Qanun Kabupaten Simeulue Nomor: 10 Tahun 2014

 

 

 

a. 

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pengguna fasilitas jasa Pelayanan Pasar di Kabupaten Simeulue yang aman, nyaman, teratur dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa Pelayanan Pasar perlu didukung oleh dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b.

bahwa sehubungan dengan bertambahnya objek retribusi pelayanan pasar perlu penyempurnaan kembali Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pasar;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

 

 

1. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 32);

16.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

17.

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 tentang Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 14).

 

 

 

 

QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

 

 

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ditambah 4 angka baru yaitu angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

 

 

(1)

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, tempat, luas, sifat bangunan dan jangka waktu yang digunakan.

(2)

Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut:

 

 

 

 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

 

 

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 15 Desember 2014 M (22 Shafar 1436 H)
BUPATI SIMEULUE,
ttd.
RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 29 Juni 2015 M (12 Ramadhan 1436 H)
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMEULUE,
ttd.
NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 9