a.

bahwa dalam rangka memberikan perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kawasan Ekonomi Khusus dan sesuai ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menyusun peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada kawasan Ekonomi Khusus;

b.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersifat khusus untuk Kawasan Ekonomi Khusus, yang terpisah dari Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai yang bersifat umum;

c.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan dan untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (5), Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 18 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus;

 

 

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

6.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5183);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5783);

 

 

 

 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS.

 

 

 

 

 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang­-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

2.

Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

3.

Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

4.

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

5.

Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.

6.

Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.

7.

Administrator KEK adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.

8.

Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.

9.

Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.

10.

Pembangunan adalah pendirian perusahaan atau pabrik baru untuk menghasilkan barang dan/atau jasa.

11.

Pengembangan adalah pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah ada meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi, dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis, dan/atau kualitas hasil produksi barang dan/atau jasa.

12.

Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

13.

Kegiatan Utama adalah bidang usaha beserta rantai produksinya yang menjadi fokus kegiatan KEK dan ditetapkan oleh Dewan Nasional.

14.

Kegiatan Lainnya adalah bidang usaha di luar Kegiatan Utama di KEK.

15.

Barang Modal adalah barang yang digunakan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha berupa:

 

a.

peralatan dan perkakas untuk Pembangunan, perluasan, atau konstruksi;

 

b.

mesin;

 

c.

peralatan pabrik; dan

 

d.

cetakan (moulding);

 

termasuk bahan untuk Pembangunan, perluasan, atau konstruksi, serta suku cadang yang dimasukkan tidak bersamaan dengan Barang Modal yang bersangkutan.

16.

Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.

17.

Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

18.

Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan Tempat Penimbunan Berikat.

19.

Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

20.

Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu.

 

 

 

 

 

(1)

Terhadap Badan Usaha serta Pelaku Usaha di KEK dapat diberikan fasilitas:

 

a.

Pajak Penghasilan;

 

b.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

 

c.

kepabeanan; dan/atau

 

d.

cukai.

(2)

Bidang usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan di KEK meliputi:

 

a.

bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama KEK; dan

 

b.

bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lainnya di luar Kegiatan Utama KEK.

(3)

Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Usaha harus memenuhi syarat sebagai berikut:

 

a.

memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya;

 

b.

memiliki perjanjian Pembangunan dan/pengelolaan KEK antara Badan Usaha dengan Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya; dan

 

c.

membuat batas tertentu areal kegiatan KEK.

(4)

Untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha harus memenuhi syarat sebagai berikut:

 

a.

merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri;

 

b.

telah mendapatkan izin prinsip penanaman modal dari Administrator KEK; dan

 

c.

mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT inventory) yang tersambung dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak.

(5)

Pendayagunaan sistem informasi persediaan berbasis komputer (IT inventory) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dibuktikan dengan penetapan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

(6)

Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

 

 

 

 

 

(1)

Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan Kegiatan Utama di KEK, diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak produksi/operasi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.

(2)

Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru paling sedikit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan bidang usahanya merupakan Kegiatan Utama di KEK diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi/operasi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.

(3)

Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dengan rencana penanaman modal baru kurang dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan bidang usahanya merupakan Kegiatan Utama di KEK dan berlokasi pada KEK yang ditentukan oleh Dewan Nasional, dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak produksi/operasi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.

(4)

Besaran fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang.

(5)

Besarnya pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan persentase yang sama setiap tahun selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

(6)

Penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencakup juga perluasan atas penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) sepanjang:

 

a.

perluasan atas penanaman modal baru dilakukan di KEK;

 

b.

bidang usaha perluasan atas penanaman modal baru merupakan Kegiatan Utama di KEK; dan

 

c.

nilai rencana perluasan atas penanaman modal memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3).

(7)

Kepada Wajib Pajak badan baru yang melakukan perluasan atas penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan syarat:

 

a.

Wajib Pajak badan baru tersebut telah diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) atas penanaman modal baru;

 

b.

melakukan pembukuan terpisah atas penanaman modal baru dan perluasan atas penanaman modal baru; dan

 

c.

menggunakan metode alokasi biaya bersama (joint cost allocation) yang disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.

(8)

Jangka waktu fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi Wajib Pajak badan baru yang melakukan penanaman modal baru dan perluasan atas penanaman modal baru adalah:

 

a.

paling lama 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak produksi/operasi komersial atas penanaman modal baru dalam hal akumulasi rencana penanaman modal baru dan rencana perluasan atas penanaman modal baru lebih dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

 

b.

paling lama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak produksi/operasi komersial atas penanaman modal baru dalam hal akumulasi rencana penanaman modal baru dan rencana perluasan atas penanaman modal baru sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

 

c.

paling lama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak produksi/operasi komersial atas penanaman modal baru dalam hal akumulasi rencana penanaman modal baru dan rencana perluasan atas penanaman modal baru sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) serta melakukan penanaman modal baru dan perluasan atas penanaman modal baru di KEK yang ditentukan oleh Dewan Nasional.

(9)

Besaran fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan bagi perluasan atas penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang.

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Wajib Pajak badan yang memenuhi kriteria:

 

a.

merupakan Wajib Pajak baru;

 

b.

melakukan penanaman modal baru atau melakukan penanaman modal baru dan perluasan atas penanaman modal baru;

 

c.

bidang usahanya merupakan Kegiatan Utama di KEK;

 

d.

memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan;

 

e.

menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal, dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal; dan

 

f.

harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2011.

(2)

Termasuk Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Badan Usaha dengan syarat:

 

a.

memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

 

b.

fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya diberikan atas penanaman modal untuk pembangunan infrastruktur; dan

 

c.

sebagian atau seluruh pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Dalam hal Wajib Pajak badan dimiliki langsung oleh Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap, selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dalam negeri dan/atau Wajib Pajak luar negeri berupa bentuk usaha tetap tersebut harus memiliki surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pemberian surat keterangan fiskal.

