Peraturan Presiden Nomor: 20 Tahun 2023

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

b.

bahwa sebagian tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan/atau regulasi serta perubahan dinamika organisasi yang berkembang pada lingkup instansi pemerintah, sehingga perlu diubah dan/atau ditata kembali;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

 

 

 

 

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

 

 

 

 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

 

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400) diubah sebagai berikut:

 

 

 

 

1.

Ketentuan huruf j sampai dengan huruf m Pasal 3 diubah dan Pasal 3 huruf n dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:

 

a.

perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

 

b.

pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

 

c.

pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;

 

d.

pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;

 

e.

pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus­-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;

 

f.

pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama­-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;

 

g.

pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;

 

h.

pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

 

i.

pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;

 

j.

pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;

 

k.

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP;

 

l.

pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKP;

 

m.

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP; dan

 

n.

dihapus.

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

 

a.

koordinasi kegiatan BPKP;

 

b.

koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BPKP;

 

c.

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BPKP;

 

d.

pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

 

e.

koordinasi dan penyusunan peraturan perundang­-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

 

f.

pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

 

g.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

 

 

 

 

3.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah dan Pasal 9 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Sekretariat Utama terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro.

 

(2)

Biro terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

 

(3)

Dalam hal tugas dan fungsi Biro tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) Bagian.

 

(4)

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional atau dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

 

(5)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan pimpinan dapat terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.

 

 

 

 

4.

Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah dan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman terdiri dari paling banyak 5 (lima) Direktorat.

 

(2)

Direktorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

 

(3)

Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.

 

 

 

 

5.

Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah dan Pasal 17 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan terdiri dari paling banyak 5 (lima) Direktorat.

 

(2)

Direktorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

 

(3)

Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.

 

 

 

 

6.

Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah dan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah terdiri dari paling banyak 5 (lima) Direktorat.

 

(2)

Direktorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

 

(3)

Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.

 

 

 

 

7.

Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah dan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Deputi Bidang Akuntan Negara terdiri dari paling banyak 5 (lima) Direktorat.

 

(2)

Direktorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

 

(3)

Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.

 

 

 

 

8.

Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah dan Pasal 29 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Deputi Bidang Investigasi terdiri dari paling banyak 5 (lima) Direktorat.

 

(2)

Direktorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

 

(3)

Dalam hal tugas dan fungsi Direktorat tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat.

 

 

 

 

9.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

 

 

 

 

10.

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pusat dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Pusat sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP.

 

(2)

Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.

 

(3)

Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pusat.

 

 

 

 

11.

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

(1)

Pusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional, serta Subbagian yang menangani fungsi ketatausahaan.

 

(2)

Dalam hal tugas dan fungsi Pusat tidak dapat dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bidang.

 

(3)

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

 

(4)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat yang tidak berada dalam satu lokasi dengan Sekretariat Utama, fungsi yang menangani ketatausahaan dapat diwadahi dalam bentuk Bagian.

 

 

 

 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2023
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 35