Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor: 5 Tahun 2014

 

 

 

 

a. 

bahwa Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu dilakukan penyesuaian sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi.

b.

bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

 

 

 

1. 

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

8.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

9.

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara;

10.

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Utara;

 

 

 

 

 

 

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

 

 

 

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 185); diubah sebagai berikut:

 

 

 

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditambah 1 angka yaitu angka 28 sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Struktur besarnya tarif retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat sebagai berikut:

 

1.

Bulldozer D-6, D-7 Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)/hari;

 

2.

Bulldozer D-3 Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)/hari;

 

3.

Wheel Loader Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari;

 

4.

Truck 5 Ton (Hino) Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari;

 

5.

Truck 3,5 ton (Isuzu) Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah)/hari;

 

6.

Vibrator Roller Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/hari;

 

7.

Truck Tangki Air Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari;

 

8.

Pemecah Batu 30 ton/jam Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari;

 

9.

Mesin Penyampur Aspal Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah)/hari;

 

10.

Mesin Penyemprot Aspal 1000 Liter Rp300.000(tiga ratus ribu rupiah)/hari;

 

11.

Mesin Penyemprot Aspal 4000 Liter Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)/hari;

 

12.

Mesin Penyemprot Aspal 400 Liter Rp90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)/hari;

 

13.

Mesin Aspal Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)/hari;

 

14.

Motor Greder 510 R-5 11 Rp2.000.000 (dua juta rupiah)/hari;

 

15.

Stemper Rp100.000 (seratus ribu rupiah)/hari;

 

16.

Mesin Gilas Bergetar 1 Ton Rp150.000(seratus lima puluh ribu rupiah)/hari;

 

17.

Mesin Gilas Bergetar 3-6 Ton MGB-7 Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari;

 

18.

Mesin Gilas Bergetar 6-8 Ton Road Roller Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/hari;

 

19.

Mesin Gilas Tandem 3-5 Ton Roller Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/hari;

 

20.

Pompa Air (0,50 mm) 30 m³ Rp45.000 (empat puluh lima ribu rupiah)/hari;

 

21.

Compressor 210 m³/jam Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)/hari;

 

22.

Pengaduk Beton 125 Liter Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari;

 

23.

AMP 10 Ton/jam Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/hari;

 

24.

Excavator 311 Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)/hari;

 

25.

Excavator E 200 Rp1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah)/hari;

 

26.

Sky left Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)/hari;

 

27.

Bus Pemda Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/hari;

 

28.

Excavator (Long arm) excavator Type Catterpilar 320 DL Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)/hari.

 

 

 

Diantara BAB XV dan BAB XVI ditambah 1 BAB yaitu BAB XVA dan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 21A sehingga Pasal 21A berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

(1)

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3)

Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4)

Peraturan Bupati tentang Perubahan Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

 

 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

 

 

 

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Juni 2014 M (28 Sya'ban 1435 H)
BUPATI ACEH UTARA,
ttd.
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 26 Juni 2014 M (28 Sya'ban 1435 H)
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
ISA ANSHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 6

 

 

 

bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menerima bantuan alat berat satu unit jenis Excavator (long arm excavator) merk dan type Catterpilar 320 DL dari Dinas Kekayaan Daerah Provinsi Aceh yang menjadi salah satu kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Pasal 127 huruf a, pemungutan Retribusi daerah harus ditetapkan dengan Qanun. Sejalan dengan hal tersebut penetapan Qanun ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka perlu diatur dalam suatu Qanun.

 

 

 

Pasal I

Pasal 11

Pasal 21A

Pasal II

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 205