(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

 

a.

dimiliki langsung oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau

 

b.

kepemilikannya terdiri atas saham-saham yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia.

 

 

 

 

(1)

Kegiatan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Dewan Nasional.

(2)

Dalam rangka menetapkan Kegiatan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Nasional dapat meminta pertimbangan dari menteri atau kepala lembaga terkait.

 

 

 

 

(1)

Untuk memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wajib Pajak Badan menyampaikan permohonan kepada Kepala Koordinasi Penanaman Modal dan disampaikan tembusan kepada Administrator KEK.

(2)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial.

(3)

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

 

a.

fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

 

b.

fotokopi izin prinsip penanaman modal baru atau izin prinsip perluasan atas penanaman modal baru, yang dilengkapi dengan rinciannya;

 

c.

asli surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e;

 

d.

surat keterangan fiskal untuk Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);

 

e.

fotokopi keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia mengenai pengesahan sebagai badan hukum di Indonesia; dan

 

f.

surat keterangan dari Administrator KEK bahwa Wajib Pajak belum berproduksi/beroperasi secara komersial atas izin prinsip penanaman modal baru atau perluasan atas penanaman modal baru yang diajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;

 

g.

surat keterangan dari Administrator KEK bahwa bidang usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c termasuk dalam cakupan Kegiatan Utama yang ditetapkan oleh Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(4)

Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:

 

a.

melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan

 

b.

melakukan penelitian bahwa bidang usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c termasuk dalam cakupan Kegiatan Utama yang ditetapkan oleh Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(5)

Dalam rangka melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga terkait, Administrator KEK dan Dewan Nasional.

(6)

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat mengajukan usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan kepada Menteri Keuangan dengan dilampiri fotokopi surat permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dari Wajib Pajak, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan uraian hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

 

 

 

 

(1)

Atas usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Menteri Keuangan menugaskan komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan untuk membantu melakukan penelitian dan verifikasi terhadap usulan dimaksud.

(2)

Komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri Keuangan.

(3)

Komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan menyampaikan hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan disertai dengan:

 

a.

pertimbangan dan rekomendasi mengenai besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) atau ayat (9); dan

 

b.

jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (8),

 

dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak usulan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diterima lengkap.

(4)

Rekomendasi mengenai besaran pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) atau ayat (9) dan jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (8) didasarkan pada hasil penilaian atas uraian penelitian yang berisi mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

(5)

Pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan diputuskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari komite verifikasi pemberian pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6)

Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui usulan pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1):

 

a.

Menteri Keuangan menerbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan

 

b.

Wajib Pajak menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e.

(7)

Penempatan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, dan dana tersebut tidak ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal.

(8)

Dalam hal Menteri Keuangan menolak usulan untuk memberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, disampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai penolakan tersebut kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Administrator KEK, dan Direktur Jenderal Pajak.

(9)

Berdasarkan tembusan surat penolakan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengkoordinasikan rapat pembahasan dalam rangka pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

 

 

 

 

(1)

Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Kegiatan Utama usaha yang merupakan Kegiatan Utama di KEK.

(2)

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari kegiatan usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak selama periode pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

(3)

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­-undangan di bidang perpajakan.

 

 

 

 

(1)

Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak, sepanjang memenuhi persyaratan:

 

a.

telah berproduksi/beroperasi secara komersial;

 

b.

pada saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial, Wajib Pajak telah merealisasikan nilai penanaman modal paling sedikit sebesar rencana penanaman modalnya; dan

 

c.

bidang usaha penanaman modal sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan termasuk dalam cakupan Kegiatan Utama di KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(2)

Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan penetapan dimaksud paling sedikit berisi mengenai:

 

a.

tanggal saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial sebagai dasar penetapan Tahun Pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;

 

b.

penetapan jumlah realisasi penanaman modal pada saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial; dan

 

c.

kesesuaian bidang usaha penanaman modal dengan rencana bidang usaha penanaman modal dan masuk dalam cakupan Kegiatan Utama di KEK.

(3)

Saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

 

a.

untuk bidang usaha industri adalah saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut dari Kegiatan Utama usaha yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; atau

 

b.

untuk bidang usaha selain industri adalah saat pertama kali diperoleh penghasilan dari Kegiatan Utama yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

 

 

 

 

(1)

Pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan untuk tujuan lain atas permohonan tertulis Wajib Pajak.

(2)

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3)

Permohonan tertulis Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:

 

a.

fotokopi akta pendirian;

 

b.

fotokopi Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;

 

c.

fotokopi izin prinsip penanaman modal baru atau izin prinsip perluasan atas penanaman modal baru yang diterbitkan oleh Administrator KEK;

 

d.

fotokopi izin usaha yang diterbitkan oleh Administrator KEK;

 

e.

fotokopi dan softcopy laporan realisasi penanaman modal yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sampai dengan sebelum disampaikannya permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

 

f.

daftar rincian aktiva tetap sesuai dengan realisasi penanaman modal;

 

g.

laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan yang telah diaudit sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak sampai dengan tahun pajak saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial dalam hal Wajib Pajak terdaftar kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum mengajukan permohonan;

 

h.

asli surat kuasa khusus, dalam hal permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak;

 

i.

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi/operasi sekurang-kurangnya terdiri dari faktur penjualan, faktur pajak, dan bukti pengiriman barang atau pemberian jasa; dan

 

j.

surat keterangan dari Administrator KEK bahwa bidang usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c termasuk dalam cakupan Kegiatan Utama yang ditetapkan oleh Dewan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

(4)

Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas permohonan dimaksud dikembalikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak mengajukan kembali permohonan tertulis sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak saat surat pemberitahuan pemeriksaan pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak.

(2)

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan tentang penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan mengenai. pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan ketua komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan mengenai hal-hal sebagai berikut:

 

a.

laporan penggunaan dana yang ditempatkan di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e;

 

b.

laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit; dan

 

c.

laporan realisasi kegiatan produksi/operasi selama masa fasilitas.

