Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor: 13 Tahun 2011

 

 

 

 

 

 

 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf g, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

 

 

 

 

1.

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);

11.

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara;

 

 

 

 

 

 

 

 

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

 

 

 

 

 

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.

2.

Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

3.

Pemerintah Daerah adalah Unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah.

4.

Bupati adalah Bupati Aceh Utara.

5.

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah yang membidangi pendapatan daerah Kabupaten Aceh Utara.

6.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Utara.

8.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9.

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

10.

Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

11.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

12.

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib bagi retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan.

13.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan.

14.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besar jumlah retribusi yang terutang.

15.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.

16.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

17.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.

18.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

19.

Penyidikan Tindak Pidana Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

 

 

 

 

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan Ternak yang dilakukan di dalam atau di luar Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging yang dibawa untuk atau keluar daerah.

 

 

 

 

 

(1)

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2)

Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain, daging impor dan pelayanan rumah potong yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.

 

 

 

 

 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi/badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Rumah Potong Hewan.

 

 

 

 

 

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

 

 

 

 

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong.

 

 

 

 

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

 

 

 

 

 

(1)

Struktur tarif dan golongan retribusi ditetapkan berdasarkan jenis­-jenis pelayanan, jenis dan jumlah ternak.

(2)

Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pada tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.

(3)

Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:

 

a.

Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;

 

b.

Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.

(4)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

 

a.

Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;

 

b.

Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya mendukung penyediaan jasa;

 

c.

Biaya Modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan denda pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;

 

d.

Biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti denda atas pinjaman jangka pendek.

(5)

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)

Pelayanan pemeriksaan terhadap ternak ke dalam Daerah dilakukan pada ternak yang belum dilakukan pemeriksaan dari daerah asal.

 

 

 

 

 

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kabupaten Aceh Utara.

 

 

 

 

 

(1)

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3)

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(4)

Ketentuan mengenai tata cara pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)

Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(3)

Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

 

(1)

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2)

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

(3)

Ketentuan mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

(1)

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2)

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

 

a.

diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau

 

b.

ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3)

Dalam hal menerbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4)

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

 

 

 

 

(1)

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)

Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3)

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

 

Dengan berlakunya Qanun ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

 

 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

 

 

 

 

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Juli 2011 M (9 Sya'ban 1432 H)
BUPATI ACEH UTARA,
ttd.
ILYAS A. HAMID

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Juli 2011 M (9 Sya'ban 1432 H)
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
SYAHBUDDIN USMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2011 NOMOR 13

 

 

 

 

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan Daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi Daerah penerimaan Daerah yang berasal dari retribusi Daerah dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan Daerah dalam memenuhi kebutuhan Daerah khususnya dalam hal penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

 

Salah satu jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai Pasal 127 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Retribusi Rumah Potong Hewan, Pelayanan Kesehatan Hewan dan Surat Jual Beli Hewan sesuai ketentuan pemungutan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan Qanun. Sejalan dengan hal tersebut, penetapan Qanun ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan maka perlu diatur dalam suatu Qanun.

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 179