Sumber Hukum
Peraturan Pajak Pusat
Peraturan Pajak Pusat adalah perpustakaan digital yang menyediakan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pajak pusat.
Peraturan Pajak Daerah
Peraturan Pajak Daerah adalah kumpulan dokumentasi peraturan pajak daerah Indonesia, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota.
UU Perpajakan Konsolidasi
UU Perpajakan Konsolidasi merupakan naskah UU bidang perpajakan yang disusun terintegrasi, mengikuti perubahan, komprehensif, sistematis.
Putusan Pengadilan Pajak & MA
Putusan Pengadilan Pajak & Mahkamah Agung adalah kanal yang memuat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas suatu sengketa pajak.
P3B
P3B merupakan kanal yang menyuguhkan daftar perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia & negara mitra lengkap dengan MLI.
Persandingan Dokumen
Persandingan Dokumen merupakan daftar perubahan produk hukum yang dibahas secara komprehensif antara peraturan terbaru dengan sebelumnya.
Peraturan Bahasa Inggris
Peraturan bahasa Inggris merupakan kanal yang memuat terjemahan peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia dalam bahasa Inggris.
Quick Guide
Hide Quick Guide
    Aktifkan Mode Highlight
    Premium
    File Lampiran
    Peraturan Terkait
    IDN
    ENG
    Fitur Terjemahan
    Premium
    Terjemahan Dokumen
    Ini Belum Tersedia
    Bagikan
    Tambahkan ke My Favorites
    Download as PDF
    Download Document
    Premium
    Status : Sudah tidak berlaku karena diganti/dicabut

    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    NOMOR 538/KMK.05/1998

     
    TENTANG

    PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN

    MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
     

    Menimbang
    a.
    bahwa ketentuan tentang pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPP BKC) Tempat Penyimpanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.05/1997 1997 belum mengatur persyaratan-persyaratan yang dapat menjamin hak-hak negara di bidang cukai;
    b.
    bahwa etil alkohol mempunyai sifat dan karakteristik yang dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat serius bagi kesehatan dan ketertiban umum sehingga keberadaan Tempat Penyimpanan perlu dibatasi;
    c.
    bahwa oleh karena itu perlu diatur persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan NPP BKC Tempat Penyimpanan dengan menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 107/KMK.05/1997;
     

    Mengingat
    1.
    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
    2.
    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
    3.
    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pengawasan Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
    4.
    Keputusan Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998;
    5.
    Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/KMK.05/1997 tentang Pemberian Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Pabrik Etil Alkohol Dan Pengusaha Tempat Penyimpanan;
     
     
    MEMUTUSKAN:

    Menetapkan
    KEPUTUSAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERIAN DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA PABRIK ETIL ALKOHOL DAN PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN.
     

    Pasal I
    Mengubah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/KMK.05/1997 dengan menambahkan ketentuan baru di antara pasal 5 dan pasal 6 yang dijadikan Pasal 5A dan Pasal 5B yang berbunyi:
       
    "Pasal 5A
    (1) Pengusaha yang bermaksud mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPP BKC) Tempat penyimpanan, sebelum mengajukan permohonan NPP BKC kepada Menteri Keuangan cq. Direktur jenderal Bea Cukai sekurang-kurangnya harus sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
     
    1.
    		 Persyaratan sarana fisik:
     
    		  
    a.
    		 Mempunyai aset milik sendiri untuk menjalankan usaha Tempat Penyimpanan yang meliputi gudang, tangki penimbunan permanen, dan sarana pengangkutan berupa truk tangki;
     
     
    b.
    		 Luas tangki penimbunan permanen sekurang-kurangnya dapat menampung 300 kilo liter etil alkohol yang kapasitas isinya disahkan dinas metrologi di atas tanah sekurang-kurangnya seluas 5.000 meter persegi;
        c. Bangunan gudang bersifat permanen dan dapat menjamin keamanan untuk menyimpan alkohol dari bahaya kebakaran;
     
    		  
    d.
    		 Untuk Tempat Penyimpanan Khusus pencampuran wajib dilengkapi ruang laboratorium dan peralatan laboratorium;
     
    		  
    e.
    		 Tangki penimbunan tersebut dilengkapi dengan fasilitas penunjang berupa pompa, alat ukur volume yang disahkan oleh dinas metrologi;
     
    		  
    f.
    		 Memiliki truk tangki minimal sebanyak 2 buah, @5.00 liter, dan
     
    		  
    g.
    		 Mempunyai peralatan pencegah/pembasmi bahaya kebakaran.
      2. Persyaratan lainnya:
     
     
    		 a. Mempunyai pengalaman dalam perdagangan etil alkohol sekurang-kurangnya 5 Tahun tidak terputus sampai sekarang sampai sekarang dengan jumlah penjualan/penyaluran rata-rata per Tahun 1 juta liter;
        b. Telah terdaftar menjadi anggota asosiasi spiritus, etanol dan derivat;
        c. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah memenuhi kewajiban perpajakan dalam 2 Tahun terakhir dengan baik;
     
    		  
    d.
    		 Telah mempunyai beberapa langganan tetap pembeli etil alkohol.
    (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tempat Penyimpanan etil alkohol untuk tujuan ekspor.
     
    Pasal 5B
    (1) Pengusaha Tempat penyimpanan yang telah memiliki NPP BKC namun persyaratan fisiknya belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) angka 1 harus menyesuaikan dengan ketentuan ini paling lama 5 (lima) Tahun terhitung sejak berlakunya Keputusan ini.
    (2) Pengusaha Tempat Penyimpanan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), NPP BKC yang bersangkutan dicabut."
     

    Pasal II
    Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
     
    Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Keputusan ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
     
    Ditetapkan di Jakarta
    Pada tanggal 22 Desember 1998
    MENTERI KEUANGAN,
    Ttd
    BAMBANG SUBIANTO

    Keputusan Menteri Keuangan 538/KMK.05/1998 - Perpajakan DDTC