(2)

Selain kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan juga wajib memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan data transaksi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

 

 

 

 

(1)

Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a wajib disampaikan secara triwulanan sejak triwulan saat ditetapkan keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan triwulan dana digunakan seluruhnya.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan fotokopi rekening koran bulanan atas dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.

(3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

(1)

Laporan realisasi penanaman modal yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b wajib disampaikan secara tahunan sejak Tahun Pajak saat ditetapkan keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan Tahun Pajak saat ditetapkannya keputusan penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

(1)

Selain wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Wajib Pajak wajib menyampaikan laporan realisasi penanaman modal secara triwulanan.

(2)

Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak triwulan saat penanaman modal mulai direalisasikan sampai dengan triwulan saat ditetapkannya keputusan penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

(3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

(1)

Laporan realisasi kegiatan produksi/operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c wajib disampaikan secara triwulanan sejak periode triwulan saat ditetapkannya keputusan penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sampai dengan berakhirnya periode pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

(1)

Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), laporan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1), dan laporan realisasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya periode triwulanan bersangkutan.

(2)

Laporan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

(3)

Dalam hal keputusan penetapan pemanfaatan Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ditetapkan pada bagian tahun berjalan, laporan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah bulan saat ditetapkannya keputusan penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

(4)

Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dilarang untuk:

 

a.

mengimpor atau membeli barang modal bekas yang direlokasi dari negara atau perusahaan lain dalam rangka realisasi penanaman modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;

 

b.

melakukan Kegiatan Utama usaha yang tidak sesuai dengan rencana bidang usaha penanaman modal selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;

 

c.

melakukan pemindahtanganan aset dan/atau kepemilikan Wajib Pajak badan yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan selama jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;

 

d.

melakukan relokasi penanaman modal ke luar KEK atau ke luar negeri sejak Tahun Pajak dimulainya dan sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan/atau

 

e.

mengubah metode pembukuan dan/atau metode alokasi biaya bersama (joint cost allocation) untuk menggeser laba atau rugi dari periode pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan ke periode setelahnya, dan sebaliknya, termasuk metode pengakuan penghasilan dan/atau biaya, dan metode penghitungan depresiasi dan/atau persediaan, sejak Tahun Pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dan sampai dengan 5 (lima) Tahun Pajak sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

(2)

Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal Wajib Pajak melakukan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal.

(3)

Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal Wajib Pajak:

 

a.

melakukan pemindahtanganan aset dan menggantinya dengan aset lain yang lebih produktif;

 

b.

melakukan pengalihan kepemilikan kepada Wajib Pajak yang telah mendapatkan surat keterangan fiskal; atau

 

c.

melakukan pengalihan kepemilikan melalui mekanisme listing di bursa saham (go public).

(4)

Dalam hal Wajib Pajak melakukan relokasi secara keseluruhan sebagai satu paket penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan penetapan nilai pabean atas barang modal yang direlokasi.

 

 

 

 

(1)

Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicabut, dalam hal Wajib Pajak:

 

a.

tidak memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai bidang usaha beserta rantai produksinya yang merupakan Kegiatan Utama di KEK;

 

b.

pada saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial, nilai realisasi penanaman modal kurang dari rencana penanaman modal;

 

c.

tidak menempatkan dana di perbankan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dan/atau dana tersebut ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal;

 

d.

tidak memenuhi ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ketentuan mengenai pemenuhan permintaan Direktur Jenderal Pajak untuk memberikan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);

 

e.

melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

 

f.

tidak mengajukan permohonan kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement) untuk Wajib Pajak yang berorientasi ekspor yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement); dan/atau

 

g.

berdasarkan hasil pemeriksaan, menyalahgunakan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dalam rangka penghindaran atau pengelakan pajak, antara lain melakukan praktik transaksi hubungan istimewa yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau bentuk penyalahgunaan lainnya.

(2)

Pencabutan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan:

 

a.

setelah mendapat rekomendasi dari komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; atau

 

b.

berdasarkan usulan dari Dewan Nasional atau Direktur Jenderal Pajak kepada komite verifikasi pemberian fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

(3)

Terhadap Wajib Pajak yang dicabut fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib membayar kembali Pajak Penghasilan yang telah dikurangkan dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, serta tidak dapat lagi diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

 

 

 

 

(1)

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus diselenggarakan pembukuan secara terpisah dari pembukuan atas penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

(2)

Penghasilan yang diterima selain dari Kegiatan Utama di KEK yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan adalah:

 

a.

keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta (capital gain) selain dari produk yang dihasilkan Wajib Pajak dari kegiatan utama usaha sebagaimana tercantum dalam izin prinsip dan/atau izin usaha Wajib Pajak;

 

b.

penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

 

c.

bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

 

d.

dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

 

e.

royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

 

f.

sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

 

g.

keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

 

h.

selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

 

i.

tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; atau

 

j.

imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

(3)

Biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak yang timbul dari:

 

a.

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan;

 

b.

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan

 

c.

penghasilan dari perluasan atas penanaman modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan,

 

pembebanannya dilakukan dengan menggunakan metode alokasi biaya bersama (joint allocation cost) yang disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

 

 

 

(1)

Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang berkedudukan di KEK yang melakukan Penanaman Modal baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, pada:

 

a.

bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama di KEK yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau

 

b.

bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lainnya di luar Kegiatan Utama KEK,

 

diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

(2)

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan pokok, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung sejak saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial;

 

b.

penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal baru dan/atau perluasan usaha yang digunakan untuk kegiatan pokok, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

 

 

1.

untuk penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud:

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud		Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode
			Garis Lurus	Saldo Menurun
I.	Bukan Bangunan:
	Kelompok l	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
	Kelompok II	4 tahun	25%	50%
	Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
	Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II.	Bangunan:
	Permanen	10 tahun	10%	-
	Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

 

 

 

 

 

 

2.

untuk amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud:

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok Aktiva Tak Berwujud		Masa Manfaat Menjadi	Tarif Amortisasi Berdasarkan Metode
			Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok l		2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II		4 tahun	25%	50%
Kelompok III		8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV		10 tahun	10%	20%

 

 

 

 

 

c.

pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku; dan

 

d.

kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

 

 

(3)

Aktiva yang digunakan untuk kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan aktiva yang digunakan dalam proses produksi cakupan produk yang tercantum dalam izin prinsip penanaman modal baru atau perluasan dari usaha yang telah ada termasuk aktiva sebagai penunjang utama yang terkait langsung dengan proses produksi dimaksud.

