maka prosedur pembahasan oleh Tim Pembahas Analisis Risiko tersebut tidak perlu dilakukan, dan usul Pemeriksaan Khusus tersebut disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala UP2.

 

 

 

11)

Dalam hal UP2 Lokasi mengusulkan Pemeriksaan Khusus meliputi satu atau beberapa jenis pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5), Kepala UP2 Lokasi harus mengirimkan fotokopi data dan/atau informasi yang menjadi dasar usulan Pemeriksaan Khusus tersebut kepada Kepala UP2 Domisili.

 

 

 

12)

Dalam hal UP2 Domisili menerima data dan/atau informasi dari UP2 Lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 11), berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

apabila data dan/atau informasi yang diterima merupakan data dan/atau informasi untuk Tahun Pajak berjalan maka tindak lanjutnya ditentukan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

i.

data dan/atau informasi tersebut harus disimpan (sebagai bahan masukan untuk profil Wajib Pajak) sampai dengan Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak yang terkait dengan data dan/atau informasi dimaksud;

 

 

 

 

 

ii.

setelah Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak dimaksud, Kepala UP2 Domisili harus melakukan penelitian atas data/informasi tersebut dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak; dan

 

 

 

 

 

iii.

dalam hal berdasarkan penelitian tersebut terdapat potensi pajak maka terhadap Wajib Pajak dibuat analisis risiko untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini;

 

 

 

 

b)

apabila data dan/atau informasi yang diterima merupakan data dan/atau informasi untuk Tahun-Tahun Pajak sebelumnya maka tindak lanjutnya ditentukan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

i.

Kepala UP2 Domisili harus melakukan penelitian atas data/informasi tersebut dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak; dan

 

 

 

 

 

ii.

dalam hal berdasarkan penelitian tersebut terdapat potensi pajak maka terhadap Wajib Pajak dibuat analisis risiko untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini;

 

 

 

 

c)

dalam hal UP2 Domisili melakukan Pemeriksaan Khusus untuk seluruh jenis pajak terkait dengan adanya data dan/atau informasi dari UP2 Lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), Kepala UP2 Domisili harus meminta kepada Kepala UP2 Lokasi untuk melakukan Pemeriksaan Lokasi sepanjang UP2 Lokasi belum melakukan pemeriksaan.

 

 

 

13)

Administrasi terkait usulan Pemeriksaan Khusus, termasuk analisis risiko dan Risalah Hasil Pembahasan Analisis Risiko dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal.

 

 

d.

Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Pemeriksaan Khusus Bottom-Up

 

 

 

1)

Persetujuan Pemeriksaan Khusus diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan usulan Pemeriksaan Khusus dari Kepala UP2.

 

 

 

2)

Sebelum memberikan persetujuan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan penelitian, evaluasi, dan seleksi atas usulan Pemeriksaan Khusus terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

penelitian atas persyaratan formal usulan pemeriksaan seperti:

 

 

 

 

 

i.

ada atau tidaknya analisis risiko yang menunjukkan potensi pajak;

 

 

 

 

 

ii.

ada atau tidaknya Risalah Hasil Pembahasan Analisis Risiko; dan

 

 

 

 

 

iii.

kesesuaian kode pemeriksaan dengan alasan pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan;

 

 

 

 

b)

evaluasi terhadap potensi penerimaan yang ada dalam analisis risiko;

 

 

 

 

c)

penelitian atas history pemeriksaan; dan

 

 

 

 

d)

penelitian terhadap hal-hal lainnya yang terdapat dalam analisis risiko.

 

 

 

3)

Dalam hal usul Pemeriksaan Khusus diajukan oleh Tim Pemeriksa Pajak terkait dengan pemeriksaan satu jenis pajak atas SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi atau SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi yang sedang dilakukan, maka Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak hanya melakukan penelitian atas persyaratan formal yaitu:

 

 

 

 

a)

ada atau tidaknya analisis risiko yang menunjukkan potensi pajak;

 

 

 

 

b)

kesesuaian kode pemeriksaan dengan alasan pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan;

 

 

 

 

c)

pemeriksaan satu jenis pajak atas SPT Tahunan PPh Lebih Bayar Restitusi atau SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi benar-benar sedang dilakukan.

