Qanun Kabupaten Simeulue Nomor: 17 Tahun 2012

 

 

 

 

 

 

 

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu mengatur Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dengan Qanun;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.

 

 

 

 

1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

2

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

4

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694;

14.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38).

 

 

 

 

 

 

 

 

QANUN TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL.

 

 

 

 

 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.

2.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.

3.

Bupati adalah Bupati Simeulue.

4.

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue.

5.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan kepada orang pribadi atau golongan.

6.

Penduduk adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.

Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya dapat disingkat KTP adalah Kartu sebagai tanda bukti bagi setiap penduduk baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing.

8.

Akta Pencatatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi Pencatatan lengkap seseorang mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, pengakuan, dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak dan Perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas.

9.

Kutipan Akta Pencatatan Sipil Adalah Pencatatan Pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.

10.

Kutipan Akta Pencatatan Sipil kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.

11.

Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut dengan KK adalah kartu yang memuat data keluarga dan semua anggota keluarga.

12.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

13.

Retribusi penggantian biaya cetak atau Kartu Tanda Penduduk dan akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan/atau Akta Pencatatan Sipil yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

14.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

15.

Surat pendaftaran objek retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

16.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

17.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

18.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

19.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

20.

Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT Dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

21.

Penyelidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangka.

 

 

 

 

 

Dengan nama retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil.

 

 

 

 

Obyek Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil adalah pelayanan yang meliputi:

a.

Kartu Tanda Penduduk;

b.

Kartu Keterangan bertempat tinggal;

c.

Kartu identitas kerja;

d.

Kartu penduduk sementara;

e.

Kartu identitas penduduk musiman;

f.

Kartu Keluarga;

g.

Akta Perkawinan;

h.

Akta Perceraian;

i.

Akta Kematian;

j.

Akta ganti nama bagi WNA dan WNI; dan

k.

Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak.

 

 

 

 

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pencetakan KTP, dan Akta Pencatatan Sipil dari Pemerintah Kabupaten.

 

 

 

 

 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk, dan Akta Pencatatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

 

 

 

 

 

(1)

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah untuk penggantian biaya cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil.

(2)

Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak per satuan KTP dan Akta Pencatatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada percetakan.

 

 

 

 

 

(1)

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

(2)

Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun.

(2)

Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan penggantian biaya cetak KTP dan Pencatatan sipil diberikan.

 

 

 

 

 

(1)

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipungut dalam Masa Retribusi.

(2)

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah.

(3)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan.

(4)

Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

(5)

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

 

 

 

(1)

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2)

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

(3)

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

 

 

(1)

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLB.

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran, ketetapan retribusi tersebut.

(4)

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan. Kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(6)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

 

 

 

(1)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang berutang.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

 

 

 

(1)

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3)

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)

Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.

(5)

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6)

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

 

 

 

 

(1)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang- kurangnya menyebutkan:

 

a.

nama dan alamat wajib retribusi;

 

b.

besarnya kelebihan pembayaran;

 

c.

alasan yang singkat dan jelas.

(2)

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3)

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

 

 

 

 

(1)

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2)

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

(3)

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah lampau waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; atau

 

b.

ada pengakuan utang pajak dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

(1)

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.

 

 

 

 

 

(1)

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2)

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

 

(1)

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2)

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

 

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

 

b.

Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

 

c.

Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

d.

Memeriksa buku-buku Pencatatan-Pencatatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, Pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

 

f.

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

g.

Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

 

h.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

 

i.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;

 

j.

Menghentikan penyelidikan;

 

k.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidikan sebagaimana dimaksud sesuai pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Perubahan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2009 Nomor 158) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

 

 

 

 

Ditetapkan di Sinabang

pada tanggal 06 November 2012 M (21 Dzulhijjah 1433 H)

BUPATI SIMEULUE,

ttd.

RISWAN.NS

 

Diundangkan di Sinabang

pada tanggal 06 November 2012 M (21 Dzulhijjah 1433 H)

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

NASKAH BIN KAMAR

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 16 TAHUN 2012