 

 

 

 

(1)

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dibebankan sejak tahun pajak saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial.

(2)

Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun dikalikan jumlah Penanaman Modal yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

 

 

 

 

(1)

Penghitungan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dimulai sejak bulan berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan.

(2)

Penghitungan penyusutan atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi atas aktiva tak berwujud untuk bulan sebelum berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, dilakukan sesuai ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan.

(3)

Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

kelompok aktiva tetap berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 1) dan kelompok aktiva tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 2) adalah sesuai ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan.

 

b.

dasar penyusutan dan amortisasi dipercepat adalah:

 

 

1.

harga perolehan aktiva bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan garis lurus;

 

 

2.

nilai sisa buku aktiva bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun.

 

c.

tarif penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 1) dan tarif amortisasi yang dipercepat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 2).

 

d.

masa manfaat dipercepat aktiva adalah setengah dari sisa masa manfaat aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan ketentuan bagian bulan dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.

(4)

Dalam hal aktiva tetap yang lama diganti dengan aktiva tetap yang baru, dasar penyusutan aktiva tetap baru adalah harga perolehan aktiva baru dimaksud.

 

 

 

 

(1)

Terhadap aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tetap baru, sebelum berakhirnya jangka waktu yang lebih lama antara:

 

a.

jangka waktu 6 (enam) tahun sejak saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial; atau

 

b.

masa manfaat aktiva sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 1.

(2)

Terhadap aktiva tak berwujud yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tak berwujud dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud baru, sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud dimaksud sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b angka 2.

 

 

 

 

(1)

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dapat dimanfaatkan sejak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan berakhir pada saat Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

(2)

Dalam hal Wajib Pajak selain menghasilkan produk/jasa yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan Juga menghasilkan produk/jasa yang tidak diberikan fasilitas Pajak Penghasilan, besaran dividen yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) huruf c adalah sebesar persentase total nilai penjualan produk/jasa yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan terhadap total nilai penjualan seluruh produk/jasa pada tahun pajak sebelum dividen dibagikan.

(3)

Kepada Wajib Pajak yang melakukan perluasan usaha, besarnya dividen yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c sebanding dengan persentase nilai realisasi aktiva perluasan usaha terhadap total nilai buku fiskal aktiva yang diperoleh sebelum perluasan usaha ditambah dengan nilai realisasi aktiva perluasan usaha pada waktu selesainya perluasan usaha.

 

 

 

 

(1)

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d dapat dimanfaatkan sejak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan/atau angka 7.

(2)

Dalam hal Wajib Pajak dapat memenuhi sebagian atau seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, sehingga Wajib Pajak dimaksud dapat memperoleh tambahan jangka waktu kompensasi kerugian yang melebihi dari 5 (lima) tahun, besarnya tambahan jangka waktu kompensasi kerugian yang diberikan adalah paling lama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3)

Untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak.

(4)

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan lapangan menerbitkan keputusan tentang penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5)

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan keputusan tentang penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(6)

Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

 

a.

Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 1 berlaku untuk kerugian seluruh tahun pajak sepanjang melakukan Penanaman Modal baru dengan nilai lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan berakhir saat Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

 

b.

Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 2 berlaku sebagai berikut:

 

 

1.

tambahan 1 (satu) tahun berlaku untuk kerugian pada tahun pajak setelah Wajib Pajak mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

 

 

2.

tambahan 2 (dua) tahun berlaku untuk kerugian pada tahun pajak setelah Wajib Pajak mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau

 

 

3.

tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 adalah tenaga kerja yang berkewarganegaraan Indonesia dan tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak.

 

c.

Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 3 berlaku untuk kerugian tahun pajak dicapainya pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000. 000,00 (sepuluh miliar rupiah).

 

d.

Ketentuan tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 4 berlaku untuk kerugian tahun pajak saat dicapainya pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah realisasi Penanaman Modal, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

 

e.

Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 5 berlaku:

 

 

1.

terhitung sejak tahun pajak ke 4 (empat) setelah Wajib Pajak memperoleh izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal dan Wajib Pajak bersangkutan menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); dan

 

 

2.

pada tahun pajak sebelum tahun pajak ke 4 (empat) setelah Wajib Pajak memperoleh izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal bersangkutan dan Wajib Pajak menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).

 

f.

Ketentuan tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 6 berlaku sebagai berikut:

 

 

1.

Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas tambahan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 6 adalah Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1);

 

 

2.

sumber pembiayaan perluasan Penanaman Modal berasal dari laba setelah pajak (earning-after tax) Wajib Pajak pada satu tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman Modal;

 

 

3.

kerugian yang dapat diberikan fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 2 (dua) tahun adalah kerugian fiskal pada tahun pajak saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial atas Penanaman Modal berupa perluasan usaha dari usaha yang telah ada; dan

 

 

4.

besarnya kerugian fiskal sebagaimana dimaksud pada angka 3 dihitung berdasarkan proporsi laba setelah pajak yang ditanamkan kembali dalam perluasan usaha terhadap nilai sisa buku seluruh aktiva tetap pada akhir tahun pajak saat dimulainya berproduksi/beroperasi komersial sebagaimana dimaksud pada angka 3.

 

g.

Ketentuan tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 7 berlaku untuk tahun pajak dilakukannya ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan.

(7)

Wajib Pajak yang melakukan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, penghitungan besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan/atau angka 7 sesuai dengan penghitungan berdasarkan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan.