 

 

 

4)

Hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dituangkan dalam Lembar Hasil Penelitian dan Evaluasi Analisis Risiko dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.42 Surat Edaran ini.

 

 

 

5)

Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi pada angka 2) atau hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menentukan apakah usulan Pemeriksaan Khusus disetujui atau ditolak.

 

 

 

6)

Persetujuan atas usulan Pemeriksaan Khusus diterbitkan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.43 Surat Edaran ini.

 

 

 

7)

Penolakan atas usulan Pemeriksaan Khusus diterbitkan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.44 Surat Edaran ini.

 

 

e.

Petunjuk Pelaksanaan Instruksi Pemeriksaan Khusus Top-Down

 

 

 

1)

Instruksi Pemeriksaan Khusus dapat diterbitkan oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

2)

Instruksi Pemeriksaan Khusus yang dibuat oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan diterbitkan berdasarkan:

 

 

 

 

a)

analisis risiko secara manual dari:

 

 

 

 

 

i.

usulan Kepala Subdirektorat di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan; atau

 

 

 

 

 

ii.

instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan,

 

 

 

 

b)

hasil analisis dan pengembangan atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP) yang dilakukan oleh Direktur Intelijen dan Penyidikan yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus ; atau

 

 

 

 

c)

kriteria seleksi berbasis risiko secara komputerisasi.

 

 

 

3)

Instruksi Pemeriksaan Khusus yang dibuat oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak diterbitkan berdasarkan:

 

 

 

 

a)

analisis risiko secara manual yang dibuat oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, atau

 

 

 

 

b)

hasil analisis dan pengembangan atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP) yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak.

 

 

 

4)

Instruksi Pemeriksaan Khusus dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan alasan:

 

 

 

 

a)

analisis risiko yang dibuat secara manual; atau

 

 

 

 

b)

hasil analisis dan pengembangan atas informasi, data, laporan, dan pengaduan (IDLP) yang ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus;

 

 

 

 

dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada contoh pada Lampiran I.45 dan Lampiran I.46 Surat Edaran ini.

 

 

 

5)

Instruksi Pemeriksaan Khusus dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan alasan kriteria seleksi berbasis risiko secara komputerisasi (computerized riskbased selection) dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.47 dan Lampiran I.48 Surat Edaran ini.

 

 

f.

Pemeriksaan Ulang

 

 

 

1)

Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan:

 

 

 

 

a)

instruksi Direktur Jenderal Pajak (bersifat top-down); atau

 

 

 

 

b)

persetujuan Direktur Jenderal Pajak (bersifat bottom-up).

 

 

 

2)

Pemeriksaan Ulang dapat dilakukan sepanjang dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap;

 

 

 

 

b)

pernah diterbitkan surat ketetapan pajak untuk jenis pajak dan masa/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang sama; dan

 

 

 

 

c)

penerbitan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b) dilakukan dengan mekanisme pemeriksaan.

 

 

 

3)

Ruang lingkup Pemeriksaan Ulang dapat meliputi seluruh jenis pajak, beberapa jenis pajak atau satu jenis pajak.

 

 

 

4)

Prosedur usulan Pemeriksaan Ulang pada KPP adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

usul Pemeriksaan Ulang dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.49 Surat Edaran ini, dan didasarkan pada analisis alasan Pemeriksaan Ulang yang dibuat berdasarkan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.50 Surat Edaran ini;

 

 

 

 

b)

analisis alasan Pemeriksaan Ulang dapat dibuat dan diusulkan oleh:

 

 

 

 

 

i.

Account Representative dan disetujui oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi;

 

 

 

 

 

ii.

Pemeriksa Pajak dan disetujui oleh Supervisor,

 

 

 

 

 

selanjutnya disampaikan kepada Kepala KPP;

 

 

 

 

c)

Kepala KPP selanjutnya menugaskan Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal membuat Nota Dinas tentang Pembentukan Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang;

 

 

 

 

d)

Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang membahas dan menentukan ada atau tidaknya data baru, termasuk data yang semula belum terungkap;

 

 

 

 

e)

Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang diketuai oleh Kepala KPP dan beranggotakan:

 

 

 

 

 

i.

