Sumber Hukum
Peraturan Pajak Pusat
Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.
Peraturan Pajak Daerah
Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
UU Perpajakan Konsolidasi
UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis.
Putusan Pengadilan Pajak & MA
Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak.
P3B
P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI.
Persandingan Dokumen
Persandingan Dokumen merupakan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dengan sebelumnya.
Peraturan Bahasa Inggris
Peraturan bahasa Inggris merupakan kanal yang memuat terjemahan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam bahasa Inggris.
Quick Guide
Hide Quick Guide
    Aktifkan Mode Highlight
    Premium
    File Lampiran
    Peraturan Terkait
    IDN
    ENG
    Fitur Terjemahan
    Premium
    Terjemahan Dokumen
    Ini Belum Tersedia
    Bagikan
    Tambahkan ke My Favorites
    Download as PDF
    Download Document
    Premium
    Status : Berlaku

    PENGUMUMAN
    NOMOR PENG-3/PJ.09/2021


    TENTANG

    IMBAUAN MEMASTIKAN STATUS PENYEDIA JASA PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
     
    Sehubungan dengan adanya jasa pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan oleh beberapa pihak dan untuk menghindari kejadian yang merugikan wajib pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.
    1.
    Wajib pajak, wakil, atau kuasa bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran isi dari SPT yang ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
    2.
    Dalam hal wajib pajak meminta bantuan penyedia jasa pengisian SPT, wajib pajak diimbau untuk memilih penyedia jasa yang memahami cara pengisian SPT dengan baik dan benar.
    3.
    Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menandatangani SPT Tahunan.
    4.
    Jika wajib pajak menggunakan jasa pengisian SPT untuk mengisi sekaligus menandatangani SPT Tahunan tersebut, maka wajib pajak harus memastikan bahwa pemberian kuasa kepada penyedia jasa memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      a. kuasa tersebut menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
      b. memiliki surat kuasa khusus dari wajib pajak yang memberi kuasa
      c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
      d. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir; dan
      e. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
    5.
    Seorang kuasa sebagaimana tersebut di atas meliputi:
      a. Konsultan Pajak resmi yang terdaftar atau memperoleh Izin Praktik Konsultan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk. Wajib pajak dapat melihat status konsultan pajak melalui aplikasi SIKoP (Sistem Informasi Konsultan Pajak) di situs web http://konsultan.pajak.go.id dengan memasukkan nama atau NPWP konsultan sebagai kata kunci di menu pencarian atau menghubungi Kantor Pelayanan Pajak.
      b. Bukan Konsultan Pajak yang menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III.
    6.
    Wajib pajak harus memastikan bahwa SPT telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas karena itu akan membantu wajib pajak saat Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan material SPT dan untuk menghindari pemenuhan kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
       
    Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan agar masyarakat mengetahui dan memahaminya.
     
    Ditetapkan di Jakarta
    pada tanggal 09 Maret 2021
    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
    ttd.
    Neilmaldrin Noor

    Pengumuman PENG-3/PJ.09/2021 - Perpajakan DDTC