(8)

Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5,dan/atau angka 7 dihitung dengan cara sebagai berikut:

 

(9)

Besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d angka 6 dihitung dengan cara sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan disampaikan tembusan kepada Administrator KEK dan pengajuannya dilakukan sebelum saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial.

 

 

 

 

(1)

Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan pembahasan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memutuskan dapat tidaknya permohonan dimaksud diusulkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan.

(2)

Direktur Jenderal Pajak, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara, dan/atau pejabat yang ditunjuk dapat hadir dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

 

 

 

(1)

Keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(2)

Usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri dokumen berupa:

 

a.

fotokopi surat permohonan Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan bukti tanda terima surat permohonan Wajib Pajak dimaksud;

 

b.

Izin prinsip Penanaman Modal dari Administrator KEK;

 

c.

rincian aktiva tetap beserta layout penempatan aktiva;

 

d.

surat keterangan dari Administrator KEK bahwa bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalam Kegiatan Lainnya di KEK atau bahwa bidang usaha Wajib Pajak termasuk dalam Kegiatan Utama di KEK dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

 

e.

surat keterangan dari Administrator KEK bahwa Wajib Pajak belum berproduksi/beroperasi secara komersial; dan

 

f.

berita acara hasil pembahasan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

 

 

 

 

(1)

Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) setelah mendapat rekomendasi dari Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara.

(2)

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara kepada Direktur Jenderal Pajak setelah dilakukan rapat yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

(3)

Keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada dokumen-dokumen, berupa:

 

a.

rekomendasi tertulis Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

 

b.

usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

(4)

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus tersedia lengkap pada saat rapat yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan saat disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

(5)

Keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal diterima lengkap oleh Direktur Jenderal Pajak.

(6)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

(1)

Saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah:

 

a.

untuk bidang usaha industri adalah saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut; atau

 

b.

untuk bidang usaha selain industri adalah saat pertama kali diperoleh penghasilan dari kegiatan utama yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan.

(2)

Saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.

(3)

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah Direktur Jenderal Pajak menerima permohonan tertulis dari Wajib Pajak secara lengkap atau berdasarkan penelitian terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan badan Wajib Pajak diketahui Wajib Pajak telah mulai berproduksi/beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak dilakukannya produksi/operasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5)

Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulir sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang paling sedikit dilampiri dengan:

 

a.

fotokopi keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan;

 

b.

fotokopi izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal yang menjadi dasar penerbitan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan izin usaha tetapnya;

 

c.

fotokopi dan softcopy atas rincian dan jenis aktiva tetap pada saat pengajuan permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan pada saat Wajib Pajak mulai berproduksi/beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

 

d.

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi atau pemberian jasa ke pasaran pertama kali, atau pertama kali digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut.

(6)

Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:

 

a.

penentuan mengenai saat Wajib Pajak pertama kali melakukan penjualan hasil produksi atau pemberian Jasa ke pasaran dan/atau menggunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut;

 

b.

penghitungan jumlah Penanaman Modal yang digunakan sebagai dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, yaitu:

 

 

1.

sebesar realisasi Penanaman Modal, dalam hal realisasi Penanaman Modal kurang dari atau sama dengan rencana Penanaman Modal; atau

 

 

2

sebesar rencana Penanaman Modal, dalam hal realisasi lebih besar dari rencana Penanaman Modal.

 

c.

pengujian kesesuaian penjualan hasil produksi ke pasaran dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

 

 

 

 

(1)

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak saat surat pemberitahuan pemeriksaan pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak harus menerbitkan keputusan yang berisi mengenai:

 

a.

saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial;

 

b.

penetapan jumlah Penanaman Modal yang digunakan sebagai dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a; dan

 

c.

kesesuaian antara penjualan hasil produksi ke pasaran dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

(1)

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) terdapat ketidaksesuaian antara penjualan hasil produksi ke pasaran dengan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan/atau persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), permohonan penetapan saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial ditolak, dan keputusan persetujuan pemberian fasilitas dicabut, serta kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Keputusan pencabutan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), wajib:

 

a.

menyampaikan laporan realisasi penanaman modal sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

 

b.

menyampaikan laporan realisasi kegiatan produksi/operasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

 

c.

menyampaikan laporan rincian aktiva tetap yang digunakan untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas Pajak Penghasilan, rincian pengalihan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan, dan rincian aktiva tetap yang dialihkan yang diganti dengan aktiva tetap yang baru sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

 

d.

melampirkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada saat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan

 

e.

menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan;

(2)

Laporan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar setiap semester paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir semester yang bersangkutan dalam periode sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sampai dengan diterbitkannya keputusan saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial.

(3)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar setiap semester paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir semester yang bersangkutan dalam periode sejak diterbitkannya keputusan saat mulai berproduksi/beroperasi secara komersial sampai dengan berakhirnya masa manfaat aktiva secara fiskal.

(4)

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terhadap Wajib Pajak dimaksud dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

 

 

Terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 24, Pasal 33, dan/atau Pasal 34 berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.

fasilitas Pajak Penghasilan yang telah diberikan dicabut;

b.

fasilitas Pajak Penghasilan yang telah dinikmati yang melekat pada harta yang digunakan untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas atau dialihkan, dicabut dan ditambahkan pada penghasilan kena pajak dalam tahun pajak dilakukannya pengalihan harta;

c.

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan/atau

d.

tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

 

 

 

 

 

Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK untuk mendapatkan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan melampirkan surat kuasa pemberian wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat membuka seluruh rekening perbankan terkait dengan usaha di KEK.

 

 

 

 

(1)

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar mengenai hal-hal sebagai berikut:

 

a.

laporan arus barang jadi yang dilakukan wajib pajak yang berkaitan dengan usaha di KEK;

 

b.

laporan arus uang;

 

c.

laporan arus utang per kreditur;

 

d.

laporan rincian aktiva tetap;

 

e.

laporan arus piutang per debitur; dan

 

f.

laporan realisasi produksi selama masa fasilitas.