Account Representative atau Pemeriksa Pajak yang mengusulkan pemeriksaan ulang;

 

 

 

 

 

ii.

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang merupakan atasan Account Representative atau yang menangani Wajib Pajak yang bersangkutan;

 

 

 

 

 

iii.

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi selain yang menangani Wajib Pajak yang bersangkutan;

 

 

 

 

 

iv.

Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal; dan

 

 

 

 

 

v.

Tim Pemeriksa Pajak yang akan diusulkan untuk melakukan pemeriksaan ulang;

 

 

 

 

f)

Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang membuat Risalah Hasil Pembahasan Usul Pemeriksaan Ulang yang ditandatangani oleh Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.51 Surat Edaran ini;

 

 

 

 

g)

hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang ditindaklanjuti sebagai berikut:

 

 

 

 

 

i.

dalam hal usulan Pemeriksaan Ulang disetujui, Kepala KPP menyampaikan surat usulan Pemeriksaan Ulang kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang dilampiri dengan data baru, termasuk data yang belum terungkap, dan Risalah Hasil Pembahasan Usul Pemeriksaan Ulang;

 

 

 

 

 

ii.

dalam hal usulan Pemeriksaan Ulang tidak disetujui, Risalah Hasil Pembahasan Usul Pemeriksaan Ulang ditatausahakan oleh Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal;

 

 

 

5)

Prosedur usulan Pemeriksaan Ulang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

a)

setelah menerima usul Pemeriksaan Ulang dari Kepala KPP, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selanjutnya menugaskan Kepala Bidang P4 membuat Nota Dinas tentang Pembentukan Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang;

 

 

 

 

b)

Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang diketuai oleh Kepala Bidang P4 dan beranggotakan:

 

 

 

 

 

i.

Kepala Seksi Bimbingan Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal;

 

 

 

 

 

ii

Kepala Seksi Administrasi Penyidikan

 

 

 

 

 

iii.

1 (satu) atau lebih Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

 

 

c)

pembahasan yang dilakukan oleh Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang terutama dilakukan untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

 

 

 

 

 

i.

penelitian atas persyaratan formal usulan Pemeriksaan Ulang seperti:

 

 

 

 

 

 

i)

kebenaran bahwa Wajib Pajak sudah pernah diterbitkan surat ketetapan pajak melalui pemeriksaan untuk Masa Pajak, Tahun Pajak dan jenis pajak yang akan dilakukan Pemeriksaan Ulang;

 

 

 

 

 

 

ii)

kelengkapan bukti pendukung dari data baru termasuk data yang semula belum terungkap serta ringkasan hasil pemeriksaan sebelumnya; dan

 

 

 

 

 

 

iii)

kesesuaian kode pemeriksaan dengan alasan pemeriksaan dan ruang lingkup pemeriksaan;

 

 

 

 

 

ii.

evaluasi terhadap potensi penerimaan; dan

 

 

 

 

 

iii.

penelitian atas history pemeriksaan;

 

 

 

 

d)

hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dituangkan dalam Risalah Hasil Pembahasan Usul Pemeriksaan Ulang yang dibuat dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.52 Surat Edaran ini;

 

 

 

 

e)

apabila berdasarkan risalah hasil pembahasan oleh Tim Pembahas Usul Pemeriksaan Ulang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa usul Pemeriksaan Ulang dari Kepala KPP:

 

 

 

 

 

i.

memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang maka Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak meneruskan usul tersebut kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan
menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.53 Surat Edaran ini, dan dilampiri dengan analisis alasan Pemeriksaan Ulang dari KPP, Risalah Hasil Pembahasan Usul Pemeriksaan Ulang KPP, dan Risalah Hasil Pembahasan Usul Pemeriksaan Ulang Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

 

 

 

ii.

tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan Pemeriksaan Ulang maka Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan surat penolakan untuk meneruskan usulan tersebut kepada Kepala KPP pengusul dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada Lampiran I.54 Surat Edaran ini.