Quick Guide
Hide Quick Guide
Aktifkan Mode Highlight
Premium
Premium
File Lampiran
Peraturan Terkait
IDN
ENG
Fitur Terjemahan
Premium
Premium
Terjemahan Dokumen
Ini Belum Tersedia
Ini Belum Tersedia
Bagikan
Tambahkan ke My Favorites
Download as PDF
Download Document
Premium
Premium
Status : Berlaku
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
|
||||
Menimbang |
||||
|
a.
|
bahwa telah dilakukan perubahan kebijakan tentang penentuan status Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan;
|
|||
| b. |
bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka pelayanan dan administrasi penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dipandang perlu untuk menyesuaikan tata cara penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ/2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
|
|||
Mengingat |
||||
|
1.
|
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
|
|||
|
2.
|
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
|
|||
|
3.
|
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah/ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 162/KMK.01/1997 tanggal 10 April 1997;
|
|||
|
4.
|
Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor: KEP-306/PJ./1999 dan Nomor KEP-60/A/1999 tanggal 11 November 1999 tentang Tata cara pembayaran Pajak Penghasilan dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat;
|
|||
|
5.
|
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-29/PJ/1995 tanggal 30 Maret 1995 tentang Replikasi Sistem Informasi Perpajakan;
|
|||
|
6.
|
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-13/PJ/1999 tanggal 18 Januari 1999 tentang Penggunaan Media Elektronik Sebagai Pengganti Lampiran Formulir 1721 A-1 Dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 (Formulir 1721);
|
|||
|
7.
|
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-172/PJ./1999 tanggal 23 Juli 1999 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Buku Petunjuk Pengisiannya.
|
|||
|
8.
|
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-268/PJ./1999 tanggal 12 Oktober 1999 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta Buku Petunjuk Pengisiannya;
|
|||
|
9.
|
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-283/PJ./1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi serta Buku Petunjuk Pengisiannya;
|
|||
|
|
|
|||
|
MEMUTUSKAN:
|
||||
Menetapkan |
||||
|
PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-35/PJ/2000 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN.
|
||||
|
|
|
|||
Pasal I |
||||
|
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ/2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, diubah sebagai berikut:
|
||||
|
1.
|
Pasal 1 huruf b diubah sehingga Pasal 1 huruf b berbunyi sebagai berikut:
|
|||
|
"Pasal 1
|
||||
| b. | SPT Lengkap adalah SPT yang semua elemen Induk SPT dan semua lampiran yang disyaratkan sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 telah diisi dan dilampirkan dengan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak (WP) atau kuasanya sesuai dengan ketentuan. | |||
| 2. | Pasal 2 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (5) berbunyi sebagai berikut: | |||
|
"Pasal 2
|
||||
| (5) | Tanda terima SPT dibuat oleh KPP dan diberikan kepada WP atas SPT Lengkap yang diterima melalui Kantor Penyuluhan Pajak (Kapenpa) meskipun telah melewati batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, dan SPT 1721 yang dilampiri dengan Media Elektronik yang valid setelah dilakukan pengujian di KPP. | |||
| 3. | Mengubah Lampiran I. A butir 2 huruf b, Lampiran I.B. III butir 4, butir 5, butir 8 dan Lampiran I.B. VI butir 14 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. | |||
|
|
|
|||
Pasal II |
||||
|
Dengan berlakunya keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka SPT yang ditetapkan sebagai data sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ/2000 dan telah disimpan di Seksi PDI disalurkan ke TPT. SPT ini diproses sesuai dengan tata cara penerimaan SPT pada lampiran I Keputusan ini dengan diberikan tanda terima SPT kepada WP sesuai tanggal BPS/LPAD terdahulu dan selanjutnya SPT tersebut dikirim ke Seksi PPh terkait untuk diproses sesuai dengan tata cara pengolahan SPT pada Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ/2000.
|
||||
|
|
|
|||
Pasal III |
||||
|
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
|
||||
|
|
|
|||
|
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2000 DIREKTUR JENDERAL ttd
MACHFUD SIDIK |
||||