(2)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan setiap triwulan paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya periode triwulanan bersangkutan.

 

 

 

 

(1)

Atas penyerahan properti/hunian di KEK pariwisata diberikan fasilitas pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

(2)

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan properti/hunian di KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan cap atau keterangan yang menyatakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dibebaskan.

 

 

 

 

(1)

Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian barang bawaan oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dari toko retail di KEK pariwisata dapat dikembalikan.

(2)

Orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi yang memiliki paspor yang diterbitkan oleh negara lain dan memenuhi syarat sebagai berikut:

 

a.

bukan Warga Negara Indonesia atau bukan permanent residence of Indonesia, yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 (dua) bulan sejak tanggal kedatangannya; dan/atau

 

b.

bukan kru dari maskapai penerbangan.

(3)

Barang bawaan sebagai dimaksud pada ayat (1) adalah barang kena pajak yang dibeli dari toko retail di KEK pariwisata dan dibawa ke luar daerah pabean oleh yang bersangkutan dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, melalui bandar udara.

(4)

Toko retail di KEK pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah toko yang menjual barang kena pajak di dalam daerah pabean di KEK pariwisata dan didaftarkan oleh pengusaha kena pajak toko retail untuk berpartisipasi dalam skema pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada orang pribadi.

(5)

Pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali Pajak Pertambahan Nilai barang bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

 

 

 

 

 

(1)

Impor Barang Modal yang dilakukan oleh Badan Usaha dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan KEK diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI.

(2)

Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu pengimporan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk dan PDRI.

(3)

Jenis dan jumlah barang yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Administrator KEK.

(4)

Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan Barang Modal digunakan di KEK sesuai dengan tujuan pemasukannya oleh Badan Usaha yang bersangkutan.

(5)

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, Badan Usaha wajib membayar bea masuk dan PDRI serta dikenai sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.

(6)

Badan Usaha dikecualikan dari kewajiban membayar bea masuk dan PDRI serta sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:

 

a.

Barang Modal mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi akibat force majeur, atau

 

b.

Barang Modal diekspor.

(7)

Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahtangankan kepada perusahaan lain, dengan ketentuan:

 

a.

Badan Usaha wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan sebelum 4 (empat) tahun sejak diimpor dan Pembangunan atau Pengembangan proyek telah selesai;

 

b.

Badan Usaha wajib membayar:

 

 

1.

bea masuk yang terutang dan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; dan

 

 

2.

PDRI dan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,

 

 

dalam hal pemindahtanganan dilakukan sebelum 4 (empat) tahun sejak diimpor dan Pembangunan atau Pengembangan proyek belum selesai;

 

c.

Badan Usaha tidak wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan setelah 4 (empat) tahun sejak diimpor.

 

d.

Badan Usaha tidak wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan kepada perusahaan penerima fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI.

(8)

Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Administrator KEK.

 

 

 

 

(1)

Pelaku Usaha di KEK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan Pasal 2 ayat (4) huruf b, diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI atas impor:

 

a.

Barang Modal; dan/atau

 

b.

barang dan bahan,

 

dalam rangka Pembangunan atau Pengembangan industri.

(2)

Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu pengimporan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.

(3)

Jenis dan jumlah barang yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Administrator KEK.

(4)

Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan Barang Modal, barang, dan/atau bahan digunakan di KEK sesuai dengan tujuan pemasukannya oleh Pelaku Usaha yang bersangkutan.

(5)

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, Pelaku Usaha wajib membayar bea masuk dan PDRI serta dikenai sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan perpajakan.

(6)

Pelaku Usaha dikecualikan dari kewajiban membayar bea masuk dan PDRI serta sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal:

 

a.

Barang Modal, barang, dan/atau bahan mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi akibat force majeur, atau

 

b.

Barang Modal, barang, dan/atau bahan diekspor.

(7)

Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipindahtangankan kepada perusahaan lain, dengan ketentuan:

 

a.

Pelaku Usaha wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan sebelum 4 (empat) tahun sejak diimpor dan Pembangunan atau Pengembangan proyek telah selesai;

 

b.

Pelaku Usaha wajib membayar:

 

 

1.

bea masuk yang terutang dan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan; dan

 

 

2.

PDRI dan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan,

 

 

dalam hal pemindahtanganan dilakukan sebelum 4 (empat) tahun sejak diimpor dan Pembangunan atau Pengembangan proyek belum selesai;

 

c.

Pelaku Usaha tidak wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan setelah 4 (empat) tahun sejak diimpor;

 

d.

Pelaku Usaha tidak wajib membayar bea masuk dan PDRI yang terutang, dalam hal pemindahtanganan dilakukan kepada perusahaan penerima fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI.

(8)

Pemindahtanganan Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Administrator KEK.

 

 

 

 

 

(1)

Pelaku Usaha yang mendapatkan penetapan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) merupakan pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.

(2)

Lokasi Pelaku Usaha yang mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) merupakan Tempat Penimbunan Berikat.

(3)

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

 

a.

Pelaku Usaha di bidang industri; dan

 

b.

Pelaku Usaha di bidang pergudangan.

(4)

Pelaku Usaha di bidang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan barang kena pajak tertentu untuk kegiatan produksi, meliputi:

 

a.

bahan baku dan bahan penolong;

 

b.

Barang Modal; dan/atau

 

c.

pengemas dan alat bantu pengemas.

(5)

Pelaku Usaha di bidang pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan Pelaku Usaha yang melakukan pemasukan barang kena pajak tertentu untuk kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, penggabungan, pendistribusian, perbaikan, dan perekondisian permesinan.

(6)

Badan Usaha dapat menjadi Pelaku Usaha sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

 

 

 

 

Pemasukan barang ke lokasi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) berasal dari:

a.

luar Daerah Pabean;

b.

Pelaku Usaha lain dalam satu KEK;

c.

Pelaku Usaha pada KEK lainnya;

d.

Tempat Penimbunan Berikat di luar KEK;

e.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan/atau

f.

TLDDP.

 

 

 

 

(1)

Pemasukan barang dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, diberikan fasilitas berupa:

 

a.

penangguhan bea masuk;

 

b.

pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau

 

c.

tidak dipungut PDRI.

(2)

Atas pemasukan barang dari Pelaku Usaha lain dalam satu KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, Pelaku Usaha pada KEK lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, Tempat Penimbunan Berikat di luar KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, yang barangnya berasal dari:

 

a.

luar Daerah Pabean, diberikan fasilitas berupa:

 

 

1.

penangguhan bea masuk;

 

 

2.

pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau

 

 

3.

tidak dipungut PDRI.

 

b.

TLDDP, diberikan fasilitas berupa:

 

 

1.

pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau

 

 

2.

tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

(3)

Pemasukan barang dari TLDDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, diberikan fasilitas berupa:

 

a.

pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; dan/atau

 

b.

tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

(4)

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib membuat faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(5)

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diberikan cap atau keterangan "PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI PP NOMOR 96 TAHUN 2015".

(6)

Dalam hal ketentuan pada ayat (4) tidak dipenuhi, atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang seharusnya tidak dipungut, tidak dapat dikreditkan oleh Pelaku Usaha.

(7)

Tata cara pemasukan barang ke KEK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

 

 

 

 

 

(1)

Barang dari lokasi Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dapat dikeluarkan ke:

 

a.

luar Daerah Pabean;

 

b.

Pelaku Usaha lain dalam satu KEK;

 

c.

Pelaku Usaha pada KEK lainnya;

 

d.

Tempat Penimbunan Berikat di luar KEK;

 

e.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan/atau

 

f.

TLDDP.

(2)

Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan kepabeanan dan perpajakan di bidang ekspor.

(3)

Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

a.

bea masuk, PDRI, dan/atau cukai mengikuti fasilitas yang berlaku di tempat tujuan pengeluaran barang; dan/atau

 

b.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengikuti fasilitas yang berlaku di tempat tujuan pengeluaran barang.

(4)

Dalam hal pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada Pelaku Usaha yang tidak mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan, Pelaku Usaha wajib:

 

a.

melunasi bea masuk, cukai, dan/atau PDRI;

 

b.

melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas barang kena pajak yang pada saat pemasukkannya ke KEK tidak dipungut; dan/atau

 

c.

memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan membuat faktur pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(5)

Atas pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Pelaku Usaha wajib:

 

a.

melunasi bea masuk, cukai, dan/atau PDRI;

 

b.

melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas barang kena pajak yang pada saat pemasukkannya ke KEK tidak dipungut;

 

c.

memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan

 

d.

membuat faktur pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(6)

Dalam hal pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditujukan kepada perusahaan yang memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk, Pelaku Usaha dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.

(7)

Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f oleh Pelaku Usaha di bidang pergudangan wajib ditujukan kepada perusahaan industri.

 

 

 

 

(1)

Dalam hal barang hasil produksi Pelaku Usaha di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a memiliki nilai kandungan lokal paling sedikit 40% (empat puluh persen), atas pengeluaran hasil produksi ke TLDDP dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen).

(2)

Penetapan nilai kandungan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Administrator KEK berdasarkan hasil penelitian terhadap nilai kandungan lokal yang dituangkan dalam bentuk surat keterangan mengenai nilai kandungan lokal.

 

 

 

 

(1)

Penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh negara asal barang di luar negeri dapat diberlakukan pada saat pemasukan ke KEK.

(2)

Penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberlakukan pada saat pemasukan ke Tempat Penimbunan Berikat, dan atas barang dimaksud diberlakukan tarif bea masuk sesuai skema pada preferential tariff dimaksud pada saat dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

(3)

Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara parsial dengan menggunakan pemotongan kuota.

(4)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melakukan pengujian atas validitas penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA).

 

 

 

 

Tata cara pengeluaran barang dari Pelaku Usaha di KEK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

 

 

 

 

(1)

Pelaku Usaha di KEK dapat memberikan pekerjaan subkontrak atas sebagian kegiatan pengolahan kepada:

 

a.

Pelaku Usaha di KEK;

 

b.

Pelaku Usaha di KEK lainnya;

 

c.

Tempat Penimbunan Berikat;

 

d.

perusahaan industri di TLDDP; dan/atau

 

e.

perusahaan lain di luar Daerah Pabean.

(2)

Pelaku Usaha di KEK dapat menerima pekerjaan subkontrak kegiatan pengolahan dari Pelaku Usaha di KEK, Pelaku Usaha di KEK lainnya, Tempat Penimbunan Berikat, dan/atau perusahaan industri di TLDDP.

(3)

Pemberian pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada seluruh kegiatan produksi dalam hal terdapat kelebihan kapasitas produksi.

(4)

Dalam rangka pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

 

a.

Pelaku Usaha dapat meminjamkan mesin produksi dan cetakan (moulding) kepada penerima subkontrak; dan/atau

 

b.

penerima pekerjaan subkontrak dapat menambahkan barang untuk kepentingan pengerjaan subkontrak.

(5)

Pengeluaran barang dalam rangka pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, menggunakan dokumen pemberitahuan pabean.

(6)

Penambahan barang pada saat pengerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib diberitahukan dengan dokumen pemberitahuan pabean dan dapat diperhitungkan sebagai tingkat kandungan dalam negeri.

(7)

Dalam hal barang yang disubkontrakkan tidak dimasukkan kembali ke lokasi Pelaku Usaha di KEK, Pelaku Usaha di KEK wajib:

 

a.

melunasi bea masuk, cukai, dan/atau PDRI;

 

b.

melunasi Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas barang kena pajak yang pada saat pemasukkannya ke KEK tidak dipungut;

 

c.

memungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan

 

d.

membuat faktur pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; 

 

e.

dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

(8)

Tata cara pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK untuk tujuan subkontrak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

 

 

 

 

 

(1)

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) bertanggung jawab atas bea masuk, cukai, dan/atau PDRI yang terutang atas barang impor yang mendapat fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai yang berada atau seharusnya berada di lokasi Pelaku Usaha yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai.

(2)

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) bertanggung jawab terhadap cukai dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang berada atau seharusnya berada di lokasi Pelaku Usaha.

(3)

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal barang impor yang mendapat fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai:

 

a.

musnah tanpa sengaja;

 

b.

diekspor dan/atau diekspor kembali;

 

c.

diimpor untuk dipakai dengan menyelesaikan kewajiban pabean, cukai, dan perpajakan;

 

d.

dikeluarkan ke Pelaku Usaha lainnya dalam satu KEK;

 

e.

dikeluarkan ke Pelaku Usaha pada KEK lainnya;

 

f.

dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Pabean;

 

g.

dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Berikat;

 

h.

dikeluarkan ke pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas; dan/atau

 

i.

dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.

 

 

 

 

 

(1)

Ketentuan larangan impor dan ekspor ke KEK berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang larangan impor dan ekspor.

(2)

Pemasukan barang impor ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3)

Pengeluaran barang impor untuk dipakai dari KEK ke tempat lain dalam Daerah Pabean berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali sudah dipenuhi pada saat pemasukannya.

(4)

Pengeluaran barang impor untuk dipakai dari KEK ke:

 

a.

Tempat Penimbunan Berikat di luar KEK; dan

 

b.

perusahaan penerima fasilitas pembebasan dan pengembalian di luar KEK,

 

belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5)

Terhadap barang yang terkena ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pengecualian dan/atau kemudahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6)

Barang yang terkena ketentuan pembatasan impor dan ekspor dapat diberikan pengecualian dan/atau kemudahan.

 

 

 

 

 

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) wajib:

a.

memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan tanggal izin sebagai Pelaku Usaha pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum;

b.

menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik untuk Pelaku Usaha yang diawasi oleh Kantor Pabean yang menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE);

c.

mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dalam pengelolaan barang pada Pelaku Usaha;

d.

melakukan pencatatan secara realtime dan online pada Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) atas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke Pelaku Usaha;

e.

memasang Closed Circuit Television (CCTV) yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara realtime dan online serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang;

f.

memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal jenis barang yang ditimbun berupa Barang Kena Cukai (BKC);

g.

melakukan pencacahan (stock opname) terhadap barang-barang yang ditimbun di Pelaku Usaha, bersama dengan Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Pabean yang mengawasi, paling sedikit 1 (satu) kali pencacahan (stock opname) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;

h.

menyimpan dan menatausahakan barang yang ditimbun di dalam Pelaku Usaha secara tertib, yang dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan, dan pengeluaran sediaan barang secara sistematis secara elektronik, serta posisinya apabila dilakukan pencacahan (stock opname);

i.

menyimpan dan memelihara dengan baik buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;

j.

menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

k.

mengajukan perubahan (update) data dalam hal terdapat data yang berubah terkait perizinan Pelaku Usaha;

l.

memberikan akses terhadap data dan dokumen seluruh kegiatan Pelaku Usaha yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan

m.

menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan Pelaku Usaha apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

 

 

 

 

(1)

Berdasarkan manajemen risiko, terhadap Pelaku Usaha dapat dilakukan:

 

a.

monitoring dan evaluasi kepabeanan dan/atau cukai;

 

b.

audit kepabeanan dan/atau cukai;

 

c.

audit perpajakan; dan/atau

 

d.

pemeriksaan sewaktu-waktu.

(2)

Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemanfaatan atas pemberian fasilitas kepabeanan dan/atau cukai dan fasilitas perpajakan oleh Pelaku Usaha.

(3)

Kegiatan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menguji tingkat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

(4)

Kegiatan audit perpajakan dan pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan dengan menguji tingkat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(5)

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan informasi yang diperoleh dari IT Inventory Pelaku Usaha.

(6)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang berada dalam pengawasannya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

 

 

 

 

Dalam jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sekali, Menteri Keuangan melakukan evaluasi atas pemberian fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai di KEK dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian kawasan.

 

 

 

 

(1)

Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan kepabeanan dan/atau cukai atas pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan/atau dari KEK, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus melakukan penelitian secara mendalam.

(2)

Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan perpajakan atas pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan/atau dari KEK, Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan penelitian secara mendalam.

(3)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan pelanggaran yang bersifat administratif, pelanggaran dimaksud harus segera ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan, bukti permulaan tersebut harus segera ditindaklajuti dengan penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

(5)

Dalam hal Pelaku Usaha terbukti melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan orang tersebut merupakan warga negara asing, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang menangani bidang keimigrasian untuk ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan.

 

 

 

 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan dapat membekukan dan/atau mencabut fasilitas penangguhan bea masuk kepada Pelaku Usaha dalam hal Pelaku Usaha memenuhi kriteria pembekuan dan/atau, pencabutan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

 

 

 

 

 

(1)

Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai di KEK Pariwisata adalah pelaku usaha di bidang:

 

a.

perhotelan;

 

b.

restoran dan/atau rumah makan;

 

c.

pusat perbelanjaan;

 

d.

pusat hiburan dan rekreasi;

 

e.

pusat edukasi;

 

f.

pusat dan sarana olahraga;

 

g.

pusat kesehatan; dan/atau

 

h.

kegiatan-kegiatan lain yang mendukung KEK Pariwisata.

(2)

Fasilitas kepabeanan dan/atau cukai di KEK Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

 

a.

pembebasan bea masuk atas pemasukan Barang Modal dari luar Daerah Pabean;

 

b.

PDRI tidak dipungut atas pemasukan Modal dari luar Daerah Pabean; dan/atau

 

c.

pembebasan cukai, sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;

(3)

Jenis dan jumlah Barang Modal yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Administrator KEK.

 

 

 

 

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Wajib Pajak yang berada di KEK dan telah diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berupa:

1.

fasilitas Pajak Penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu;

2.

fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya atau dicabutnya pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dimaksud.

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2016
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 997